for all teacher

1. -1-
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 246 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 157 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2016/2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan
menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia tentang Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2017 serta Kelender Pendidikan
Madrasah Tahun 2016/2017 yang diterbitkan oleh
Direktorat Pendidikan Madrasah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Kalender Pendidikan Madrasah Di Provinsi Jawa Barat
Tahun Pelajaran 2016/2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
((LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan

2. -2-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17
tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar PengelolaanPendidikan olehSatuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Kementerian Agama sebagaimana tekah dirubah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas
Perbahan PeraturanMenteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah terakhir dirubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160 Tahun
2014 tentang PemberlakuaknKurikulum Tahun 2006 dan
Kurikulum 2013;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang
Kurikulum Madrasah;

3. -3-
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53
Tahun 2016 tentang PenilaianHasil Belajar Oleh Pendidik
dan satuan Pendidikan Pada Pendidikan dasar dan
Pendidikan Menengah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah
Jam Belajar Efektif di Sekolah;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah
Bersertifikat Pendidikan;
21. Keputusan Bersama antara Menteri Agama, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 150 Tahun 2016, Nomor
2/SKB/MEN/2016 dan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
5114 Tahun 2016 tentangPenetapan Madrasah Pelaksana
Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2015/2016;
Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
135 Tahun 2016, SKB 109 Tahun 2016 dan
01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 tanggal 14 April
2016;
2. Surat Edaran Direktur Pendidikan Madrasah Nomor
1757/Dj.I/Dt.I.I/PP.004/05/2016 tanggal 30 Mei 2016
tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran
2016/2017;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 157
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN MADRASAH DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
PELAJARAN 2016/2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Ada perubahan tambahan, menjadi :
(26) Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
sebagai bukti yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan
pendidikan madrasah.

4. -4-
(27) Pendaftaran Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah
penerimaan peserta didik baru pada madrasah yang dilaksanakan pada
tahun pelajaran baru.
BAB II
PERMULAAN TAHUN PELAJARAN
Point 1 (satu) tidak ada perubahan.
Point 2 (dua) ada perubahan, menjadi :
(2) Serangkaiankegiatan awal madrasah pada permulaan tahun pelajaran
baru yang dapat diisi dengan kegiatan awal pengenalan lingkungan bagi
RA, Masa Lapor Diri bagi peserta didik MI, Masa Ta’aruf Siswa Madrasah
(MATSAMA), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Bagi RA dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 11-16
Juli 2016 sebagai awal pengenalan lingkungan;
b. Bagi MI dilaksanakn selama selama 3 (tiga) hari kerja mulai tanggal
14-16 Juli 2016 sebagai Masa Lapor Diri;
b. Bagi MTs dan MA selama 3 (tiga) hari kerja mulai tanggal 14-16 Juli
2016 sebagai MATSAMA.
Point 3 (tiga) ada perubahan tambahan, menjadi :
e. Bagi peserta didik pada MI kelas II, III, IV, V dan VI, pada MTs kelas
VII dan VIII, dan pada MA kelas XI dan XII digunakan untuk
persiapan penempatan dan atau pembagian ruang kelas dan kegiatan
lainnya dalam rangka persiapan perencanaan kelas dan awal proses
kegiatan belajar mengajar.
BAB III
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Tidak ada perubahan.
BAB IV
KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER
Tidak ada perubahan.
BAB V
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Point 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) dan 9 (Sembilan) tidak ada perubahan.
Point 8 (delapan) ada perubahan ditambahkan, menjadi :
8. Waktu pelaksanaan US/M, UAMBN, UAM dan UN ditentukan sebagai
berikut:
a. US/M pada MI dan UM diperkirakan diselenggarakan mulai tanggal
15 s.d. 20 Mei 2017;
b. UAMBN pada MTs diperkirakan diselenggarakanmulai tanggal 25 s.d
28 April 2017;
c. UAM pada MTs diperkirakan diselenggarakan mulai tanggal 2 s.d 6
Mei 2017;
d. UAMBN pada MA diperkirakan diselenggarakan mulai tanggal 27 s.d.
31 Maret 2017;

