SKOR Edisi 025

SUSUNAN
REDAKSI
03Edisi ke-25/Tahun III/10 Sept-10 Okt 2014 www.skornews.com
Pelindung/Penasehat:
Mayjen (Purn) Salim S. Mengga
Pembina:
H. Syahrir Hamdani
H. Thamrin P.
Abd Kadir
Dewan redaksi :
Arman B.
RD. Darwis
Nuhroji
Pemimpin Umum/Redaksi
RD. Darwis, S.Par, SHI
Wakil Pemimpin Umum/
Pemimpin Perusahaan:
Arman B, SS
Wakil Pemimpin Redaksi
Iskandar Sulthoni
Pemimpin Produksi:
Nuhroji
Redaktur Pelaksana:
Noe Nemen
Redaktur:
Zulkifli Sunusi, S.Ip
Zubair, S.Ag
Sekretaris:
Yudi Kerta
Koordinator Liputan:
Rossa
Design Grafis:
Romi Prasetia
Staf Redaksi:
Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin
Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan
Yusuf Dj, Andika, Arief
Bendahara:
Sri Winingsih
Tata Usaha:
Taswin
Marketing:
Yuli
Photografer/Sirkulasi:
Joko Kartono
Penasehat Hukum:
DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si
Abdi Segara, SH. MH
Andi Azis Maskur, SH
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jl. SMA 14 No. 16B Cawang
Jakarta Timur
Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat
Telp: (021) 2409 5520
Bank BRI: 6169.01006897.536
An. Sri Winingsih (Bendahara)
Mandiri: 1240004590361 An. Arman
BCA: 0844372503 An. Arman
(Pimpinan Perusahaan)
Mobile: 0853 1116 6156
email: redaksi@skornews.com
website: www.skornews.com
Penerbit:
PT Sulawesi Utama Persada
Notaris, Harapan Kanna, SH. M.Kn
SK Menkumham;
Nomor: AHU-23232.AH.01.01.Tahun 2013
Percetakan :
CV Surya Djaya
Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat
ransparansi Internasional merilis data
tentang indeks persepsi korupsi tahun
2013, ternyata Indonesia berada pada
peringkat ke-114 dengan indeks persepsi
32 sebagai negara terkorup di dunia.
Akankah korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas?
Pertanyaan ini akan sulit dijawab jika kita dan element
bangsa tidak mencoba berperan aktif untuk memulai
usaha melawan korupsi ini.
Salah satu agenda besar yang diusung Gerakan
Reformasi tahun 1998, pemberantasan korupsi. Na-
mun sudah hampir 16 tahun, korupsi tidak cenderung
berkurang, malah kian menjadi-jadi dengan modus
yang lebih canggih bahkan dilakukan secara terang-
terangan dan bersama-sama.
Padahal, semangat reformasi telah melahirkan lem-
baga anti Korupsi (KPK) yang berdiri di jaman pemer-
intahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sejak berdi-
rinya hingga kini, KPK telah gencar melakukan upaya
pencegahan dan penindakan terhadap korupsi yang
seakan menjadi penyakit yang susah disembuhkan.
Hingga September 2014, tercatat sudah 331 Kepala
Daerah yang tersangkut dalam dugaan korupsi. Dari
jumlah tersebut, sebagian sudah menjalani eksekusi
hukuman dan sebagian lain masih dalam proses hu-
kum. Selain kepala daerah, banyak anggota Dewan
Perwakilan Rakyat baik tingkat pusat maupun daerah
yang juga tersangkut dalam dugaan kasus korupsi,
bahkan jumlahnya cukup fantastik, yakni mencapai
3.169 orang, dari periode 2005 hingga Agustus 2014.
Sungguh hal yang menyedihkan, kepala daerah,
anggota dewan yang tersandung masalah korupsi ini,
memberi teladan dan contoh yang sangat buruk dan
jauh dari sumpah jabatan yang dulu mereka lakukan.
Gagalkah agenda reformasi dalam pemberantasan
Korupsi? Masih adakah harapan dan optimisme untuk
mengurangi atau menghilangkan korupsi dari republik
ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya sangat meng-
ganggu kita bila melihat kondisi bangsa akhir-akhir
ini. Namun marilah kita tetap kuatkan semangat untuk
selalu mengatakan TIDAK pada KORUPSI, harapan itu
setidaknya masih pada anak-anak bangsa yang bertu-
gas di KPK atau institusi-institusi hukum lainya.
Selain itu, pembangunan karakter manusia Indo-
nesia menjadi pribadi yang antikorupsi akan mempu-
nyai peranan sangat penting. Dimulai dari diri sendiri,
lalu keluarga, tetangga dan teman kerja, marilah mulai
sekarang kita jadikan diri kita seorang “patriot”, patriot
pejuang yang akan melawan korupsi dengan cara tidak
melakukan korupsi.
Patriot artinya adalah: pecinta dan pembela tanah air.
Sedangkan Patriotisme maksudnya adalah semangat cin-
ta tanah air. Pengertian Patriotisme adalah sikap untuk
selalu mencintai atau membela tanah air dan sudi men-
gorbankan segala-galanya, bahkan jiwa sekalipun demi
kemajuan, kejayaan dan kemakmuran tanah air.
Hal ini bisa menjadi sebuah gerakan positif untuk
membangun pribadi yang akan melahirkan generasi
anti-korupsi. Pada orangtua, tanamkan semangat hero-
isme pada anak-anaknya, serta semangat dan budaya
pada keluarganya untuk menjadi patriot, pejuang yang
akan melawan segala macam bentuk korupsi. Pemimpin
pemerintah, pemimpin agama mulai hari ini mari tana-
mkan gerakan pada warganya, rakyatnya dan umatnya
untuk menjadi patriot, menjadi pejuang, menjadi agen
yang akan melawan segala macam bentuk korupsi.
Kepada semua warga negara Indonesia, marilah kita
mengkondisikan dan menanamkan jika diri kita adalah
patriot pejuang yang akan melawan korupsi. Bila tinda-
kan nyata yang sederhana ini konsisten kita tanamkan
dan konsisten kita lakukan, maka akan menjadi sebuah
gerakan budaya yang bisa menjadi karakter bangsa.
Apalagi sejak dahulu kala nenek moyang kita telah
Masalah korupsi di Indonesia yang sudah sekian lama menghinggapi
bangsa ini, masih menjadi satu persoalan serius yang berdampak sangat
besar bagi kemajuan bangsa. Korupsi membuat banyak negara termasuk di
Indonesia terjebak dan sulit keluar dari kemiskinan, masalah ketidakadilan
sosial dan beberapa persoalan bangsa lainnya.
membuktikan, kita adalah bangsa pejuang, kita adalah
patriot-patriot yang pantang menyerah. Mari kita men-
jadi “patriot antikorupsi”
yang akan menularkan
virus-virus ini ke segala
penjuru pelosok tanah
air, hingga menjadi gera-
kan yang efektif untuk
mencegah terjadinya ko-
rupsi. ***
DKI: M. Alfi Yasin¦Nur Ashari¦Ratis¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦Irwan ¦ Sitor Siringoringo
Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Wito¦Sunaryo¦Yudi.
Jawa Barat: Yandi Arifiandi¦Sigit Hermawan. Bekasi: Saskia¦Erwin Bogor: Yakub. Sukabumi: Endang Raes¦Dicky.
Kab. Tangerang: Rusadin Idjam (Kabiro)¦Maryopi (Biro)¦Fidly Fadillah¦ Arif Nurhadi¦ Muhamad Rohili¦ Cecep Apendi¦
Eeerwin Ahmad Sarifudin¦ Ahmnad Rifai¦ Supardi ¦Nursiah.
Kota Tangerang: Arsyad ¦ Achmad Chandra. Serang: Wahyudi (Kabiro)¦Lili Sumantri ¦Hermanto.
Jawa Tengah: A Zamroni¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes)
Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara).
Sumsel: Irawan (Korwil) Riau: Rahman Lampung: Alex Kosasi¦Suhendry Zulkarnaen¦ M. Rizky
Jambi: Agusman Batam: Yusuf¦Dian.
Sulsel/Sulteng: Sudirman Umar¦Ashal Amin¦Heriyanto,SE¦Jasman¦Cemmang¦Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH
(Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Haroen, SH (Polman)¦Sulawesi Utara/Gorontalo: Hais Eki¦Arham Licin
Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Kepala Biro)¦Asdar (Korlip)¦Masjidin¦Suparman¦M.Bahris¦M. Rizal.¦Yulin
Antonie¦Azhar¦Andi Baso, SH¦JM Irwandar.
Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Samsul¦Indri¦Suryadi
Maluku/Maluku Utara: Dodi Tulewu¦Zakarias Waatwahan¦Nelly
Papua Barat: Soleman Mate¦Zaidi Rafideso¦Adelina Kondologit¦Selvina Sawor. Papua: Decky¦Hasanuddin

04Edisi ke-25/Tahun III/10 Sept-10 Okt 2014
anggahan pihak Kementan
melalui surat nomor 886/
HM.130/A.3/08/2014 tertann-
gal 28 Agustus 2014 yang
ditandatangani oleh Kepala
Biro Hukum, Suharyanto, SH selaku
PPID Utama mengatakan, “Pemuatan
berita pada halaman 04 SKOR Edisi ke-
23/Tahun III/20 Juli-15 Agustus 2014
merupakan berita yang tidak sesuai
dengan kenyataan yang ada, dan SKOR
tidak menjalankan fungsi sebagaimana
yang diamanatkan pasal 3 UU Nomor
40 Tahun 1999”, demikian bunyi sang-
gahan Kementan pada poin C.
Investigasi SKOR lebih lanjut bek-
erjasama dengan salah satu LSM yang
telah sukses membongkar sejumlah
skandal korupsi, menemukan bahwa
ternyata Laporan Hasil Pemerikasaan
Badan Pemeriksa Keuangan tahun
2013 pun menemukan sejumlah in-
dikasi kerugian negara pada proyek
pengadaan 85 unit handtraktor di KLN
kementan RI tahun 2013.
Terbukti,Atas temuan itu, Sekretaris
Jenderal Kementan sependapat dengan
temuan BPK dan mengakui kesalahan
dalam perhitungan HPS. BPK mereko-
mendasikan kepada Menteri Pertanian
untuk menegur PPK atas kelalaiannya
dalam melaksanakan tugas dan segera
menyetorkan kerugian negara sebesar
Rp 253.446.500 ke kas negara serta
menyetorkan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan sebesar Rp
69.337.125.
Berdasarkan hasil investigasi terse-
but, sanggahan Kepala Biro Hukum Ke-
mentan tidak terbukti dan diduga sen-
gaja berlindung dibawah Pementan
Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011,
Permentan Nomor 77/Permenten/
OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pen-
gelolaan informasi dan Pengaduan
Masyarakat serta Peraturan Komisi In-
formasi Nomor 1 Tahun 2013.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum
Lembaga Informant Korupsi, Maskur
Husain, SH mengatakan “kita akan
segera melaporkan hal ini ke aparat
penegak hukum dan akan terus men-
gawal kasusnya. Diharapkan jadi
pembelajaran bagi oknum-oknum di
pemerintahan agar tidak seenaknya
memanipulasi realisasi pelaksanaan
pekerjaan untuk mencuri uang nega-
ra”. tegasnya
“Saat ini saja kondisi keuangan neg-
ara terancam devisit akibatnya subsidi
BBM pun terancam ditarik untuk me-
nyelamatkan perekonomian negara,
kenapa bukan uang negara yang “di-
curi” para koruptor itu yang diselamat-
kan” katanya saat berkunjung di kan-
tor redaksi SKOR (4/9). Red.S01
SKOR, Jakarta
Pemberitaan dua edisi sebelumnya terkait dugaan kerugian
negara pada proyek pengadaan 85 Unit Hand Traktor pada Pusat
Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, sebagai bantuan
dari pemerintah Indonesia untuk 9 negara sahabat di Afrika (Ke-
nya, Zimbabwe, Zenegal, Ethiopia, Fiji, Vanuatu, Tanzania, Gam-
bia, Vanuatu, Mozambique), disanggah pihak Kementan.

