SlideShare a Scribd company logo
STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI
Bidang 1 Peningkatan Gizi Masyarakat WNPG XI
Disampaikan oleh Prof. Dr. Hardinsyah MSS
ebagai Ketua Tim Perumus Bidang 1
Ketua-Ketua Pokja
Prof Hardinsyah dkk, Dr Marudut dkk, Dr Rimbawan dkk dan Dr Budi Setiawan dkk
Outline:
• Angka Kecukupan Gizi (AKG)
• Acuan Label Gizi (ALG)
• Data Komposisi Pangan Indonesia (DKPI)
• Pangan Khusus dan Pangan Fungsional (PKPF)
1.
ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG)
KENAPA AKG PERLU DITINJAU-ULANG
1. AKG diperlukan sabagai salah satu acuan dalam
penilaian konsumsi pangan
2. AKG diperlukan sabagai salah satu acuan dalam
perencanaan konsumsi pangan
3. AKG diperlukan dalam penetapan berbagai standar
(ALG, Keb Pangan, Grs Kemiskinan, UM dan UL)
4.Perkembangan Iptek dan permasalahan gizi
5. Perkembangan ukuran tubuh normal (sehat) dan
komposisi penduduk Indonesia
6. Indonesia telah memiliki AKG sejak tahun 1968 yang
ditinjau setiap 5-10 tahun sesuai perkembangan Iptek dan
permasalahn gizi terkini
1. Pembentukan Pokja
2. Mengikuti panduan/konsensus lembaga terkait
(age-sex groups)
3. Analisis data BB& TB normal terkini
4. Memahami perkembangan Iptek terkait kebutuhan gizi
- Review penelitian & metaanalisis terkait
- Review publikasi dari lembaga yang berwenang/kompeten
5. Diskusi Pokja, SubPokja & seminar
6. Tambahan zat gizi Klor
7. Penulisan
BAGAIMANA MENINJAU-ULANG AKG
1. Rujukan WHO, FAO/WHO, IOM, kajian klinis terkait
2. Kajian klinis terkait
3. Adequate intake sbg alternatif
4. Prioritas Fakta/Data Indonesia
5. Disesuaikan dengan konteks Indonesia (antro, bioavail,
konsumsi dll)
6. AKG bayi dengan dasar gizi dalam ASI
7. Tambahan bg Busui dengn dasar gizi dalam ASI + efisiensi
8. Filosofi
PRINSIP
Estimated Average Requirement (EAR)
19/11/2012 8
Hardin- Penggunaan AKG
Rataan AKE, AKP dan AKL
Tingkat Konsumsi
Bagi Penduduk
Indonesia
Tingkat
Penyediaan
(10% waste)
Tingkat Penyediaan
(20% losses & waste)
AKE
(kkal/hr)
2100 2310 2541
AKP
(g/hr)
57 63 69
AKL
(g/hr)
68 75 82
Kelompok umur AKE, kkal/hr AKP, g/hr AKL, g/hr %Penddk Perkalian AKE Perkalian AKP Perkalian AKL
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)x(5) (7)=(3)x(5) (8)=(4)x(5)
Bayi /Anak
0 – 5 bulan 550 9 31 0,8 440,0 7,2 24,8
6 – 11 bulan 800 15 36 0,8 640,0 12,0 28,8
1 – 3 tahun 1350 20 45 5,3 7155,0 106,0 238,5
4 – 6 tahun 1400 25 39 5,5 7700,0 137,5 214,5
7 – 9 tahun 1650 40 46 5,8 9570,0 232,0 266,8
Laki-laki
10 – 12 tahun 2000 50 62 2,6 5200,0 130,0 161,2
13 – 15 tahun 2400 70 75 2,6 6240,0 182,0 195,0
16 – 18 tahun 2650 75 83 3,0 7950,0 225,0 249,0
19 – 29 tahun 2650 65 88 9,7 25705,0 630,5 853,6
30 – 49 tahun 2550 65 85 14,8 37740,0 962,0 1258,0
50 – 64 tahun 2150 65 72 5,4 11610,0 351,0 388,8
65 – 80 tahun 1800 60 60 2,0 3600,0 120,0 120,0
80+ tahun 1600 60 53 0,4 640,0 24,0 21,2
Perempuan
10 – 12 tahun 1900 55 58 2,5 4750,0 137,5 145,0
13 – 15 tahun 2050 65 64 2,7 5535,00 175,5 172,8
16 – 18 tahun 2100 65 67 3,0 6300,0 195,0 201,0
19 – 29 tahun 2250 60 75 9,9 22275,0 594,0 742,5
30 – 49 tahun 2150 60 72 14,9 32035,0 894,0 1072,8
50 – 64 tahun 1800 60 60 5,6 10080,0 336,0 336,0
65 – 80 tahun 1550 55 52 2,3 3565,0 126,5 119,6
80+ tahun 1400 55 47 0,4 560,0 22,0 18,8
Tambahan (+an)
Hamil TM1 180 1 0,6 108,0 0,6 0,0
Hamil TM2 300 10 0,6 180,0 6,0 0,0
Hamil TM3 300 30 0,6 180,0 18,0 0,0
Menyususi 6 bln I 330 20 0,8 264,0 16,0 0,0
