Dokumen tersebut membahas perbandingan pendekatan liberal dan konservatif dalam hubungan antara administrasi publik dan ekonomi. Pendekatan liberal menitikberatkan pada pasar dan ekonomi, sementara pendekatan konservatif lebih menekankan peran administrasi publik. Kedua ideologi ini memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah meski tidak sepenuhnya mengikuti salah satu pendekatan.

1. Administrasi, Pasar,
dan Ekonomi
SAP 3 MIA PPS UMJ
1

2. perselingkuhan administrasi dan ekonomi
• Administrasi sebagai “sistem” tidak akan berjalan
tanpa adanya administrator sebagai “pelaksana”.
• Implementasi administrasi publik tidak dapat
dilepaskan dari konteks lokal, nasional, regional,
dan internasional.
• Jalinan konteks-konteks tersebut terletak pada
dimensi ekonomi.
2

3. administrasi publik bukan ekonomi!!
1. Administrasi publik bersifat preskriptif – identifikasi
dari peraturan normatif untuk para pengambil
kebijakan yang akan menuntut mereka untuk
mengambil keputusan yang menyangkut semua
pihak.
Sedangkan ekonomi bersifat prediktif –
indentifikasi dari persoalan yang dihadapi oleh
pengambil kebijakan. Administrator memecahkan
masalah, ekonom menjelaskan pilihan-pilihan.
3

4. administrasi publik bukan ekonomi!!
2. Ekonomi bersifat a priori, disipilin teoritik.
Administrasi publik berhubungan dengan
“pragmatic reform”. Ekonom membangun logika
deduktif atas persoalan, sedangkan administrator
berkaitan dengan persoalan nyata.
Ekonom lebih memilih model “rational choice”
yang bersifat konklusif  semua hal benar
(prediktif). Administrator memiliki pilihan yang
lebih sedikit  masalah harus diselesaikan segera.
4

5. liberal versus konservatif
• Dua “ideology” (action oriented model of people
and society ) melihat hubungan antara administrasi
publik dan ekonomi  administrasi tidak dapat
lepas dari dinamika ekonomi.
• Dua asumsi: 1. ideologi mempengaruhi administrasi
dalam pengambilan keputusan; 2. Ideologi selalu
bergerak seiring faktor yang secara inheren ada di
sekitar administrasi
5

6. liberal versus konservatif
• Dua ideologi ini bermain dalam perencaan,
pengambilan keputusan, dan implementasi.
• Secara inheren ada di dalam diri pengambil
kebijakan, birokrasi, kelompok kepentingan,
dan konstituen.
• Kritik utama ideologi pada administrasi adalah
ideologi diletakkan sebagai sistem kepercayaan
yang tidak terkait dengan realitas 
Marhaenisme, kerakyatan, nawacita, dll. 6

7. pilih mana, liberal atau konservatif?
• Masing-masing memiliki “supporting system” dan
“supporting group”.
• Pengambil kebijakan harus melihat tiga alternatif:
(1) melihat kebijakan masa lalu dan efeknya, (2)
berspekulasi tentang masa depan, dan (3)
mengambil pelajaran dari tempat lain.
• Tentu saja ada pilihan keempat: bertahan pada
ideologi terlepas dari ketidakpuasan atau
ketidakmampuan ideologi tersebut mencapai
sasarannya 7

8. cara liberal: ekonomi  administrasi
• Pendekatan liberal menitikberatkan pada
kepentingan ekonomi dan pasar.
• Pendekatannya adalah akses seluas-luasnya
terhadap “public goods” oleh individu  individu
menjadi sejahtera (melalui perdagangan dan
entrepeneurship) yang kemudian mendorong
masyarakat lebih sejahtera.
• Pasar menjadi kata kunci penting  pasar berjalan,
maka intervensi pemerintah tidak dibutuhkan
 invisible hand (Adam Smith) 8

9. cara liberal: ekonomi  administrasi
• Pasar mendorong terciptanya industri  kue
pembangunan dibagi-antar wilayah.
• Dalam kondisi ini, setiap usaha pemerintah
ditujukan untuk mendorong berkembangnya
pasar dan industri
• Asumsinya, ketika ekonomi digenjot, industri
tumbuh, pasar domestik berkembang, maka
kesejahteraan akan “menetes”  trickle down
effect 9

10. ilusi trickle downeffect
• Pertama kali dikeluarkan oleh Ronald Reagen pada 1981, di mana dia
mengumumkan pemotongan pajak besar– besaran bagi orang kaya,
suatu keistimewaan yang dia klaim akan “merembes” ke seluruh rakyat.
• Menempatkan orang berpunya sebagai ujung tanduk pembangunan
perekonomian. Kapasitas ekonomi mereka ditingkatkan, dengan
memberikan kemudahan pendanaan, membangun sarana dan
infrastruktur untuk mendukung bisnis mereka
• Dengan dibukanya akses dan pendanaan secara menyeluruh terhadap
segala aktivitas, maka investasi domestik diharapkan akan berjalan dan
berlipat dengan semakin gencarnya fokus pada sektor bisnis
infrastruktur serta pasar keuangan.
• Pada gilirannya skema ini akan menciptakan sebuah struktur kapasitas
produksi yang meningkat. Produksi yang menggeliat akan menggiring
harga-harga pada tingkat yang lebih rendah dan menciptakan lapangan
kerja untuk para kelas menengah dan menengah bawah.
10