05 www.skornews.comEdisi ke-25/Tahun III/10 Sept-10 Okt 2014
usat Kerjasama Luar Negeri
(KLN) Kementerian Pertanian
pada tahun 2013 mengadakan
85 unit alat mesin pertanian
berupa hand tractor untuk di-
distribusikan ke 9 negara (Fiji, Vanuatu,
dan 7 negara di Afrika) sebagai bantuan
dari pemerintah Indonesia. Pengadaan
dan pendistribusian hand traktor ini di-
laksanakan oleh PT. Multiss melalui Kon-
trak No. 947/KL.420.A.6.4/PPK/10/2013
tanggal 7 Oktober 2013 senilai
Rp4.050.915.000,00 dengan jangka waktu
selama 85 hari, dari tanggal 7 Oktober s.d
30 Desember 2013.
PT. Multiss belum menyelesai-
kan pekerjaannya, namun telah diba-
yar lunas sesuai SP2D terakhir nomor
320048H/139/110 tanggal 27 Desember
2013 dengan didukung Bank garansi No.
0339.17.13.0315.
Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-
hal sebagai berikut :
Penyusunan HPS tidak sesuai keten-
tuan dan nilainya tidak dapat dipertang-
gungjawabkan - Nilai HPS adalah sebesar
Rp4.070.363.000,00 yang terdiri dari kom-
ponen harga traktor, biaya distribusi, dan
biaya pelatihan operasional traktor. PPK
tidak dapat menunjukkan dokumen pen-
dukung penyusunan HPS dan tidak dapat
menjelaskan metode perhitungannya.
Selain itu dalam penyusunan HPS, PPK
tidak menggunakan hasil survey harga
hand traktor yang telah dilakukan oleh
tim teknis pelelangan.
PPK memaksakan pengadaan mela-
lui e-procurement mengakibatkan in-
dikasi kerugian negara sebesar Rp
253.446.500,00 - Pengadaan dan pendis-
tribusian 85 unit hand traktor ini dilaku-
kan dengan pelelangan secara e-procure-
ment yang dimenangkan oleh PT. Multiss.
Kontrak menetapkan bahwa hand trak-
tor yang diadakan adalah produksi PT.
Rutan. Berdasarkan pemeriksaan diketa-
hui bahwa LKPP a.n pemerintah dengan
PT. Rutan telah menandatangani kontrak
payung No. 84 tanggal 1 April 2013 ten-
tang pengadaan alat-alat dan mesin per-
tanian, diantaranya hand traktor dengan
1. Perihal surat yang dikirimkan kepada Pihak Kementan, PPID hanya menanggapi
permintaan informasi dengan meminta untuk melengkapi persyaratan berdasar-
kan Permenten 32/Permenten/OT.140/5/2011, Permenten Nomor 77/Permenten/
OT.140/8/2013, Hal tersebut pun telah dipenuhi oleh redaksi dengan langsung
mendaftar di fortal PPID dan dikirimkan via online di fortal tersebut sehingga
aneh jika dikatakan bahwa SKOR tidak pernah melengkapi persyaratan seba-
gaimana yang ditetapkan.
Pihak Kementan menyepelekan perihal konfirmasi/permintaan klarifikasi yang
dimaksudkan untuk menghindari pemberitaan sepihak atau memenuhi azas per-
imbangan berita sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.
terkait hal tersebut, wartawan SKOR pun memiliki payung hukum yakni UU. No.
40 Tahun 1999 Tentang PERS, pada pasal 4 ayat (3) dan pasal 6 huruf (d).
merek dan tipe yang sama dengan yang
diadakan oleh PT. Multiss. Dengan de-
mikian hand traktor tersebut telah terse-
dia dalam e-katalog LKPP dan PPK hanya
tinggal melaksanakan e-purchasing ke-
pada PT. Rutan, tidak perlu melakukan
e-procurement.
Berdasarkan dokumen harga alsin-
tan PT. Rutan tanggal 15 dan 20 Agustus
2013, diketahui bahwa harga untuk 85
unit hand traktor dengan spesifikasi ses-
uai kontrak termasuk biaya distribusi ke
9 negara, perakitan, uji coba, training, oli,
solar, sparepart dan PPN adalah sebesar
Rp 3.797.468.500,00. (Tabel Rencana)
Pelaksanaan pekerjaan berpotensi
terlambat - Hasil pengecekan fisik tang-
gal 10 Desember 2013 ternyata 85 unit
hand traktor masih berada di gudang
produsen (PT. Rutan). Informasi terakhir
diketahui bahwa 85 unit hand traktor
tersebut telah dikirim oleh PT Rutan
pada tanggal 14 Desember 2013 dan BPK
belum memperoleh dokumen pengang-
kutannya dari pelabuhan Indonesia ke 9
negara tujuan.
Mengacu pada dokumen pengiri-
man oleh PT Rutan, maka diperkirakan
85 unit hand traktor tersebut akan tiba
di negara tujuan paling cepat tangga 4
Februari 2014 sehingga kepada PT Mul-
tiss harus dikenakan denda sebesar Rp
69.337.125,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 sebagaimana diubah terakhir den-
gan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012:
a. Pasal 5 yang menyatakan pengadaan
barang/jasa menerapkan prinsip
efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing, adil, dan akuntabel;
b. Pasal 66 tentang HPS, Angka 7 yang
menyatakan bahwa Penyusunan HPS
didasarkan pada data harga pasar se-
tempat, yang diperoleh berdasarkan
hasil survei menjelang dilaksanakan-
nya Pengadaan, dengan mempertim-
bangkan informasi yang meliputi di
antaranya:
1) informasi biaya satuan yang dipub-
likasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang
dapat dipertanggungjawabkan;
2) daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang
dikeluarkan oleh pabrikan/distribu-
tor tunggal;
3) informasi lain yang dapat dipertang-
gungjawabkan.
Kondisi tersebut mengakibatkan:
a. Indikasi kerugian negara sebesar Rp
253.446.500,.
b. Penerimaan negara dari denda keter-
lambatan sebesar Rp 69.337.125,00
belum diterima oleh negara
Kondisi tersebut disebabkan PPK la-
lai dalam melaksanakan tugas dan ke-
wajibannya.
Atas temuan tersebut Sekretaris Jen-
deral sependapat dengan temuan BPK
dan mengakui kesalahan dalam perhi-
tungan HPS dan tidak ada niat atau ke-
inginan untuk mark up.
BPK merekomendasikan kepada
Menteri Pertanian untuk menegur PPK
atas kelalaiannya dalam melaksanakan
tugas dan segera menyetorkan keru-
gian negara sebesar Rp 253.446.500,00
ke kas negara. Red.01S
2. Jika mendukung implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, UU No.
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tidak bermak-
sud mempersulit wartawan dalam melaksanakan tugas juralistik, seharusnya
pihak kementan menjawab surat tersebut yang pada intinya adalah meminta
klarifikasi
3. Pihak kementan menyanggah pemberitaan Tabloid SKOR pada halaman 04,
edisi ke-23, padahal edisi ke-24 (halaman 05) pun memuat berita sambungan
edisi ke – 23.
Terkait sanggahan pihak Kementan yang disampaikan oleh Kepala Biro Hu-
kum dan Informasi Publik, Suharyanto, SH selaku PPID utama “bahwa pemberi-
taan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada”. Redaksi SKOR akan meri-
lis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan dugaan
kerugian negara sebesar Rp 253.446.500 serta denda keterlambatan pekerjaan
sebesar Rp 69.337.125,00 yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

06
www.skornews.comEdisi ke-25/Tahun III/10 Sept-10 Okt 2014
Wakil Ketua KPK, Busyro
Muqoddas menjelaskan, dugaan
keterlibatan lain itu mengemuka
lantaran praktek korupsi di Indo-
nesia bersifat struktural. Terlebih
banyaknya pihak memiliki kepent-
ingan.
Busyro mengatakan, KPK akan
berupaya masuk ke penyelidikan
adanya dugaan mafia Migas dari ka-
sus Jero. Menurut dia, keterlibatan
pihak lain dalam kasus Jero akan
terus dikembangkan hingga KPK
dapat masuk ke area mafia Migas
yang diduga tumbuh dan bekem-
bang selama ini di Indonesia.
“Sejak dulu sudah menjadi isu di
publik soal mafia Migas ini, untuk
itu sesuai standar , KPK akan kem-
bangkan setiap hasil penyelidikan
dan penyidikan yang ditemukan,”
ujarnya.
Adapun menurutnya, terkait
upaya KPK membongkar mafia Mi-
gas di Kementerian ESDM, sejum-
lah langkah akan dilakukan. Satu
diantaranya, ialah dengan melaku-
kan audit dari dokumen-dokume
yang ada di kementrian tersebut.
“Akan ditelusuri, kalau ditemu-
kan kami minta supaya dibenahi
agar juga tidak terulang,” kata pria
yang pernah meraih penghargaan
Bung Hatta Anti Corruption Award
ini, Minggu (7/9/2014).
Sebelumnya, KPK menetapkan
Jero Wacik sebagai tersangka du-
gaan penyalahgunaan kewenan-
gan untuk melakukan pemerasan
terkait jabatan sebagai menteri, da-
lam kurun waktu tahun 2011-2013.
Mantan Menteri Pariwisata itu di-
duga mendapatkan dana pemeras-
an hingga mencapai Rp 9,9 miliar
dari hasil perbuatannya tersebut.
Rep/S-10
Skor, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan
tak akan berhenti di Jero Wacik ikhwal penyelidikan
kasus dugaan pemerasan oleh Menteri Energi Sumber
Daya Mineral (ESDM). Meski delik yang diduga dilaku-
kan Jero adalah pemerasan untuk keuntungan pribadi,
namun penyelidikan tetap akan melebar.
Skor, Jakarta
aat ini sedang bergulir
pembahasan Rancangan
Undang-undang (RUU)
Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) RI, bahkan sesuai
agenda RUU Pilkada itu akan disahkan
pada 25 September mendatang.
Jelang pengesahan RUU Pilkada itu,
eskalasi pro dan kontra kian memanas,
baik dari fraksi partai politik yang ada di
DPR maupun dari kalangan masyarakat
sipil diluar lembaga legislatif itu.
Beberapa isu krusial yang dibahas
dalam RUU Pilkada itu di antaranya,
mekanisme pilkada (gubernur, wali kota
dan bupati) dengan serentak dan lang-
sung atau tidak langsung (DPRD) dan
cara menentukan wakil kepala daerah
yakni sistem paket seperti sekarang ini
atau tidak paket, yakni kepala daerah
memilih sendiri wak-
ilnya dari kalangan
birokrat (PNS).
Isu krusial lainnya
di RUU Pilkada, yakni
tentang pembiayaan
pilkada berasal dari
APBD atau APBN dan
tempat penyelesaian
sengketa pilkada di
Mahkamah Konsi-
tusi atau Mahkamah
Agung untuk seng-
keta pemilihan gubernur
dan Pengadilan Tinggi untuk sengketa
pemilihan bupati/wali kota.
Dari beberapa isu krusial itu, saat
ini pembahasan yang banyak mendapat
perhatian masyarakat luas dan menjadi
pro kontra adalah tentang opsi meka-
nisme Pemilihan langsung oleh rakyat
atau pemilihan lewat DPRD.
Dari berbagai sumber yang dihim-
pun Skor terkait peta fraksi di DPR
terkait RUU Pilkada itu, diketahui, sebe-
lum pelaksanaan Pilpres 2014 semua
fraksi menyetujui mekanisme pelaksa-
naan Pilkada tetap dilaksanakan secara
langsung oleh rakyat, seperti yang di-
laksanakan saat ini.
Namun, setelah Pilpres 2014, ter-
dapat perkembangan atau perubahan
peta yang sangat drastis, Partai yang
tergabung dalam koalisi merah putih
yakni Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PPP
dan Gerindra menginginkan pilkada
dilakukan secara tidak langsung atau
melalui DPRD. Sementara PDIP, Hanura,
dan PKB tetap mendukung mekanisme
pemilihan secara langsung oleh rakyat.
Apabila peta politik pembahasan
RUU Pilkada itu tidak berubah, hing-
ga tanggal 25 September mendatang,
maka dapat dipastikan mekanisme
Pilkada yang akan ditetapkan adalah
melalui DPRD.
Salah satu pihak yang menolak opsi
Pilkada dilakukan DPRD yaitu Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indone-
sia (Apkasi) karena dinilai tidak sesuai
dengan amanat reformasi.
"Pilkada langsung yang melibatkan
partisipasi rakyat secara langsung ada-
lah salah satu hasil perjuangan refor-
masi tahun 1998. Karena itu, pilkada
langsung yang lebih transaparan ini,
jangan sampai dikembalikan ke DPRD,"
kata Ketua Apkasi Isran Noor di Jakarta,
beberapa waktu yang lalu.
Menurut isran, mengembalikan
pilkada langsung ke DPRD berarti sama
dengan "perampokan" terhadap hak-
hak politik rakyat.
Selain itu, lanjut Isran apabila kepala
daerah dipilih oleh DPRD, nantinya para
bupati dan wali kota akan sibuk hanya
mengurusi DPRD, bukan memperhati-
kan rakyat, karena kepala daerah itu
merasa berhutang budi kepada DPRD
yang telah memilihnya.
Isran menyarankan agar partai poli-
tik dan DPR RI yang saat ini sedang
membahas RUU Pilkada tidak melaku-
kan langkah mundur. Bahkan Isran
mengancam akan melakukan gugatan
uji materi ke Mahkamah Konstitusi
apabila DPR RI mengembalikan pilkada
ke DPRD.
"Saya beserta seluruh pengurus
Apkasi dan APPSI akan mengggugat
ke MK, dan saya meyakini MK akan
mengabulkannya karena RUU itu telah
mencederai dan merampok hak-hak
politik rakyat” pungkasnya. skor-02
Beberapa isu yang dibahas dalam
RUU Pilkada.
1. Pemilihan Kepala daerah dan
wakil kepala daerah dipilih oleh
DPRD, atau dipilih langsung oleh
rakyat.
2. Paket calon kepala daerah yang
termasuk wakil kepala daerah,
atau hanya kepala daerah saja
serta wakilnya dari PNS atau non
PNS.
3. Calon kepala daerah tidak dalam
satu keturunan “politik dinasti”,
dalam artian tidak punya ikatan
perkawinan untuk garis ke atas
dan ke bawah, juga ke samping
kecuali ada jeda satu periode.
4. Pembagian tugas dan kewenan-
gan yang jelas antara kepala
daerah dan wakil kepala daerah.
5. Penyelesaian sengketa pilkada
6. Pilkada serentak
7. Pendanaan Pilkada dengan opsi
APBD atau APBN atau memg-
gabungkan keduanya.

SKOR,Tangerang.
ugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) diantaranya penegakan Per-
aturan Daerah (Perda). Namun tugas
itu tidak dilakukan Satpol PP di Kabu-
paten Tangerang, khususnya di Keca-
matan Sepatan Induk.
Hal itu dibuktikan masih banyaknya “bangunan
liar” yang diduga tidak memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang ada di Kecamatan Sepatan
Induk Kabupaten Tangerang, bahkan beberapa ban-
gunan itu justru tidak jauh dari kantor kecamatan
Sepatan Induk.
Saat Skor mengkonfirmasi keberadaan bangunan
tanpa IMB itu kepada Satpol PP kecamatan Sepatan
Induk, justru melempar tanggung jawab kepada
Seksi Pembangunan Kecamatan Sepatan Induk.
“Semua itu adalah kewenangan Kasi Pembangu-
nan silahkan tanya kepada beliau” kilah Kepala Sat-
pol PP, H.Abdul gani.Msi kepada Skor saat ditemui
diruang kerjanya, rabu,10/9.
Mendapat alasan kepala Satpol PP terkait pen-
anganan bangunan tanpa IMB itu, Skor langsung
mengkonfirmasi Kepala Seksi Pembangunan Keca-
matan Sepatan Induk, Murtadi, S.Sos.
Murtadi justru balik melempar masalah itu ke-
pada Satpol PP “ itu adalah kewenangan satpol pp
bukan saya itu salah” ujarnya kepada Skor saat
ditemui di ruang kerjanya.
Meski mengatakan masalah bangunan tanpa
IMB itu urusan Satpol PP, Murtadi tetap bersedia
membantu penyelesaian masalah itu.
''saya siap membantu baik untuk operasional-
nya maupun diminta untuk konsultasi, saya merasa
orang kecamatan tidak ada nyalinya kalo begini” ujar
murtadi dengan nada menggebu-gebu. Arsyad
SKOR, Jakarta
arimau Sumatera merupakan satu dari
enam sub-spesies harimau yang masih
bertahan hidup hingga saat ini dan ter-
masuk dalam klasifikasi satwa kritis yang
terancam punah (critically endangered).
Karena populasinya di alam bebas kepulauan Sumatera
saat ini hanya sekitar 40 ekor. Padahal tahun 2013, masih
tersisa 100 ekor.
Sebagai predator utama dalam rantai makanan, ha-
rimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada
di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan
antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat
terjaga.
Dari tingginya ancaman hidup, kepunahan Harimau
Sumatera semakin bertambah setiap harinya, akibat
pemburuan liar. Saat ini, para Harimau Sumatera kehi-
langan habitatnya yang kerap kali dimanfaatkan oleh
para pemburu liar hutan untuk menjadikan bagian-
bagian tubuh Harimau Sumatera sebagai hiasan antik,
atau dekorasi rumah dan diperjual-belikan di pasar ge-
lap untuk dijadikan obatan-obatan tradisional.
Melihat fenomena yang terjadi tersebut, para seni-
man yang bergabung dengan Gerakan Peduli Anak Indo-
nesia (GAPAI), yang didirikan oleh Doharni Triatina serta
sekaligus sebagai panasehat menggelar pameran lukisan
Harimau Sumatera “Save The Tiger” yang di adakan, di
Jl. Dipenegoro 74, Gedung LBH Jakarta, Jakarta Pusat.
Acara tersebut telah berlangsung 25-30/08/2014, dibuka
oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta, Moch. Tauchid Tjakra Amidjaja.
Saat ditemui di depan Kantor Gedung LBH, terkait
aksi melukis Harimau Sumatera, Doharni Triatina atau
akrab disapa mbak Anita selaku Ketua Gabungan Para
Pelukis dan Seniman mengatakan, sangat perihatin akan
kehidupan Harimau Sumatera tidak lagi diperhatikan
oleh pemerintah.
Anita sebelumnya juga pernah melakukan kunjun-
gan ke Kementerian Kehutanan untuk menemui Dirjen
Konservasi Alam, namun tanggapan yang diterimanya
hanya pengacungan jempol saja. Padahal yang diharap-
kanAnita perhatian pemerintah atas habitat dari spesies
Harimau Sumatera yang tinggal 40 Ekor keberadaannya
saat ini.
“Mengingat UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan,
seharusnya memiliki peran penting akan hal ini yaitu
Kementerian Kehutanan, bukan rakyat yang memiliki
keterbatasan hidup untuk mengurus Sumber Kekayaan
Alam Indonesia seperti Hewan-hewan langka. Apalagi
ini Hewan yang dilindungi loh!” Seru Anita dengan nada
prihatin.
Kegiatan ini, ungkap Anita, langkah awal mereka
yang berkerjasama dengan LBH dan WALHI. Sedang
gebrakan-gebrakan selanjutnya akan mengunjungi Jawa
Barat yang juga terkenal Harimau Jawanya.
Selain itu, tambah salah seorang seniman, kegiatan
tersebut adalah bentuk rasa kepedulian seniman terh-
adap kepunahan Harimau Sumatera akibat hilangannya
habitat Harimau Sumatera. “Karena ulah tangan-tangan
manusia yang memanfaatkan keberadaan spesies hewan
yang dilindungi ini,” tandas Novandi, sang Pelukis.
Lebih lanjut Novandi menuturkan, dari pameran
ini kami akan menyumbangkan hasil karya kami untuk
membuktikan rasa kepudulian kami terhadap lingkun-
gan dan berharap kepada pemerintahan yang baru nan-
ti, akan lebih peduli terhadap lingkungan dan hewan-
hewan langka yang hampir punah di Indonesia.
Alfi/S-10

