Dokumen tersebut membahas empat topik utama yaitu Angka Kecukupan Gizi, Acuan Label Gizi, Data Komposisi Pangan Indonesia, dan Pangan Khusus dan Pangan Fungsional. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya peninjauan ulang Angka Kecukupan Gizi dan Acuan Label Gizi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi gizi masyarakat Indonesia saat ini. Dokumen tersebut juga menyoroti perlun
PEDOMAN MENUJUGIZI SEIMBANG
Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS)
Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) adalah pedoman dasar tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. PUGS digambarkan dalam logo berbentuk kerucut.
Angka Kecukupan Gizi (AKG) berbeda dengan Angka Kebutuhan Gizi(Dietary Requirements)
Penetapan AKG
Setiap per-5 tahun hampir selalu ada perubahan kecukupan beberapa zat gizi. Perubahan terjadi karena adanya perkembangan permasalahan kesehatan masyarakat dan semakin baiknya pemahaman terhadap penyakit kronis dan semakin bertambahnya umur harapan hidup.
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
PEDOMAN MENUJUGIZI SEIMBANG
Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS)
Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) adalah pedoman dasar tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. PUGS digambarkan dalam logo berbentuk kerucut.
Angka Kecukupan Gizi (AKG) berbeda dengan Angka Kebutuhan Gizi(Dietary Requirements)
Penetapan AKG
Setiap per-5 tahun hampir selalu ada perubahan kecukupan beberapa zat gizi. Perubahan terjadi karena adanya perkembangan permasalahan kesehatan masyarakat dan semakin baiknya pemahaman terhadap penyakit kronis dan semakin bertambahnya umur harapan hidup.
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
1. STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI
Bidang 1 Peningkatan Gizi Masyarakat WNPG XI
Disampaikan oleh Prof. Dr. Hardinsyah MSS
ebagai Ketua Tim Perumus Bidang 1
Ketua-Ketua Pokja
Prof Hardinsyah dkk, Dr Marudut dkk, Dr Rimbawan dkk dan Dr Budi Setiawan dkk
2. Outline:
• Angka Kecukupan Gizi (AKG)
• Acuan Label Gizi (ALG)
• Data Komposisi Pangan Indonesia (DKPI)
• Pangan Khusus dan Pangan Fungsional (PKPF)
4. KENAPA AKG PERLU DITINJAU-ULANG
1. AKG diperlukan sabagai salah satu acuan dalam
penilaian konsumsi pangan
2. AKG diperlukan sabagai salah satu acuan dalam
perencanaan konsumsi pangan
3. AKG diperlukan dalam penetapan berbagai standar
(ALG, Keb Pangan, Grs Kemiskinan, UM dan UL)
5. 4.Perkembangan Iptek dan permasalahan gizi
5. Perkembangan ukuran tubuh normal (sehat) dan
komposisi penduduk Indonesia
6. Indonesia telah memiliki AKG sejak tahun 1968 yang
ditinjau setiap 5-10 tahun sesuai perkembangan Iptek dan
permasalahn gizi terkini
6. 1. Pembentukan Pokja
2. Mengikuti panduan/konsensus lembaga terkait
(age-sex groups)
3. Analisis data BB& TB normal terkini
4. Memahami perkembangan Iptek terkait kebutuhan gizi
- Review penelitian & metaanalisis terkait
- Review publikasi dari lembaga yang berwenang/kompeten
5. Diskusi Pokja, SubPokja & seminar
6. Tambahan zat gizi Klor
7. Penulisan
BAGAIMANA MENINJAU-ULANG AKG
7. 1. Rujukan WHO, FAO/WHO, IOM, kajian klinis terkait
2. Kajian klinis terkait
3. Adequate intake sbg alternatif
4. Prioritas Fakta/Data Indonesia
5. Disesuaikan dengan konteks Indonesia (antro, bioavail,
konsumsi dll)
6. AKG bayi dengan dasar gizi dalam ASI
7. Tambahan bg Busui dengn dasar gizi dalam ASI + efisiensi
8. Filosofi
PRINSIP
16. TUJUAN
• Memberikan informasi tentang suatu pangan sehingga konsumen
dapat secara bijak memilih pangan
• Memberikan cara untuk menuangkan informasi kandungan zat gizi
yang terkandung di dalam suatu pangan
• Meningkatkan penggunaan prinsip gizi dalam formulasi pangan yang
memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat
• Memberikan kesempatan untuk menyertakan informasi manfaat gizi
pada label
• Mengatur agar label pangan tidak memuat informasi yang salah atau
menimbulkan persepsi yang salah
• Menyakinkan bahwa tidak ada klaim gizi yang dibuat tanpa adanya
pelabelan gizi
18. METODE
• Penentuan Kelompok Umur
Kajian fisiologis, pertumbuhan, perkembangan,
ketentuan negara lain, kategori pangan
• Penentuan Cakupan Zat Gizi
Kajian fungsi zat gizi
• Perhitungan Nilai ALG
Menggunakan nilai AKG 2108 dan data proporsi
populasi penduduk hasil SUPAS (Survei Penduduk
Antar Sensus) tahun 2015.