5. -5-
e. UAM pada MA diperkirakan diselenggarakan mulai tanggal 4 s.d. 8
April 2017;
f. UN pada MTs diperkirakandiselenggarakan mulai tanggal 15 s.d. 18
Mei 2017;
g. UN pada MA diperkirakan diselenggarakan mulai tanggal 10 s.d. 12
April 2017.
BAB VI
PENYERAHAN RAPOR PESERTA DIDIK, LAPORAN PRIBADI
DAN IJAZAH/SHUAMBN
Point 1 (satu) tidak ada perubahan.
Point 2 (dua) ada perubahan ditambahkan, menjadi :
2. Penyerahanijazah dan atau SHUMBN dilaksanakanselambat-lambatnya 2
(dua) minggu setelah pengumuman tentang hasil UN dan atau setelah
blangko ijazah diterima dari Kementerian Agama Pusat.
BAB VII
MINGGU EFEKTIF BELAJAR, HARI EFEKTIF BELAJAR DAN HARI LIBUR
Point 1 (satu) tidak ada perubahan.
Point 2 (dua) ada perubahan tambahan, menjadi :
2. Jumlah hari efektif belajar pada tahun pelajaran 2016/2017 dengan
sistem semester sebagai berikut :
a. Semester gasal selama 134 hari, mulai pada hari Senin tanggal 18 Juli
2016 dan berakhir pada hari Sabtu, 24 Desember 2016;
b. Semester genap selama 128 hari, mulai pada hari Senin, tanggal 9
Januari 2017 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017.
Point 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tidak ada perubahan.
Point 6 (enam) ada perubahan tambahan, menjadi :
6. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 sebagai berikut :
a. Tahun Baru Masehi, Minggu 01 Januari 2017;
b. Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili, Sabtu 28 Januari 2017;
c. Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939, Selasa 28 Maret 2017;
d. Wafat Isa Al Masih, Jum’at 14 April 2017;
e. Isra Mi’raj Nabi Muhammaad SAW, 24 April 2017;
f. Hari Buruh Internasional, Senin 1 Mei 2017;
g. Hari Raya Waisak 2561, Kamis 11 Mei 2017;
h. Kenaikan Isa Al Masih, Kamis 25 Mei 2017;
i. Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Minggu-Senin, 25-26 Juni 2017;
j. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri, Jum’at, Selasa dan Rabu, 23,27 dan
28 Juni 2017;
k. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kamis 17 Agustus 2017;
l. Hari Raya Idul Adha 1438 H, Jum’at 1 September 2017;
m. Tahun Baru Islam 1439 H, Kamis 21 September 2017;
n. Maulid Nabi Muhammad SAW, Jum’at 1 Desember 2017;
o. Hari Raya Natal, 25 Desember 2017.

6. -6-
BAB VIII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(1) PenerimaanPeserta Didik Baru tahun Pelajaran 2017/2018 dilaksanakan
oleh madrasah dengan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat,
pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran
ulang, diatur sebagai berikut :
a. Bagi RA diperkirakan dilaksanakan mulai 3 April sampai 16 Juni 2017
pada waktu jam kerja.
b. Bagi MI diperkirakan dilaksanakan mulai 2 Mei dan 16 Juni 2017 pada
waktu jam kerja.
c. Bagi MTs dilaksanakan mulai 2 Mei sampai 16 Juni 2017 pada waktu
jam kerja
d. Bagi MA dilaksanakan mulai 2 Mei sampai 16 Juni 2017 pada waktu
jam kerja.
(2) Sistem PPDB dilaksanakan melalui jalur akademik dan non akademik
dengan mengacu pada ketentuan tersendiri.
(3) Teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 mengacu pada
Pedoman PPDB yang diatur dengan ketentuantersendiri oleh Kementerian
Agama.
BAB IX
LAIN LAIN
Bagi madrasah swasta dan/atau madrasah bercirikan khas keagamaan dapat
menyesuaikandari pedoman ini, dengan catatan tetap mengikuti peraturan dan
ketentuan yang berlaku dalam hal pelaksanaan pengaturan kegiatan muatan
kurikuler dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan konsultasi ke pada
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memberi tembusan kepada
Pemerintah Daerah setempat.
BAB X
PENUTUP
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri.
(2) Dalam hal adanya regulasi dan/atau ketentuan tentang Pedoman Pendidikan
yang diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah (Peraturan
Walikota/Bupati), madrasah dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan
tersebut sesuai keperluan dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada
Kementerian Agama kabupaten/Kota.
(3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan,
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Demikian untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 Juni 2016
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,
Ttd
A. BUCHORI

7. -7-