Menyusui 6 bln II 400 15 0,8 320,0 12,0 0,0
210342 5652 6829
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
1-3 thn 4-6 thn 7-9 thn 10-19 thn 20-55 thn 55+ thn
Partisipasi Konsumsi Pangan Hewani Indonesia (%)
Ikan
Telur
Susu
Daging
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
1-3 thn 4-6 thn 7-9 thn 10-19 thn 20-55 thn 55+ thn
Konsumsi Pangan Hewani berdasarkan Kelompok
Umur, Indonesia
Daging (g) Telur (g) Ikan (g) Susu (mL)
Ikan
Telur
Daging
Susu
AKG 3 juli 2018.doc
2.
ACUAN LABEL GIZI (ALG)
TUJUAN
• Memberikan informasi tentang suatu pangan sehingga konsumen
dapat secara bijak memilih pangan
• Memberikan cara untuk menuangkan informasi kandungan zat gizi
yang terkandung di dalam suatu pangan
• Meningkatkan penggunaan prinsip gizi dalam formulasi pangan yang
memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat
• Memberikan kesempatan untuk menyertakan informasi manfaat gizi
pada label
• Mengatur agar label pangan tidak memuat informasi yang salah atau
menimbulkan persepsi yang salah
• Menyakinkan bahwa tidak ada klaim gizi yang dibuat tanpa adanya
pelabelan gizi
ANEKA RAGAM VISUALISASI INFORMASI NILAI GIZI
PADA LABEL PANGAN
METODE
• Penentuan Kelompok Umur
Kajian fisiologis, pertumbuhan, perkembangan,
ketentuan negara lain, kategori pangan
• Penentuan Cakupan Zat Gizi
Kajian fungsi zat gizi
• Perhitungan Nilai ALG
Menggunakan nilai AKG 2108 dan data proporsi
populasi penduduk hasil SUPAS (Survei Penduduk
Antar Sensus) tahun 2015.
ALG Sebelumnya
1. 0-6 bln
2. 7-11 bln
3. 1-3 thn
4. Umum
5. Bumi
6. Busui
Energi + 27 zat gizi
ALG 2018
1. 0-5 bln
2. 6-11 bln
3. 1-3 thn
4. Umum
5. Bumi
6. Busui
Energi + 27 zat gizi
• Berdasarkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan
manusia, kebutuhan zat gizi dan kategori pangan, kelompok
umur pada ALG diusulkan menjadi 6 yaitu 0-5 bulan, 6-11
bulan, 1-3 tahun, umum, ibu hamil, dan ibu menyusui.
• Nilai ALG masing-masing zat gizi dan kelompok umur telah
dihitung berdasarkan AKG 2018 dan proporsi populasi
penduduk. Jika dibandingkan dengan nilai ALG tahun 2016,
nilai ALG hasil perhitungan ada yang naik, turun, atau tetap.
Hal ini disebabkan terutama karena perubahan nilai AKG.
3.
KOMPOSISI PANGAN INDONESIA
Sumber: Modifikasi Infood-Smiling, 2012
PENTINGNYA TKPI
Tim Pokja DKPI 22
Healthy Eating Index
KEKURANGAN/KETERBATASAN
TKPI
Tim Pokja DKPI 23
PEMUTAHIRAN
TKPI
BORROWING
ANALISIS ZAT GIZI
PANGAN
PEMETAAN KONSUMSI
PANGAN
1.Merupakan
kompilasi sejak
tahun 1964
2.Banyak zat
Gizi Missing
Value
3.Data kurang
Lengkap – tdk
comparable
dgn zat gizi dlm
AKG
4.Belum
mengikuti
perkembangan
IPTEK, Pangan
dan Gizi
PROSES PEMUTAHIRAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Tim Pokja DKPI 24
1.Mengadakan workshop dgn
mengundang NS dari Malaysia
dan Thailand
2.Menyusun Food Map dan
beberapa Pedoman updating
DKPI
TAHUN 2018: ANALISIS
ZAT GIZI DI EMPAT
PROVINSI:
1.JABAR
2.JATIM
3.SULSEL
4.SUMUT
TERSUSUN TKPI 2017 (KOMPILASI) & WEB DKPI
Tim Pokja DKPI 25
 Kompilasi ulang tahun 2017 (dari TKPI
2009 dengan Imputated&borrowed value
 Berisi 1169 jenis pangan dengan
penambahan KODE BARU & BDD
www.panganku.org
JUMLAH ZAT GIZI YG DI UPDATE
Tim Pokja DKPI 26
LESSON LEARNED SUSTAINABILITAS
PEMUTAHIRAN FCDB DI NEGARA LAIN
Tim Pokja DKPI 27
2.FASILITASI
NETWORKING
PEMUTAHIRAN
REGULER
Nutrition Research
Priority Areas
1. Harmonisasi &
standardisasi sampling &
metode Analisis
2.Penetapan Website
3.Melakukan analisis
