MARPOL 73/78 merupakan konvensi internasional untuk pencegahan polusi dari kapal yang mengatur tentang penanganan dan pembuangan limbah kapal. Konvensi ini terdiri dari tujuh aneks yang mengatur berbagai jenis limbah seperti minyak, zat berbahaya cair, sampah, dan emisi udara.
MARPOL Annex VI mengatur pencegahan polusi udara dari kapal, termasuk pembatasan emisi nitrogen oksida dan sulfur oksida, serta larangan bahan perusak ozon pada sistem pendingin dan pemadam kebakaran. Kapal dengan tonase kotor 400 GT ke atas wajib mematuhi ketentuan ini.
Sistem Vessel Traffic (VTS) merupakan sistem pemantauan lalu lintas kapal yang digunakan oleh pelabuhan atau armada kapal untuk mengawasi pergerakan kapal melalui radar, CCTV, radio VHF, dan sistem identifikasi otomatis. VTS bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan efisiensi operasi armada kapal.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan peraturan yang berkaitan dengan emisi gas buang kapal di Indonesia, serta struktur organisasi International Maritime Organization (IMO) yang mengatur standar emisi internasional. Dokumen tersebut juga menjelaskan latar belakang dan tujuan dilakukannya survey kepustakaan untuk menyusun rekomendasi penanganan emisi gas buang kapal domestik sesuai standar IMO.
Dokumen tersebut merangkum isi dari Annex III dari konvensi MARPOL yang mengatur regulasi untuk mencegah polusi dari zat berbahaya yang dibawa melalui laut dalam bentuk paket. Annex III mengatur tentang pengepakan, penandaan, dokumentasi, pemuatan, batasan jumlah, dan pengecualian untuk memastikan pengangkutan zat berbahaya dilaut dilakukan dengan aman dan mencegah polusi lingkungan laut. Dokumen ter
Makalah ini membahas standar emisi NOx dari mesin diesel kapal yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) dalam MARPOL Annex VI. IMO menetapkan tiga tingkat (tier) standar emisi NOx, yaitu Tier I, II, dan III, dengan Tier III merupakan standar terketat yang berlaku di area pengendalian emisi. Makalah ini juga menjelaskan revisi MARPOL Annex VI tahun 2008 yang memperkenalkan standar Tier II dan III
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum sejarah singkat pendirian Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan perkembangan konvensi-konvensi yang dikeluarkannya untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah polusi di laut. Dokumen tersebut juga memperkenalkan Kode Manajemen Keselamatan Internasional yang berlaku untuk kapal penumpang dan kapal kargo besar.
RPS mata kuliah Hukum Maritim membahas tentang:
1. Mata kuliah Hukum Maritim membahas hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pelayaran
2. Mempelajari berbagai konvensi internasional dan peraturan nasional terkait hukum laut dan keselamatan pelayaran
3. Memahami hak, kewajiban, dan larangan bagi pemilik kapal dan awak kapal sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum
MARPOL 73/78 merupakan konvensi internasional untuk pencegahan polusi dari kapal yang mengatur tentang penanganan dan pembuangan limbah kapal. Konvensi ini terdiri dari tujuh aneks yang mengatur berbagai jenis limbah seperti minyak, zat berbahaya cair, sampah, dan emisi udara.
MARPOL Annex VI mengatur pencegahan polusi udara dari kapal, termasuk pembatasan emisi nitrogen oksida dan sulfur oksida, serta larangan bahan perusak ozon pada sistem pendingin dan pemadam kebakaran. Kapal dengan tonase kotor 400 GT ke atas wajib mematuhi ketentuan ini.
Sistem Vessel Traffic (VTS) merupakan sistem pemantauan lalu lintas kapal yang digunakan oleh pelabuhan atau armada kapal untuk mengawasi pergerakan kapal melalui radar, CCTV, radio VHF, dan sistem identifikasi otomatis. VTS bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan efisiensi operasi armada kapal.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan peraturan yang berkaitan dengan emisi gas buang kapal di Indonesia, serta struktur organisasi International Maritime Organization (IMO) yang mengatur standar emisi internasional. Dokumen tersebut juga menjelaskan latar belakang dan tujuan dilakukannya survey kepustakaan untuk menyusun rekomendasi penanganan emisi gas buang kapal domestik sesuai standar IMO.