Menanggapi berita Tabloid Berita Nasional SKOR, “Berjudul Kadisdik Tilep
Bantuan Peringatan Korban 40.000 Jiwa”, perlu kami jelaskan, sesungguhnya
tidak ada bantuan berupa uang tunai untuk peringatan korban 40.000 jiwa,
karena aturan tidak membolehkan menganggarkan kegiatan peringatan-per-
ingatan, termasuk memperingati korban 40.000 jiwa.
Adapun kegiatan yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
melalui APBD Tahun 2014 adalah kegiatan Seminar Sejarah Lokal dalam rangka
memperingati korban 40.000 jiwa dengan anggaran Rp.177.400.000. Itu pun
tidak dicairkan seluruhnya, karena kita hanya boleh mencairkan dana ses-
uai peruntukannya yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pendidikan
melalui Bidang Kebudayaan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan
kegiatan. Jadi bukan sebesar Rp.200.000.000 sebagaimana yang ditulis di Me-
dia SKOR Edisi ke-24/Tahun III/15 Agustus-10 September 2014.
Dengan demikian, jika Pak Thalib Banru melaporkan, dia hanya menerima
uang sebesar Rp.48.000.000, itu memang benar. Karena pos anggaran yang
boleh diberikan kepadanya hanyalah untuk pembelanjaan di lapangan sesuai
yang tertera di DPA.
Demikian Hak Jawab yang kami buat agar dapat dimuat di Edisi 25 2014.
Dan kami jelaskan sesuai di DPA sbb:
Adapun untuk belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp.13.950.000, yaitu beru-
pa honor teaterikal, telah diterimakan lansung kepada yang bersangkutan,
masing-masing: 1) Pak Abduh: Rp.4.700.000; dan 2) Pak Aslan (Selaku
Ketua Teaterikal): Rp.9.250.000.
Demikian pula untuk biaya akomodasinya sebesar Rp.5.400.000, ATK
Rp.500.000 dan SPPD sebesar Rp.5.400.000 telah dibayarkan secara langsung
sesuai peruntukannya, tanpa melalui panitia lapangan (Thalib Banru dkk).
Selanjutnya untuk biaya makan minum sebesar Rp.52.500.000, seharusnya
di-LS-kan (dibayar langsung ke rekening panitia pihak ke tiga/warung penye-
dia makan), namun karena panitia lapangan memesan sendiri nasi kotak se-
nilai Rp.33.000.000 tanpa didahului proses administrasi rekanan, maka dana
tersebut terpaksa di-GU-kan (Ganti Uang), jadi hanya boleh dicairkan peng-
ganti uang dari Kas Daerah sebanyak Rp.33.000.000, selebihnya tidak dicair-
kan (akan menjadi silpa kegiatan) dan uang tersebut ditransfer ke rekening
bendahara LAK.
Dan ini yang dikatakan terlambat, karena seolah-olah tak mengerti pros-
es administrasi keuangan yang tidak mungkin mencairkan secara terpisah
sedikit-sedikit, melainkan harus menunggu pertanggungjawaban lainnya.
Mengenai pengadaan baju kaos sebanyak 1.500 lembar ditambah paka-
ian teaterikal, seluruhnya senilai Rp.55.000.000, sesuai aturan harus dipihak-
ketigakan kepada pengusaha konfeksi, baju tersebut telah diterima dan di-
distribusikan langsung oleh panitia lapangan (Pak Thalib Banru) kepada para
peserta seminar.
Memang diakui, tulisan di belakang baju tersebut ada kesalahan satu huruf.
Yakni semestinya, “GALUNG LOMBO” ternyata yang tertulis “GALANG LOMBO”,
namun tidak ada lagi kesempatan bagi rekanan untuk menggantinya karena
baru ketahuan sehari sebelum acara berlangsung. Namun baju tersebut tetap
saja dikenakan oleh para peserta seminar tanpa ada protes. Jadi tidak benar,
jika ada yang mengatakan, baju itu tidak jadi dipakai karena salah.
Demikian penjelasan kami dan untuk selengkapnya dapat dipelajari per-
tanggungjawaban keuangan yang ada pada Bidang Kebudayaan, karena hal
itu telah diaudit oleh Inspektorat Daerah pada pemeriksaan pertama tahun
2014.
Dana makan dan minum yang ada di RKA sebesar Rp.52.500.000, namun
yang dicairkan hanya Rp.33.000.000, sesuai dengan penggunaannya saja dan
sisanya tidak dicairkan.
Adapun kata-kata Galung Lombo menjadi Galang Lombo itu kesalahan dari
pihak penyedia dan percetakan, sebagaimana Manusia biasa kita tak luput
dari kesalahan dan itu juga tidak dapat lagi dikembalikan, karena waktunya
sudah sangat mendesak.
Sebenarnya kejadian ini tak perlu terjadi, dan seharusnya kita patut ber-
syukur acaranya sudah terlaksana dengan baik dan sukses, kalau pun ada
kendala-kendala itu tidak disengaja. Karena itu semua butuh proses dan saya
bisa maklum, mungkin akibat mereka tidak mengerti dengan semua proses
yang ada di perkantoran.
Untuk pembayarannya sudah cocok, kalaupun panitia mengatakan masih
banyak utang itu di luar tanggung jawab kami (Pihak Dikbud). Karena kami
hanya dapat membayarkan sesuai dengan belanja yang ada di RKA. ***
NO U R A I A N JUMLAH
1 Belanja Spanduk Rp. 2.450.000
2 Belanja Dokumentasi Rp. 5.350.000
3 Belanja Transportasi Rp. 14.500.000
4 Belanja Jasa Tenaga Ahli Untuk
Pak Abdu (Bendahara Panitia)
Rp. 4.700.000
5 Cetak Undangan Rp. 4.000.000
6 Belanja Sewa Sarana Mobilisasi Rp. 5.000.000
7 Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Rp. 12.000.000
J U M L A H Rp. 48.000.000
Ironisnya, peringatan tersebut
masih menyisakan utang pada pani-
tia kegiatan namun pihak Disdik se-
bagai leading sector kegiatan tidak
mencairkan anggaran yang notabene
masih tersisa. “kita hanya bisa men-
cairkan anggaran yang sesuai dengan
peruntukannya” kata Kadisdik dan ke-
budayaan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua
Panitia lapangan, Thalib Banru men-
gatakan “utang panitia timbul karena
membiayai hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan peringatan 40.000
jiwa, kenapa sisa anggaran tidak dic-
airkan untuk membayarnya” katanya
saat dihubungi skor via telepon.
Ketua Umum Kerukunan Keluarga
Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) yang
juga menghadiri undangan peringa-
tan tersebut mengatakan “tidak ada
itu silva kegiatan, berarti Kepala Di-
nas Pendidikan itu gagal mengguna-
kan anggaran yang telah dialokasi-
kan” kata Pak Salim Mengga.
Ketua tim investigasi Lembaga If-
ormant Korupsi (LIK) di jakarta yang
juga putra Mandar Sulbar, Rd. Darwis
yang akrab disapa Bang Awi berjanji
akan mengusut realisasi penggunaan
anggaran peringatan itu “aneh jika
anggaran sekecil itu ada Silva, saya
akan pulang kampung untuk men-
SKOR, Jakarta
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Prov. Sulawesi Barat
melaksanakan kegiatan
Seminar Sejarah Lokal
dalam rangka
memperingati korban
40.000 jiwa pada (1/2/14)
lalu dengan anggaran
sebesar Rp 177.400.000
(Koreksi dari berita skor
edisi sebelumnya yang
menulis Rp 200 Juta Rupiah)
melalui APBD Tahun 2014
menyisakan Silva kegiatan.
gusut kebenaran pengguanaan ang-
garannya, saya yakin ada manipulasi
dan markup. Sekalian menyelidiki
realisasi penggunaan anggaran kegia-
tan lainnya yang saya dengar sering
menjadi bahan bancakan oknum peja-
bat di sulbar” Kata bang awi. Doel
Kepala Dinas (kanan) bersama PPK

"Ada dua hal masalah dalam ka-
sus ini. Pertama, jajaran PD Pasar Jaya
terang-terangan membangkang Ingub.
Sudah selayaknya Wakil Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
punya keberanian tegas kepada Dirut
PD Pasar Jaya yang telah melecehkan
Instruksi Kepala Daerah dan mengabai-
kan UU Ombudsman," ujar Danang ke-
pada wartawan di Jakarta, Kamis (4/9).
Masalah kedua, kata Danang, PD
Pasar Jaya terindikasi kuat adanya
kongkalikong dengan pihak developer
yang merugikan pedagang pasar. Pada-
hal, kerugian tersebut juga berdampak
pada pendapatan asli daerah. Untuk
itu, lanjut dia, Ombudsman meminta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memeriksa kasus tersebut.
Danang melanjutkan, apabila mer-
unut pada kerja sama yang telah di-
lakukan antara pihaknya dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga
antikorupsi itu berhak ikut menangani
laporan pengaduan masyarakat di Om-
budsman, yang mana dalam perkem-
bangannya ternyata dalam laporan
tersebut ada potensi terjadinya keru-
gian negara.
SKOR, Jakarta
paya memberantas praktek mafia
migas, termasuk BBM dan minyak
mentah di Indonesia oleh banyak ka-
langan buka suatu perkejaan yang
mudah. Karena itu, Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak cukup hanya
menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai ter-
sangka.
Masyarakat sangat mengharapkan KPK melakukan
upaya yang lebih dari itu. KPK dituntut mengungkap
jaringan mafia migas di tubuh kementerian ESDM
"Kalau sekarang ada wacana Petral dibubarkan
saya rasa soal pembubaran itu tidak soal sulit atau
soal mudah. Yang paling penting adalah audit inves-
tigatif yang dilakukan selama puluhan tahun Petral
melakukan pekerjaan sebagai trader sebagai anak
usaha Pertamina harus diungkap," ujar Dewi di ka-
wasan Cikini, Jakarta, Sabtu (6/9/2014) lalu.
Berdasarkan audit tersebut, akan diketahui Petral
selama ini melakukan transaksi dengan siapa saja
berikut data rinciannya baik itu barang mentah atau
barang jadi.
Dewi sendiri menilai keberadaan Petral adalah
makelar. Indonesia pun telah mengambil langkah ke-
liru karena melakukan deal melalui Petral yang no-
tabene adalah pemerintah. Seharusnya, kata Dewi,
pemerintah deal atau negosiasi dengan pemerintah.
"Menurut saya Petral itu perannya ya makelar.
Harusnya yang melakukan deal itu g to g. Tapi ini kan
tidak. Pemerintah mewakilkan kepada Pertamina,
Pertamina meneruskan kepada Petral sebagai anak
usahanya. Makelar itu ya si Petral ini," ujar politikus
PDI Perjuangan itu.
Dewi menjelaskan, bagaimana berbahayanya
makelar atau trader dalam usaha migas. Indonesia
hanya mampu memproduksi 700 ribu barel per hari
sementara kebutuhan adalah 1.200.000 barel per
hari.
Itu artinya, Indonesia mengimpor sekitar 500 ribu
barel per hari. Jumlah yang sedemikian besar berpe-
luang besar dimanfaatkan trader dan makelar untuk
mengeruk keuntungan pribadi.
Rawan Penyelewengan
Pendapat senada juga disampaikan Pengamat
Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy. Mantan anggota
DPR RI ini juga menyetujui wacana pembubaran anak
perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Energy Trad-
ing Limited (Petral).
Menurutnya, banyak pihak-pihak yang bermain
dan menikmati keuntungan pengadaan impor BBM
oleh Pertamina melalui Petral.
"Ini kan begini, kasus hari ini perubahan 46 juta
kiloliter dan pemerintah menjamin tentang kekuran-
gannya, itu memberi dampak anda kalau pergi ke
pasar internasional, harga di pasar internasional itu
sangat fluktuatif, artinya ada orang yang menikmati
pengadaan (impor BBM) ini," ujar Ichsanddin Noorsy
di Jakarta.
Dia menjelaskan, pembubaran Petral merupakan
sebuah keharusan karena rawan penyelewengan im-
por BBM seperti yang terjadi sampai hari ini. Namun,
kata Noorsy, sebelum Petral dibubarkan, pemerintah
harus terlebih dahulu membentuk semacam perusa-
haan investasi khusus di bidang energi.
Dengan begitu, menurut dia, Pertamina bisa mem-
beli BBM impor secara mandiri tanpa melalui trader-
trader seperti saat ini. Jika pembentukan invesment
company di bidang energi tadi sudah selesai, maka
pembubaran Petral harus segera dilakukan.
"Oh harus itu (Petral dibubarkan), harus harus
harus," kata Noorsy.
Ichsanuddin juga mempertanyakan pernyataan
VP Coorporate Communication Pertamina Ali Mudakir
yang mengatakan bahwa Pertamina sejak 2012 sudah
tidak membeli BBM impor dari para trader. Dia pun
meminta Ali untuk memberikan bukti nyata dari pe-
nyataannya tersebut.
"Mana buktinya pembubaran Petral (Pertamina
Energy Trading Limited)? Mana buktinya kalau me-
mang Pertamina tidak lagi melakukan itu (membeli
dari trader)?" Tanya dia.
Menurut Noorsy, Petral masih melakukan membeli
minyak impor dari para trader-trader. Trbn/S-10
dan jaringannya seperti Pertamina.
Terkait dengan hal ini,
anggota Komisi VII DPR RI,
Dewi Aryani, mengatakan
untuk memberantas ma-
fia migas di Indonesia
adalah dengan memutus
mata rantai para mafia
yang terdiri dari trader
dan makelar.
Secara spesifik, Dewi
pun menyebut PT Per-
tamina Energy Trad-
ing Ltd (Petral),
anak perusahaan
Pertamina, harus
dibubarkan.
"Berdasarkan MOU Ombudsman
dengan KPK yang sudah ditandatangani
tahun lalu, Ombudsman akan minta
KPK untuk masuk memeriksa perkara
ini, supaya tidak terjadi lagi di pengelo-
laan pasar di tempat lain," kata dia.
Sebelumnya, PD Pasar Jaya enggan
menjalankan Ingub Nomor 66 Tahun
2014. Karena sesuai Instruksi Gubernur
DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2014, PD
Pasar Jaya diharuskan mencabut Pen-
etapan Perpanjangan Hak Pemakaian
(PHP) dan Besarnya Harga Pemakaian.
Tak hanya itu, PD Pasar Jaya juga di-
minta mencabut keputusan direksi PD
Pasar Jaya tentang PHP dan meminta
pengembang mengembalikan denda
yang dipungut dari pedagang.
Sayangnya, PD Pasar Jaya justru
menagih sewa kios kepada pedagang.
Bahkan pedagang juga dipaksa untuk
membayar sewa kios dan akan dike-
nakan denda bila pedagang terlambat
membayar.
"PD Pasar bukannya menjalankan
Ingub tersebut, malah kami kena den-
da, dan kami diancam disegel bila tidak
membayar sesuai harga. Pedagang
tidak dilibatkan saat awal penetapan
harga, yang telah bayar kena denda
dua persen," kata Ketua Asosiasi Peda-
gang Area Barat Pasar HWI Lindeteves,
Willy Retanzil.
Para pedagang, ungkap Willy, ke-
beratan dengan tingginya harga kios
yang ditetapkan PD Pasar Jaya, di area
barat Pasar Hayam Wuruk Lindeteves.
"Untuk kios di lantai dasar, PD Pasar
Jaya menetapkan harga Rp 50 juta per
meter. Sementara untuk kios di lantai 1,
2 dan 3 masing-masing sebesar Rp 30
juta, Rp 25 juta dan Rp 15 juta setiap
meternya." tambahnya.
Sementara itu, Dirut PD Pasar Jaya
Djangga Lubis mengaku memang belum
melaksanakan Ingub terkait kebijakan
PHP di Pasar HWI karena masih ada
waktu 60 hari merespon Ingub itu. Un-
tuk harga sewa yang diajukan pihaknya
pun, diklaim Djangga tergolong murah
dibandingkan kios swasta yang ada di
samping gedung Lindeteves.
"Kami punya waktu kurang dari 60
hari untuk menjawab instruksi terse-
but. Kami siap untuk mempertang-
gungjawabkan harga yang kami buat
kepada pimpinan kami," kata Djangga.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) pun meminta
para pedagang untuk melakukan gu-
gatan hukum kepada PD Pasar Jaya.
"Pedagang silakan saja gugat PD Pasar
Jaya," kata Ahok. Mdkc/S-10
SKOR, Jakarta
Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana menganggap PD Pasar Jaya
telah membangkang terhadap Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2014,
karena tidak melaksanakan perintah atasannya tersebut. Dia menduga ada
dugaan kolusi antara PD Pasar Jaya dan pengembang PT Graha Agung Karya
Hutama terkait harga sewa yang ada di Pasar Hayam Wuruk Indah (HWI)
Lindeteves, Jakarta Barat.

