Rencana operasi penangggulangan covid sulawesi barat.
Upaya yang dilakukan :
Pembentukan RS Rujukan COVID 19: berdasarkan SK kepmenkes No. 278 tahun 2020 dan SK Gubernur Sulawesi Barat
Penyediaan ruang isolasi, tempat tidur, ventilator di RS Rujukan
Penambahan tempat tidur jika terjadi eskalasi kasus
Semua kasus PDP dengan gejala klinis berat dirawat di RS Rujukan Covid 19
Penambahan tenaga kesehatan di RS Rujukan dengan kontrak kerja.
Dokumen tersebut membahas pedoman sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, mencakup jenis informasi yang dibutuhkan pada tahap pra, saat dan pascabencana, sumber informasi, alur penyampaian informasi, dan pengelolaan data terkait.
_Cakupan Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Karawang_22 Des 2021.pptxThariqMuslim
Laporan harian menunjukkan perkembangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Karawang mencapai 71,68% untuk dosis pertama dan 56,02% untuk dosis kedua, dengan berbagai upaya seperti door to door dan kerja sama lintas sektor dilakukan untuk mempercepat cakupan vaksinasi.
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATANZakiah dr
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat di Kota Depok selama masa pandemi Covid-19, termasuk strategi yang dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyebaran virus. Dokumen ini juga menyajikan profil demografi dan kesehatan masyarakat Depok serta capaian program kesehatan masyarakat.
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
Pertemuan ini membahas kebijakan dan strategi program pengendalian TB dan HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2021-2024, termasuk capaian program tahun 2020 dan dukungan yang akan diberikan. Capaian cakupan diagnosis dan pengobatan TB masih di bawah target, sedangkan capaian pencegahan HIV/AIDS juga perlu ditingkatkan."
Dokumen tersebut membahas pedoman sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, mencakup jenis informasi yang dibutuhkan pada tahap pra, saat dan pascabencana, sumber informasi, alur penyampaian informasi, dan pengelolaan data terkait.
_Cakupan Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Karawang_22 Des 2021.pptxThariqMuslim
Laporan harian menunjukkan perkembangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Karawang mencapai 71,68% untuk dosis pertama dan 56,02% untuk dosis kedua, dengan berbagai upaya seperti door to door dan kerja sama lintas sektor dilakukan untuk mempercepat cakupan vaksinasi.
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATANZakiah dr
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat di Kota Depok selama masa pandemi Covid-19, termasuk strategi yang dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyebaran virus. Dokumen ini juga menyajikan profil demografi dan kesehatan masyarakat Depok serta capaian program kesehatan masyarakat.
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
Pertemuan ini membahas kebijakan dan strategi program pengendalian TB dan HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2021-2024, termasuk capaian program tahun 2020 dan dukungan yang akan diberikan. Capaian cakupan diagnosis dan pengobatan TB masih di bawah target, sedangkan capaian pencegahan HIV/AIDS juga perlu ditingkatkan."
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) selama pandemi COVID-19 yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pelayanan DKJPS mulai tingkat propinsi hingga keluarga. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan jiwa masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Week 41th covid 19 brief report per 17 oktober 22 okt 2020Ridwan Amiruddin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan situasi penyebaran COVID-19 di provinsi Sulawesi Selatan pada minggu ke-42. Tercatat 17.314 kasus positif aktif dengan laju insidensi 47,1 per 100.000 penduduk dan 444 kematian dengan laju kematian 183,1 per 100.000 penduduk. Enam kabupaten berisiko tinggi, 16 kabupaten berisiko sedang, dan dua kabupaten terkendali. Rekomendasi intervensi disesuaikan dengan zonasi resiko
Dokumen tersebut merangkum kunjungan Task Force COVID-19 Kemenkes ke beberapa wilayah di Jabodetabek untuk meninjau pelayanan kesehatan dan memastikan ketersediaan fasilitas. Task Force menekankan pentingnya peran rumah sakit dan masyarakat dalam mengendalikan penyebaran virus serta meningkatkan angka kesembuhan pasien. Ditjen P2P juga melakukan upaya penyelamatan arsip terkait penanganan pandemi untuk menjamin akunt
Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, meliputi indeks persepsi korupsi Indonesia, tugas KPK dalam pencegahan korupsi, pelaksanaan program Korsupgah di 34 provinsi dan 548 kabupaten/kota, serta fokus kegiatan KPK di Sulawesi Barat pada tahun 2019 seperti optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang evaluasi penanganan COVID-19 dan kesiapan pelaksanaan PPKM level 3 di NTB pada masa Natal dan Tahun Baru. Terdapat penurunan kasus harian COVID-19 di NTB selama 2 bulan terakhir, namun perlu antisipasi terhadap lonjakan kasus. Laju vaksinasi mengalami peningkatan signifikan sejak September 2021.
