Dokumen tersebut merangkum bab-bab dalam rancangan undang-undang peradilan agama yang mencakup ketentuan umum, susunan, kekuasaan, hukum acara, ketentuan administrasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup peradilan agama di Indonesia.

1. SKETSA
PERADILAN
AGAMA

2. UNDANG-UNDANG
PERADILAN AGAMA
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
SUSUNAN
BAB IV
HUKUM ACARA
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB III
KEKUASAAN PA
BAB V
KETENTUAN LAIN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

3. SKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUMSKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUM
Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang
yang beragama Islam, terdiri dari:
1. Pengadilan Agama (tingkat I) -> ibukota kabupaten.
2. Pengadilan Tinggi Agama (tingkat banding) -> ibukota provinsi.
Keduanya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara
tertinggi.

4. SKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUMSKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUM
Bagian pertama menyebutkan susunan Pengadilan
Agama terdiri dari pimpinan, yakni seorang ketua dan wakil
ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita.
Bagian kedua mengatur tentang syarat, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian ketua, wakil ketua, hakim,
panitera dan jurusita Peradilan Agama.

5. SKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUMSKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUM
Bab III mengatur “kekuasaan” Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama. Dalam pasal 49 ayat (1)
disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

6. SKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUMSKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUM
Diatur dalam Bab IV
Bagian pertama menyatakan bahwa hukum acara yang
berlaku dalam lingkunagn Peradilan Agama adalah Hukum
Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan
Umum.
Bagian kedua yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan
mengenai: a) cerai talak yang datang dari pihak suami, b) cerai gugat
yang datang dari istri atau dari suami, c) cerai karena alasan zina.

7. SKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUMSKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUM
Bab V menyebutkan mengenai administrasi
peradilan, pembagian tugas para hakim dan
panitera dalam melaksanakan pekerjaan masing-
masing.

8. SKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUMSKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUM
Bab VI menegenai ketentuan peralihan
disebutkan antara lain bahwa semua Badan
Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan
sebagai Badan Peradilan Agama menurut undang-
undang ini.

9. SKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUMSKETSA PERADILAN AGAMA == DISUSUN OLEH KELOMPOK 10 == HUKUM ISLAM KELAS 2 == PROGRAM STUDI HUKUM
Pada Bab VII tentang ketentuan penutup
ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-
undang Peradilan Agama semua peraturan dinyatakan
tidak berlaku lagi. Hal ini menciptakan kesatuan hukum
yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia sebagai
penerapan Wawasan Nusantara.

10. Terima Kasih