19. ALG Sebelumnya
1. 0-6 bln
2. 7-11 bln
3. 1-3 thn
4. Umum
5. Bumi
6. Busui
Energi + 27 zat gizi
ALG 2018
1. 0-5 bln
2. 6-11 bln
3. 1-3 thn
4. Umum
5. Bumi
6. Busui
Energi + 27 zat gizi
20. • Berdasarkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan
manusia, kebutuhan zat gizi dan kategori pangan, kelompok
umur pada ALG diusulkan menjadi 6 yaitu 0-5 bulan, 6-11
bulan, 1-3 tahun, umum, ibu hamil, dan ibu menyusui.
• Nilai ALG masing-masing zat gizi dan kelompok umur telah
dihitung berdasarkan AKG 2018 dan proporsi populasi
penduduk. Jika dibandingkan dengan nilai ALG tahun 2016,
nilai ALG hasil perhitungan ada yang naik, turun, atau tetap.
Hal ini disebabkan terutama karena perubahan nilai AKG.
23. KEKURANGAN/KETERBATASAN
TKPI
Tim Pokja DKPI 23
PEMUTAHIRAN
TKPI
BORROWING
ANALISIS ZAT GIZI
PANGAN
PEMETAAN KONSUMSI
PANGAN
1.Merupakan
kompilasi sejak
tahun 1964
2.Banyak zat
Gizi Missing
Value
3.Data kurang
Lengkap – tdk
comparable
dgn zat gizi dlm
AKG
4.Belum
mengikuti
perkembangan
IPTEK, Pangan
dan Gizi
24. PROSES PEMUTAHIRAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Tim Pokja DKPI 24
1.Mengadakan workshop dgn
mengundang NS dari Malaysia
dan Thailand
2.Menyusun Food Map dan
beberapa Pedoman updating
DKPI
TAHUN 2018: ANALISIS
ZAT GIZI DI EMPAT
PROVINSI:
1.JABAR
2.JATIM
3.SULSEL
4.SUMUT
25. TERSUSUN TKPI 2017 (KOMPILASI) & WEB DKPI
Tim Pokja DKPI 25
Kompilasi ulang tahun 2017 (dari TKPI
2009 dengan Imputated&borrowed value
Berisi 1169 jenis pangan dengan
penambahan KODE BARU & BDD
www.panganku.org
27. LESSON LEARNED SUSTAINABILITAS
PEMUTAHIRAN FCDB DI NEGARA LAIN
Tim Pokja DKPI 27
2.FASILITASI
NETWORKING
PEMUTAHIRAN
REGULER
Nutrition Research
Priority Areas
1. Harmonisasi &
standardisasi sampling &
metode Analisis
2.Penetapan Website
3.Melakukan analisis
zat gizi yang TERUS-
MENERUS
ADA DUKUNGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
1.MENYEDIAKAN
ANGGARAN
28. SANGAT DIBUTUHKAN DUKUNGAN
PEMERINTAH
Tim Pokja DKPI 28
1. Kebijakan pemutahiran
DKPI yg berkelanjutan
Penganggaran di
Kementerian terkait
(RUTIN)
2. Mengkoordinasikan
kegiatan UPDATING
melalui Sekretariat
Nasional
1.Luasnya wilayah
Indonesia
2.Beragamnya
konsumsi pangan
3.Ketertinggalan
TKPI (Indonesia)
29. 1. Perlu pemutahiran nilai gizi dari berbagai pangan
Indonesia
2. Analisis zat gizi untuk melengkapi dan updating TKPI
perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan
bekerja sama dengan institusi terkait.