zat gizi yang TERUS-
MENERUS
ADA DUKUNGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
1.MENYEDIAKAN
ANGGARAN
SANGAT DIBUTUHKAN DUKUNGAN
PEMERINTAH
Tim Pokja DKPI 28
1. Kebijakan pemutahiran
DKPI yg berkelanjutan
Penganggaran di
Kementerian terkait
(RUTIN)
2. Mengkoordinasikan
kegiatan UPDATING
melalui Sekretariat
Nasional
1.Luasnya wilayah
Indonesia
2.Beragamnya
konsumsi pangan
3.Ketertinggalan
TKPI (Indonesia)
1. Perlu pemutahiran nilai gizi dari berbagai pangan
Indonesia
2. Analisis zat gizi untuk melengkapi dan updating TKPI
perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan
bekerja sama dengan institusi terkait.
3. Dukungan Pemerintah sangat menentukan keberhasilan
pemutahiran/updating DKPI yang berkelanjutan
4. Perlu sosialisasi Penggunaan TKPI dan website di daerah
masing-masing
Tim Pokja DKPI 29
USULAN JEJARING INSTITUSI
Tim Pokja DKPI 30
KEMKES
D
K
P
I
PEMUTAHIRAN
KEMEN
KP
B K P
LIPI
INSTITUSI
LAINNYA
KEMENTAN
BPOM
PERG.
TINGGI
BATAN
MENG-COVER WILAYAH INDONESIA YG SANGAT LUAS
4.
PANGAN KHUSUS DAN PANGAN
FUNGSIONAL (PKPF)
Pentingnya Pedoman & Standar Pangan Khusus
 Pangan khusus terdiri dari:
1)Foods for Special Dietary Uses (Pangan untuk Kebutuhan Diet
Khusus,PKDK): diperlukan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi
kelompok khusus, agar status gizi optimal termasuk tidak
stunting
2)Food for Special Medical Purposes (Pangan untuk Kebutuhan
Medis Khusus,PKMK): diperlukan untuk pasien dengan
penyakit atau kondisi medis tertentu, atau dengan kelainan
metabolisme zat gizi yang memerlukan makanan dengan
komposisi zat gizi tertentu berupa sole source of nutrition atau
partial source of nutrition
Pentingnya Pedoman & Standar Pangan Khusus
PKMK dengan zat gizi yang sudah siap serap berupa protein
terhidrolisat, lemak MCT, karbohidrat bebas laktosa, serta tinggi
BCAA; elemental maupun semi elemental, tidak dapat dibuat di
Rumah Sakit perlu dibuatkan kategori dalam formularium
nasional, agar dapat dibiayai oleh sistem jaminan kesehatan
nasional.
 Pemberian PKMK harus dengan supervisi Dokter berkolaborasi
dengan Nutrisionis dan Dietisien.
Populasi yang menjadi Target PKDK
Populasi yang
mungkin menjadi
target berdasarkan
definisi PKDK
Kondisi
Fisiologis
Kondisi Patologis
- Penyakit/Kelainan
- Kondisi Medis
Kondisi Fisik/
Olahraga
Bayi dan
Anak Batita
Dewasa
dan Lansia
Ibu Hamil dan
Ibu Menyusui
Bayi, Anak
dan Remaja
Dewasa
dan Lansia
Pedoman Pangan Fungsional
 Pengertian pangan fungsional didefinisikan berbeda oleh
organisasi-organisasi di bidang pangan dan gizi.
 Hingga saat ini belum ada definisi yang baku atau
harmonisasi secara internasional.
 Definisi pangan tidak tercantum dalam Peraturan Kepala
BPOM Nomor 13 Tahun 2016, yang ada adalah pangan
olahan tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan
Pangan Olahan, yang dapat mencantumkan klaim pada
label setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Pedoman Pangan Fungsional
 Definisi pangan fungsional yang diusulkan adalah
Pangan alami maupun olahan yang mengandung satu
atau lebih komponen fungsional yang bermanfaat
untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu,
dan/atau mengurangi risiko sakit yang dibuktikan
berdasarkan kajian ilmiah, harus menunjukkan
manfaatnya dengan jumlah yang biasa dikonsumsi
sebagai bagian dari pola makan sehari-hari, yang
harus tetap dalam bentuk pangan dan bukan
berbentuk pil atau kapsul”.
Terima Kasih