Kajian ini bertujuan menyusun rencana aksi konvergensi untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Grobogan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data penyebab stunting, identifikasi masalah, dan penyusunan strategi konvergensi multi-sektoral. Hasilnya berupa dokumen rencana aksi yang disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan selama 75 hari.
Dokumen tersebut berisi ringkasan capaian program pelayanan kesehatan P2PTM dan KESWA di Kota Batam pada bulan Januari 2023, yang mencakup indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif, penderita hipertensi, diabetes melitus, ODGJ berat, dan deteksi dini IVA dan SADANIS. Data tersebut dianalisis berdasarkan puskesmas dengan capaian tertinggi dan terendah."
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) selama pandemi COVID-19 yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pelayanan DKJPS mulai tingkat propinsi hingga keluarga. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan jiwa masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Week 41th covid 19 brief report per 17 oktober 22 okt 2020Ridwan Amiruddin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan situasi penyebaran COVID-19 di provinsi Sulawesi Selatan pada minggu ke-42. Tercatat 17.314 kasus positif aktif dengan laju insidensi 47,1 per 100.000 penduduk dan 444 kematian dengan laju kematian 183,1 per 100.000 penduduk. Enam kabupaten berisiko tinggi, 16 kabupaten berisiko sedang, dan dua kabupaten terkendali. Rekomendasi intervensi disesuaikan dengan zonasi resiko
Dokumen tersebut merangkum kunjungan Task Force COVID-19 Kemenkes ke beberapa wilayah di Jabodetabek untuk meninjau pelayanan kesehatan dan memastikan ketersediaan fasilitas. Task Force menekankan pentingnya peran rumah sakit dan masyarakat dalam mengendalikan penyebaran virus serta meningkatkan angka kesembuhan pasien. Ditjen P2P juga melakukan upaya penyelamatan arsip terkait penanganan pandemi untuk menjamin akunt
Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, meliputi indeks persepsi korupsi Indonesia, tugas KPK dalam pencegahan korupsi, pelaksanaan program Korsupgah di 34 provinsi dan 548 kabupaten/kota, serta fokus kegiatan KPK di Sulawesi Barat pada tahun 2019 seperti optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang evaluasi penanganan COVID-19 dan kesiapan pelaksanaan PPKM level 3 di NTB pada masa Natal dan Tahun Baru. Terdapat penurunan kasus harian COVID-19 di NTB selama 2 bulan terakhir, namun perlu antisipasi terhadap lonjakan kasus. Laju vaksinasi mengalami peningkatan signifikan sejak September 2021.
Kajian ini bertujuan menyusun rencana aksi konvergensi untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Grobogan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data penyebab stunting, identifikasi masalah, dan penyusunan strategi konvergensi multi-sektoral. Hasilnya berupa dokumen rencana aksi yang disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan selama 75 hari.
Dokumen tersebut berisi ringkasan capaian program pelayanan kesehatan P2PTM dan KESWA di Kota Batam pada bulan Januari 2023, yang mencakup indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif, penderita hipertensi, diabetes melitus, ODGJ berat, dan deteksi dini IVA dan SADANIS. Data tersebut dianalisis berdasarkan puskesmas dengan capaian tertinggi dan terendah."