Dokumen tersebut merangkum isi dari Annex III dari konvensi MARPOL yang mengatur regulasi untuk mencegah polusi dari zat berbahaya yang dibawa melalui laut dalam bentuk paket. Annex III mengatur tentang pengepakan, penandaan, dokumentasi, pemuatan, batasan jumlah, dan pengecualian untuk memastikan pengangkutan zat berbahaya dilaut dilakukan dengan aman dan mencegah polusi lingkungan laut. Dokumen ter
Makalah ini membahas standar emisi NOx dari mesin diesel kapal yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) dalam MARPOL Annex VI. IMO menetapkan tiga tingkat (tier) standar emisi NOx, yaitu Tier I, II, dan III, dengan Tier III merupakan standar terketat yang berlaku di area pengendalian emisi. Makalah ini juga menjelaskan revisi MARPOL Annex VI tahun 2008 yang memperkenalkan standar Tier II dan III
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum sejarah singkat pendirian Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan perkembangan konvensi-konvensi yang dikeluarkannya untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah polusi di laut. Dokumen tersebut juga memperkenalkan Kode Manajemen Keselamatan Internasional yang berlaku untuk kapal penumpang dan kapal kargo besar.
RPS mata kuliah Hukum Maritim membahas tentang:
1. Mata kuliah Hukum Maritim membahas hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pelayaran
2. Mempelajari berbagai konvensi internasional dan peraturan nasional terkait hukum laut dan keselamatan pelayaran
3. Memahami hak, kewajiban, dan larangan bagi pemilik kapal dan awak kapal sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan lingkungan maritim di Indonesia. Secara garis besar mencakup hukum dan peraturan terkait perlindungan lingkungan laut serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar."
Dokumen tersebut merangkum metodologi yang akan digunakan dalam studi pengukuran emisi gas buang dari kapal niaga domestik, mencakup (1) identifikasi stakeholder dan kondisi awal pelabuhan, (2) kunjungan kapal dan bongkar muat, (3) karakteristik kapal, (4) konsumsi BBM dan emisi, (5) sistem manajemen pencegahan polusi udara, dan (6) temperatur dan arah angin pelabuhan. Metode yang akan dig
Tubrukan kapal berarti terjadi benturan atau sentuhan kapal yang satu dengan yang lainnya. Bila tubrukan kapal disebabkan oleh hal yang tidak disengaja, oleh hal di luar kekuasaan, atau bila terdapat keragu-raguan mengenai sebab tubrukan kapal, maka kerugian dipikul oleh mereka yang menderita
UNCLOS I pada tahun 1958 berhasil menghasilkan 4 konvensi tetapi gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial, memotivasi UNCLOS II dan III. UNCLOS III berlangsung dari 1973-1982 dan menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang menetapkan zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil.
PENCEGAHAN dan penangulangan PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT (1).pptxBataklandenMusic
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut, prinsip-prinsipnya, penyebabnya, usaha-usaha penanggulangannya, serta ketentuan-ketentuan terkait pembuangan air got dan limbah minyak dari kapal ke laut.
HUKUM_PENGANGKUTAN di indonesiabag 1.pptssuserd30037
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan laut di Indonesia, termasuk pengertian kapal dan ruang lingkup UU Pelayaran, jenis angkutan laut, perizinan usaha angkutan laut, status hukum kapal, keselamatan pelayaran, dan pengawasan terhadap kapal.
Dokumen tersebut membahas tentang ISPS Code atau Kode Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. ISPS Code ditetapkan oleh IMO untuk meningkatkan keamanan pelayaran internasional terhadap ancaman terorisme. ISPS Code mengatur kerangka kerja, peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait keamanan kapal dan pelabuhan, serta langkah-langkah untuk mengidentifikasi ancaman dan menanggapi berbagai tingkat keamanan.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan lingkungan maritim di Indonesia. Secara garis besar mencakup hukum dan peraturan terkait perlindungan lingkungan laut serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar."
Dokumen tersebut merangkum metodologi yang akan digunakan dalam studi pengukuran emisi gas buang dari kapal niaga domestik, mencakup (1) identifikasi stakeholder dan kondisi awal pelabuhan, (2) kunjungan kapal dan bongkar muat, (3) karakteristik kapal, (4) konsumsi BBM dan emisi, (5) sistem manajemen pencegahan polusi udara, dan (6) temperatur dan arah angin pelabuhan. Metode yang akan dig
Tubrukan kapal berarti terjadi benturan atau sentuhan kapal yang satu dengan yang lainnya. Bila tubrukan kapal disebabkan oleh hal yang tidak disengaja, oleh hal di luar kekuasaan, atau bila terdapat keragu-raguan mengenai sebab tubrukan kapal, maka kerugian dipikul oleh mereka yang menderita
UNCLOS I pada tahun 1958 berhasil menghasilkan 4 konvensi tetapi gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial, memotivasi UNCLOS II dan III. UNCLOS III berlangsung dari 1973-1982 dan menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang menetapkan zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil.
