1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restorative justice.
2. Metode ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus untuk memperbaiki kerugian dan mencegah terulangnya kasus.
3. Kebijakan dan peraturan yang mendukung pendekatan ini antara lain Surat Keputusan Bersama lima kementerian dan
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan akta kelahiran secara gratis kepada seluruh anak di Indonesia tanpa diskriminasi usia. Namun, prakteknya banyak pemerintah daerah hanya memberikan layanan ini kepada anak di bawah usia 2 bulan. Hal ini bertentangan dengan UU dan hak anak untuk mendapatkan identitas tanpa memandang usia.
Este menú de San Valentín incluye como entrantes foie mi cuit con pectina agridulce de naranja y sisho morado, ravioli de berenjena rellena y su galleta de parmesano, y vieira plancha acompañada de alitas de pollo confitadas en canela y pure de calabaza. El plato principal es solomillo de ternera al oporto especiado sobre polenta tostada de setas. El postre es bizcocho meloso de chocolate y crema helada de frutos rojos con ensalada fresca
Andrew jackson was the seventh president of the united statesbettylmyers
Andrew Jackson was born in poverty near the North Carolina and South Carolina border and became a lawyer after receiving some private education. He fought in the Revolutionary War as a teenager and was taken prisoner. As a general in the War of 1812, he led American forces to victory at the Battle of Horseshoe Bend. Although he won the popular vote in 1824, Jackson lost the presidency to John Quincy Adams. He ran again in 1828 and became the seventh president of the United States, serving from 1829 to 1837.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan akta kelahiran secara gratis kepada seluruh anak di Indonesia tanpa diskriminasi usia. Namun, prakteknya banyak pemerintah daerah hanya memberikan layanan ini kepada anak di bawah usia 2 bulan. Hal ini bertentangan dengan UU dan hak anak untuk mendapatkan identitas tanpa memandang usia.
Este menú de San Valentín incluye como entrantes foie mi cuit con pectina agridulce de naranja y sisho morado, ravioli de berenjena rellena y su galleta de parmesano, y vieira plancha acompañada de alitas de pollo confitadas en canela y pure de calabaza. El plato principal es solomillo de ternera al oporto especiado sobre polenta tostada de setas. El postre es bizcocho meloso de chocolate y crema helada de frutos rojos con ensalada fresca
Andrew jackson was the seventh president of the united statesbettylmyers
Andrew Jackson was born in poverty near the North Carolina and South Carolina border and became a lawyer after receiving some private education. He fought in the Revolutionary War as a teenager and was taken prisoner. As a general in the War of 1812, he led American forces to victory at the Battle of Horseshoe Bend. Although he won the popular vote in 1824, Jackson lost the presidency to John Quincy Adams. He ran again in 1828 and became the seventh president of the United States, serving from 1829 to 1837.
A survey was conducted asking people about their demographics, favorite thriller genres and characters, preferred thriller settings, how often they watch thrillers, and how much they like thrillers on a 1-10 scale. The results were compiled into pie charts to visualize the data collected from 30 respondents.
This document contains personal identification information for an individual named FATIN AMIRA SOFIYYA BT ABD HALIM with an IC number of 970728-10-6260. It discusses authentication as the process of verifying a user's identity when they attempt to perform functions in a system.
Microsoft Excel es una aplicación de hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que se utiliza principalmente para tareas financieras y de contabilidad. Excel es más flexible de lo que parece y tiene gran capacidad para organizar y analizar datos. Cada hoja de Excel está formada por 256 columnas identificadas por letras y 65,536 filas numeradas, y puede contener múltiples hojas. Las celdas individuales se identifican por su columna y fila y pueden usarse para realizar cálculos y presentar datos de forma estética.
Este documento proporciona información sobre un estudiante que cursa el curso de Inglés I en el Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre. El estudiante se llama José Aponte, tiene la cédula de identidad 25.224.153 y pertenece a la Escuela 73.
Este documento habla sobre diferentes minerales y sustancias que se utilizan comúnmente en cosméticos. Algunos de los ingredientes mencionados son el óxido de hierro que se usaba en Egipto, el carmín que provee el color rojo, y el talco que se encuentra en productos como la pasta dental y el maquillaje. También discute la química como la ciencia del estudio de la composición de la materia y menciona otros ingredientes de origen animal usados frecuentemente en la industria de la belleza.
This document contains a series of questions on various topics ranging from animals, differences between terms, personal experiences, opinions on music and noise, reasons for animal extinction, shopping habits, family decision making processes, famous people, movies, clothing, friendship, news sources, religions, television programs, and countries. The questions are part of a board game format where participants roll dice and answer the corresponding question, with the option to return to the previous question if unable to answer.
