2. Definisi Pariwisata
• Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (UU no.
10 th 2009 tentang kepariwisataan)
• Unsur dalam pariwisata :
• Perjalanan dari 1 tempat ke tempat lain
• Perjalanan dilakukan dengan sadar tanpa
paksaan
• Bersifat sementara waktu
• Tidak bertujuan mencari pekerjaan
Nugroho (2020) ‘Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia’, Jurnal Pariwisata, 7(2), pp. 124–131.
3. Bentuk Wisata
1. Wisata liburan, bertujuan berlibur,
bersenang-senang dan menghibur diri.
2. Wisata pengenalan, bertujuan
pengenalan lebih lanjut tentang bidang
atau daerah yang mempunyai kaitan
dengan profesinya
3. Wisata pendidikan dan pengetahuan,
bertujuan memperoleh pengetahuan atau
melakukan penelitian
4. Wisata Spiritual, bertujuan melakukan
ibadah
5. Wisata Olahraga
6. Wisata Perburuan
Gelgel, I. P. (2021) HUKUM KEPARIWISATAAN DAN KEARIFAN LOKAL (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya
Indonesia di Tengah Arus Globalisasi). 1st edn. Edited by N. L. G. Hadriani. Denpasar: UNHI Press.
4. Jenis Usaha Pariwisata
1. Usaha Transportasi Wisata, Perjalanan
Wisata, dan Pramuwisata
2. Usaha Kawasan Pariwisata dan Daya
Tarik Wisata
3. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Usaha Spa
4. Uaha Jasa Konsultasi dan Informasi
Pariwisata
5. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Jasa
Makanan/Minuman
6. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konfrensi, dan
Pameran
7. Usaha Wisata Tirta
Pasal 14 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009
5. Hukum Pariwisata
Pengertian
Peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang
terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi yang
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara
serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat,
sesama wistawan, pemerintah, dan pengusaha.
Asas, fungsi, tujuan, dan penyelenggaraan kepariwisataan
diatur dalam UU no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Gelgel, I. P. (2021) HUKUM KEPARIWISATAAN DAN KEARIFAN LOKAL (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya
Indonesia di Tengah Arus Globalisasi). 1st edn. Edited by N. L. G. Hadriani. Denpasar: UNHI Press.
6. Tujuan Kepariwisataan
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat
• Menghapus kemiskinan
• Mengatasi pengangguran
• Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
• Memajukan kebudayaan
• Mengangkat citra bangsa
• Memupuk cinta tanah air
• Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
• Mempererat persahabatan antarbangsa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (2009). Indonesia. (Pasal 4)
7. Fungsi Hukum Pariwisata dalam Usaha Pariwisata
1. Mengatur usaha pariwisata
a. Substansi hukum pariwisata (UU no 10 th 2009) memberi peluang
investor untuk menanamkan investasinya pada berbagai usaha
pariwisata
2. Mengatur tenaga kerja di bidang pariwisata
a. Standarisasi kualifikasi profesi tenaga kerja pariwisata mampu
bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing
b. Pengaturan ketenagakerjaan usaha pariwisata melindungi tenaga
kerja lokal (UU no 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan)
c. Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sektor Pariwisata
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.337/Men/1986)
8. Permasalahan Hukum Pada Pariwisata
• Usaha Pariwisata
• Peraturan pariwisata yang ada belum mampu
mengendalikan persaingan atnar pengusaha yang tidak
sehat. Contoh : Pengusaha perhotelan di Bali membanting
harga kamar serendah mungkin ketika tamu sepi harga
kamar hotel menjadi tidak seragam dan persaingan menjadi
tidak sehat.
• Populasi pelaku bisnis pariwisata belum merata dan hanya
terkonsentrasi di daerah tertentu saja seperti Badung,
Gianyar dan Kota Denpasar
9. Permasalahan Hukum Pada Pariwisata
• Perlindungan sumber daya alam dan budaya
• Pencegahan kerusakan lingkungan alam dan budaya belum
dapat dikendalikan
• Peraturan yang ada belum mampu melindungi pengusaha lokal
dalam persaingan dengan pengusaha asing bermodal besar
• Alih fungsi lahan pertanian untuk eksploitasi pariwisata
• Perlindungan Wisatawan
• Kejadian membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa dan
harta wisatawan (perampokan, pencurian, penipuan,
diperlakukan tidak adil yang tidak sesuai dengan harkat dan
martabat manusia)
Oktaviarni, F. (2018) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan’, Wajah Hukum, 2(2), p. 138.
Saputra, B. (2017) ‘Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kota Pangkal Pinang)’, Jurnal
Hukum Progresif, XI(2), p. hal. 1941-1958
10. Referensi
1. Dewi, N. W. M. S. (2021) ‘Dampak WTO terhadap Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisataan Indonesia’, Jurnal Kajian dan
Terapan Pariwisata, 1(2), pp. 57–67. doi: 10.53356/diparojs.v1i2.32.
2. Gartini Puspa, A. F., Marta, S. and Satya Putra, P. (2020) ‘Pariwisata Dalam Pertanggung Jawaban Pengusaha Dan Sanksi
Hukumnya’, Singaperbangsa Law Review (SILREV), 1(1), pp. 1–17. doi: 10.35706/silrev.v1i1.4300.
3. Gelgel, I. P. (2021) HUKUM KEPARIWISATAAN DAN KEARIFAN LOKAL (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum
Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi). 1st edn. Edited by N. L. G. Hadriani.
Denpasar: UNHI Press.
4. Isharyanto, Madalina, M. and S.K, A. T. (2019) Hukum Kepariwisataan & Negara Kesejahteraan. 1st edn. Edited by Isharyanto.
Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
5. Nugroho (2020) ‘Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia’, Jurnal Pariwisata, 7(2), pp. 124–131.
6. Oktaviarni, F. (2018) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan’, Wajah Hukum, 2(2), p. 138. doi: 10.33087/wjh.v2i2.34.
7. Saputra, B. (2017) ‘Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan
Wisata Di Kota Pangkal Pinang)’, Jurnal Hukum Progresif, XI(2), p. hal. 1941-1958.
8. Saputra, D. (2010) Implikasi Hukum Terhadap Bisnis Jasa Pariwisata Indonesia Dalam Kerangka Globalisasi Perdagangan Dunia
DI Bidang Jasa. Universitas Indonesia.
9. Sari, F. P., Sumriyah, S. and Jusmadi, R. (2023) ‘Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan’, Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and
Humanities, 4(1), p. 76. doi: 10.19184/idj.v4i1.39439.
10. Sorejowinoto, P. (2021) ‘Persoalan Hukum Di Bidang Kepariwisataan’, in Focused Grup DIscosion Kendala Regulasi Dalam
Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah Kepmenkumham Propinsi Jawa tengah 2021, pp. 1–23.
11. Tangian, D. and Bawole, M. T. (2021) Hukum Bisnis Pariwisata. 1st edn. Manado.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (2009). Indonesia.
13. Wijaya, M. H. and Citra, M. E. A. (2021) Hukum Kepariwisataan. 1st edn. Edited by N. L. G. Y. Arthani. Denpasar: Universitas
Mahasaraswati Press.