PENCEGAHAN dan penangulangan PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT (1).pptxBataklandenMusic
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut, prinsip-prinsipnya, penyebabnya, usaha-usaha penanggulangannya, serta ketentuan-ketentuan terkait pembuangan air got dan limbah minyak dari kapal ke laut.
HUKUM_PENGANGKUTAN di indonesiabag 1.pptssuserd30037
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan laut di Indonesia, termasuk pengertian kapal dan ruang lingkup UU Pelayaran, jenis angkutan laut, perizinan usaha angkutan laut, status hukum kapal, keselamatan pelayaran, dan pengawasan terhadap kapal.
Dokumen tersebut membahas tentang ISPS Code atau Kode Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. ISPS Code ditetapkan oleh IMO untuk meningkatkan keamanan pelayaran internasional terhadap ancaman terorisme. ISPS Code mengatur kerangka kerja, peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait keamanan kapal dan pelabuhan, serta langkah-langkah untuk mengidentifikasi ancaman dan menanggapi berbagai tingkat keamanan.
1. QUIZ 3.
URAIKAN PENGERTIAN DAN
SEJARAH MARPOL CONVENTION
SERTA SISTEMATIKA MARPOL
Nama : Reky Riskiawan
NIPD : 202.09.01.21.0028
No. Absen : 04
Kelas : ATT II-B
2. PENGERTIAN MARPOL
Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal
atau dikenal juga sebagai MARPOL 73/78 merupakan
konvensi internasional tentang pencegahan polusi d laut
dari kapal akibat dari aktivitas operasional di kapal ataupun
kecelakaan kapal.
3. SEJARAH MARPOL
Pada 17 Februari 1973, dalam pertemuan Organisasi Maritim Internasional
(IMO), konvensi bernama "International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships" (MARPOL) dikeluarkan dan ditandatangani oleh anggota-anggota
IMO. Meskipun demikian, pemberlakuan konvensi tersebut belum diterapkan
secara resmi.
Sebagai tanggapan dari serangkaian kecelakaan kapal tanker yang terjadi pada
periode tahun 1976-1977, konvensi tersebut kemudian diamendemen dengan
Protokol tahun 1978. Hal ini menyebabkan nama resmi konvensi tersebut
diperbarui menjadi "International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978" (MARPOL 73/78). Dengan
demikian, MARPOL 73/78 pada akhirnya diberlakukan secara resmi pada 2
Oktober 1983.
Per Januari 2018, konvensi MARPOL 73/78 telah disepakati oleh 158 negara
anggota IMO yang mencakup 98,95% jumlah tonase pengapalan dunia.
4. SISTIMATIKA ISI MARPOL
MARPOL terbagi menjadi enam lampiran (annex) teknis berdasarkan
kategori polutan yang ditangani. Setiap lampiran menjelaskan regulasi
teknis untuk pencegahan polusi tertentu dari kapal.
1. Annex I : Regulasi untuk pencegahan polusi akibat minyak dan air
berminyak
2. Annex II : Regulasi untuk pengendalian polusi akibat zat cair
berbahaya dalam bentuk curah
5. 3. Annex III : Regulasi untuk pencegahan polusi akibat zat
berbahaya yang dibawa melalui laut dalam bentuk kemasan
4. Annex IV : Regulasi untuk pencegahan polusi akibat
pembuangan limbah dari kapal
5. Annex V : Regulasi untuk pencegahan polusi akibat sampah dari
kapal
6. Annex VI : Regulasi untuk pencegahan polusi udara dari kapal
6. BEBERAPA AMANDEMEN MARPOL
1. MARPOL Annex VI amandemen mulai berlaku 1 Juli 2010.
Peraturan yang diubah berkaitan dengan kontrol dan pencatatan Zat
Perusak Ozon. diubah menyangkut penggantian bahan bakar minyak
wajib atas prosedur untuk kapal yang memasuki atau
meninggalkan area SECA dan batas sulfur FO.
2. MARPOL Annex V telah diubah beberapa kali, mengubah aspek
yang berbeda dari teks asli. mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2012
untuk secara umum melarang pembuangan sampah ke laut, kecuali
limbah makanan, residu kargo, air cucian, dan bangkai hewan. Ada
ketentuan lebih lanjut yang menjelaskan kapan dan bagaimana
membuang limbah yang dapat diterima.
7. SUMBER
1. Bahan Ajar Maritime Pollution Convention
By : Mrs. EKA SUKMAWATI, SH, MH
2. https://id.m.Wikipedia.org/wiki/Konvensi_Internasional_untuk_Pencegahan_Polusi_dari_Kapal
