Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang replik dan duplik dalam proses persidangan perdata di pengadilan. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Kedua tanggapan ini bersifat opsional dan bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang replik dan duplik dalam proses persidangan perdata di pengadilan. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Kedua tanggapan ini bersifat opsional dan bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Dokumen tersebut membahas tentang inkonsistensi dan penyelewengan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh diberikan seperti kasus-kasus korupsi besar yang proses hukumnya lambat, sedangkan kasus-kasus kecil sering mendapat hukuman berat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum di
Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan bentuk pengampunan dan pemulihan hak yang diberikan presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi menghapus hukuman pidana, amnesti menghapus kesalahan, abolisi menghentikan proses hukum, dan rehabilitasi memulihkan hak orang yang diadili.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Makalah ini membahas tentang thaharah atau kebersihan dalam Islam. Terdapat dua jenis thaharah yaitu thaharah ma'nawiyah (rohani) dan thaharah nissiyah (jasmani). Thaharah nissiyah dilakukan dengan wudhu, mandi, atau tayammum untuk membersihkan diri dari hadas dan najis. Air yang digunakan harus air mutlak seperti air hujan, laut, sungai, danau, atau embun.
Periode sastra Angkatan 20 dimulai dengan terbitnya novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar pada 1921. Karya-karya awal ini masih dipengaruhi budaya lama dan semangat kebangsaan belum menonjol. Bahasa yang digunakan masih bahasa Melayu dan bercorak romantis sentimental.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Dokumen tersebut membahas tentang inkonsistensi dan penyelewengan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh diberikan seperti kasus-kasus korupsi besar yang proses hukumnya lambat, sedangkan kasus-kasus kecil sering mendapat hukuman berat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum di
Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan bentuk pengampunan dan pemulihan hak yang diberikan presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi menghapus hukuman pidana, amnesti menghapus kesalahan, abolisi menghentikan proses hukum, dan rehabilitasi memulihkan hak orang yang diadili.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Makalah ini membahas tentang thaharah atau kebersihan dalam Islam. Terdapat dua jenis thaharah yaitu thaharah ma'nawiyah (rohani) dan thaharah nissiyah (jasmani). Thaharah nissiyah dilakukan dengan wudhu, mandi, atau tayammum untuk membersihkan diri dari hadas dan najis. Air yang digunakan harus air mutlak seperti air hujan, laut, sungai, danau, atau embun.
Periode sastra Angkatan 20 dimulai dengan terbitnya novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar pada 1921. Karya-karya awal ini masih dipengaruhi budaya lama dan semangat kebangsaan belum menonjol. Bahasa yang digunakan masih bahasa Melayu dan bercorak romantis sentimental.
Rencana pengembungan Pelabuhan Kuala Tanjung akan dilakukan dalam 5 tahapan dengan target kapasitas dermaga sepanjang 1500 meter, dan pemerintah akan mempertahankan status Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional.
Kerajaan Safawi bermula dari gerakan tarekat di Ardabil yang kemudian berubah menjadi ajaran Safawiyah untuk melawan pengaruh Mongol. Kerajaan ini memeluk ajaran Syi'ah sebagai agama negara. Masa kejayaannya terjadi pada pemerintahan Raja Abbas I (1588-1628) yang memperbaharui struktur birokrasi dan memajukan sektor ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pembangunan fisik. Nam
Menurut Alex Inkeles, terdapat 9 ciri manusia modern yaitu terbuka terhadap perubahan, berani menyatakan pendapat, berorientasi masa depan, terorganisir, percaya diri, kalkulatif, menghargai martabat manusia, percaya ilmu pengetahuan, dan menjunjung tinggi prestasi.
Dokumen tersebut merangkum berbagai aspek budaya Bali, termasuk pakaian adat, sistem mata pencaharian (pertanian), rumah adat, sistem kekerabatan, kasta, bahasa, seni, dan agama Hindu Bali.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. Menurut Pemerintah
Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.
Pasal 504 KUHP
(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan
dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas
enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
Pasal 505 KUHP
(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan
pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
(2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di
atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
3. Mengapa mereka mengemis?
Karena
» kalangan tidak mampu
» Pemalas
» Menurut mereka mengemis tidak
harus membuat lamaran pekerjaan
» Mendapatkan banyak uang
» Tidak harus berpendidikan
5. Menurut saya pengemis di Indonesia sangat banyak dan sangat mengangu
kenyamanan umum. Sampai sampai ada pengemis yang berpura pura membuntungkan
anggota badannya hanya untuk dikasihani. Ada juga pengemis yang suka memaksa
untuk meminta uang.
Saya setuju dengan pemerintah jika pengemis harus di musnahkan karena
banyak orang yang menyalah gunakan pekerjaan mengemis tersebut. Dan menurut saya
pengemis yang di tangkap seharusnya di beri keahlian lain agar pada saat dia keluar
dari tahanan dia bisa berjualan atau membuat seusatu barang. Jika pengemis itu tidak
mau peran pemerintah harus lebih keras lagi, agar tingkat pengganguran di indonesia
tidak merajalela.
Oleh karena itu pemerintah harus sering melalakukan patroli pengemis agar
indonesia lebih maju, dan pemerintah harus lebih memperhatikan orang kecil.