Proyek kerjasama antara Kemen-
terian PDT dari dana APBN tahun
2009 menghabiskan dana seban-
yak Rp 1,3 miliar dan dana APBD Rp
777.129.000, dan kontraktor yang
ditunjuk oleh Kementerian PDT ada-
lah PT. Abaditra Buana Suprindo, PT.
Yudha Nusantara Indah dan PT. Pupli.
Sedangkan Pemda Bantaeng melalui
Dinas Perindustrian, Perdagangan
Dan Energi menunjuk PT. Malis seba-
gai kontraktor lokal.
Saat ditemui, Sapiuddin sebagai
PPTK proyek PLTMH mengatakan,
proyek tersebut pelaksanaannya
dimulai tanggal 7 September s/d 15
Desember 2009 dinilai gagal dan
tidak bisa dievaluasi. Karena bend-
ungan serta saluran penyadap sudah
roboh, bagaiman bisa berfungsi?
Bahkan power house yang diban-
gun sudah lapuk serta mesin turbin
belum dipasang dan masih mangkrak
dan sudah lapuk di kantor Dinas Per-
dagangan, Perindustrian dan Energi.
“Sekiranya proyek ini berjalan, maka
energi yang bisa dihasilkan oleh PLT-
SKOR, Sulsel
Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH) yang bertempat di
Kampung Jambi Kecamatan
Ermerasa Kabupaten
Bantaeng mangkrak. Bahkan
masyarakat menggantikan
dengan listrik swadaya yang
bisa menerangi sepuluh
kelompok keluarga.
MH ini sebanyak 25 Kwt yang bisa
menerangi 160-170 KK,” imbuhnya.
Sampai berita ini dibuat, Penang-
gungjawab Proyek, Drs Abdul Gani
MBA selaku Kepala Dinas Deperindag
dan Energi tahun 2009 yang juga Sek-
da Kabupaten Bantaeng, belum bisa
ditemui untuk meminta konfirmasi
langsung.
Sedang dari sumber yang lain
proyek dengan No Kontrak 13/SPK-
ENG/P2IP-DEP/PDT/IX/2009 merupak-
an proyek satu paket Kementrian PDT
dengan Pemda Kabupaten Bantaeng,
Bulukumba dan Luwu Utara yang to-
tal anggaran berkisar Rp 7 miliar dan
kontraktor yang sama.
Sudirman/S-10
orupsi, Kolusi dan
Nepotisme bukanlah
kegiatan sepihak,
melainkan terjadi
karena adanya ok-
num yang berkerjasama dengan
pihak dalam, seperti yang terjadi di
kecamatan sepatan timur Kabupat-
en Tangerang yang diduga adanya
biaya administrasi untuk beli tinta,
kertas dan yang lain, yang dikena-
kan sebesar 50.000 rupiah. Kasus
Pungli ini diduga berjalan sejak
adanya pergantian jabatan Kasie
Kesos Kecamatan Sepatan. Menu-
rut sumber yang SKOR temukan di-
lapangan, bahwa sejak H. Abdul
Mutolib menjabat sebagai Kasie Ke-
sos yang baru, biaya administrasi
diwilayah Kecamatan Sepatan ber-
tambah menjadi 50.000, hal itu su-
dah merupakan ketetapan yang
harus di jalankan dalam setiap pen-
gurusan surat.
“Sejak kasie Kesos dijabat oleh
H.Abdul Mutolib, biaya adminstrasi
yang sangat memberatkan kami
khususnya para Amil (Penghulu-
red) yang berada di wilayah keca-
matan Sepatan Timur untuk mem-
berikan uang sebesar Rp 50.000
bukan kebijakan dari kami, tetapi
kami harus membayar Administrasi
yang sudah di tetapkan oleh Mer-
eka” Ungkap Amil yang enggan di
sebutkan Namaya.
Sebelumnya juga salah satuAmil
pernah mengalami hal yang sama,
saat ingin melakukan pengurusan
surat di bagian kesos, salah satu
staf kasie kesos langsung mengan-
jurkan agar langsung menemui
kasie kesos. Saat dimintai keteran-
ganya oleh SKOR, Amil yang tidak
ingin disebutkan namanya men-
erangakan, bahwa dirinya saat itu
di arahkan untuk ketemu Kasie Ke-
sos oleh Staf Kasie yang bernama
Ibu Ida.
Sementara H.Abdul Mutolib Se-
laku Kasie Kesos saat di konfirmasi
oleh SKOR, Nampak terlihat arogan
dan enggan memberikan komen-
tarnya tentang adanya biaya ad-
ministrasi sebesar Rp 50.000, “No
coment, itu bukan urusan saya dan
bayarnya kesiapa,” dengan nada
yang keras, “ ke ibu ida, ya tanya
ke ibu ida, dan saya tidak tau me-
nahu kalau ada pungutan sebesar
itu.” Tandasnya.
Lempar tanggung jawab pun
terjadi antara Kasie Kesos dengan
Stafnya, Ketika ditemui diruangan-
nya, Ida salah satu staf Kasie Kesos
mengatakan, hal ini bukan pungli,
Tapi biaya Administrasi untuk biaya
Print seperti, untuk beli tinta ker-
tas dan keperluan yang lain, dan
itu juga atas wewenang kasie.” Un-
gkapnya kepada wartawan SKOR.
Ketika ditanyakan adanya pung-
li di sekitar wilayah kerjanya oleh
wartawan dan rekan LSM Camat
Sepatan Timur, Hendrajat,SE Men-
gatakan, dirinya tidak tahu menau
tentang hal itu “Saya tidak tahu
menau tentang adanya pungutan
itu, karena ada tupoksinya mas-
ing-masing dan saya akan segera
mungkin untuk merapatkan para
kasi untuk menidak lanjuti hal ini
dan menindak tegas segala bentuk
pungutan yang berada di wilayah
kecamatan sepetan timur ini” Un-
gkapnya.
Ladien/A.Rifai
SKOR, Tangerang
Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah
pusat, kabupaten, baik departemen, lembaga pemerin-
tah non departemen, maupun, seperti pelayanan pajak,
perizinan, investasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, IMB,
transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon,
pos, pembuatan surat pengantar nikah dari kecama-
tan dan sebagainya merupakan sektor yang rentan
terjadinya korupsi, karena berkaitan langsung dengan
kepentingan masyarakat. Di sektor pelayanan publik
terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau
birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor
usaha, dan masyarakat umum.