Similar to Rencana operasi penangggulangan covid sulawesi barat (20)
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025 yang mengatur visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis secara elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kerahasiaan data pasien. Peraturan ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengatur tentang sistem, kegiatan, dan standar penyelenggaraannya.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang situasi dan tantangan kesehatan digital di Indonesia, yang mencakup permasalahan data kesehatan yang terfragmentasi akibat banyaknya aplikasi kesehatan yang terpisah-pisah, serta keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data antar aplikasi. Dokumen ini juga menjelaskan visi Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi digital kesehatan guna mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dan menc
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama, termasuk transformasi layanan primer untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan rumah sakit rujukan, serta transformasi layanan jantung nasional untuk menangani penyakit jantung.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
3. PERKEMBANGAN ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP)
MENURUT KABUPATEN PROVINSI SULAWESI BARAT
186
442
337
81
313
272
185
410
326
53
299
257
1
32
11
28
14 13
0 0 0 0 0 2
Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah
Jumlah ODP Selesai Pemantauan Proses Pemantauan Meninggal
5. PERKEMBANGAN PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP)
MENURUT KABUPATEN PROVINSI SULAWESI BARAT
6
40
1
11
10
9
0
9
0
2 2
1
5
29
1
6
7 7
1
2
0
3
1 1
Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah
Jumlah PDP Proses Pengawasan Selesai Pengawasan Meninggal
8. DISTRIBUSI MENURUT USIA DAN JENIS
KELAMIN
KASUS COVID 19 PROVINSI SULAWESI BARAT
1
19
26
22
21
5
0
5
10
15
20
25
30
0 - 5 tahun 6 - 17 tahun 18 - 30 tahun 31 - 45 tahun 46 - 59 tahun > 60 tahun
48
46
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
Laki Perempuan
Jenis Kelamin
9. KOMANDO DAN KOORDINASI (LANJUTAN)
Membuat surat edaran ke semua Dinkes Kabupaten se-Sulawesi Barat dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi nCOV
(Novel Coronavirus) pada tanggal 28 Januari 2020
Rapat koordinasi dengan wilayah kerja KKP Mamuju yang dihadiri oleh unsur lintas sector terkait dari KKP (Wilker
Belang-Belang,Wilker Tampa Padang, KKP di pelabuhan Simboro , Dinkes Kab.Mamuju, Dinkes Kab.Pasangkayu dan
PT Letawa) untuk Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi ( Renkon) Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat, dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi wabah Novel Corona Virus(nCoV) dari Wuhan China , Rapat
dipimpin langsung oleh Kepala KKP Kelas I Makassar dr.Darmawali Handoko,M.Epid pada tanggal29 Januari 2020
bertempat di Kantor KKP Wilker Mamuju Tampapadang
Sesuai arahan dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat, di laksanakan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi
nCOV(Novel Coronavirus) di Kantor Gubernur Sulbar Lt.2 Mamuju yang dihadiri oleh Semua Kepala Dinas Kesehatan
se Sulawesi Barat , Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait yang dipimpin oleh Ibu Wagub Prov.Sulbar Ibu Hj.Enny
Anggraeny Anwar pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai salah satu langkah strategis dalam menghadapi kesiapsiagaan
dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit Novel Coronavirus.
Selanjutnya tgl 30 Januari 2020, sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut dibuat WA Grup Tim Cegah Tangkal yang
anggotanya berasal dari peserta rapat koordinasi ,
Melakukan pemantauan serta update data situasi terkini terkait kedatangan para mahasiswa/mahasiswi dan TKI asal
Sulbar yang pulang secara mandiri dari China per tanggal 11 Februari 2020 dan dan dilaporkan didalam grup WA Cegah
Tangkal dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kemungkinan timbulnya gejala klinis virus corona
10. KOMANDO DAN KOORDINASI (LANJUTAN)
Memantau data penyakit potensial KLB melalui SKDR ( Sistem Kewaspadaan DIni dan Respon) setiap
minggunya
Tersedianya Call Center COVID19
Terbentuknya Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) berdasarkan Keputusan
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/149/SULBAR/III/2020.