More Related Content

Similar to Prof-Hardin-Pokja-SMKG-ppt-3-juli-Sangat-Baru.pdf

kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptxkec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
ardysuper
 
Gizi seimbang dan energi
Gizi seimbang dan energiGizi seimbang dan energi
Gizi seimbang dan energi
Asyifa Robiatul adawiyah
 
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptxkec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
ShintaRetnoWulandari1
 
Pemakanan dan kanak kanak unitar 7 dis 2017
Pemakanan dan kanak kanak unitar 7 dis 2017Pemakanan dan kanak kanak unitar 7 dis 2017
Pemakanan dan kanak kanak unitar 7 dis 2017
JessWongHuiJuan1
 
Nutr-MPASI_Bidan_221120 FINAL rev.pptx
Nutr-MPASI_Bidan_221120 FINAL rev.pptxNutr-MPASI_Bidan_221120 FINAL rev.pptx
Nutr-MPASI_Bidan_221120 FINAL rev.pptx
ajescool
 
[03] Deputi Bidang Statistik Sosial_Ateng Hartono_V1.pdf
[03] Deputi Bidang Statistik Sosial_Ateng Hartono_V1.pdf[03] Deputi Bidang Statistik Sosial_Ateng Hartono_V1.pdf
[03] Deputi Bidang Statistik Sosial_Ateng Hartono_V1.pdf
JainirEfendi
 
MAKALAH_KEBUTUHAN_NUTRISI.docx
MAKALAH_KEBUTUHAN_NUTRISI.docxMAKALAH_KEBUTUHAN_NUTRISI.docx
MAKALAH_KEBUTUHAN_NUTRISI.docx
AlyLiah
 
KEBUTUHAN GIZI BAYI DAN ANAK
KEBUTUHAN GIZI BAYI DAN ANAK KEBUTUHAN GIZI BAYI DAN ANAK
KEBUTUHAN GIZI BAYI DAN ANAK
pjj_kemenkes
 
WS_DINSOS_12_Juli_2022_Kebijakan_Pencegahan_dan_Penanganan_Stunting.pptx
WS_DINSOS_12_Juli_2022_Kebijakan_Pencegahan_dan_Penanganan_Stunting.pptxWS_DINSOS_12_Juli_2022_Kebijakan_Pencegahan_dan_Penanganan_Stunting.pptx
WS_DINSOS_12_Juli_2022_Kebijakan_Pencegahan_dan_Penanganan_Stunting.pptx
ssuserff6799
 
PPT INDIKATOR.pptx
PPT INDIKATOR.pptxPPT INDIKATOR.pptx
PPT INDIKATOR.pptx
ssuserd3e114
 
Kaka gizi
Kaka giziKaka gizi
Kaka gizi
TiniNuraeni
 
TATALAKSANA GIZI ANAK BAITA SERTA STUNTING DAN WASHTING FIX.pptx
TATALAKSANA GIZI ANAK BAITA SERTA STUNTING DAN WASHTING FIX.pptxTATALAKSANA GIZI ANAK BAITA SERTA STUNTING DAN WASHTING FIX.pptx
TATALAKSANA GIZI ANAK BAITA SERTA STUNTING DAN WASHTING FIX.pptx
Diandamayanti20
 
PIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkesPIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkes
Erwinsyah Blue
 
Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015
Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015
Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015
Muh Saleh
 
Kebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja(1).pptx
Kebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja(1).pptxKebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja(1).pptx
Kebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja(1).pptx
HazimiWati
 
Gizi Kesehatan Masyarakat.pptx
Gizi Kesehatan Masyarakat.pptxGizi Kesehatan Masyarakat.pptx
Gizi Kesehatan Masyarakat.pptx
ssuser033ede
 
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdfBuku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
NadyaNafisUtami
 
