Keputusan bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2012, mencakup 13 hari libur nasional dan 4 masa cuti bersama untuk memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti berssaslirais
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013, mencakup 13 hari libur nasional dan 3 hari cuti bersama untuk mempermudah pelaksanaan kerja serta memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan swasta.
Peraturan ini menetapkan standar biaya khusus untuk tahun anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Standar biaya khusus merupakan standar biaya untuk kegiatan khusus tertentu dan dapat berupa indeks biaya satuan atau indeks biaya kegiatan. Menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan perubahan standar biaya khus
Keputusan bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2012, mencakup 13 hari libur nasional dan 4 masa cuti bersama untuk memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti berssaslirais
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013, mencakup 13 hari libur nasional dan 3 hari cuti bersama untuk mempermudah pelaksanaan kerja serta memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan swasta.
Peraturan ini menetapkan standar biaya khusus untuk tahun anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Standar biaya khusus merupakan standar biaya untuk kegiatan khusus tertentu dan dapat berupa indeks biaya satuan atau indeks biaya kegiatan. Menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan perubahan standar biaya khus
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur gaji, tunjangan, potongan, dan honor/vakasi bagi pegawai negeri sipil di Indonesia. Beberapa poin utama yang diatur antara lain gaji pokok, tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan struktural dan fungsional, serta potongan-potongan seperti IWP dan Taperum.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika membentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun 2016. Panitia ini akan mengkoordinasikan berbagai kegiatan seperti upacara, bakti sosial, seminar dan publikasi untuk memperingati hari penting bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum menetapkan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Status ditetapkan berdasarkan kriteria lokasi dan luasan jaringan irigasi. Penetapan status bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Dokumen ini berisi serangkaian surat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ-Fungsional) Sekretariat Dewan dan DPRD Kabupaten Berau untuk setiap bulan di tahun anggaran 2021, dimulai dari bulan Januari hingga Desember 2021. Surat-surat tersebut ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Berau.
Dokumen ini membahas konsepsi kelembagaan penanganan konflik di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) Dokumen ini menjelaskan kerangka hukum dan kelembagaan penanganan konflik berdasarkan UU No. 7/2012 dan Inpres terkait, (2) Lingkup penanganan konflik mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan, (3) Konsepsi kelembagaannya melibatkan berbagai instansi pemerintah dari pusat hingga
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera BaratIlham Ismail
Dokumen tersebut menjelaskan tentang nomenklatur dan SKPD perangkat daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2012. Terdiri dari sekretaris daerah, badan-badan, dan dinas-dinas yang membawahi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Juga dijelaskan peraturan daerah yang mengatur pengaturan organisasi pemerintahan daerah tersebut.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan tersebut meliputi kenaikan penghasilan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman serta ketentuan tentang pemberhentian sementara bagi anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sip
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013, mencakup 13 hari libur nasional dan 3 hari cuti bersama, termasuk Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Kemerdekaan RI, dan Natal. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013JhonNaga Ahimsa
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013, mencakup 13 hari libur nasional dan 3 hari cuti bersama untuk mempermudah pelaksanaan kerja dan memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan swasta.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur gaji, tunjangan, potongan, dan honor/vakasi bagi pegawai negeri sipil di Indonesia. Beberapa poin utama yang diatur antara lain gaji pokok, tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan struktural dan fungsional, serta potongan-potongan seperti IWP dan Taperum.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika membentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun 2016. Panitia ini akan mengkoordinasikan berbagai kegiatan seperti upacara, bakti sosial, seminar dan publikasi untuk memperingati hari penting bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum menetapkan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Status ditetapkan berdasarkan kriteria lokasi dan luasan jaringan irigasi. Penetapan status bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Dokumen ini berisi serangkaian surat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ-Fungsional) Sekretariat Dewan dan DPRD Kabupaten Berau untuk setiap bulan di tahun anggaran 2021, dimulai dari bulan Januari hingga Desember 2021. Surat-surat tersebut ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Berau.