Modul ini membahas tentang penuntutan dan perlindungan korban tindak pidana eksploitasi seksual anak, dengan menjelaskan hak-hak anak, tindak pidana eksploitasi seksual anak, dan perlindungan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan."
[Ringkasan]
Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
[Ringkasan]
Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
Menentang Pornografi dan Eksploitasi Terhadap AnakECPAT Indonesia
sebagai sebuah jaringan organisasi dan individu yang konsern terhadap penghapusan eksploitasi seksual komeridal terhadap anak (ESKA), ECPAT berharap agar masyarakat dunia dapat menjamin bahwa anak-anak d seluruh dunia terbebas dari semua bentuk ekploitasi
1. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ketentuan-ketentuan terkait penanganan kasus-kasus kenakalan anak, mulai dari proses penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan anak; 2. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak,
Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas kasus perundungan yang terjadi antara siswi SMP dengan siswi SMA di Pontianak, Kalimantan Barat. Dokumen tersebut merekomendasikan beberapa hal penting yaitu melindungi hak-hak korban dan pelaku sebagai anak, mengevaluasi sistem pendidikan, serta mensosialisasikan dampak jejak digital bagi anak-anak.
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
Dokumen tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kerangka hukum dan lembaga yang menangani, jenis kekerasan, dan upaya yang dapat dilakukan seperti konseling keluarga dan layanan korban kekerasan.
tempat terbaik bagi anak di dalam dan bersama keluarga, tanpa keluarga, maka haknya mendapatkan alternatif keluarga: itulah urgensi adopsi. agar bisa mendapatkan 2 tugas ganda orangtua: guiding and directing.
Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual akan menghadapi persoalan yang kompleks di kemudian hari. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut. Di samping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual dan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain berdampak pada kesehatan secara fisik, eksploitasi seksual yang dialami oleh anak juga akan membawa masalah psikologis yang cukup serius. Eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri dan depresi. Kasus yang dialami oleh korban ESA dapat menimbulkan perasaan tidak berharga, yang mengakibatkan perilaku menyakiti diri, termasuk di dalamnya overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan. Selain masalah hukum dan kesehatan, anak korban eksploitasi seksual juga seringkali menghadapi persoalan sosial seperti diusir dari lingkungan, dikucilkan oleh teman sebaya, dikeluarkan dari sekolah dan putus sekolah.
UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana. UU ini mengubah paradigma dari pendekatan hukum semula menjadi pendekatan keadilan restoratif dan mewajibkan upaya diversi untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan. UU ini juga meningkatkan perlindungan anak dengan menaikkan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 12 tahun.
A survey was conducted asking people about their demographics, favorite thriller genres and characters, preferred thriller settings, how often they watch thrillers, and how much they like thrillers on a 1-10 scale. The results were compiled into pie charts to visualize the data collected from 30 respondents.
This document contains personal identification information for an individual named FATIN AMIRA SOFIYYA BT ABD HALIM with an IC number of 970728-10-6260. It discusses authentication as the process of verifying a user's identity when they attempt to perform functions in a system.
Microsoft Excel es una aplicación de hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que se utiliza principalmente para tareas financieras y de contabilidad. Excel es más flexible de lo que parece y tiene gran capacidad para organizar y analizar datos. Cada hoja de Excel está formada por 256 columnas identificadas por letras y 65,536 filas numeradas, y puede contener múltiples hojas. Las celdas individuales se identifican por su columna y fila y pueden usarse para realizar cálculos y presentar datos de forma estética.
Este documento proporciona información sobre un estudiante que cursa el curso de Inglés I en el Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre. El estudiante se llama José Aponte, tiene la cédula de identidad 25.224.153 y pertenece a la Escuela 73.
Este documento habla sobre diferentes minerales y sustancias que se utilizan comúnmente en cosméticos. Algunos de los ingredientes mencionados son el óxido de hierro que se usaba en Egipto, el carmín que provee el color rojo, y el talco que se encuentra en productos como la pasta dental y el maquillaje. También discute la química como la ciencia del estudio de la composición de la materia y menciona otros ingredientes de origen animal usados frecuentemente en la industria de la belleza.
This document contains a series of questions on various topics ranging from animals, differences between terms, personal experiences, opinions on music and noise, reasons for animal extinction, shopping habits, family decision making processes, famous people, movies, clothing, friendship, news sources, religions, television programs, and countries. The questions are part of a board game format where participants roll dice and answer the corresponding question, with the option to return to the previous question if unable to answer.
