Siaran pers del ri 5des15 final

1. Delegasi Republik Indonesia
Musuh Bersama adalah Ancaman Perubahan Iklim bukan antar Negara
Paris, 5 Desember 2015, Pada kesempatan media briefing pada hari ini, Dirjen
Pengendalian Perubahan Iklim, Nur Masripatin menyampaikan bahwa seluruh negara
sepakat bahwa harus menyelamatkan bumi dengan mencegah kenaikan suhu bumi tidak
melebihi 2o
C namun permasalahannya adalah menerjemahkan konsepsi diferensiasinya.
Utusan Khusus Presiden Untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar menegaskan bahwa
musuh bersama dari semua negara adalah dampak perubahan iklim, oleh karenanya harus
ada pemikiran out of the box yang tidak business as usual untuk mencapai kesepahaman
bersama yang konstruktif demi tercapainya kesepakatan global.
Pemaparan mengenai proses negosiasi di COP 21 Paris tersebut disampaikan dalam media
briefing Sabtu (5/12) di Sekretariat Delegasi RI (Delri) di COP 21 Paris, Perancis. Hadir
menyampaikan pemaparan Utusan Khusus Presiden bidang Pengendalian Perubahan Iklim
Rachmat Witoelar, Ketua Plt Delegasi Indonesia di COP21 Paris Nur Masripatin, yang juga
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), Emma Rachmawati (Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK), Sri Tantri
A (Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK), Kirsfianti Ginoga (Direktur Inventarisasi Gas
Rumah Kaca dan MRV KLHK).
Rachmat menambahkan bahwa kesenjangan antara kepala negara dan para negosiatornya
dikarenakan bahwa beberapa negara diwakili oleh negosiator professional sehingga tidak
mencerminkan kepentingan nasional negaranya. Hal ini berbeda dengan Delegasi Indonesia
yang sepenuhnya berjiwa nasionalisme yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan dunia.
Proses negosiasi berjalan cukup mengkhawatirkan dan ditakutkan akan digiring kepada
proses deal making atau tukar menukar kepentingan. Negara maju kembali bertendensi
mengingkari komitmen sebelumnya, salah satunya adalah dalam hal pendanaan. Posisi
negara berkembang bukan meminta untuk pendanaan tapi menagih janji atau komitmen
negara maju.
Contoh lainnya adalah dalam hal transfer teknologi yang menurut Nur Masripatin tidak
seutuhnya benar-benar terjadi dengan selalu alasannya adalah hak kekayaan intelektual.
Dalam hal ini, Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan karena dapat mengembangkannya
sendiri, namun sesama negara berkembang, Indonesia tetap berjuang untuk dicapainya
kesepakatan dalam hal transfer teknologi ini.
Hingga pekan pertama proses sidang-sidang di COP21 masih berjalan alot di semua bagian
terutama sehubungan isu diferensial atau pembedaan perlakuan antara negara maju dan
berkembang. Pada sidang bagian Mitigasi, proses perundingan masih belum mencapai titik
temu mengenai sistem akunting untuk upaya mitigasi antara negara maju dan negara
berkembang. Negara maju menginginkan ada sistem akunting yang satu dan sama untuk
semua negara. Sedangkan negara berkembang menginginkan ada pembedaan karena harus
ada capacity building untuk penerapan sistem akunting. Selain itu yang krusial adalah

2. bahwa negara maju ingin semua negara memiliki kewajiban mitigasi sedangkan negara
berkembang ingin hanya pihak negara maju yang memiliki kewajiban itu.
Hal sama juga terjadi pada sidang tema adaptasi dan capacity building. Negara maju
menginginkan dukungan untuk capacity building diterapkan pada semua negara, sedangkan
negara berkembang ingin tidak pada semua negara tapi fokus pada negara berkembang.
Pada isu adaptasi, terdapat perbedaan antara negara maju dan berkembang, dimana negara
maju konteksnya dibuat umum sedangkan negara berkembang menginginkan detail dan
spesifik. Sedangkan di bagian loss and damage, negara berkembang menginginkan adanya
kompensasi dari negara maju terhadap negara berkembang atas dampak perubahan iklim.
Penanggungjawab berita dan kontak:
1. Menteri LHK, Siti Nurbaya, +628121116061
2. Utusan Khusus Presiden Untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar +6281282845494
3. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Nur Masripatin, +628121970235
4. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Agus Justianto, +628129199192