Perber No. 4 Tahun 2014 Mendikbud & BKNpujiono sttd
Â
peraturan bersama mendikbud dan bkn
peraturan bersama mendikbud dan bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendikbud dan kepala bkn
peraturan bersama mendikbud dan kepala bkn no 24 tahun 2014
peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru
peraturan bersama mendiknas dan bkn nomor 01/iii/pb/2011
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn nomor 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn nomor 6 tahun 2011
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn no 3 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan ka bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn tentang jabatan fungsional penilik
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan bkn no 03/v/pb/2010
peraturan bersama mendiknas dan bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan bkn nomor 14 tahun 2010
lampiran peraturan bersama mendiknas dan bkn nomor 14 tahun 2010
lampiran peraturan bersama mendiknas dan bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn no. 14 th.2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn nomor 8 tahun 2011
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn tentang jabatan fungsional dosen
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn tentang jabatan fungsional pengawas
perber mendiknas & ka bkn 2010
lampiran peraturan bersama mendiknas dan bkn
Perber No. 4 Tahun 2014 Mendikbud & BKNpujiono sttd
Â
peraturan bersama mendikbud dan bkn
peraturan bersama mendikbud dan bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendikbud dan kepala bkn
peraturan bersama mendikbud dan kepala bkn no 24 tahun 2014
peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru
peraturan bersama mendiknas dan bkn nomor 01/iii/pb/2011
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn nomor 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn nomor 6 tahun 2011
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn no 3 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan ka bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn tentang jabatan fungsional penilik
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan bkn no 03/v/pb/2010
peraturan bersama mendiknas dan bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan bkn nomor 14 tahun 2010
lampiran peraturan bersama mendiknas dan bkn nomor 14 tahun 2010
lampiran peraturan bersama mendiknas dan bkn no 14 tahun 2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn no. 14 th.2010
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn nomor 8 tahun 2011
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn tentang jabatan fungsional dosen
peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn tentang jabatan fungsional pengawas
perber mendiknas & ka bkn 2010
lampiran peraturan bersama mendiknas dan bkn
Untuk kesinambungan pengembangan karier guru dalam jabatan/pangkat, perlu dilakukan penyesuaian penetapan angka kredit guru Pegawai Negeri Sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang telah memperoleh penyetaraan jabatan dan pangkat (inpassing).
Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan PembelajaranHadi Wuryanto
Â
Tahun 2015 Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu) semester untuk kembali pada pelaksanaan Kurikulum Tahun 2006. Kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu.
Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Agar guru-guru tersebut tetap memperoleh tunjangan profesi, maka perlu peraturan yang mengakui kegiatan pembelajaran dan pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka 24 jam per minggu. Berdasarkan pertimbangan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Â
Permen tahun2014 nomor073
1. SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG
KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan biaya
kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal tahun akademik
2013-2014 pada perguruan tinggi negeri di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan
penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55
Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah
Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
2. 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet
Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun
2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH
TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang
Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
1. mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga berbunyi:
Pasal 3
(1) Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam:
a. Lampiran I untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri dan
perguruan tinggi negeri badan hukum tahun akademik 2013-2014
sampai selesai masa studi; dan
b. Lampiran II untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri mulai
tahun akademik 2014-2015.
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Ketentuan mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal bagi
perguruan tinggi negeri badan hukum mulai tahun akademik 2014-2015
diatur dengan Peraturan Menteri.
2. mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga berbunyi:
Pasal 4
(1) Uang kuliah tunggal kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I
dan Lampiran II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah
mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri.
(2) Uang kuliah tunggal kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I
dan Lampiran II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah
mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri.
(3) Kriteria kelompok UKT I sampai dengan VIII berdasarkan kemampuan
ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang
membiayainya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok UKT sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri.
3. Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1037
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001