Gizi dan Kesehatan kuliah Gizi dan Kesehatan
Gizi dan Kesehatan kuliah Gizi dan KesehatanGizi dan Kesehatan kuliah Gizi dan Kesehatan
Gizi dan Kesehatan kuliah Gizi dan Kesehatan
AdisDena
 
Angka kecukupan gizi
Angka kecukupan giziAngka kecukupan gizi
Angka kecukupan gizi
aditya kusuma
 

Similar to Prof-Hardin-Pokja-SMKG-ppt-3-juli-Sangat-Baru.pdf (20)

kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptxkec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
 
Gizi seimbang dan energi
Gizi seimbang dan energiGizi seimbang dan energi
Gizi seimbang dan energi
 
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptxkec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
 
Pemakanan dan kanak kanak unitar 7 dis 2017
Pemakanan dan kanak kanak unitar 7 dis 2017Pemakanan dan kanak kanak unitar 7 dis 2017
Pemakanan dan kanak kanak unitar 7 dis 2017
 
Nutr-MPASI_Bidan_221120 FINAL rev.pptx
Nutr-MPASI_Bidan_221120 FINAL rev.pptxNutr-MPASI_Bidan_221120 FINAL rev.pptx
Nutr-MPASI_Bidan_221120 FINAL rev.pptx
 
[03] Deputi Bidang Statistik Sosial_Ateng Hartono_V1.pdf
[03] Deputi Bidang Statistik Sosial_Ateng Hartono_V1.pdf[03] Deputi Bidang Statistik Sosial_Ateng Hartono_V1.pdf
[03] Deputi Bidang Statistik Sosial_Ateng Hartono_V1.pdf
 
MAKALAH_KEBUTUHAN_NUTRISI.docx
MAKALAH_KEBUTUHAN_NUTRISI.docxMAKALAH_KEBUTUHAN_NUTRISI.docx
MAKALAH_KEBUTUHAN_NUTRISI.docx
 
KEBUTUHAN GIZI BAYI DAN ANAK
KEBUTUHAN GIZI BAYI DAN ANAK KEBUTUHAN GIZI BAYI DAN ANAK
KEBUTUHAN GIZI BAYI DAN ANAK
 
WS_DINSOS_12_Juli_2022_Kebijakan_Pencegahan_dan_Penanganan_Stunting.pptx
WS_DINSOS_12_Juli_2022_Kebijakan_Pencegahan_dan_Penanganan_Stunting.pptxWS_DINSOS_12_Juli_2022_Kebijakan_Pencegahan_dan_Penanganan_Stunting.pptx
WS_DINSOS_12_Juli_2022_Kebijakan_Pencegahan_dan_Penanganan_Stunting.pptx
 
PPT INDIKATOR.pptx
PPT INDIKATOR.pptxPPT INDIKATOR.pptx
PPT INDIKATOR.pptx
 
Kaka gizi
Kaka giziKaka gizi
Kaka gizi
 
TATALAKSANA GIZI ANAK BAITA SERTA STUNTING DAN WASHTING FIX.pptx
TATALAKSANA GIZI ANAK BAITA SERTA STUNTING DAN WASHTING FIX.pptxTATALAKSANA GIZI ANAK BAITA SERTA STUNTING DAN WASHTING FIX.pptx
TATALAKSANA GIZI ANAK BAITA SERTA STUNTING DAN WASHTING FIX.pptx
 
PIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkesPIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkes
 
Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015
Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015
Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015
 
Kebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja(1).pptx
Kebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja(1).pptxKebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja(1).pptx
Kebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja(1).pptx
 
Gizi Kesehatan Masyarakat.pptx
Gizi Kesehatan Masyarakat.pptxGizi Kesehatan Masyarakat.pptx
Gizi Kesehatan Masyarakat.pptx
 
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdfBuku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
 
Gizi dan Kesehatan kuliah Gizi dan Kesehatan
Gizi dan Kesehatan kuliah Gizi dan KesehatanGizi dan Kesehatan kuliah Gizi dan Kesehatan
Gizi dan Kesehatan kuliah Gizi dan Kesehatan
 
Angka kecukupan gizi
Angka kecukupan giziAngka kecukupan gizi
Angka kecukupan gizi
 
Materi dasar rev-15 feb-2013
Materi dasar rev-15 feb-2013Materi dasar rev-15 feb-2013
Materi dasar rev-15 feb-2013
 