11. globalisation of nothingness
• Trickle down effect hanya bisa terjadi melalui
korporasi  persinggungan dengan globalisasi
• Faktor pendorong: akumulasi surplus, produksi dan
penjualan global, ekspansi industri, penurunan
pasar domestik, inovasi, peningkatan keinginan
konsumen, dan global state/global village.
• Dunia tanpa batas
11

12. efeksamping globalisasi
• Penguatan organisasi pemerintahan supraterritorial (IMF, Bank
Dunia, dan WTO) yang keputusan dan kode etiknya mengikat
atas negara-negara  mempengaruhi sistem administrasi.
• Peningkatan saling ketergantungan di antara negara-negara
modern untuk menangani isu-isu teritorial dan supraterritorial
dan untuk mencari kerja sama untuk sejumlah hal-hal
kepentingan umum.
• Pengunaan informasi untuk menjalan semua fungsi pemerintahan
(meski untuk negara kurang berkembang akan selalu
ketinggalan)
• Meningkatnya peran pemerintah sebagai mitra dan promotor
dengan sektor swasta (meskipun dengan mengorbankan
kebutuhan publik)
• Pergeseran dari “welfare state” ke “corporate state” 12

13. corporate state nightmare: market failure
• Persoalan utamanya adalah, pada corporate state, maka
seluruh kebijakan ditujukan untuk menopang pasar.
• Sensitif terhadap “market failure”: asumsinya, pasar
memiliki seperangkat aturan untuk memproduksi dan
distribusi barang. Terkadang terjadi “konsleting” sehingga
terjadi “market failure”, untuk mengatasi ini, maka
dibutuhkan intervensi pemerintah untuk mendorong
kembali pasar agar kembali bergerak.
• Intervensi pemerintah: pemotongan pajak (bahkan tax
holiday), insentif, kemudahan perizinan dll.
13

14. cara konsevatif: administrasi  ekonomi
• Kritik terhadap kegagalan “invisible hand” dan
“trickle down effect”  mendorong konglomerasi.
Alih-alih kapital menyebar, justru berkumpul.
Kesejahteraan cuma jadi mimpi di siang bolong.
• Persoalan yang muncul dari mantra sakti bernama
GLOBALISASI
14

15. implikasi mantra globalisasi
1. Pergeseran ruang publik-privat, konglomerasi
korporasi.
2. Pergeseran dari “civil administration” to “non-civil
administration”, terutama dengan masuknya
korporasi ke dalam sistem administrasi.
3. “less is more”, lebih sedikit orang dengan lebih
banyak tugas.
4. Profesionalisme birokrasi
5. Privatisasi versus nasionalisasi aset strategis.
6. Menyusutnya kontrol pemerintah di tingkat lokal
15

16. mantra utama konsevatif
• Tolak “government failure” (masalah akuntabilitas,
kegagalan implementasi program, disfungsi
kontrol, belanja pemerintah, dll).
• Naikkan pajak, buka ruang bagi industri kecil dan
menengah, insentif bagi pengusaha kecil, subsidi
bagi masyarakat bawah.
• Semua kebijakan pemerintah harus didasarkan
pada “kebutuhan masyarakat”.
16

17. lebih ketat, lebih baik
• Gaya konservatif dalam fiskal menganjurkan
menghindari pengeluaran defisit, pengurangan
belanja pemerintah secara keseluruhan,
pengurangan utang nasional, dan memastikan
anggaran berimbang.
• sistem pay-as-you-go (pembayaran sesuai dengan
pembelanjaan), perdagangan bebas yang lebih
bertanggungjawab, deregulasi ekonomi, pajak
yang lebih rendah, dan pengetatan sektor belanja.
17

18. konservatisme administrasi
• Pemerintah harus lebih banyak mengambil peran
 intervensi sedapat mungkin dihindari guna
menghemat fiskal.
• Partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan 
kebijakan ditujukan bagi kepentingan masyarakat
luas.
• Pemberian subsidi, jaminan kesejahteraan.
18

19. liberal versus konservatif
• Adalah mustahil bagi pengambil kebijakan untuk
berada di satu kutub ekstrem.
• Pertemuan antara dua ideologi dalam membentuk
administrasi publik adalah ruang diskursus yang
selalu berubah.
• Bagaimana posisi pemerintah sangat bergantung
pada pengambil kebijakan, birokrasi, kelompok
kepentingan, dan masyarakat umum.
19