SKOR, Kolaka-Sultra
Sering kali ada beberapa pelajar
SD 2 Lalombaa yang tidak bisa disebut
namanya, memilih buang air besar di
celana, daripada harus menggunakan
WC di sekolahnya yang tidak layak
pakai, jorok, dan bau menyengat. Pa-
dahal, tampilan gedung sekolah yang
berada di Jln Perumnas Kelurahan La-
lombaa, cukup lumayan bagus.
Berita ini terungkap ketika Awak
Media Skor News mendapat kabar dari
seorang warga bernama Rahman. Ia
mengatakan, anaknya terpaksa buang
air besar di celana, karena WC di seko-
lah tersebut tidak layak pakai.
Anak saya sering buang air besar
di celana, gara-gara menahan sakit pe-
rut. Nsmun sewaktu hendak buang air
besar, WC tak bisa difungsikan, karena
Bak WC-nya kering tidak ada airnya
dan bau yang sangat menyengat,”
kata rahman (40), Rabu lalu.
Guna mencari tahu kebenaran ber-
ita itu, wartawan Skor mendatangi SD
arena data yang dikirim ke
pusat adalah data siswa mis-
kin, herannya yang datang
bantuannya bukan untuk orang miskin,
namun justru orang kaya, kata salah
satu Kepala Sekolah SD di Tammangalle
Kecamatan Balanipa.
Belum puasnya kepala sekolah,
khususnya sekolah tingkat SLTA karena
masih sangat kurang, sebab terbentur
banyaknya guru honorer, seperti seko-
lah SMA YPPP Wonomulyo. Berdasarkan
informasi H Jamaluddin yang mengeluh-
kan merasa belum cukup. Belum ditam-
bah keterlambatan proses pencairan,
sebab sampai kini dana BOS belum cair.
Terkait hal itulah, H Jamaluddin
terpaksa cari pinjaman dana agar bisa
menutupi kekurangan yang ada. “Wah,
bahaya pak kalau tidak dibayarkan gaji
mereka. Pegawai honor bisa lari tidak
mau mengajar lagi di sekolah ini,” te-
gasnya.
Keluhan yang sama juga dialami
sekolah lain, dan yang lebih menyedih-
kan lagi bahkan data-data siswa miskin
hangus tidak bisa dicairkan, padahal
orangtua murid sudah tanda tangan
semua. Hal ini justru menimbulkan
prasangka buruk orangtua murid yang
merasa dipermainkan. Ada apa di balik
semua ini, jelas Kepala Sekolah SD 019
Tammangalle, Tasman Ibrahim SPd.
Lebih parahnya lagi kejadian sangat
mengherankan terjadi di SD 005 Pam-
busuang, Kecamatan Balanipa tahun
2014. Di mana dana BOS termin per-
tama belum melaporkan LPJ (Laporan
Pertanggung Jawaban), kenapa dana
termin ke dua bisa dicairkan. “LPJ ter-
min pertama tidak ada, loh kok, bisa
dicairkan,” kata bendahara kegiatan,
Rahmatia SPd.
Rahmatia merasa takut dan khawat-
ir, karena dianggapnya sudah keluar dari
petunjuk teknis yang dilakukan oleh
Diknas Kabupaten. “Walau saya merasa
terbantu cepat proses pencairannya,
namun saya takut dikait-kaitkan. Apa
jadinya kalau Ispektorat tahu hal ini.
Jangan sampai saya dianggap ada kong-
kalikong,” jelas Rahmatia.
Hingga kini, saya belum bisa men-
emui Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan
Kabupaten Polman untuk minta tang-
gapannya. Karena pak Kadis sibuk se-
lalu tidak ada di tempat. Bagaimana
menyikapi masalah yang terjadi di seko-
lah SD 005 Pambusuang, apakah diang-
gap melanggar secara adminitrasi atau
tidak?
Karena kata Diknas di kabupaten,
ada panduan dari K1, jadi tidak ada
masalah, menurut mantan bendahara
dana BOS tahun 2013 yang digantikan
Rahmatia tahun 2014.
Butuh Perhatian Pemerintah
Sementara pihak sekolah pada ting-
kat SLTP dan sejenisnya sangat mem-
butuhkan perhatian pemerintah terkait
peningkatan akses mutu pendidikan di
sekolah agar menjadi lebih baik.
Seperti disampaikan Kepala Seko-
lah SMP Negeri 2 Tinambung, Muhktar,
Kepala Sekolah SMPN 1 Wonomulyo,
Yahya Syamsi, Kepala Sekolah SMPN 5
Wonomulyo, Kepala Sekolah SMPN 2
Campalagian, Kepala Sekolah SMPN 2
Wonomulyo, Andi Aco Rivai, pada prin-
sipnya harapan kita sama semua, yakni
butuh perhatian pemerintah.
Hal senada juga disampaikan ben-
SKOR, Polewali Mandar-Sulbar
Dana BOS (Biaya Operasional
Sekolah) sudah tidak asing lagi
bagi masyarakat. Berdasarkan
hasil investigasi Tabloid Skor di
beberapa sekolah, di Polman
alokasi dana BOS (Biaya Opera-
sional Sekolah) normatif saja.
Hanya ada beberapa sekolah
yang mengeluarkan unek-
uneknya, karena bantuan BSM
(Bantuan Siswa Miskin) tidak
tepat sasaran.
dahara dana Bos Hasir Madrasah Tsan-
awiyah yang beralamat di Pambusuang.
Menurutnya, harapan saya semoga
kami lebih mendapatkan perhatian dari
Kementerian Agama Kabupaten Pole-
wali Mandar, agar peningkatan akses
mutu pendidikan kami di sekolah lebih
baik. Begitu juga yang dikatakan Ilham,
Kepala Sekolah Madrasah Aliyah di Pam-
busuang, kami ingin sekali mendapat-
kan perhatian Kementrian Agama.
Hal berbeda disampaikan Kepala
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri berala-
mat Lampa Kecamatan Mapilli, Marsuki
yang baru memimpin Madrasyah Aliyah
Negeri ini sekitar setahun mengatakan,
dana BOS kami dalam bentuk DIPA, kar-
ena kami di bawah naungan istansi ver-
tikal, yakni Kementerian Agama kami
tidak pernah mengalami masalah. Kami
baik-baik saja. “Saya tidak tahu kenapa
selalu ada masalah sekolah di tingkat
SLTA lainnya, khususnya SMA,” tukas-
nya.
Di sisi lain, ternyata masih ada
masyarakat yang punya pengertian ber-
beda terkait dana BOS anaknya. Mereka
menganggap akan mendapat secara tu-
nai dari sekolah. Apakah karena kurang-
nya sosialisasi yang dilakukan oleh pe-
merintah kepada masyarakat?
Bahkan beberapa sumber dari pihak
sekolah sangat menginginkan mudah-
mudahan saja pengambil kebijakan
yang ada di pusat dapat tergugah hat-
inya, agar bisa me-review kembali dana
BOS sehingga ada tingkatan limit rupi-
ahnya menyangkut bantuan dana BOS.
Ariefuddin Haroen/S-10
Skor, Kolaka Timur
urangnya tenaga guru
hingga sarana pendidi-
kan yang mempri-
hatinkan masih banyak
dijumpai di sejumlah
daerah. Salah satunya adalah Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri Satap
Tinondo Kecamatan Tinondo Kabupaten
Kolaka Timur. Kondisi fasilitas pendidi-
kan di sekolah tersebut sangat mempri-
hatinkan, hingga kurang memberikan
kenyamanan bagi murid dalam kegiatan
belajar mengajar.
Pasalnya, sekolah SMP Negeri Satap
Tinondo yang terdiri tiga Ruang Kelas
Belajar (RKB) tersebut, hanya dua ru-
angan dijadikan kelas dan satu kelas
terpaksa dijadikan kantor untuk kepala
sekolah, guru dan staf.
Kondisi dua ruang kelas tersebut, ter-
paksa harus ditempati siswa yang aktif
berjumlah 53 orang, terdiri dari kelas 1
sebanyak 24 orang, kelas 2 sebanyak 18
orang dan kelas 3 ada 11 orang. Semen-
tara masih terdapat beberapa siswa
yang tidak belajar, karena ruang kelas
yang terbatas.
Saat wartawan Skornews hen-
dak konfirmasi dengan pihak sekolah,
Kepala Sekolah sangat sulit ditemui.
Salah seorang guru di SMPN Satap Ti-
nondo, Rosmini yang bersedia dikonfir-
masi. menjelaskan, untuk menampung
semua jumlah siswa yang ada, maka
kami masih membutuhkan 3 RKB demi
kelancaran proses belajar mengajar.
“Yang penting ruang kelas sudah
cukup. Kalau masalah kami (kepala
sekolah, guru dan staf, Red), untuk se-
mentara satu ruangan sudah cukup,”
jelasnya.
Karena kondisi seperti itu, maka tak
mengherankan jika beberapa orangtua
siswa mengakui lebih memilih me-
nyekolahkan anak-anak mereka di luar
Kec. Tinondo yang jaraknya puluhan
kilo. Meski ada sekolah yang dekat, na-
mun fasilitas yang lengkap tetap men-
jadi pertimbangan bagi para orangtua,
hingga anak-anaknya menuntut ilmu di
tempat yang jauh.
Hal yang serupa juga dirasakan di
SDN 1 Tawarobadaka, sekolah terse-
but membutuhkan kucuran dana un-
tuk perbaikan lantai, flapon dan pagar
untuk halaman sekolah. Berhubung
di lingkungan sekolah tersebut, selalu
berkeliaran hewan-hewan ternak, sep-
erti sapi.
Menurut Kepala Sekolah SDN 1 Ta-
warobadaka, Arsidin, tak hanya rehab
kecil itu yang kami butuhkan dari jum-
lah siswa 90 orang, karena kami hanya
punya tenaga pengajar 10 orang, terdiri
dari 4 guru PNS dan 6 Giri Tidak Tetap
(GTT). “Karena itu, kami mengharapkan
adanya penambahan guru-guru PNS
agar dapat meningkatkan kualitas pen-
didikan di Kec. Tinondo ini,” tambah-
nya.
Kondisi ini sangat berbanding terba-
lik dengan keadaan di kota-kota besar,
seperti gedung sekolah yang megah,
fasilitas yang lengkap dan tenaga pen-
gajar yang melimpah. Padahal, kurang
kondusifnya sarana belajar mengajar
tersebut, dapat mempengaruhi mun-
durnya mutu pendidikan di Indonesia.
Guna meningkatkan mutu pendidi-
kan, salah satunya dibutuhkan peranan
pemerintah yang lebih tentunya den-
gan senantiasa berusaha meningkatkan
anggaran untuk pendidikan. Dengan de-
mikian diharapkan seluruh masyarakat
Indonesia bisa menikmati pendidikan
yang bermutu dengan kondisi yang
mendukung seperti perbaikan gedung
sekolah dan dipenuhinya fasilitas yang
lengkap. Sehingga tidak ada ketimpan-
gan antara sekolah di kota dan di daer-
ah terpencil.
Azhar/S-10
2 Lalombaa. Ternyata benar. WC yang
diperuntukkan untuk pelajar tersebut
sudah tak layak dipakai. Bau kotoran
tinja menyengat hidung dan memual-
kan perut. Hingga para pelajar di sana
tidak sudi mengunakan WC tersebut
untuk buang hajat.
WC dengan ukuran standar itu,
ada tiga pintu. Tepat berada di Samp-
ing Kantor sekolah, para murid pun
enggan memasuki WC yang mengum-
bar aroma bau menyengat tersebut.
Kepsek SD 2 Lalombaa, yang hen-
dak dikonfirmasi tidak berada di seko-
lah. Sementara itu, Rusdin AM Spd,
selaku Guru Wali Kelas V1 mengakui,
sejak lama kondisi WC sekolahnya
memang sudah seperti itu adanya.
Saya secara peribadi sangat periha-
tin dan sayapun telah beberapa kali
mengusulkan hal ini kepada Kepala
Sekolah. Namun sampai saat ini be-
lum ada tanggapannya.
Y.Anthonie/S-10

www.skornews.com
ama Jokowi mendunia dan jadi pem-
bicaraan di seantero nusantara sete-
lah menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Gaya memimpin yang selenge’an
(terkesan norak, red) serta karakter
yang tanpa kompromi itu menimbulkan simpatik di
kalangan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang
masih akrab dengan kemiskinan. Jokowi dengan gaya
blusukannya langsung mengunjungi masyarakatnya,
sedangkan Ahok dikenal akan ketegasannya yang
tidak segan-segan memecat dan “mempermalukan”
pejabat struktural yang ketahuan menyimpang dari
aturan.
Dibalik ketenaran Jokowi -Ahok, ternyata Tim skor
menemukan seorang kandidat DOKTOR muda yang
memiliki perpaduan gaya kepemimpinan Jokowi–
Ahok tersebut. Sosok berkarakter dan berintegritas
tinggi dengan segudang prestasi itu, kini mengabdi
pada pemerintahan pusat di Kementerian Perenca-
naan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Selain fasih berbahasa Inggris, ternyata tokoh
muda ini juga piawai berbahasa Jepang dan Cina. Pria
yang sehari-harinya berpenampilan sederhana itu
adalah Dr. (c) Ir. Hasudungan Sihombing, M.Si yang
akrab disapa Bang Has dan belakangan diketahui ada-
lah salah satu kandidat Menteri untuk Kabinet Jokowi
usulan pembaca versi detik.com
Bang Has, putra daerah Kabupaten Batubara, Prov.
Sumatera Utara kelahiran 3 Agustus 1971 ini, meru-
pakan aset bangsa yang belum banyak dikenal pub-
lik. Dari penelusuran Tim Skor, segudang prestasi dan
penghargaan telah disabetnya, di antaranya adalah
Dosen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbaik,
Juara I tingkat Nasional Diklat Fungsional Perencana
Madya tahun 2007. Namun bukan apresiasi ataupun
promosi jabatan yang didapatkan, justru “cekalan” ke-
naikan pangkat serta ruang kerja yang diskriminasi
yang diperoleh.
Namun karakter, dedikasi dan keikhlasan peng-
abdian yang telah tertanam kuat dalam jiwa mantan
aktivis kampus era tahun 90-an itu, tidaklah men-
gendorkan semangat ayah tiga anak ini dalam men-
jalankan tugas demi bangsa dan negara.
SKOR, Jakarta
asus yang menimpa Men-
teri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM), Jero
Wacik, yang telah ditetap-
kan sebagai tersangka oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terkait dugaan penyalahgunaan we-
wenang Dana Operasional Menteri
(DOM) di Kementerian ESDM, mestin-
ya menjadi perhatian serius aparat
penegak hukum.
Kasus itu, ditengarai tidak hanya
terjadi di Kementerian ESDM, tetapi
juga terjadi di sejumlah lembaga ke-
menterian lainnya. Oleh karena itu
diharapkan KPK menjadikan kasus
ini sebagai titik awal untuk menelisik
juga penggunaan Dana Operasional
Menteri di kementerian lainnya.
Untuk mengungkap dugaan ter-
jadinya penyalahgunaan DOM di se-
jumlah lembaga kementerian itu, saat
ini Skor sedang mengumpulkan data
dan informasi penggunaan DOM di
beberapa kementerian termasuk Ke-
menterian Perencanaan Pembangu-
nan Nasional (PPN)/Bappenas.
Kementerian PPN/Bappenas di-
anggap penting karena kementerian
tersebut merupakan Sekretariat Na-
sional bahkan merupakan lembaga
percontohan pelaksanaan Good Gov-
ernance di Indonesia.
Kasus DOM itu juga diharapkan
menjadi pelajaran bagi pemerintahan
mendatang untuk membangun sistem
dan strategi pencegahan agar peny-
alahgunaan DOM tidak terulang lagi
pada kabinet Jokowi-JK mendatang.
Sehubungan dengan itu, Skor
akan menggali informasi ke Rumah
Transisi presiden terpilih Jokowi-JK
untuk mengetahui strategi apa yang
telah disusun untuk mengantisipasi
penyalahgunaan DOM pada kabinet
Jokowi-JK mendatang. Team
Skor, Jakarta
Popularitas Joko Widodo
yang kini Presiden terpilih hasil
pilpres 2014, tidak bisa dilepaskan
dari gaya kepemimpinannya yang
sederhana, pekerja keras, tegas,
berani dan suka blusukan.
Relawan Jokowi Dari Batubara
Kemenangan pasangan nomor urut 2, Jokowi-
JK pada Pilpres 2014 lalu, di Kabupaten Batubara
dan Asahan Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas
dari peran besar, Dr. © Ir. Hasudungan Sihombing
MSi yang begitu gencar memperkenalkan sosok
Jokowi kepada keluarga besar, kawan dan seluruh
masyarakat di dua kabupaten tersebut.
Menariknya, sosialisasi yang dilakukan kandidat
Doktor muda itu sejak tahun 2013, jauh hari sebe-
lum pencalonan Jokowi sebagai Presiden, hal terse-
but dapat dilihat dari puluhan rekaman audio visual
yang sebagian telah di share di youtube.
Yang lebih menarik lagi, semua itu dilakukan
dengan sukarela dan tanpa sepengetahuan Jokowi.
Tokoh muda yang berkarakter mirip Jokowi itupun
dijuluki sebagai Jokowi Batubara oleh masyarakat di
Kabupaten Batubara dan Asahan.
“Lebih gila lagi”, Jokowi Batubara ini menyata-
kan maju sebagai kandidat Calon Bupati jalur inde-
penden dengan menyebarkan ribuan atribut kampa-
nye berupa baliho, spanduk dan stiker saat Pilkada
Kab. Batubara, tahun 2013 lalu. Puluhan Ribu warga
dengan sukarela memberikan KTP dan KK sebagai
tanda dukungan pada sang “Jokowi” Batubara (lihat
youtube, Jokowi Batubara Baleg Kampong). Namun
akhirnya mengundurkan diri sebagai kandidat, pa-
dahal semua persyaratan telah terpenuhi.
Hasil penelusuran skor, ternyata tujuan utama
sang Jokowi Batubara adalah semata-mata untuk
memperkenalkan Joko Widodo (Jokowi yang sebe-
narnya, red) agar karakter, ketegasan, kejujuran,
pekerja keras dan kesederhanaan Sang Idola dapat
ditiru dan diimplementasikan oleh para pemimpin di
tanah kelahirannya, Batubara yang masih terbilang
daerah tertinggal sebagai Daerah Otonomi Baru.
Sejumlah komentar diterima redaksi skor setelah
merilis berita Jokowi Batubara di www.skornews.
com tersebut, diantaranya via pesan singkat dari
089880xxxx… nah orang2 sprti ini ne yg dibutuh-
kan bangsa kita, 085242xxxxxx..klo ada 10 org sj
pemimpin kyak gne maju negara kt, 081316xxxx…
tp jgn cm janji, ksian rkyat dikibulin truzz, brani ttd
hitam diatas putih gak.? Team