Dalam Gugus Tugas yang terbentuk, Gubernur dan Wakil Gubernur bertindak sebagai Penanggung jawab,
Sekda Provinsi, Seluruh Asisten, Danrem 142 TATAG Mamuju dan Kapolda Sulawesi Barat sebagai
pengarah, Ketua Pelaksana adalah Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Ketua 1 adalah Kepala
Dinas Kesehatan dan Wakil Ketua 2 Kepala BPKPD. Anggota gugus tugas melibatkan hampir semua
Perangkat Daerah yang ada
Pada setiap kegiatan yang dilakukan Gugus Tugas, Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur memantau
langsung pelaksanaannya
11. KOMANDO DAN KOORDINASI (LANJUTAN)
Adanya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat No 7 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Barat. Dan Bapak Gubernur sendiri secara
langsung meminta semua Perangkat Daerah yang ada untuk mengimplementasikan pelaksanaannya
Membuat laporan update harian situasi COVID19 se Sulbar dengan melaporkan jumlah ODP(Orang
Dalam Pemantauan) dan PDP(Pasien Dalam Pengawasan)
Membentuk posko siaga, pusat informasi dan data oleh Tim Satgas Penanganan COVID19 Dinkes Prov
Sulbar berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 142 Tahun 2020
Tentang Pembentukan Posko Siaga Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat, Posko ini beralamat di Labkes & UPTD Darah Provinsi Sulbar, Kompleks
RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
Terbentuknya SK Gubernur Nomor 188.4/172/SULBAR/III/2020 tentang penunjukan RS Rujukan
Penanggulangan Penyakit Emerging COVID19 di Provinsi Sulawesi Barat
Melakukan sosialisasi penatalaksanaan dan pemeriksaan COVID19
12. KOMANDO DAN KOORDINASI (LANJUTAN)
Melakukan pergeseran anggaran terutama untuk memenuhi kecukupan logistic dalam pencegahan dan penanganan
COVID-19
Peningkatan kapasitas pengendalian penyakit infeksi, dalam hal ini RSUD Prov.Sulbar sebagai RS Rujukan PIE COVID19
Peningkatan kapasitas perawatan isolasi, dalam hal ini RSUD Prov.Sulbar sebagai RS Rujukan PIE COVID19
Melakukan rencana kontigensi dengan menyiapkan RS Karantina untuk pasien PDP yang memperhatikan infectious disease
patient flow dan doctor flow
On Proses melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kesehatan untuk membantu di RS Karantina Pasien Dalam
Pengawasan (PDP)
Mendistribusikan dan memantau pelaksanaan Rapid Test Corona Virus Disease di wilayah kerja kabupaten se Provinsi
Sulawesi Barat yang diprioritaskan untuk pasien ODP dan Petugas Kesehatan yang kontak langsung dengan pasien Covid-
19.
Melakukan Pengawasan terhadap PIE yang di lakukan Kabupaten terhadap pasien ODP dan PDP.
Penunjukan 2 Lab Rumah Sakit Rujukan sebagai Lab Rujukan pemeriksaan Swab dengan TCM
13. KOMANDO DAN KOORDINASI
Upaya yang dilakukan :
Melakukan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk pelabuhan/ bandara
Melakukan edukasi bagi Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan
protokol kesehatan
Melakukan isolasi mandiri bagi PMI yang memiliki gejala COVID-19 di 6
kabupaten
Memfasilitasi PMI yang berasal dari provinsi lain untuk pulang ke daerah
asalnya dengan berkoordinasi dengan dinas Perhubungan.
Penyelidikan Investigasi Bersama, sharing informasi melalui IHR focal
point,
14. SURVEILANS DAN LABORATORIUM
Upaya yang dilakukan :
Melakukan Deteksi Kasus Covid dan Pelacakan Kontak
Melakukan Monitoring Kontak Erat Kasus
Pencatatan dan Pelaporan Hasil Kontak Tracing.
Intervensi Pengambilan Specimen Hasil Kontak Tracing.
Pelaporan hasil laboratorium ke Kabupaten/Kota dan Kemenkes.