Dokumen ini membahas konsepsi kelembagaan penanganan konflik di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) Dokumen ini menjelaskan kerangka hukum dan kelembagaan penanganan konflik berdasarkan UU No. 7/2012 dan Inpres terkait, (2) Lingkup penanganan konflik mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan, (3) Konsepsi kelembagaannya melibatkan berbagai instansi pemerintah dari pusat hingga
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera BaratIlham Ismail
Dokumen tersebut menjelaskan tentang nomenklatur dan SKPD perangkat daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2012. Terdiri dari sekretaris daerah, badan-badan, dan dinas-dinas yang membawahi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Juga dijelaskan peraturan daerah yang mengatur pengaturan organisasi pemerintahan daerah tersebut.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan tersebut meliputi kenaikan penghasilan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman serta ketentuan tentang pemberhentian sementara bagi anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sip
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013, mencakup 13 hari libur nasional dan 3 hari cuti bersama, termasuk Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Kemerdekaan RI, dan Natal. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013JhonNaga Ahimsa
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013, mencakup 13 hari libur nasional dan 3 hari cuti bersama untuk mempermudah pelaksanaan kerja dan memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan swasta.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 yang meliputi 15 hari libur nasional dan 2 periode cuti bersama untuk mempermudah pelaksanaan kerja serta memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan swasta. Hari libur nasional dan cuti bersama ditetapkan untuk memperhatikan hari-hari besar keagamaan dan nasional.
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Khairul Ida
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 yang meliputi 15 hari libur nasional dan 2 periode cuti bersama untuk mempermudah pelaksanaan kerja serta memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan swasta. Hari libur nasional dan cuti bersama ditetapkan untuk memperhatikan hari-hari besar keagamaan dan nasional.
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 yang meliputi 15 hari libur nasional dan 2 periode cuti bersama untuk mempermudah pelaksanaan kerja serta memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan swasta. Hari libur nasional dan cuti bersama ditetapkan untuk memperhatikan hari-hari besar keagamaan dan nasional.
Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan dan perintah kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam serta memerintahkan masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama dan ketertiban.
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...Oswar Mungkasa
Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010-2014 yang mencakup visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat selama 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pencapaian program pemb
Surat Edaran Menteri BUMN mengenai peningkatan mutu pelayanan fasilitas umum dan sosial BUMN. Surat edaran ini menginstruksikan BUMN untuk selalu memelihara dan mengelola fasilitas tersebut dengan baik agar memberikan manfaat optimal kepada masyarakat pengguna tanpa biaya. Surat edaran ini juga mengingatkan dewan komisaris BUMN untuk mengawasi pelaksanaan pedoman ini.
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Perubahan tersebut meliputi pengubahan definisi istilah, penambahan istilah baru, dan penghapusan istilah tertentu pada Pasal 1 untuk menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal.
1. KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 2010
NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010
NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama
dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti
bersama tahun 2011;
b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2011
sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan
swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011.
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun
Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.
MEMUTUSKAN …
2. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul
Adha bagi umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1432 H, 1 Syawal 1432 H dan 10
Dzulhijjah 1432 H ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.
KETIGA
:
Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan
masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan
pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan
ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis,
agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional
dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT
:
Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, dan pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap
instansi/lembaga/perusahaan.
KELIMA
:
Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bagi
kalangan lembaga atau perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan yang
bersangkutan.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2010
MENTERI AGAMA,
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
ttd
ttd
SURYADHARMA ALI
MUHAIMIN ISKANDAR
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
ttd
E.E. MANGINDAAN
LAMPIRAN
3. LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : NOMOR 2 TAHUN 2010
NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010
NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011
A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2011
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tanggal
Hari
1 Januari
3 Februari
15 Februari
5 Maret
22 April
17 Mei
2 Juni
29 Juni
17 Agustus
30-31 Agustus
6 November
27 November
25 Desember
Sabtu
Kamis
Selasa
Sabtu
Jum’at
Selasa
Kamis
Rabu
Rabu
Selasa - Rabu
Minggu
Minggu
Minggu
Keterangan
Tahun Baru Masehi
Tahun Baru Imlek 2562
Maulid Nabi Muhammad SAW
Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933
Wafat Yesus Kristus
Hari Raya Waisak Tahun 2555
Kenaikan Yesus Kristus
Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Hari Kemerdekaan RI
Idul Fitri 1 dan 2 Syawal 1432 Hijriyah
Idul Adha 1432 Hijriyah
Tahun Baru 1433 Hijriyah
Hari Raya Natal
B. CUTI BERSAMA TAHUN 2011
No.
1.
2.
3.
Tanggal
29 Agustus
1-2 September
26 Desember
MENTERI AGAMA,
ttd
SURYADHARMA ALI
Hari
Senin
Kamis - Jum’at
Senin
Keterangan
Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
Cuti Bersama Hari Raya Natal
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
ttd
MUHAIMIN ISKANDAR
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
ttd
E.E. MANGINDAAN