Modul ini membahas tentang penuntutan dan perlindungan korban tindak pidana eksploitasi seksual anak, dengan menjelaskan hak-hak anak, tindak pidana eksploitasi seksual anak, dan perlindungan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan."
[Ringkasan]
Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
[Ringkasan]
Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
Menentang Pornografi dan Eksploitasi Terhadap AnakECPAT Indonesia
sebagai sebuah jaringan organisasi dan individu yang konsern terhadap penghapusan eksploitasi seksual komeridal terhadap anak (ESKA), ECPAT berharap agar masyarakat dunia dapat menjamin bahwa anak-anak d seluruh dunia terbebas dari semua bentuk ekploitasi
1. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ketentuan-ketentuan terkait penanganan kasus-kasus kenakalan anak, mulai dari proses penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan anak; 2. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak,
Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas kasus perundungan yang terjadi antara siswi SMP dengan siswi SMA di Pontianak, Kalimantan Barat. Dokumen tersebut merekomendasikan beberapa hal penting yaitu melindungi hak-hak korban dan pelaku sebagai anak, mengevaluasi sistem pendidikan, serta mensosialisasikan dampak jejak digital bagi anak-anak.
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
Dokumen tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kerangka hukum dan lembaga yang menangani, jenis kekerasan, dan upaya yang dapat dilakukan seperti konseling keluarga dan layanan korban kekerasan.
tempat terbaik bagi anak di dalam dan bersama keluarga, tanpa keluarga, maka haknya mendapatkan alternatif keluarga: itulah urgensi adopsi. agar bisa mendapatkan 2 tugas ganda orangtua: guiding and directing.
Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual akan menghadapi persoalan yang kompleks di kemudian hari. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut. Di samping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual dan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain berdampak pada kesehatan secara fisik, eksploitasi seksual yang dialami oleh anak juga akan membawa masalah psikologis yang cukup serius. Eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri dan depresi. Kasus yang dialami oleh korban ESA dapat menimbulkan perasaan tidak berharga, yang mengakibatkan perilaku menyakiti diri, termasuk di dalamnya overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan. Selain masalah hukum dan kesehatan, anak korban eksploitasi seksual juga seringkali menghadapi persoalan sosial seperti diusir dari lingkungan, dikucilkan oleh teman sebaya, dikeluarkan dari sekolah dan putus sekolah.
UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana. UU ini mengubah paradigma dari pendekatan hukum semula menjadi pendekatan keadilan restoratif dan mewajibkan upaya diversi untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan. UU ini juga meningkatkan perlindungan anak dengan menaikkan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 12 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual meliputi sanksi pidana bagi pelaku, restitusi, dan konseling bagi korban. Sedangkan perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan dilakukan melalui diversi, restorative justice, serta sanksi berupa pidana atau tindakan rehabilit
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Restorative Justice,menyelamatkan masa depan anak yang berkonflik dengan hukum
1. Restorative Justice,menyelamatkan masa depan anak yang berkonflik
dengan hukum
Banyaknya kasus anak yang terjadi akhir akhir ini makin meningkatkan keprihatinan kita
semua : keluarga,masyarakat dan pemerhati anak.
Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak,Negara/pemerintah telah berupaya
memberi perhatiannya dalam wujud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak,namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan
kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.
Berkaitan dengan penananan kasus kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai
upaya untuk “menyelamatkan” anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya dengan
adanya Kesepakatan Bersama dalam penanganan penanganan kasus anak bermasalah
dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama antara Mentri Hukum dan HAM,Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Menteri Sosial,Jaksa Agung,Kepolisian
RI serta Mahkamah Agung NO.166 A/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009,
NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009,NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal
22Desember 2009 TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
Surat Keputusan Bersama ini bertujuan :
• Terwujudnya persamaan persepsi di antara jejaring kerja dalam penanganan anak bermasalah hukum;
• Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi Anak
bermasalah hukum;
• Meningkatnya efektivitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis
komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.