Prof-Hardin-Pokja-SMKG-ppt-3-juli-Sangat-Baru.pdf

  • 1. STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI Bidang 1 Peningkatan Gizi Masyarakat WNPG XI Disampaikan oleh Prof. Dr. Hardinsyah MSS ebagai Ketua Tim Perumus Bidang 1 Ketua-Ketua Pokja Prof Hardinsyah dkk, Dr Marudut dkk, Dr Rimbawan dkk dan Dr Budi Setiawan dkk
  • 2. Outline: • Angka Kecukupan Gizi (AKG) • Acuan Label Gizi (ALG) • Data Komposisi Pangan Indonesia (DKPI) • Pangan Khusus dan Pangan Fungsional (PKPF)
  • 4. KENAPA AKG PERLU DITINJAU-ULANG 1. AKG diperlukan sabagai salah satu acuan dalam penilaian konsumsi pangan 2. AKG diperlukan sabagai salah satu acuan dalam perencanaan konsumsi pangan 3. AKG diperlukan dalam penetapan berbagai standar (ALG, Keb Pangan, Grs Kemiskinan, UM dan UL)
  • 5. 4.Perkembangan Iptek dan permasalahan gizi 5. Perkembangan ukuran tubuh normal (sehat) dan komposisi penduduk Indonesia 6. Indonesia telah memiliki AKG sejak tahun 1968 yang ditinjau setiap 5-10 tahun sesuai perkembangan Iptek dan permasalahn gizi terkini
  • 6. 1. Pembentukan Pokja 2. Mengikuti panduan/konsensus lembaga terkait (age-sex groups) 3. Analisis data BB& TB normal terkini 4. Memahami perkembangan Iptek terkait kebutuhan gizi - Review penelitian & metaanalisis terkait - Review publikasi dari lembaga yang berwenang/kompeten 5. Diskusi Pokja, SubPokja & seminar 6. Tambahan zat gizi Klor 7. Penulisan BAGAIMANA MENINJAU-ULANG AKG
  • 7. 1. Rujukan WHO, FAO/WHO, IOM, kajian klinis terkait 2. Kajian klinis terkait 3. Adequate intake sbg alternatif 4. Prioritas Fakta/Data Indonesia 5. Disesuaikan dengan konteks Indonesia (antro, bioavail, konsumsi dll) 6. AKG bayi dengan dasar gizi dalam ASI 7. Tambahan bg Busui dengn dasar gizi dalam ASI + efisiensi 8. Filosofi PRINSIP
  • 8. Estimated Average Requirement (EAR) 19/11/2012 8 Hardin- Penggunaan AKG
  • 9.
  • 10. Rataan AKE, AKP dan AKL Tingkat Konsumsi Bagi Penduduk Indonesia Tingkat Penyediaan (10% waste) Tingkat Penyediaan (20% losses & waste) AKE (kkal/hr) 2100 2310 2541 AKP (g/hr) 57 63 69 AKL (g/hr) 68 75 82
  • 11. Kelompok umur AKE, kkal/hr AKP, g/hr AKL, g/hr %Penddk Perkalian AKE Perkalian AKP Perkalian AKL (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)x(5) (7)=(3)x(5) (8)=(4)x(5) Bayi /Anak 0 – 5 bulan 550 9 31 0,8 440,0 7,2 24,8 6 – 11 bulan 800 15 36 0,8 640,0 12,0 28,8 1 – 3 tahun 1350 20 45 5,3 7155,0 106,0 238,5 4 – 6 tahun 1400 25 39 5,5 7700,0 137,5 214,5 7 – 9 tahun 1650 40 46 5,8 9570,0 232,0 266,8 Laki-laki 10 – 12 tahun 2000 50 62 2,6 5200,0 130,0 161,2 13 – 15 tahun 2400 70 75 2,6 6240,0 182,0 195,0 16 – 18 tahun 2650 75 83 3,0 7950,0 225,0 249,0 19 – 29 tahun 2650 65 88 9,7 25705,0 630,5 853,6 30 – 49 tahun 2550 65 85 14,8 37740,0 962,0 1258,0 50 – 64 tahun 2150 65 72 5,4 11610,0 351,0 388,8 65 – 80 tahun 1800 60 60 2,0 3600,0 120,0 120,0 80+ tahun 1600 60 53 0,4 640,0 24,0 21,2 Perempuan 10 – 12 tahun 1900 55 58 2,5 4750,0 137,5 145,0 13 – 15 tahun 2050 65 64 2,7 5535,00 175,5 172,8 16 – 18 tahun 2100 65 67 3,0 6300,0 195,0 201,0 19 – 29 tahun 2250 60 75 9,9 22275,0 594,0 742,5 30 – 49 tahun 2150 60 72 14,9 32035,0 894,0 1072,8 50 – 64 tahun 1800 60 60 5,6 10080,0 336,0 336,0 65 – 80 tahun 1550 55 52 2,3 3565,0 126,5 119,6 80+ tahun 1400 55 47 0,4 560,0 22,0 18,8 Tambahan (+an) Hamil TM1 180 1 0,6 108,0 0,6 0,0 Hamil TM2 300 10 0,6 180,0 6,0 0,0 Hamil TM3 300 30 0,6 180,0 18,0 0,0 Menyususi 6 bln I 330 20 0,8 264,0 16,0 0,0 Menyusui 6 bln II 400 15 0,8 320,0 12,0 0,0 210342 5652 6829