Penetapan TCM di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RSUD
Polewali Mandar
15. PEMERIKSAAN LABORATORIUM
UNTUK COVID 19 Pemeriksaan PCR di BBTKL Makassar
Sejak Tanggal 13 Mei 2020 Pemeriksaan
TCM- TB di Lab. RSUD Provinsi Sulawesi
Barat dan Tanggal 08 Juni 2020 di Lab.
RSUD Polewali Mandar
Jumlah Catridge : 760 Pcs
No Laboratorium Jumlah Specimen Diperiksa
1 BBTKL Makassar 423
2 RSUD Provinsi Sulawesi Barat 85
3 RSUD Polewali Mandar 5
Jumlah 512
16. RESPON MEDIS
1.Upaya yang dilakukan :
Pembentukan RS Rujukan COVID 19: berdasarkan SK kepmenkes No.
278 tahun 2020 dan SK Gubernur Sulawesi Barat
Penyediaan ruang isolasi, tempat tidur, ventilator di RS Rujukan
Penambahan tempat tidur jika terjadi eskalasi kasus
Semua kasus PDP dengan gejala klinis berat dirawat di RS Rujukan
Covid 19
Penambahan tenaga kesehatan di RS Rujukan dengan kontrak kerja.
17. RESPON MEDIS
2. Hambatan/Tantangan
Sarana dan Prasarana rumah sakit masih kurang khusus untuk ruangan isolasi dan
ketersediaan ventilator.
Hanya ada ada 2 Rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Kemenkes dan Gubernur
di Sulawesi Barat
SDM belum semua terlatih untuk menangani covid.
19. RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID 19
RSUD PROVINSI SULAWESI
BARAT
RSUD POLEWALI MANDAR
20. INTERVENSI FARMASI
1. Upaya yang dilakukan :
Pengadaan APD, obat-obatan, vitamin, Rapid Tes melalui APBD Provinsi Sulawesi Barat
Pengadaan khusus Ambulance Covid (4 Unit)
Dropping logistik (catridge TCM, rapid tes, APD) dan obat-obatan dari Kemenkes
Bantuan dari pihak luar, yaitu APD, susu bear brand, vitamin
Bantuan Catridge TCM dari Kemenkes
2.Hambatan/Tantangan
Tidak adanya buffer stok catridge TCM di 2 Rumah Sakit
21. KOMUNIKASI RISIKO
1. Upaya yang dilakukan :
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan posko desa tanggap Covid 19
3. Sosialisasi protokol kesehatan penanganan Covid sesuai dengan protokol komunikasi.
4. Edukasi Massa, Talk Show interactif, Radio spot iklan layanan masyarakat, Spanduk, baliho,
dan flayer, melalui media social.
5. Membangun kemitraan untuk melakukan Edukasi kepada masyarakat seperti mahasiswa,
komunitas, dunia usaha, dan institusi pendidikan untuk melakukan pendampingan kepada
masyarakat tekait penggunaann masker kain, cuci tangan pakai sabun, sosial distancing
dan stigma.
22. KOMUNIKASI RISIKO
5. Membentuk tim satgas dan tim terpadu Covid di Provinsi Sulawesi Barat
8. Call Center Covid untuk melayani pertanyaan masyarakat tentang COVID-19
9. Pembentukan Media Centre di Kominfo Sulawesi Barat
10. Pembuatan website covid19.sulbarprov.go.id
23. ESTIMASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG AKAN TIMBUL
DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN
1. Estimasi Masalah
Apabila tidak mematuhi protokol kesehatan, akan meningkatkan jumlah kasus PDP dan Konfirmasi
(Kasus Tranmisi Lokal).
Pelonggaran keluar masuk antar wilayah akan menyebabkan peningkatan kasus Covid (Kasus
Import)
Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk percepatan penanganan Covid 19.
Program-program di bidang kesehatan lainnya (imunisasi, stunting, pelayanan ANC dll) tidak dapat
berjalan secara optimal.
Adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit lainnya (TB., HIV, Malaria, PTM dll) di luar Covid 19.
2. Rencana Kebutuhan (Program dan Logistik)
APD, Obat-obatan, Rapid Test, Vitamin, reagen, catridge, dll
3. Pihak yang Terlibat
Semua unsur di bidang Gugus Tugas.