Substansi Surat Keputusan Bersama ini :
1. Kepolisian, dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum agar mengedepankan
Kepentingan Terbaik Anak, mencari alternatif penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan tumbuh
kembang anak serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal;
2. Kejaksaan sebagai tindak lanjut telah dikeluarkannya Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010
Nomor. B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan
Hukum;
3. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran MA RI Nomor MA/KUMDIL/31/1/k/2005 tentang
Kewajiban tiap PN mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang
disidangkan,
4. Kementerian Hukum dan HAMsebagai implementasi dari Surat Keputusan Bersama telah ditetapkan
Kebijakan ABH melalui Inpres Nomor 3 tahun 2010 dan SOP ABH di Bapas dan Rutan serta Lapas,
serta koordinasi APH di tingkat pusat melalui Mahkumjapol;
5. Kementerian Sosial, kepedulian pemerintah terhadap ABH dilakukan melalui berbagai program
kesejahteraan sosial anak melalui penyediaan panti sosial dan RPSA serta pusat trauma. Bantuan kepada
anak korban kekerasan dan penelantaran berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak dalam
bentuk bantuan tunai bersyarat khususnya anak dari keluarga miskin. Di samping itu juga dibentuk
kelompok-kelompok kerja perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH, dan lain-lain;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, implementasi Surat Keputusan
Bersama ini dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PP2PA Nomor 15 tahun 2010
tentang Pedoman Umum Penanganan ABH.
Dalam perjalanannya penanganan kasus anak masih tetap harus dikontrol dengan ketat karena dalam
kegiatannya masih sering terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi anak yang berhadapan hukum. Sebagai anggota
PBB sudah sewajarnya Indonesia juga menghormati dan menerapkan produk–produk hukum yang dihasilkan
berkenaan dengan ABH seperti: The Tokyo Rules (peraturan standar minimum PBB untuk upaya-upaya
penahanan), JDL/Havana Rules (peraturan PBB untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasannya), Beijing
Rules (peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak), Riyadh Guide
Lines (Pedoman PBB tentang pencegahan tindak pidana anak).
Munculnya wacana penerapan restorative justice yang dalam Inpres Nomor 3/2010 dan Inpres Nomor 10 tahun
2010 telah tersirat dengan “ JUSTICE FOR ALL “dan Keadilan Restoratif patutlah menjadi acuan para aparat
penegak hukum di negeri kita dalam menangani ABH.
Menurut Tony F. Marshall,Restorative Justice (keadilan restoratif) sebuah proses di mana semua pihak yang
berkepentingan terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu, bertemu untuk menyelesaikan bersama-sama
masalah yang timbul dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.
Karakteristik restorative justice adalah membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian
yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas
dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;.melibatkan para korban, orang tua,
keluarga besar,sekolah dan teman dekatnya; menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan
masalah tersebut;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial.
Dalam penerapannya tidak semua kasus anak dapat diberlakukan restorative justice dan kriterianya adalah
2. sebagai berikut: Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banya, kenakalan anak
tersebut yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan kenakalan
tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan dan bukan
pelanggaran lalu lintas.
Dalam pelaksanaan restorative justice melibatkan berbagai pihak yang bersengketa di dalam musyawarah
pemulihan penyelesaian kasus diantaranya :
• Korban dan keluarga korban karena korban adalah bagian dari konflik, kepentingan korban dalam
proses pengambilan keputusan serta konflik merupakan persoalan keluarga.
• Pelaku dan keluarga karena pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan dan keluarga pelaku
dipandang perlu untuk dilibatkan karena usia pelaku yang belum dewasa.
• Wakil masyarakat guna mewakili kepentingan dari lingkungan lokasi peristiwa pidana terjadi dan
kepentingankepentingan yang bersifat publik.
Jika kita memahami makna restorative justice dan konsisten menerapkannya maka beberapa hal yang dicapai
antara lain berkurangnya jumlah anak penghuni lapas dan bukan tidak mungkin akan menyelamatkan anak anak
yang berhadapan dengan hukum dari masa depan suram yang diakibatkan pengalaman hidup di balik terali besi
dan trauma dari proses hukum yang berjalan.
Produk Hukum
Ketentuan perundang-undangan/Produk Hukum yang mengatur tentang Anak Berhadapan dengan Hukum
(ABH) :
1. Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
2. Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. Undang Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention Against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
8. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
9. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kebijakan penegak hukum dalam penerapan Retorative Justice (keadilan restoratif) diantaranya:
• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak
harus dilakukan secara tertutup.
• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata
Tertib Sidang Anak.
• Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
• Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis
Penuntutan Terhadap Anak
• MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan
luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum
• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN
mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan
• Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan
daripada penjara, 16 Juli 2007
• Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan
3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi &/korban TP
• TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang
pelaksaan diversi dan restorative justicedalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan
kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
• Kesepakatan Bersama antara DEPARTEMEN SOSIAL RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009,
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor 11/XII/KB/2009, DEPARTEMEN AGAMA
RI Nomor : 06/XII/2009, DAN KEPOLISIAN NEGARA RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember
2009
• Surat Keputusan Bersama Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI,
NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02
TAHUN 2009,NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22Desember 2009
tentang PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
Catatan : tulisan ini dikutip dari berbagai sumber