Presentasi pada kegiatan Pertemuan Guru Pondok Pesantren Attaqwa Putra, 29 Oktober 2011

1. ‘’SENGKARUT PENDIDIKAN‘’
DI MANA POSISI GURU?
Khaerul Umam Noer
http://www.umamnoer.com 1

2. “We provide qualified teachers, with the
best educational background, have loyalty, open
minded, and have integrity. The goal is
simple, qualified teachers will provide guarantees
that every student will get
a teacher who will guide them discover their
talents and forge their academic careers. A
good teacher is the primary investment that we
will pay whatever price is needed” – J. Sunkar,
Gandhi Memorial International School
http://www.umamnoer.com 2

3. Fakta Lapangan
• Hingga tahun 2010, total guru di
Indonesia mencapai 2.7 juta.
• Dari 2.7 juta, 1,5 juta atau 57.4%
belum berkualifikasi sarjana atau
diploma IV.
• Estimasi hingga tahun 2014,
Indonesia masih defisit guru tidak
kurang dari 747.898 orang.
http://www.umamnoer.com 3

4. Politik Pendidikan
Sejak masa kolonial, hanya mereka
yang berasal dari Eropa maupun
para priyayi Jawa yang berhak
mendapat pendidikan, dan menjadi
guru. Era kemerdekaan membuka
pintu siapa pun untuk menjadi guru.
Prasyaratnya pun diperkuat: setiap
orang berhak mendapatkan
pendidikan, dari tingkat dasar hingga
tingkat tinggi.
http://www.umamnoer.com 4

5. Politik Pendidikan
Sejak Repelita V (1989-1994), kebijakan
utama pendidikan adalah penyediaan
guru dengan jumlah besar, utamanya
dengan membuka jalur pendidikan
keguruan tingkat diploma. Era Habibie
mendorong penetrasi PT lebih keras,
teruama dengan dikhususkannya
pendidikan keguruan setingkat sarjana,
dan terus bertahan hingga era Gusdur.
Era Megawati membuka celah lebih
lebar, dengan mendorong lebih keras
pada peningkatan kualitas akademik
guru ke tingkat pascasarjana.
http://www.umamnoer.com 5

6. Politik Pendidikan
Era SBY mendorong para guru untuk
meningkatkan karir akademik mereka.
Asumsinya sederhana: mendorong
para guru untuk lebih pintar dan
mampu secara ekonomi akan
mendorong keseriusan para guru untuk
mendidik lebih baik. Konsekuensinya
logis: kebijakan pendidikan model ini
justru membuka praktik jual-beli ijazah
semakin marak.
http://www.umamnoer.com 6

7. Fakta Lapangan
• Angka partisipasi sekolah tahun 2009 tingkat
dasar (97.95%), menengah (85.47%), atas
(55.16%). Tahun 2010 tingkat dasar (98.02%),
menengah (86.25%), atas (56.01%).
• Angka partipasi kasar penduduk Indonesia
yang mengenyam pendidikan tinggi hanya
sebesar 16.35% pada tahun 2010.
• Dari lulusan siswa tahun 2010, hanya 67.43%
yang melanjutkan ke jenjang sarjana.
• Hanya 28.12% lulusan sarjana yang
melanjutkan ke jenjang magister, dan hanya
9.67% lulusan magister yang melanjutkan ke
jenjang doktoral (itu pun dari PT yang
tercatat secara formal di DIKTI, dan sah
menerbitkan ijazah setingkat pascasarjana)
http://www.umamnoer.com 7

8. Fakta Lapangan
• Dari lulusan sarjana, hanya 27.9%
yang menjadi guru di lembaga
pendidikan formal dan nonformal.
• Hanya 26.21% peserta program
master yang memang berlatar
guru.
• Hanya 6.52% peserta program
doktoral yang memang berlatar
guru. (Tanoto Foundation 2009)
http://www.umamnoer.com 8

9. Konsekuensi Politik
Pendidikan Uniformistik
• Sepanjang 2007-medio 2011, terjadi
456.780 laporan sengketa ijazah, dan
lebih dari 47.571 ijazah dinyatakan
tidak sah.
• Lebih dari 13.452 PT diperiksa ulang
karena masalah perizinan
penyelenggaraan pendidikan tinggi.
• Lebih dari 1.762 kasus sengketa
kewenangan yang ditangani DIKTI.
http://www.umamnoer.com 9

10. Paradigma Baru Pendidikan?
• Rencana kebijakan untuk
implementasi kurikulum PT ke
pendidikan menengah.
• Implementasi kebijakan
‘membawa budaya pendidikan PT
ke pendidikan menengah’.
• Menciptakan guru yang mampu
membaca, mendengar, dan
menulis.
http://www.umamnoer.com 10

11. Fakta Lapangan
• Guru kehilangan kendali dalam
proses pengajaran karena model
pendidikan ‘kejar setoran’.
• Kegagalan model pendidikan KBK,
yang kemudian beralih menjadi KTSP,
diniatkan untuk mendorong
kemandirian dalam proses KBM 
model kebijakan top-down yang
dimulai dari tingkat kementrian
merembes ke ruang kelas.
http://www.umamnoer.com 11

12. Fakta Lapangan
• Tidak kurang dari 93.43% bahan ajar
dan modul pengajaran dibuat oleh
perusahan penerbitan  ‘kerjasama’
antara pihak penerbit dengan pihak
sekolah.
• Pihak sekolah dan guru ‘terlena’ dalam
kemudahan penyediaan bahan ajar.
• Keterlibatan guru dalam pembuatan
modul sangat minim, di mana hanya
7.46% guru yang membuat modul
pengajaran mandiri. (Tanoto
Faoundation 2009).
http://www.umamnoer.com 12

13. Kebijakan Mutu Pendidikan
• Guru sebagai fasilitator
• Ide dasarnya adalah membuat
guru untuk tidak lagi ‘berceramah’
di kelas.
• Kemandirian siswa dalam proses
KBM.
• Model PAKEM (Pembelajaran Aktif,
Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan)
http://www.umamnoer.com 13

14. Guru Paripurna (versi kemdikbud)
• Konsekuensi dari kebijakan
pendidikan adalah mendorong
para guru untuk lebih banyak
membaca dan menulis.
• Sisi lain, para guru pun dituntut
untuk lebih intens menggunakan TI
dalam proses KBM.
http://www.umamnoer.com 14

15. Menutup Sengkarut Pendidikan
• Visi pendidikan a la pesantren
sesungguhnya telah meletakkan
guru pada posisi sentral.
• Guru sebagai aktor intelektual
yang mandiri dan memiliki
kapabilitas intelektual.
• Mendorong guru untuk
meningkatkan kualitas dengan
‘menggali lebih dalam’.
http://www.umamnoer.com 15

16. Menutup Sengkarut Pendidikan
• Mendorong guru untuk kembali
melanjutkan pendidikan barangkali
dapat menjadi tawaran, namun
bukan solusi mudah dan dapat
berdampak dalam jangka pendek.
• Tidak terbukti terdapat kaitan
langsung antara gelar akademik
dengan kemampuan dalam proses
transfer pengetahuan.
http://www.umamnoer.com 16

17. Terimakasih
http://www.umamnoer.com 17