www.skornews.com
ebelumnya terjadi gese-
kan antara pengelola
pasar dengan para pada-
gang di blok sayur pasar
induk Kramat Jati, Rabu
(27/08) akibat adanya pembuatan fasil-
itas umum MCK yang tidak pada tem-
patnya, penutupan akses tangga jalan
kantor pengelola menuju masjid Al-Mu-
nawaroh dan kurangnya sosialisasi atas
kebijakan pengelola, keharmonisan
pengelola dan para elemen yang ada di
pasar induk Kramat Jati kian tidak kon-
dusif.
Menurut Holil, Jumat (29/08) lalu,
para pedagang tidak bisa melaksana-
kan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-
Munawaroh, karena akses jalan menuju
ke masjid ditutup oleh pihak pengelola
pasar induk Kramat Jati.
Margono, Ketua Forkabi di wilayah
pasar induk Kramat Jati menambah-
kan, keberatannya tentang para PKL
yang terganggu tempat bongkar muat
(loading) jalan dan pungutan liar yang
diduga keberadaannya akan dibersih-
kan oleh pihak pengelola pasar induk
Kramat Jati.
Menanggapi keluhan itu, HM Salam
ST, selaku Manager UPB PD Pasar Jaya di
wilayah pasar induk Kramat Jati men-
jelaskan, karena adanya renovasi masjid
Al-Munawaroh, akses jalan menuju
masjid ditutup para pekerja bangu-
nan. Dan sebelumnya, keberadaan para
pedagang kaki lima (PKL) yang berada
loading-loading wilayah Pasar Induk
Kramat Jati juga sudah mau kita tert-
ibkan.
Saat itu, ungkapnya, dari Senin
hingga Rabu saya berada di luar kantor.
Kebetulan hari minggu, saya menyuruh
sekuriti untuk pindah ke atas supaya
mengawasi tukang. Ternyata hal itu ke-
bablasan hingga Jumat. Saya juga tidak
tahu, karena rapat di luar kantor. “Me-
mang sebelumnya ada beberapa pipa
dan alat potongnya yang baru kita beli,
hilang,” tambahnya.
Sebelumnya PKL yang berada di
loading jalan sudah pernah ingin diber-
sihkan pihak pengelola pasar, namun
tenyata ditolak oleh para pedagang
tersebut. Sebabnya kerapkali bongkar
barang, para pedagang sulit untuk
membeli minum yang jauh dari tempat
bongkar. Para pedagang berharap agar
PKL yang berada di loading jalan untuk
ditertibkan keadaannya.
Nah, kalau ini saya tertibkan, nanti
pihak pusat akan mempertanyakan ke-
pada saya, itu PKL siapa yg tertibkan?
Memang boleh ditertibkan, karena ada
aturannya. “Namun pemungatan harus
ada kwitansi yang nantinya diberikan
kepada PD Pasar Jaya, hingga nantinya
jika pusat menanyakan sudah ada buk-
tinya,” jelas Salam.
Terkait pembangunan MCK, Salam
kepada Tabloid Skor menjelaskan, pem-
bangunan itu akan dilakukan melalui
prosedur lelang. Pelelangan akan dilak-
sanakan di UPB Wilayah Pasar Kramat
Jati, namun masih menunggu hasil per-
tujuan dari pusat terlebih dahulu. “Itu
dilelang, nanti juga ada pengelolanya
sendiri, dan penyetorannya itu satu
tempat sekitar Rp 10 juta perbulannya,”
katanya.
“Saya siap dicopot jabatannya, jika
saya melakukan kesalahan. Karena ja-
batan ini adalah amanah. Saya datang
ke sini ingin menata dan menjadikan
pasar ini menjadi pasar wisata nantin-
ya. Saya tidak pernah takut untuk dico-
pot dari jabatan saya. Saya akan puas,
jika pasar ini lebih baik lagi ke depan-
nya,” jelas Salam.
Melihat dari kesemrawutan yang
terjadi di pasar induk tersebut, Salam
berharap agar pedagang dan para to-
koh dapat bekerjasama dengan pen-
gelola untuk menciptakan situasi pasar
yang lebih kondusif lagi.
Alex K/@lfi/Skor-10
SKOR, Jakarta
Terkait kondisi pasar yang
terlihat semakin kurang kon-
dusif keamanan dan kebersi-
hannya, sejumlah pedagang
dan tokoh pasar induk Kramat
Jati, Jakarta Timur yang diket-
uai oleh H. Holil sebagai Ketua
Masjid Al-Munawaroh Pasar
Kramat Jati dan beberapa to-
koh lainnya, Rabu (10/09) lalu
melakukan pertemuan dengan
pihak pengelola UPB PD Pasar
Jaya Kramat Jati.
SKOR, Muba-Sumsel
ekurangan pekerjaan
fisik (menyalahi RAB-
red), kelebihan pemba-
yaran ataupun keterlam-
batan penyelesaian
pekerjaan, adalah hal yang paling mu-
dah ditemui pada sejumlah proyek
pekerjaan di instansi pemerintah yang
menggunakan APBD ataupun APBN. Hal
itu jelas merugikan keuangan Daerah.
Sebagaimana halnya yang terjadi
pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Mar-
ga (PU-BM) Kabupaten Musi Banyuasin
(Muba), Kepala Dinas selaku Pengguna
anggaran (PA), KPA, PPTK dan pengawas
lapangan tidak maksimal dalam melaku-
kan pengawasan atas sejumlah peker-
jaan fisik.
“Pelaksana pekerjaan (Kontrak-
tor, red) sering “pura-pura lalai” dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam kontrak,
demikian juga dengan pemberi peker-
jaan sering “pura-pura” tidak mengeta-
hui kelalaian tersebut,” Kata aktivis LSM
di Muba, Alex kosasih kepada SKOR (8/9)
lalu.
Ditambahkan, Ratusan Miliar ang-
garan belanja modal Dinas PU-BM Kab.
Muba tahun 2013 untuk sejumlah paket
pekerjaan diduga merugikan keuangan
daerah hingga Ratusan Juta rupiah aki-
bat kuranganya volume fisik pekerjaan.
Hal itu jelas melanggar Perpres
No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Perpres No.70 Tahun
2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Pasal 6 (f), yang menyata-
kan bahwa para pihak yang terkait da-
lam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
harus mematuhi etika menghindari dan
mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam pen-
gadaan barang/jasa. Kemudian, Pasal 89
ayat (4) yang menyatakan bahwa pem-
bayaran bulanan/termin untuk peker-
jaan konstruksi dilakukan senilai peker-
jaan yang telah terpasang.
Alex Kosasih menguraikan sejumlah
kekurangan volume fisik pekerjaan pada
Dinas PU BM Kab. Muba tahun angga-
ran 2013 yakni: Pembangunan Jembatan
Musi Jurusan Muara Rawas Desa Terusan
- Desa Mancang Sakti (Tahap II) sebesar
Rp 24.5 Miliar lebih, Peningkatan Ruas
JalanMancangSaktimenujuMangunjaya
sebesar Rp 39.3 Miliar lebih, Peningkatan
Ruas Jalan Babat - Sungai Angit sebesar
Rp1.9 Miliar, Peningkatan Jalan Ling-
kar Kelurahan Babat Rp1.906.360.000,
Pekerjaan Peningkatan Ruas Sukarami -
Simpang Sari - Tanah Abang - Saut - Sp.
Selabu dengan Aspal Hotmix sebesar Rp
5.8 Miliar lebih, Peningkatan ruas jalan
talang Sungai Harapan - Talang Jenedah
dengan Aspal Hotmix sebesar Rp 2.8
miliar lebih, Pekerjaan Lapis Ulang Jalan
dalam Kelurahan Ngulak I dan Ngulak III
(Jalan Laut) sebesar Rp1.9 M, Pekerjaan
Peningkatan pada Ruas Jalan Muara Te-
ladan - Sp. Supat dengan Aspal Hotmix
(30 Mei 2013) dengan anggaran lebih
dari Rp17 Miliar.
“dalam waktu dekat ini, kami akan
turun ke Muba melakukan pengawalan
dan melaporkan ke pihak berwajib jika
terbukti terdapat kekurangan volume
fisik di sejumlah pekerjaan tersebut”
kata Alex Kosasih saat berkunjung di
kantor redaksi SKOR (10/9).
Hingga berita ini ditulis, Redaksi
SKOR belum berhasil menghubungi
pihak Dinas PU Bina Marga Kab, Musi
Banyuasin untuk dimintai tanggapan-
nya. Klarifikasi dari Dinas PU BM akan
dimuat pada terbitan edisi ke-27 menda-
tang. Irawan/IS.10S

Sepertidisampaikan KetuaLem-
baga LSM Lingkar Demokrasi Rakyat
(LIDER) SULTRA, Herman Syahrud-
din. Menurutnya, sejauh ini pihak
Kejaksaan Negeri Kolaka terkesan
lambat menyelesaikan perkara yang
ada. "Bayangkan! Dari tahun 2009
lalu, ada sejumlah kasus besar yang
diusut Kejaksaan, namun sampai
saat ini belum terselesaikan dengan
baik. Bahkan, boleh dibilang Nihil ,"
katanya, Jumat lalu.
Herman juga membeberkan,
terhadap kasus yang diduga disele-
saikan di bawah tangan. Pertama,
sewa tenda tahun 2009 yang di-
duga merugikan keuangan negara
sebesar Rp. 1, 3 miliar. Dana DAK di
Skor, Kolaka Timur-Sultra
una melakukan evaluasi
sekaligus pengecekan buk-
ti fisik anggaran Blok
Grand dan ADD Desa, Kepala Bidang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (BPMD) Kab Kolaka Timur, ber-
sama Kasubid Peningkatan Sarana/
Prasana Desa melakukan kegiatan
evaluasi ke Desa-Desa di Kolaka Timur,
beberapa waktu lalu.
Kabid BPMD Kolaka Timur, Aris-
man SE didampingi Kabid Sarana dan
Prasarana, Irwan SSos kepada war-
tawan Tabloid Skor, di Kantor Desa
Tutuwi Kec Tinondo menerangkan,
kami lakukan sidak ke semua Desa di
Koltim agar kepala desa dapat lebih
proaktif dalam pelayanan di masing-
masing wilayah mereka.
Diknas tahun anggaran 2007, yang
diduga merugikan negara sebesar
Rp. 560 juta.
"Ini suatu kenyataan. Contohnya,
seperti dua kasus, yakni sewa
tenda dan DAK Diknas, belum lagi
kasus Hasmaul Husna yang diduga
rugikan negara Rp.800 juta. Kasus
tong sampah yang sampai saat ini
juga tidak tuntas, di Badan Lingkun-
gan Hidup dan Kebersihan (BLHK)
Kolaka,” tegasnya.
Belum lagi Kasus Talub, ungkap-
nya, meski sampai ini sudah ada
yang ditetapkan tiga tersangka bah-
kan sudah sampai ke proses sidang
di Pengadilan. Padahal, seharusnya
masih ada yang seharusnya turut
bertanggung jawab dalam keru-
gian Negara tersebut, di antaranya
Konsultan Tehknis, Konsultan pen-
gawas, dan Sub Kontraktornya. “Na-
mun hingga kini, mereka belum di
apa-apa kan,” tandasnya.
Herman juga menilai, seharus-
nya pihak Kejaksaan lebih transpar-
an dalam menyidik sebuah perkara,
agar masyarakat mengetahui persis
perkembangan kasusnya. Dan jika
memang ada kasus yang tidak me-
menuhi unsur dipublikasikan, to-
long dong berikan alasannya.
Lebih lanjut Herman menegas-
kan, jangan sampai kasusnya hanya
dijadikan kepentingan ekonomi bagi
oknum atau institusi kejaksaan saja.
Wajar saja jika kita curiga. “Coba ka-
lau berani seluruh kasus yang tidak
jelas arahnya itu, dibuka kembali
dan dijelaskan pada masyarakat apa
masalah sesungguhnya," tegas Her-
man.
Secara terpisah Kasintel Kejari
Skor, Kolaka-Sultra
Kinerja Kejaksaan Negeri Kolaka mendapat sorotan
sejumlah elemen masyarakat, karena diduga tebang pi-
lih dalam menuntaskan kasus besar di Kolaka. Pihak Ke-
jaksaan Negeri Kolaka ada main mata dengan oknum
pejabat yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus, mu-
lai dari korupsi hingga penyalahgunaan jabatan.
Kolaka, Arif Suhartono saat dikon-
firmasi lewat telepon seluler men-
gatakan, akan memeriksa berkas
kasus-kasus tersebut. Dokumennya
akan dibuka untuk dipelajari kem-
bali. "Karena Kajari sekarang masih
baru, jadi saya lihat berkas Doku-
men dulu, untuk dipelajari kem-
bali," katanya. Abdul Rahim/S-10
“Dan inti sidak yang kami laku-
kan ini, untuk melihat langsung Kon-
disi kantor Desa termasuk kelengka-
pannya, seperti Peta Desa, struktur
pemerintahan, dan kelembangaan di
desa, utamanya Desa pemekaran di
Koltim,” tambahnya.
Selain itu, ungkapnya, juga saya
mencek sasaran pengunaan dana
Block grand dan ADD Desa,
sekaligus ke semua Desa di kol-
tim.
Hal berbeda yang sifatnya sedikit
menekan dikatakan Irwan, sidak
ini bertujuan agar Desa-Desa di Ko-
laka Timur dihimbau masing-masing
kepala desa memasukkan laporan
pertanggung jawaban tepat pada
waktunya.
Saya juga menghimbau kepada
setiap kepala Desa, agar dapat mem-
berikan apa yang telah menjadi hak
para stafnya, juga Lembaga yang ada
di desa tersebut sesuai pos anggaran
yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Agar tercipta tertib administrasi di
seluruh desa yang ada di Wilayah
Kab. Kolaka Timur (Koltim),” tegas-
nya. Azhar/S-10

