1. Apa itu teks anekdot???
Pernahkah kalian membaca sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena
sosial yang terjadi di masyarakat? Teks seperti itu disebut dengan anekdot. Di balik humor atau
kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran
kepada khalayak. Oleh karena itu, isi cerita sebuah anekdot harus mengangkat tema atau masalah
yang benar-benar terjadi dan dirasakan masyarakat. Anekdot dapat berupa teks tertulis, audio,
maupun grafik. Dalam bentuk grafik, teks anekdot salah satunya dapat diungkapkan berupa komik.
Sebagai teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat, anekdot
tidak dapat lepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat. Kalian harus
memiliki sumber informasi yang memadai agar dapat menentukan apakah informasi yang
disampaikan berupa fakta, opini, atau asumsi. Dengan membandingkan beberapa informasi yang
kalian dapatkan, kalian dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab saat
menyampaikan kritik.
Bacalah contoh masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar baru-baru ini. Setelah
kalian membaca artikel di bawah ini, apakah kalian bisa membuat kritik sosial untuk disampaikan
kepada masyarakat.
2. Komunitas Motor Gede Milik Penghuni Diretorat Jenderal Pajak
Belasting Rijder adalah nama komunitas motor gede (moge) yang anggotanya adalah para
pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, termasuk Dirjen Pajak Suryo Utomo. Nama
komunitas itu menggunakan bahasa Belanda, Belasting memiliki arti pajak dan Rijder yang berarti
pengendara. Komunitas Belasting Rijder mendapat perhatian masyarakat setelah mencuatnya
kasus pamer kendaraan mewah yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (MDS), anak pejabat
eselon III di Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Harta Rafael disebut tak sesuai dengan
profilnya.
Tak lama setelah kasus Mario yang menyeret ayahnya viral, turut beredar foto-foto dan
video Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendari moge di bawah naungan komunitas Belasting Rijder.
Setelah itu, akun Belasting Rijder hilang bak ditelan bumi, hanya tersisa tangkapan layar foto dan
videonya di twitter. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani turut menaruh perhatian atas
viralnya komunitas moge Dirjen Pajak itu. Melalui akun Instagram resmi pribadinya
(@smindrawati), ia memerintahkan agar komunitas moge Belasting Rijder DJP dibubarkan.
"Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak
Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP, yaitu
komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya.
Ia mengatakan, meskipun moge itu diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi,
mengendarai serta memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai Pajak dan Kemenkeu telah
melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik.
"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai
Moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber
kekayaan para pegawai DJP," perintah Sri. "Ini mencederai kepercayaan masyarakat," tutupnya.
Berkaitan dengan hal ini, Sri Mulyani memerintahkan Dirjen Pajak, Suryo Utomo untuk
menjelaskan kepada masyarakat mengenai sumber dan jumlah harta kekayaannya seperti yang
dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menteri Keuangan
Sri Mulyani memberikan instruksi untuk membubarkan Belasting Rijder. Hal itu dia sampaikan
melalui akun media sosialnya. Menurut Sri, gaya hidup mewah atau kegemaran pamer harta
berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Langkah Sri Mulyani merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario
Dendy Satriyo, anak pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak, Rafel Alun Trisambodo. Dendy
diketahui melakukan penganiayaan kepada David, anak Jonathan Latumahina, petinggi GP Ansor.
Selain melakukan penganiayaan, Dendy diketahui memiliki kegemaran pamer harta melalui akun
media sosialnya. Sayangnya, sesaat setelah dibubarkan, Belasting Rijder diketahui menghapus
riwayat sejumlah akun media sosial mereka. Beberapa akun media sosial yang semula aktif pun
kini memiliki pengikut berjumlah nol. Tak hanya itu, unggahan-unggahan sebelumnya termasuk
foto yang memuat wajah Suryo Utomo mengendarai Harley Davidson kini telah dihapus atau
diarsipkan.
Dirangkum dari berbagai sumber, nama "Belasting Rijder" berasal dari istilah bahasa
Belanda, yaitu "belasting" dan "rijder". "Belasting" memiliki arti pajak. Sementara itu "rijder"
berarti pengendara. Karena itu, nama Belasting Rijder berarti juga para pengendara sepeda motor
dari orang yang bekerja di instansi pajak.
Kementerian Keuangan atau Kemenkeu meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan atau PPATK menjelaskan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di
kementerian tersebut. Bagaimana tanggapan PPATK?. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana
mengatakan PPATK dan Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemenkeu akan selalu mendiskusikan
langkah-langkah yang tepat dan efektif, terkait dengan dokumen-dokumen yang telah diserahkan
PPATK kepada Kemenkeu.
"Kalau sudah koordinasi dan solid antara PPATK dan Kemenkeu, ya data pasti sinkron. Kami
solid banget kok kolaborasinya," kata Ivan melalui keterangan tertulis pada Tempo, Minggu, 12
Maret 2023. Dia melanjutkan, PPATK dan Itjen Kemenkeu selalu melakukan langkah-langkah
kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh data yang ada. Hal ini, kata dia, akan semakin
memperkuat kerja sama PPATK dengan Itjen Kemenkeu sebagaimana yang telah dilakukan
selama ini.
Namun, Ivan tak menjelaskan lebih jauh tentang laporan transaksi mencurigakan Rp 300
triliun di Kemenkeu. "Detailnya tanya ke Itjen ya," ujar Ivan. Tempo lalu menanyakan hal ini
kepada Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh. "Informasi yang ini (transaksi
mencurigakan Rp 300 triliun), kami tidak pernah menerima," kata Awan melalui pesan singkat
pada Tempo, Minggu.
4. Lebih jauh, Awan menduga PPATK mungkin menyampaikannya pada pihak lain seperti
penegak hukum. "Kalau angka Rp 300 T silakan tanyakan ke PPATK, dan PPATK harus
menjelaskan ke publik agar jelas dan tidak simpang siur," ujar Awan. Dia menuturkan Menteri
Keuangan Sri Mulyani juga telah meminta PPATK menjelaskan angka Rp 300 triliun tersebut
dalam konferensi pers Sabtu, 11 Maret 2023.
