tujuh penyu yang ada di dunia, 6 jenis diantaranya berada di perairan Indonesia, namun demikian populasi dari penyu ini semakin menurun karena faktor; penangkapan langsung, akibat by catch atau penangkapan ikan sampingan, dan akibat menurunnya kualitas lingkungan habitat dan ekosistem penyu.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
Keanekaragaman diantara makhluk hidup dari daratan, lautan, dan ekosistem akuatik, serta kompleksitas ekologinya yang merupakan bagian dari keanekaraman.
Keanekaragaman hayati mencakup : keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman genetika
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
tujuh penyu yang ada di dunia, 6 jenis diantaranya berada di perairan Indonesia, namun demikian populasi dari penyu ini semakin menurun karena faktor; penangkapan langsung, akibat by catch atau penangkapan ikan sampingan, dan akibat menurunnya kualitas lingkungan habitat dan ekosistem penyu.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
Keanekaragaman diantara makhluk hidup dari daratan, lautan, dan ekosistem akuatik, serta kompleksitas ekologinya yang merupakan bagian dari keanekaraman.
Keanekaragaman hayati mencakup : keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman genetika
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. STUDI KEBIJAKAN PARIWISATA BAGIKAWASAN PESISIR
DIKABUPATEN BANGKALAN
PROGRAM STUDIILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
OLEH
NAMA :Roy Widya Pratama
NIM:190111100260
DOSEN PEMBIMBING: Dr. Indra Yulianingsih, S.H.,LL.M.
2. Potensi kekayaan alam tersebut
kemudian diproteksi oleh negara
melalui Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945
Undang-Undang Nomor10
Tahun 2009tentang
Kepariwisataan
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
Meningkatkan
kesejahteraan rakyat
Memajukan kebudayaan dan
konservasi alam, lingkungan
dansumber daya
Pasal 18 (6) UUD
NRI 1945
Perda Nomor 1 Tahun 2020
tentang RIPPARKAB
Bangkalan
Pasal 9 ayat (3) UU
Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan
3. 1
Perda Nomor 1 Tahun 2020
tentang RIPPARKAB Bangkalan
Kebijakanpariwisata
bagi kawasan pesisir?
Kendala optimalisasi
kebijakan?
Pasal 10 ayat (2) Perda
RIPPARKABBangkalan
Nomor 1 Tahun 2020;
Terdapat 5 Pembagian DPK (Destinasi
Pariwisata Kabupaten); di mana dua di
antaranya menyangkut DPK Pesisir
Utara Bangkalan dan DPK Pesisir
SelatanBangkalan
4. Bagaimana kebijakan pariwisatabagi kawasan pesisirdi Kabupaten
Bangkalan?
Apa faktor-faktor penghambatdalam optimalisasikebijakan
pariwisata bagi kawasan pesisirdi Kabupaten Bangkalan?
1
6. 1 • Strategi PengembanganPariwisata Pesisir di
Desa Bentung Kabupaten Kepulauan Sangihe
Provinsi SulawesiUtara
Aldy Adrianus Tatali,
dkk. (Universitas
Sam Ratulangi)
• Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir
Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan
Musaddun, dkk.
(UNDIP)
• Potensi dan Strategi Pengembangan
Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat
Wardana
(UNILA)
• Strategi PengembanganDaerah Pesisir Pantai
sebagaiObjek Pariwisata di KabupatenPacitan
Mifta Damai
Riyaningtyas
(UNY)
8. 1
BAB I
Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian,orisinalitastulisan,metode penelitian,serta sistematikapenulisan.
BAB II
Menjelaskan tinjauan umum, teori, konsep, dan asas-asas yang relevan dengan rumusan
masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni kebijakan pariwisata bagi kawasan pesisir
di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Rencana Induk PembangunanKepariwisataan KabupatenBangkalan Tahun 2020-2035.
BAB III
Menguraikan dan menganalisis bagaimana kebijakan pariwisata bagi kawasan pesisir di
Kabupaten Bangkalan dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengoptimalisasi
kebijakanpariwisata bagi kawasan pesisir
BAB IV
Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban
rumusan masalah dalam penelitian yang diringkas secara singkat, sedangkan saran adalah
gagasan yang bersifat membangun yang dijadikan masukan untuk menjadi yang lebih baik
dari sebelumnya berkaitandengan penelitianyang ditulis.