SKOR, Sekayu-Sumsel
idak terima dilempar kades
dengan kursi, di kantor
Kepala Desa Sukarami Ke-
camatan Sekayu Muba be-
berapa waktu lalu. Aka (38)
memilih melaporkan Sabar Budi Utomo
Kades Sukarami. Laporan diterima
pihak kepolisian dengan nomor: LP/708/
VIII/2014/Polres Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut Aka yang mantan perang-
kat Desa Sukarami ini, kejadiannya
terjadi ketika dirinya menanyakan Ban-
tuan Gubernur (Bangub) Tahun 2013
lalu yang tercantum ada tunjangan
bagi perangkat desa. Pasalnya, ketika
bantuan itu turun dirinya masih men-
jabat selaku KAUR Pemerintahan Desa
Sukarami. Hingga dirinya masih berhak
menerima bantuan/ honor tunjangan
tersebut.
Sedang keterangan saksi yang tidak
mau disebutkan namanya menuturkan,
sebelum kejadian Aka datang ke kantor
desa, kemudian menanyakan kepada
kades mengenai tunjangan perangkat
desa yang bersumberkan dana Bantuan
Gubernur tahun 2013 serta dana lelang
Lebak Lebung di tahun yang sama. Na-
mun kades tidak memberikan honor/
tunjangan tersebut dengan alasan Aka
(korban) sudah diberhentikan dari jaba-
tannya selaku KAUR Pemerintahan.
Kemudian kades menerangkan,
honor/tunjangan sudah diberikan den-
gan KAUR yang baru, yaitu Ahmad Yani.
Jika ingin minta, datangi saja kaur itu,
kata Kades. “Lalu suasana menjadi
tegang, keduanya sama sama men-
gangkat kursi untuk dijadikan senjata.
Maka terjadilah hal itu,” Ungkapnya.
Ketika dimintai keterangan Tab-
loid SKOR, Aka menjelaskan, ”Kejadian
itu ketika dirinya menanyakan honor/
tunjangan yang bersumberkan dana
bantuan Gubernur tahun 2013, namun
kades tidak mau memberikan tunjan-
gan tersebut. Dengan alasan saya su-
dah diganti selaku Kaur Pemerintahan,
maka honor/ tunjangan diberikan ke-
pada Ahmad Yani Kaur baru.
Padahal ketika bantuan itu turun
dirinya masih menjabat KAUR Desa
Sukarami, berarti dirinya masih ber-
hak menerima honor/tunjangan terse-
but. “Ketika bantuan turun, saya masih
menjabat selaku Kaur, berarti saya
masih berhak menerima honor/tunjan-
gan itu,” tegasnya.
Aka menambahkan, selanjutnya
Kades menyuruh, agar saya minta
honor/tunjangan tersebut kepada ke-
pada Ahmad Yani (Kaur baru). Jelas
saya menolak, karena itu urusan Kades,
tidak ada kaitannya permasalahan itu
dengan Ahmad Yani.
Tiba tiba kades mengangkat kursih
lalu berkata,” Apa mau mu, katanya
sembil mengangkat kursi, kemudian
melemparkan kursi itu, yang menge-
nai muka korban. Merasa tidak senang
akhirnya korban melaporkan kejadian
itu ke polres Musi Banyuasin.
Aka berharap pihak Kepolisian
menindaklanjuti kasus itu secara adil,
karena menurutnya sangat menyakit-
kan honor/tunjangan tidak diberikan
sementara dirinya dilempar dengan
kursi.” Menyakitkan pak honor/tunjan-
gan tidak diberikan, sementara saya
dilempar dengan kursi,” keluhnya.
Ketika dikonfirmasi kepala Desa Su-
karami Sabar Budi Utomo belum berha-
sil ditemui. Irawan/S-10
Dari penulusuran wartawan Tab-
loid Skor di lokasi tempat ditemukan-
nya emas tersebut, untuk mencapai
di lokasi ini butuh waktu 3-4 jam per-
jalanan di musim kemarau. Namun,
kata seorang warga, kalau musim hu-
jan terkadang bisa sampai bermalam
untuk bisa sampaik ke lokasi tersebut.
Karena jalan yang dilewati rusak parah.
Selain itu, harus melalalui tanjakan
yang tinggi serta licin.
Salah seorang tokoh masyarakat Ke-
camatan Aere yang juga mantan Kepala
Desa Aere, H. Muh. Jufri yang dimintai
keterangannya mengatakan, sebe-
narnya ini sudah lama, bahkan sudah
ada yang pernah mendulang mencapai
puluhan gram.
Banyak isu yang beredar di luar,
ujarnya, emas di sini kadarnya masih
muda, hingga dibutuhkan beberapa
tahun lagi untuk bisa diambil. Namun
kenyataannya di lokasi, terbukti emas-
nya sudah sama kadar emas yang ada
di Bombana.
Menurutnya, ada investor dari Cina
yang pernah meninjau lokasi tambang
emas tersebut, bahkan melakukan tes
di lokasi ini. Hasilnya luar biasa, karena
kadarnya tinggi. Merekapun tertarik un-
tuk bisa mengelola, namun dari pihak
masyarakat bersama pemerintah di sini
belum bisa menerima. Karena ada be-
berapa faktor yang harus kami pertim-
bangkan, antara lain lahan yang terda-
pat emasnya adalah lahan masyarakat
yang pajaknya selalu dibayar tiap ta-
hun. Kemudian faktor keamanan, jan-
gan sampai seperti di Bombana terjadi
kekacauan antar penambang.
Sementara itu CamatAere, Sawal SIp
serta tokoh masyarakat Desa Pekorea,
Kamaruddin yang juga suami Kepala
Desa Pekorea dalam diskusi bersama
Skor menjelaskan, hal ini belum bisa
kami expos terlalu jauh karena harus
lebih dulu mendapat respon dari Pem-
da Koltim.
ketika ditanya mengenai tanggapan
pemda, dia menuturkan, responnya
dari pemerintah sangat positip. Namun
ada banyak faktor yang harus dipertim-
bangkan oleh pemerintah, yang lebih
utama kita perlu penelitian lebih rinci
lagi dari Dinas Pertambangan dan Ling-
kungan Hidup Koltim mengenai kadar
emasnya. Dan wilayah-wilayah mana
saja yang masuk kategori tambang
emas. Jika selama ini santer diisukan
tentang adanya emas, memang benar
adanya dan bahkan sudah ada yang
mendulang dan berhasil. Kami bersama
masyarakat yakin, karena kami sudah
melihat faktanya.
Lebih lanjut dikatakannya, ada be-
berapa investor yang tertarik untuk
mengelola, karena menurut mereka
dari hasil sampel yang diambil para in-
vestor, kadarnya tinggi.
Menurut Camat Aere, kami bersyu-
kur adanya tambang emas di sini, sebab
ada beberapa manfaat yang bisa dira-
sakan masyarakat. Antara lain, tingkat
mobilisasi ekonomi warga tinggi, se-
lain coklat, cengkeh dan kelapa sawit
yang menjadi sumber mata pencahar-
ian mereka. Ttentu akan lebih sejahtera
lagi dengan adanya tambang emas.
Namun selaku camat, ujarnya, yang
lebih penting adalah bagaimana emas
di sini bisa dikelola dengan baik, PAD
akan meningkat yang nantinya juga
akan digunakan untuk membangun
daerah, khususnya Kec. Aere dan um-
umnya Kab. Koltim.
“Kita tidak ingin ada investor datang
yang hanya mengambil keuntungan
sendiri, sementara daerah kami tidak
terbangun. Intinya adalah ke depannya
nanti libatkan masyarakat di sini dalam
pengelolaan tambang emas,” ungkap-
nya.
Kita berharap dengan terungkap-
nya misteri tambang emas ini, bisa
memberikan manfaat yang besar bagi
masyarakat, terutama dalam pemban-
gunan daerah. Inilah kekayaan alam
Kabupaten Koltim yang harus dijaga
dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demi
terciptanya masyarakat Koltim yang se-
jahtera. Irwandar/S-10
Selama ini tidak
pernah terpikirkan oleh
sebagian masyarakat
di Sulawesi Tenggara,
di kabupaten Kolaka
Timur tepatnya di desa
Pekore Kecamatan Aere
tersimpan kekayaan
alam yang sangat besar,
yaitu tambang emas.
Luas tambang emas ini
diperkirakan ratusan
Hektar yang terdapat
di lahan masyarakat
sendiri.

da pemandangan menarik dalam
pelantikan Anggota DPRD Kabupaten
Polewali Mandar tersebut, yakni
tampilnya beberapa wajah muda. Ke-
beradaan mereka di dewan, selain
mendapat perhatian juga keraguan masyarakat
banyak akan kemampuan mereka bekerja untuk
rakyat.
Semula masyarakat meyakini putra Andi Ali-
bal Masdar, mantan Bupati Polewali Mandar yang
menahkodai Polman dua periode, yakni Andi Muh.
Ian Rusali, dari daerah pemilihan (Dapil) satu, seba-
gai anggota dewan termuda. Namun ternyata ada
yang lebih mudah, yakni Rusnaedi dari Dapil dua,
yang baru berumur 22 tahun.
Rusnaedi selaku anggota dewan termuda kela-
hiran 21 April 1992 ini, merupakan putra petani
pasangan Muhammad Nur dan Arfah masih ter-
catat sebagai mahasiswa di jurusan Perbankan,
Sekolah Tingggi Agama Islam (STAI) Darud Dakwah
wal Irsyad (DDI) Polman.
Masyarakat Meragukan
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ban-
yak masyarakat meragukan kinerja wakil-wakil
rakyat termuda ini. Karena mereka tidak pernah
terjun ke dunia politik, bahkan mungkin berorgan-
isasipun tak pernah.
Bahkan salah satu anggota DPRD terpilih muda
tersebut, ketika masih caleg kalau melakukan
kampanye atau sosialisasi ke masyarakat yang
tampil justru orangtuanya yang berdialog den-
gan masyarakat. Menurut penuturan masyarakat,
pernah sang pemuda itu keceplosan bicara sama
masyarakat, “Saya ini menjadi Calon Legislatif (ca-
leg), karena keinginan orangtua, bukan kemauan
saya.”
Namun apa mau dikata, masyarakat akhirnya
menyaksikan mereka dilantik sebagai Anggota
SKOR, Polewali Mandar-Sulbar
Pelantikan empat puluh
lima Anggota DPRD Terpilih
Kabupaten Polewali Mandar
Periode 2014-2019 yang telah
diambil sumpahnya dalam
Sidang Paripurna pada, Rabu
(27/8/2014) lalu, di Aula
Gedung Baru DPRD Kabupaten
Polewali Mandar, berjalan
lancar dan sukses.
DPRD. Hanya diharapkan partai yang mengusung
mereka tidak boleh tinggal diam dan harus mem-
beri bekal yang memadai kepada wakil rakyat muda
ini, agar mereka mampu mengemban amanah
rakyat. Karena jika ini tidak dilakukan, akan jadi
bomerang dan preseden bagi partasi pengusung,
jika anggotanya di DPRD tidak bisa berbuat apa-
apa bagi masyarakat.
Di sela-sela acara pelantikan, wartawan Skor
berhasil mewawancarai mantan Ketua DPRD Ab-
dullah Tato. Dirinya menaruh harapan agar ang-
gota DPRD terpilih betul-betul bekerja semaksimal
mungkin, terutama fungsi pengawasan anggaran
dan legislasi, khususnya di sektor pembangunan.
“Jangan sampai ada uang negara yang tercecer.
Selain itu, kinerja mereka harus jauh lebih baik
dibanding anggota DPRD lalu,” tegasnya.
Lebih lanjut Abdullah Tato menuturkan, fungsi
pengawasan anggaran periode tahun 2009-2014
berjalan dengan baik. “Bahkan ada beberapa SKPD
yang nakal kami sudah giring ke Kejaksaan,” tam-
bahnya.
kuti bintek.
Hanya diakui sekwan, belum mengetahui di-
mana pelaksanaan bintek anggota DPRD terpilih
tersebut. Namun wartawan Skor jauh-jauh hari su-
dah mendapatkan bocoran informasi, kalau pem-
bekalannya di Jakarta.
Mengenai rencana pemekaran Daerah Otonomi
Baru (DOB) Balanipa, Andi Muh. Rusali MP kepada
Skor mengatakan, tidak bisa pastikan kalau peme-
karan Balanipa akan segera terealisasi. “Namun
itulah tugas kami sebagai anggota DPRD yang
terpilih untuk berjuang sesegera mungkin, karena
masyarakat sudah lama menunggu,” tambahnya.
Setelah disinggung tentang kabar burung
dari anggota parlemen yang terpilih, agenda pal-
ing utama untuk memperjuangkan dimekarkannya
Balanipa dan apakah tahun 2015 mendatang pem-
bentukan Karateker dapat terealisasi? Andi tidak
bisa memastikan. “Insya Allah kami akan berupaya
semaksimal mungkin,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat juga menuntut janji
Andi tentang niat baiknya yang disampaikan ketika
kampanye lalu. “Jika saya terpilih sebagai anggota
DPRD Kabupaten Polewali Mandar, maka seluruh
gaji saya selama lima tahun akan disumbangkan ke
masjid,” janjinya. Ariefuddin Haroen/S-10
Sementara hasil kegiatan Dewan masa jabatan
2009-2014, yang dibacakan oleh Sekwan DPRD,
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
telah menghasilkan, Keputusan DPRD sebanyak 49
macam, Keputusan Pimpinan sebanyak 41 macam,
Peraturan Daerah Sebanyak 90 macam, Perda Inisi-
atif 2 macam.
Setelah penyematan logo Anggota DPRD lang-
sung dilakukan Serah Terima Pimpinan DPRD 2009-
2014 kepada Pimpinan sementara DPRD Kabupaten
Polewali Mandar 2014-2019 kepada Drs. Hamzah
Haya.
Sekwan juga menambahkan, Anggota DPRD Ter-
pilih lebih meningkatkan kinerja, dan dalam waktu
dekat ini seluruh anggota DPRD yang baru dilan-
tik segera mempersiapkan diri berangkat untuk
pembekalan di Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi
Barat. Setelah pembekalan anggota DPRD selang
waktu beberapa hari berangkat lagi untuk mengi-