3. Dukungan Pemerintah sangat menentukan keberhasilan
pemutahiran/updating DKPI yang berkelanjutan
4. Perlu sosialisasi Penggunaan TKPI dan website di daerah
masing-masing
Tim Pokja DKPI 29
30. USULAN JEJARING INSTITUSI
Tim Pokja DKPI 30
KEMKES
D
K
P
I
PEMUTAHIRAN
KEMEN
KP
B K P
LIPI
INSTITUSI
LAINNYA
KEMENTAN
BPOM
PERG.
TINGGI
BATAN
MENG-COVER WILAYAH INDONESIA YG SANGAT LUAS
32. Pentingnya Pedoman & Standar Pangan Khusus
Pangan khusus terdiri dari:
1)Foods for Special Dietary Uses (Pangan untuk Kebutuhan Diet
Khusus,PKDK): diperlukan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi
kelompok khusus, agar status gizi optimal termasuk tidak
stunting
2)Food for Special Medical Purposes (Pangan untuk Kebutuhan
Medis Khusus,PKMK): diperlukan untuk pasien dengan
penyakit atau kondisi medis tertentu, atau dengan kelainan
metabolisme zat gizi yang memerlukan makanan dengan
komposisi zat gizi tertentu berupa sole source of nutrition atau
partial source of nutrition
33. Pentingnya Pedoman & Standar Pangan Khusus
PKMK dengan zat gizi yang sudah siap serap berupa protein
terhidrolisat, lemak MCT, karbohidrat bebas laktosa, serta tinggi
BCAA; elemental maupun semi elemental, tidak dapat dibuat di
Rumah Sakit perlu dibuatkan kategori dalam formularium
nasional, agar dapat dibiayai oleh sistem jaminan kesehatan
nasional.
Pemberian PKMK harus dengan supervisi Dokter berkolaborasi
dengan Nutrisionis dan Dietisien.
34. Populasi yang menjadi Target PKDK
Populasi yang
mungkin menjadi
target berdasarkan
definisi PKDK
Kondisi
Fisiologis
Kondisi Patologis
- Penyakit/Kelainan
- Kondisi Medis
Kondisi Fisik/
Olahraga
Bayi dan
Anak Batita
Dewasa
dan Lansia
Ibu Hamil dan
Ibu Menyusui
Bayi, Anak
dan Remaja
Dewasa
dan Lansia
35. Pedoman Pangan Fungsional
Pengertian pangan fungsional didefinisikan berbeda oleh
organisasi-organisasi di bidang pangan dan gizi.
Hingga saat ini belum ada definisi yang baku atau
harmonisasi secara internasional.
Definisi pangan tidak tercantum dalam Peraturan Kepala
BPOM Nomor 13 Tahun 2016, yang ada adalah pangan
olahan tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan
Pangan Olahan, yang dapat mencantumkan klaim pada
label setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
36. Pedoman Pangan Fungsional
Definisi pangan fungsional yang diusulkan adalah
Pangan alami maupun olahan yang mengandung satu
atau lebih komponen fungsional yang bermanfaat
untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu,
dan/atau mengurangi risiko sakit yang dibuktikan
berdasarkan kajian ilmiah, harus menunjukkan
manfaatnya dengan jumlah yang biasa dikonsumsi
sebagai bagian dari pola makan sehari-hari, yang
harus tetap dalam bentuk pangan dan bukan
berbentuk pil atau kapsul”.