Dokumen tersebut membahas rencana revisi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Migas berdasarkan beberapa masalah yang diidentifikasi, seperti perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, menyelaraskan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, memperbaiki perijinan dan pengawasan, serta meningkatkan perlindungan masyarakat dan sanksi.

1. Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif,
“Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk
Pembangunan Berkelanjutan.”
Jakarta, 17 November 2015

2. REVISI
UU MINYAK DAN GAS BUMI
dan
UU MINERAL DAN BATUBARA
Oleh:
DR.Ir.Kardaya Warnika
Ketua Komisi VII DPR-RI

3. I. LATAR BELAKANG
A. UU MINERBA:
• UU Minerba telah 7 kali diajukan judicial review ke MK dan 4 kali yang
dikabulkan secara sebagian;
• Terjadi perubahan kewewenangan dalam Pemerintahan sehingga terjadi
ketidak pastian kewenangan penyelenggaraan pertambangan didaerah;
• UU Minerba belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan
dan kebutuhan hukum didalam penyelenggaraan kegiatan
pertambangan;
• Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi maka perlu
memperbaiki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan
Batubara.

4. I. LATAR BELAKANG (Lanjutan….)
B. UU MIGAS:
• Putusan MK tanggal 21 Desember 2004yang membatalkan Pasal 12 ayat
(3), Pasal 22 ayat (1), serta Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Migas;
• Putusan MK yang membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal
41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61,
Pasal 63 dan membatalkan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal
11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa
“berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21
ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 dari UU Migas;

5. I. LATAR BELAKANG (Lanjutan….)
• UU Migas juga belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan
dan kebutuhan hukum didalam penyelenggaraan kegiatan
pertambangan;
• Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi maka perlu
memperbaiki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi.

6. II. IDENTIFIKASI MASALAH
A. UU MINERBA:
• Tindak lanjut putusan MK
• Sinkronisasi Kewenangan
• Ijin
• Hilirisasi
• Data dan Informasi
• Pengawasan
• Perlindungan terhadap Masyarakat Terdampak
• Sanksi

7. II. IDENTIFIKASI MASALAH (Lanjutan…)
B. UU MIGAS:
• Sinkronisasi peraturan perundangan: dengan UU lain
• Tumpang tindih lahan;
• Perijinan;
• Upaya memberdayakan dan menumbuh kembangkan Perusahaan
Migas milik Negara;
• Institusi Pengganti BPMIGAS;
• Badan Pengatur;
• Kontrak Pengusahaan Hulu;
• Keterlibatan Daerah;
• Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;