ari hasil penulusuran war-
tawan Skor di hampir se-
mua wilayah di Koltim,
yang terparah adalah ada di wilayah
Uluimowewe, Kec. Ladongi dan Kec.
Aere. Seperti di kec. Aere ketika Skor
menelusuri perjalanan dari ibu kota
Kecamatan Aere sampai ke ujung
wilayah, terdapat beberapa jembatan
yang rusak akibat banjir, jalan usaha
tani menjadi parah dan ketika musim
hujan air membanjiri kebun petani,
yang dampaknya tanaman Kakao
petani menjadi mati.
Begitu parahnya ketika musim
hujan banjir menggenagi hampir se-
luruh wilayah kecamatan Lambandia,
Aere, Ladongi bahkan sampai ke Tir-
wuta.
Camat Aere Sawal, S.ip ketika
dikonfirmasi mengatakan, kami se-
laku camat tak bisa berbuat banyak.
Kami melarang masyarakat untuk
merambah, sementara mereka butuh
makan juga. Hasil dari rambahanya
dijual ke pengusaha kayu. Begitupun
dengan para pengusaha kayu, kami
mau melarang, sementara mereka
punya ijin yang di keluarkan Dinas
Kehutanan Koltim. “Jadi saya selaku
camat dan masyarakat di sini serbah
SKOR, Majene-Sulbar
abupaten Majene
dalam tiga bulan
terakhir meneri-
ma dua penghar-
gaan berbeda
dari Pemerintah Pusat (Kementrian
dan BUMN). Yang terbaru, Bupati Ma-
jene Kalma Katta mendapatkan peng-
hargaan Perumnas Award kategori
Strategic Parnership dari salah satu
Skor Kolaka Timur-Sultra
Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur sangat resah dengan ru-
saknya ekosistem yang ada di Koltim akibat banyaknya hutan yang
dirambah, baik oleh masyarakat maupun oleh para pengusaha
kayu. Siapa yang sangka di era tahun 80-an daerah ini sangat sejuk
serta hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah ruah, namun
kini menjadi gersang dan terkikis erosi, akibat tidak adanya lagi
pepohonan kayu untuk menahan arus air. Belum lagi di musim
kemarau sawah menjadi kering serta lahan Kakao rakyat menjadi
kurang produksi, bahkan tidak produksi akibat kekeringan.
salah. Lihat saja, kondisi wlayah kami
yang semakin hari makin parah, teru-
tama infrastruktur jalan rusak,” jelas-
nya.
Salah seorang tokoh masyarakat
yang tidak ingin disebut identitas di-
rinya mengatakan, selama ini tidak
ada sosialisasi mengenai perundang-
undangan, tentang perijinan di
masyarakat dari dinas terkait. Har-
usnya Pemda Koltim memberikan
sosialisasi agar kerusakan hutan ini
tidak tambah parah.
“Kami pernah menanyakan di di-
nas terkait mengenai ijin pengusaha
kayu ini apakah sudah ada amdalnya
dari Linkungan Hidup atau tidak. Na-
mun tidak ada respon. Jika begini,
mau jadi apa daerah koltim. Pengu-
saha semakin kaya mengambil ha-
sil alam, namun masyarakat Koltim
dirugikan,” tambahnya.
Begitu banyak perambahan yang
terjadi selama ini, katanya, sekalipun
mereka ditangkap oleh petugas kehu-
tanan, namun tidak lama dilepas lagi.
Tentu masyarakat dalam melakukan
perambahan dengan alasan membu-
ka lahan untuk pertanian mendapat
ijin dari Kepala Desa.
Para pengusaha kayu yang sudah
mendapat ijin dari Dinas Kehutanan
selalu mengaku, kami melakukan
tebang pilih. Namun kenyataanya
mereka melakukan tebang habis. Ter-
bukti hampir seluruh hutan yang ada
di Koltim menjadi habis dipangkas
oleh para raja rimba yang nota bene-
nya mendapat ijin dari Dinas Kehu-
tanan Koltim. Ketika Wartawan Skor
meminta konfirmasi di Dinas Pertam-
bangan dan Lingkungan Hidup mela-
lui Kabid Lingkungan hidupya, belum
bisa memberikan penjelasan dengan
alasan harus melalui persetujuan
Kepala Dinas, karena sedang berada
di Jakarta untuk urusan dinas.
Namun dirinya berjanji, setelah
mendapat ijin dari Kadis akan mem-
berikan semua data-data yang me-
nyangkut perijinan yang harus mela-
lui amdal serta beberapa data tentang
wilayah-wilayah yang mengalami
kerusakan akibat pengrusakan hutan.
Kami warga masyarakat berharap
pemerintah, khususnya Pjs Bupati
Koltim untuk segera menindak tegas
para perambah serta para pengusaha
kayu yang tidak mempunyai ijin, dan
menindak tegas para aparat terkait
yang mengeluarkan ijin pengolalaan
kayu tanpa melalui Amdal dari Ling-
kungan Hidup.
Hal ini agar menjadi perhatian
dari pemerintah pusat untuk segera
memberikan solusi, agar kabupaten
pemekaran di Koltim tidak lagi men-
jadi tempat perahan dari para kon-
glomerat kayu, yang selama ini meru-
sak ekosistem yang ada. Selain itu,
para aktivis lingkungan hidup tidak
tinggal diam melihat kerusakan ling-
kungan hidup di daerah ini, katanya
penuh harap.
Irwandar/S-10
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang bergerak di bidang perumahan
dan pemukiman, Perusahaan Umum
Pembangunan Perumahan Nasional
(Perum Perumnas), Minggu, 20 Juli
lalu, di Jakarta.
Prestasi tersebut sangat mem-
banggakan, sebab dari 414 Kabupat-
en dan 92 Kota, hanya ada enam Ka-
bupaten dan 12 Kota yang menyabet
penghargaan tersebut. Selain itu, Ka-
lma Katta juga menjadi satu-satunya
Bupati di Provinsi Sulbar yang men-
erima penghargaan tersebut.
Penghargaan Strategic Parnership
diserahkan kepada Bupati dan Wa-
likota yang dianggap berhasil dalam
melaksanakan pembangunan peru-
mahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
daerah masing-masing.
Kalma Katta berharap, agar kerja
sama dengan Perum Perumnas da-
lam membangun tempat tinggal bagi
para pegawai negeri di Majene dapat
terus terjalin dan lebih ditingkatkan.
Bupati juga mengakui, penghargaan
tersebut tidak lepas dari dukungan
seluruh steakholder yang ada di Ma-
jene. ”Saya berharap agar para PNS
yang akan menikmati perumahan
tersebut juga harus menunjukkan ki-
nerjanya yang libih baik khususnya
dalam melayani Masyarakat,“ jelas-
nya usai menerima Award.
Sementara pada bulan Mei lalu,
Majene juga berhasil meraih piagam
Adupura untuk kategori Kota besar
dan kecil dari Kementerian Lingkun-
gan Hidup (KLH). Dari 28 Kabupaten/
Kota, Majene berada di posisi ke-6.
Penghargaan tersebut diberikan kar-
ena dianggap mampu meningkatkan
kualitas lingkungan hidup di kawasan
perkotaan.
Untuk itu, melalui penghargaan
tersebut BUpati Kalma Katta ber-
harap, agar warga terus mening-
katkan kesadaran menjaga kebersi-
han dan tidak membuang sampah
di sembarang tempat. “Peran serta
Masyarakat untuk menjaga kebersi-
han lingkungan dapat ditunjukkan,
minimal dengan menjaga lingkungan
di sekitar rumah masing-masing,”
pungkasnya.
Korwil Skor Sulbar/S-10

eberhasilan Kepala Desa
memimpin daerahnya tentu-
nya tidak lepas dari peran para
isterinya. Paling tidak sang isteri juga
turut berperan dalam melakukan sosial-
isasi program-program PKK di desanya.
Rupanya kemampuan para isteri Kades
menyampaikan sosialisasi dengan berp-
idato mendapat perhatian Ketua Tim
Penggerak PKK Kec. Dangia, Kecamatan
Danengea Kabupaten Kolaka Timur.
Hal itu ditandai dengan pada Perin-
gatan Kemerdekaan RI yang Ke-69 Ta-
hun 2014 pemerintah Kecamatan Dan-
gia di Kecamatan Danengea Kabupaten
Kolaka Timur, beberapa waktu lalu, Ket-
ua Tim Pengerak PKK Kec. Dangia men-
gadakan kegiatan Lomba Pidato antar
istri para kepala desa. Acara tersebut
dibuka secara resmi oleh Camat Dangia,
Marsalim,S.Pd. M.Pd
Kegiatan tersebut mendapat perha-
tian masyarakat Kec.Dangia yang sangat
antusias menyaksikan langsung pidato
yang dibawakan para ibu-ibu Ketua Tim
Pengerak PKK Desa dengan tema “Peran
PKK dalam Pembangunan”.
Hal yang paling menarik dalam per-
lombaan tersebut, para isri-istri Kepala
Desa ini harus mempersiapka secara
matang mulai dari penampilan, gaya ba-
SKOR, Sulsel
Pembangunan Smelter Nikel di
Bantaeng Industiral Park (BIP) mengala-
mi hambatan, karena PT. Titan Mineral
Utama melalui PT. Pusaka Jaya Luhur
Abadi (PT.Puja)sebagai kontraktornya
SKOR, Sulsel
emberian tunjangan gaji 13
PNS di Pemda Bantaeng bulan
Juli lalu, menyisakan masalah.
Karena daftar gaji yang dipakai adalah
daftar gaji lama, yang seharusnya me-
makai daftar gaji tahun 2014, yang
merujuk ke PP No 34 tahun 2014 besa-
ran sampai 6%.
PNS di lingkup Pemda Bantaeng juga
bertanya-tanya, kenapa gaji tahun lalu
yang dipakai? Sedangkan kita harusnya
penerima tunjangan gaji 13 memakai
daftar gaji pokok tahun 2014.
Saat ditemui Kepala DPPKAD (Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah) Abd. Wahab SE MSi men-
gungkapkan, kami melakukan pemba-
yaran sesuai dengan pembayaran gaji
bulan Juni yang masih menggunakan
standar gaji pokok lama, karena pada
bulan Juni rapelan gaji belum dibayar-
kan. “Makanya kami membayarkan gaji
13 dengan standar gaji pokok lama,”
katanya.
Berbeda dengan KPPN Bantaeng
yang memakai standar gaji yang ter-
baru, saat ditemui Tabloid Skor, Ka-
bag Umum KPPN Bantaeng Mariana
mengungkapkan, pembayaran gaji 13
di lingkup kami membayarkan gaji
13 dengan standar gaji yang terbaru
dengan mendahulukan pembayaran
rapelan gaji. Setelah itu, kami memba-
yarkan gaji ke-13, imbuhnya.
“Kalau ada satker yang membayar
gaji 13 dengan standar gaji pokok lama,
seharusnya mereka melakukan pen-
gusulan kekurangan gaji,” tambahnya.
Jika merujuk Peraturan Menteri
Keuangan No 144/PMK.05/2014 ten-
tang Juknis Pemberian Tunjangan 13
kepada PNS Pasal 3, besarnya gaji/pen-
siun/tunjangan ketiga belas adalah be-
sar penghasilan sebulan yang diterima
pada bulan Juni 2014, harusnya yang
dipakai adalah daftar gaji 2014 yang
sudah dinaikkan menjadi 6%, yang ilus-
trasinya golongan III A masa kerja em-
pat tahun yang dibayarkan DKAAP gaji
pokok Rp.2.326.300, yang seharusnya
jika memakai daftar gaji tahun 2014
maka pembayarannya Rp.2.465.900.
Berarti ada kekurangan yang tidak
dibayarkan untuk satu orang PNS se-
banyak Rp.139.600 dikalikan sekian
banyak PNS di lingkup Pemda Bantaeng.
Sudirman/S-10
hasa, busana yang digunakan menjadi
sorotan para warga yang menyaksikan.
Ketua tim juri, Marzuki Kepala Sekolah
SMK Dangia dibantu guru lain.
Ketua Tim Pengerak PKK Kec.Dangia,
Ira Sriwahyuni Spd yang di wawanca-
rai Tabloid Skor mengatakan, berbagai
kegiatan lomba antar Tim Pengerak
PKK Desa se-Kec.Dangia diharapkan
dapat membangkitkan kreatifitas ibu-
ibu sebagai bagian dari upaya pember-
dayaan perempuan dalam membangun
keluarga serta membangun bangsa dan
negara.
Lomba pidato ini, ungkapnya, baru
kali ini dilaksanakan, khususnya di Kab.
Koltim, itupun inisiatif dari kami karna
ini adalah moment yang sangat penting
untuk meningkatkan kreatifitas para
ibu-ibu, selain lomba pidato yang di
laksanakan pada malam harinya, pada
siang harinya di adakan lomba masa-
kan tradisional antar Tim Pengerak PKK
se-Ke.Dangia. Kalau selama ini, lomba
masak itu secara umum, namun kami
melakukan secara khusus, yaitu masa-
kan tradisional masing-masing desa.
Hasil perlombaan pidato menem-
patkan Ketua tim Pengerak PKK Desa
Dangia, Hj. Kartini Spd sebagai juara 1,
disusul ibu Ephi Forsi, istri Kepala Desa
Lalokateba juara 2, dan ibu Istinganah,
isteri Kepala Desa Gunung Jaya sebagai
juara 3.
Sedang lomba masakan tradisional
menempatkan Tim Pengerak PKK Desa
Dangia juara 1, Tim Pengerak PKK Desa
Mekar Jaya juara 2, Tim Pengerak PKK
Desa Lembah Subur juara 3, serta hara-
pan satu diraih Tim Pengerak PKK Desa
Gunung Jaya, disusul Desa Lamosila ser-
ta Desa Tetembuta.
Masyarakat mengharapkan agar se-
tiap tahunnya perlombaan semacam
ini terus dilakukan. “Karena selama ini
perlombaan pidato dan masakan tradis-
ional jarang dilombakan di even-even
tertentu. Bahkan bisa dibilang tidak
pernah dilakukan di kecamatan lainya,”
kata salah seorang warga.
Camat Dangia Marsalim kepada Skor
mengatakan, yang terpenting bagi kami
selaku pemerintah adalah kekompakan
serta kerjasama yang baik antar aparat
kecamatan dan desa serta masyarakat
yang selama ini terbangun sejak saya
menjadi camat, akan tetap dijaga dan
dibina agar ke depannya pembangunan
di Kec. Dangia bisa lebih berkembang
dari tahun-tahun sebelumnya.
Irwandar/S-10
belum melakukan pembayaran kepada
sub kontraktor. Bahkan masyarakat di
areal pembangunan Smelter menutup
akses masuk ke dalam areal pembangu-
nan pabrik.
Ditemui di tempatnya, H. Sila se-
bagai Sub kontraktor mengatakan,
ketidakpuasan terhadap PT. Titan Min-
eral Utama karena mulai bulan Desem-
ber 2013 kami belum dibayarkan sedan-
gkan kami sudah melakukan pekerjaan
cut dan fill di areal pabrik, total tagihan
sekitar Rp 13 miliar.
PT. Titan Mineral Utama itu bukan
investor, tapi broker atau mediator,
katanya punya uang Rp 23 triliun, ke-
napa kami minta hak kami hanya Rp 13
miliar belum dibayar. Bahkan dia telah
membohongi Nurdin Abdullah selaku
Bupati Bantaeng, karena sudah melaku-
kan MOU dan kami akan tetap menu-
tup akses masuk ke pabrik, sampai hak
kami dibayarkan. “Ketika kami meminta
Bupati Bantaeng untuk mediasi pemba-
yaran tagihan pekerjaan kami, hasilnya
belum ada sampai sekarang,” tegasnya.
Beberapa sub kontraktor sudah
melakukan negosiasi pembayaran den-
gan pihak PT. Titan melalui PT Puja yang
berkantor di Komp. Perkantoran Grogol
Permai Jakarta ini, pada Kamis, 09 Mei
2014 disepakati tagihan bulan Desem-
ber s/d Februari dibayarkan pada tang-
gal 16-30 Mei 2014 dan tagihan bulan
Maret s/d April akan dibayarkan bulan
Juni 2014. Namun hingga kini belum
ada pembayaran dan PT. Puja memberi-
kan cek bilyed giro melalui bank BCA
syariah, ternyata berupa cek kosong.
Ditemui di kantor Disperindag dan
Energi Kab. Banteng, Ifa Rafida yang
membidangi Smelter mengatakan, kalau
PT. Titan Mineral Utama masih terikat
MOU dengan PEMDA Kab. Bantaeng dan
gonjang-ganjing masalah tidak adanya
pembayaran, itu bukan domain kami
dan hubungan kami dengan PT. Titan
masih baik, imbuhnya.
Bahkan Ifa Rafida menampik, ang-
gapan kalau kelima investor di smelter
tersebut hanya broker atau mediator
yang hanya akan menjoint operation-
kan ke pihak lain.
Sudirman/S-10

SKOR Edisi 025

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Similar to SKOR Edisi 025

Similar to SKOR Edisi 025 (20)

SKOR Edisi 025