  • 12. 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 1-3 thn 4-6 thn 7-9 thn 10-19 thn 20-55 thn 55+ thn Partisipasi Konsumsi Pangan Hewani Indonesia (%) Ikan Telur Susu Daging
  • 13. 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 1-3 thn 4-6 thn 7-9 thn 10-19 thn 20-55 thn 55+ thn Konsumsi Pangan Hewani berdasarkan Kelompok Umur, Indonesia Daging (g) Telur (g) Ikan (g) Susu (mL) Ikan Telur Daging Susu
  • 14. AKG 3 juli 2018.doc
  • 16. TUJUAN • Memberikan informasi tentang suatu pangan sehingga konsumen dapat secara bijak memilih pangan • Memberikan cara untuk menuangkan informasi kandungan zat gizi yang terkandung di dalam suatu pangan • Meningkatkan penggunaan prinsip gizi dalam formulasi pangan yang memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat • Memberikan kesempatan untuk menyertakan informasi manfaat gizi pada label • Mengatur agar label pangan tidak memuat informasi yang salah atau menimbulkan persepsi yang salah • Menyakinkan bahwa tidak ada klaim gizi yang dibuat tanpa adanya pelabelan gizi
  • 17. ANEKA RAGAM VISUALISASI INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
  • 18. METODE • Penentuan Kelompok Umur Kajian fisiologis, pertumbuhan, perkembangan, ketentuan negara lain, kategori pangan • Penentuan Cakupan Zat Gizi Kajian fungsi zat gizi • Perhitungan Nilai ALG Menggunakan nilai AKG 2108 dan data proporsi populasi penduduk hasil SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) tahun 2015.
  • 19. ALG Sebelumnya 1. 0-6 bln 2. 7-11 bln 3. 1-3 thn 4. Umum 5. Bumi 6. Busui Energi + 27 zat gizi ALG 2018 1. 0-5 bln 2. 6-11 bln 3. 1-3 thn 4. Umum 5. Bumi 6. Busui Energi + 27 zat gizi
  • 20. • Berdasarkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, kebutuhan zat gizi dan kategori pangan, kelompok umur pada ALG diusulkan menjadi 6 yaitu 0-5 bulan, 6-11 bulan, 1-3 tahun, umum, ibu hamil, dan ibu menyusui. • Nilai ALG masing-masing zat gizi dan kelompok umur telah dihitung berdasarkan AKG 2018 dan proporsi populasi penduduk. Jika dibandingkan dengan nilai ALG tahun 2016, nilai ALG hasil perhitungan ada yang naik, turun, atau tetap. Hal ini disebabkan terutama karena perubahan nilai AKG.
  • 22. Sumber: Modifikasi Infood-Smiling, 2012 PENTINGNYA TKPI Tim Pokja DKPI 22 Healthy Eating Index
  • 23. KEKURANGAN/KETERBATASAN TKPI Tim Pokja DKPI 23 PEMUTAHIRAN TKPI BORROWING ANALISIS ZAT GIZI PANGAN PEMETAAN KONSUMSI PANGAN 1.Merupakan kompilasi sejak tahun 1964 2.Banyak zat Gizi Missing Value 3.Data kurang Lengkap – tdk comparable dgn zat gizi dlm AKG 4.Belum mengikuti perkembangan IPTEK, Pangan dan Gizi
  • 24. PROSES PEMUTAHIRAN YANG SUDAH DILAKUKAN Tim Pokja DKPI 24 1.Mengadakan workshop dgn mengundang NS dari Malaysia dan Thailand 2.Menyusun Food Map dan beberapa Pedoman updating DKPI TAHUN 2018: ANALISIS ZAT GIZI DI EMPAT PROVINSI: 1.JABAR 2.JATIM 3.SULSEL 4.SUMUT
  • 25. TERSUSUN TKPI 2017 (KOMPILASI) & WEB DKPI Tim Pokja DKPI 25  Kompilasi ulang tahun 2017 (dari TKPI 2009 dengan Imputated&borrowed value  Berisi 1169 jenis pangan dengan penambahan KODE BARU & BDD www.panganku.org
  • 26. JUMLAH ZAT GIZI YG DI UPDATE Tim Pokja DKPI 26
  • 27. LESSON LEARNED SUSTAINABILITAS PEMUTAHIRAN FCDB DI NEGARA LAIN Tim Pokja DKPI 27 2.FASILITASI NETWORKING PEMUTAHIRAN REGULER Nutrition Research Priority Areas 1. Harmonisasi & standardisasi sampling & metode Analisis 2.Penetapan Website 3.Melakukan analisis zat gizi yang TERUS- MENERUS ADA DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 1.MENYEDIAKAN ANGGARAN
