More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Remote area
Similar to Remote area (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
Remote area
- 1. D i r e k t o r a t P e l a y a n a n K e s e h a t a n P r i m e r Kebijakan Yankes di Remote Area PERTEMUAN KEPALA PUSKESMAS PENEMPATAN NST BATCH XIII C i l o t o , 2 6 A G U S T U S 2 0 1 9
- 2. S L I D E 2
- 3. S L I D E 3
- 4. S L I D E 4 PERATURAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PUSKESMAS Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat PMK75 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas PMK46 PMK44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Yankes Di Fasyankes Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil PMK90 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK PMK39
- 5. DEFINISI TUGAS FUNGSI Pelaksana UKM & UKP tingkat pertama Melaksanakan KEBIJAKAN KESEHATAN untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilkernya dalam mendukung terwujudnya KECAMATAN SEHAT Fasyankes penyelenggara UKM & UKP tingkat pertama, yang mengutamakan upaya Promotif & Preventif, mencapai derajat kesehatan masy. yg setinggi-tingginya di wilayah kerjanya PUSKESMAS Permenkes No. 75 Tahun 2014
- 6. Tujuan Pembangunan Kesehatan di Puskesmas PUSKESMAS Permenkes No. 75 Tahun 2014 PERILAKU SEHAT MENJANGKAU PELAYANAN BERMUTU LINGKUNGAN SEHAT DERAJAT KESEHATAN OPTIMAL KECAMATAN SEHAT 1.Paradigma Sehat 2.Pertanggung jawaban Wilayah 3. Kemandirian Masyarakat 4. Pemerataan 5. Teknologi Tepat Guna 6. Keterpaduan & Kesinambungan Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas
- 7. UKM ESENSIAL a. Pelayanan Promosi Kesehatan; b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan; c. Pelayanan KIA-KB; d. Pelayanan Gizi; dan e. Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. UKM PENGEMBANGAN • Inovatif, dan atau • Bersifat ekstensifikasi, & • intensifikasi pelayanan • Prioritas dan kekhususan wilayah kerja • Berdasar kajian UKP a. Rawat jalan b. Pelayanan gawat darurat c. Pelayanan satu hari (one day care) d. Home care; dan/ atau e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan PUSKESMAS Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan : 1. Manajemen; 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan 4. Pelayanan laboratorium.
- 8. S L I D E 8
- 9. S L I D E 9 DASAR HUKUM 274 Kab/Kota 2.346 PKM*) Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 – 2019 Berdasarkan perekonomian masyarakat, SDM, sarpras, fiskal daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah dan usulan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PERPRES 131 / 2015 122 Kab Penyelenggaraan Yankes Di Fasyankes Kawasan Terpencil/ Sangat Terpencil Penetapan oleh Bupati Berdasarkan wilayah sulit dijangkau/rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir; akses transportasi umum 1 kali dalam 1 minggu; jarak tempuh PP dari ibukota kabupaten > 6 jam; transportasi dapat terhalang iklim dan cuaca; kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. PERMENKES 90 / 2015 SK DIRJEN YANKES HK.02.02/II/298/2019 sebagai dasar perencanaan dan pembinaan yankes primer Penetapan Puskesmas berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Kementerian Kesehatan KEPPRES 6 / 2017 111 Pulau Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berdasarkan koordinat geografis titik- titik garis pangkal Kepulauan Indonesia
- 10. S L I D E 1 0 REMOTE AREA SEBAGAI PRIORITAS
- 11. S L I D E 1 1 Permasalahan dan Tantangan Kondisi geografis sulit Budaya bervariasi Biaya hidup tinggi Perasn swasta pd yankes rendah Angka kemiskinan tinggi SDM berkualitas langka Utilisasi faskes rendah Persebaran penduduk tidak merata Fasilitas dan kemampuan faskes rujukan terbatas Prasarana dasar terbatas (transportasi, listrik, air) AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN RENDAH
- 12. S L I D E 1 2 Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK 1 2 3 4 Pendekatan yankes dilakukan dengan memperhatikan karakteristik masing masing daerah dan kebutuhan masyarakat setempat Pendekatan Program Yankes Pengembangan Pola Yankes Ketersediaan Tenaga Kesehatan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan, Sarpras dan Alkes Pasal 3 +
- 13. S L I D E 1 3 Pendekatan Program Pelayanan Kesehatan Sustainable Outreach Service (SOS) Dalam peningkatan cakupan Imunisasi Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Kemitraan Bidan dan Dukun Perawatan Model Kangguru (PMK) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M) Pemberdayaan Masy. dengan Kearifan Lokal (msl : UKBM) Program Khusus Daerah dan Nasional lain
- 14. S L I D E 1 4 Pengembangan Pola Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bergerak Dilaksanakan berdasarkan analisa situasi didukung SDM & sarana prasarana yang cukup Rumah Tunggu Kelahiran Berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya sebelum dan sesudah masa persalinan. Pelayanan Berbasis Telemedicine Bertujuan meningkatkan ketepatan & kecepatan diagnosis medis & konsultasi medis di Faskes yang tdk pny nakes tertentu Pelayanan Kesehatan Gugus Pulau Pelayanan kesehatan berkelompok dari beberapa faskes di beberapa pulau tanpa memperhatikan batas administrasi
- 15. S L I D E 1 5 Pelayanan Kesehatan Bergerak Upaya yang dapat dilakukan adalah Pengamatan (sarana prasarana dan demografi), Pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan, Pelayanan lab lapangan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat terpencil yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan daerah yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat transportasi udara, kapal/perahu, darat atau kombinasi.