  • 28. SANGAT DIBUTUHKAN DUKUNGAN PEMERINTAH Tim Pokja DKPI 28 1. Kebijakan pemutahiran DKPI yg berkelanjutan Penganggaran di Kementerian terkait (RUTIN) 2. Mengkoordinasikan kegiatan UPDATING melalui Sekretariat Nasional 1.Luasnya wilayah Indonesia 2.Beragamnya konsumsi pangan 3.Ketertinggalan TKPI (Indonesia)
  • 29. 1. Perlu pemutahiran nilai gizi dari berbagai pangan Indonesia 2. Analisis zat gizi untuk melengkapi dan updating TKPI perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan bekerja sama dengan institusi terkait. 3. Dukungan Pemerintah sangat menentukan keberhasilan pemutahiran/updating DKPI yang berkelanjutan 4. Perlu sosialisasi Penggunaan TKPI dan website di daerah masing-masing Tim Pokja DKPI 29
  • 30. USULAN JEJARING INSTITUSI Tim Pokja DKPI 30 KEMKES D K P I PEMUTAHIRAN KEMEN KP B K P LIPI INSTITUSI LAINNYA KEMENTAN BPOM PERG. TINGGI BATAN MENG-COVER WILAYAH INDONESIA YG SANGAT LUAS
  • 31. 4. PANGAN KHUSUS DAN PANGAN FUNGSIONAL (PKPF)
  • 32. Pentingnya Pedoman & Standar Pangan Khusus  Pangan khusus terdiri dari: 1)Foods for Special Dietary Uses (Pangan untuk Kebutuhan Diet Khusus,PKDK): diperlukan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kelompok khusus, agar status gizi optimal termasuk tidak stunting 2)Food for Special Medical Purposes (Pangan untuk Kebutuhan Medis Khusus,PKMK): diperlukan untuk pasien dengan penyakit atau kondisi medis tertentu, atau dengan kelainan metabolisme zat gizi yang memerlukan makanan dengan komposisi zat gizi tertentu berupa sole source of nutrition atau partial source of nutrition
  • 33. Pentingnya Pedoman & Standar Pangan Khusus PKMK dengan zat gizi yang sudah siap serap berupa protein terhidrolisat, lemak MCT, karbohidrat bebas laktosa, serta tinggi BCAA; elemental maupun semi elemental, tidak dapat dibuat di Rumah Sakit perlu dibuatkan kategori dalam formularium nasional, agar dapat dibiayai oleh sistem jaminan kesehatan nasional.  Pemberian PKMK harus dengan supervisi Dokter berkolaborasi dengan Nutrisionis dan Dietisien.
  • 34. Populasi yang menjadi Target PKDK Populasi yang mungkin menjadi target berdasarkan definisi PKDK Kondisi Fisiologis Kondisi Patologis - Penyakit/Kelainan - Kondisi Medis Kondisi Fisik/ Olahraga Bayi dan Anak Batita Dewasa dan Lansia Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Bayi, Anak dan Remaja Dewasa dan Lansia
  • 35. Pedoman Pangan Fungsional  Pengertian pangan fungsional didefinisikan berbeda oleh organisasi-organisasi di bidang pangan dan gizi.  Hingga saat ini belum ada definisi yang baku atau harmonisasi secara internasional.  Definisi pangan tidak tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016, yang ada adalah pangan olahan tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan, yang dapat mencantumkan klaim pada label setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
  • 36. Pedoman Pangan Fungsional  Definisi pangan fungsional yang diusulkan adalah Pangan alami maupun olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu, dan/atau mengurangi risiko sakit yang dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah, harus menunjukkan manfaatnya dengan jumlah yang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari, yang harus tetap dalam bentuk pangan dan bukan berbentuk pil atau kapsul”.