- 16. S L I D E 1 6 Pola Pelayanan Kesehatan Bergerak Prov Kab Kab Kab Kec Desa Desa Desa Kec Kec Kegiatan : Pengobatan Penyuluhan Pemberdayaan Surveillance Transfer of knowledge Alat transportasi sesuai kondisi darat, air, dll 4 x sethn 4 x setahun 4 x sethn Tim PKB: 1 Tim 5- 8 orang Jumlah Hari Kerja disesuaikan dengan kondisi
- 17. S L I D E 1 7 Perbedaan dengan Pusling Pelayanan Kesehatan Bergerak
- 18. S L I D E 1 8 Peran Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Bergerak Mapping Roadmap PKB di tingkat Provinsi Perencanaan Kebutuhan Sosialisasi dan advokasi kepada LP/LS terkait Penyiapan tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Pelaksanaan PKB dengan dukungan dari kabupaten/kota. Laporan Pelayanan Kesehatan Bergerak kepada Kementerian Kesehatan Perencanaan Kebutuhan Sosialisasi dan advokasi kepada LP/LS terkait Penyiapan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak Pelaporan Pelayanan Kesehatan Bergerak kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. PROVINSI KABUPATEN/KOTA Penyiapan Sarpras dan alkes pendukung Penyiapan data masyarakat yang dilayani Koordinasi dengan LS untuk dukungan jaminan keamanan bila diperlukan Koordinasi dengan kecamatan setempat Melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan paska PKB FASYANKES
Editor's Notes
- Peraturan terkait penyelenggaraan Puskesmas diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu: 1. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 3. Permenkes Nomor 90 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Yankes Di Fasyankes Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil; 4. Permenkes Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PISPK; dan 5. Permenkes Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
- Bpk/Ibu yang terhormat, Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dimana Puskesmas mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa Puskesmas memiliki peran yang sangat penting sebagai satu-satunya fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan UKM dan juga UKP, serta memiliki wilayah kerja, sehingga Puskesmas bertugas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai penyelenggara UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- Adapun tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas agar masyarakat di wilayahnya dapat: Memiliki perilaku sehat, yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat; Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu; Hidup dalam lingkungan sehat; dan Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu,keluarga, kelompok dan masyarakat. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas mendukung terwujudnya kecamatan sehat, mengingat Puskesmas memiliki wilayah kerja dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Puskesmas memiliki 6 (enam) prinsip penyelenggaraan sebagai berikut: Paradigma sehat Puskesmas harus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pertanggungjawaban wilayah Puskesmas menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kemandirian masyarakat Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pemerataan Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama budaya dan kepercayaan. Teknologi tepat guna Puskesmas menyelenggarakan yankes dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Keterpaduan dan kesinambungan Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.
- Hadirin yang saya hormati, Puskesmas harus melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, secara terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota, Puskesmas harus melaksanakan UKM Esensial, yang meliputi: Pelayanan Promosi Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan KIA/KB Pelayanan Gizi Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Selain UKM esensial, Puskesmas dapat melaksanakan UKM Pengembangan yang kegiatannya: Bersifatnya inovatif, dan atau Bersifat ekstensifikasi, dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas Agar UKM dan UKP terselenggara dengan baik, maka Puskesmas harus menyelenggarakan : Manajemen Pelayanan kefarmasian Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, dan Pelayanan laboratorium