Tinjauan kritis buku To Have or To Be? karya Erich Fromm menyoroti pandangan penulis bahwa masyarakat industri dengan gaya hidup berorientasi pada konsumsi dan akumulasi harta akan mendorong perilaku manusia menjadi egois dan tamak serta merusak lingkungan. Fromm menganjurkan perubahan sistem ekonomi dan sosial ke arah gaya hidup yang lebih mengedepankan pengembangan diri alih-alih akumulasi harta.
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Yossy Suparyo
Program inkubasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah tertinggal dengan melatih wirausaha desa untuk mengembangkan produk unggulan. Pelatihan ini akan melatih peserta untuk memetakan sumber daya desa, mengelola produksi, bekerja sama dengan mitra, dan mendokumentasikan inovasi bisnisnya. Evaluasi program akan menggunakan tes sebelum dan sesudah pelatihan beserta pengamatan terhadap tindakan peserta.
Peserta mampu memahami konsep komunikasi massa, media massa, menyusun strategi komunikasi organisasi, dan mengembangkan media massa untuk penyebarluasan informasi organisasi.
Tinjauan kritis buku To Have or To Be? karya Erich Fromm menyoroti pandangan penulis bahwa masyarakat industri dengan gaya hidup berorientasi pada konsumsi dan akumulasi harta akan mendorong perilaku manusia menjadi egois dan tamak serta merusak lingkungan. Fromm menganjurkan perubahan sistem ekonomi dan sosial ke arah gaya hidup yang lebih mengedepankan pengembangan diri alih-alih akumulasi harta.
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Yossy Suparyo
Program inkubasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah tertinggal dengan melatih wirausaha desa untuk mengembangkan produk unggulan. Pelatihan ini akan melatih peserta untuk memetakan sumber daya desa, mengelola produksi, bekerja sama dengan mitra, dan mendokumentasikan inovasi bisnisnya. Evaluasi program akan menggunakan tes sebelum dan sesudah pelatihan beserta pengamatan terhadap tindakan peserta.
Peserta mampu memahami konsep komunikasi massa, media massa, menyusun strategi komunikasi organisasi, dan mengembangkan media massa untuk penyebarluasan informasi organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat sistem informasi desa untuk masyarakat, termasuk memberikan akses informasi desa secara online, sosialisasi website desa, dan potensi desa yang dapat dipromosikan. Dokumen juga menjelaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Modul ini memberikan panduan bagi perancang pelatihan untuk meningkatkan mutu pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat. Modul ini membahas lima bab utama yaitu desain pelatihan, menentukan tujuan pelatihan, teknik memfasilitasi pelatihan, merancang media belajar, dan pengorganisasian pelatihan. Tujuannya agar perancang pelatihan dapat merancang pelatihan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Dokumen tersebut membahas strategi infomobilisasi isu perdesaan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Infomobilisasi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan melibatkan mereka dalam proses komunikasi informasi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Dokumen ini juga membahas cara menulis dan mengemas konten untuk media online agar dapat menjemb
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungYossy Suparyo
Workshop ini bertujuan untuk memberdayakan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa. Workshop ini akan membahas potensi desa, pengelolaan informasi, tata kelola pemerintahan desa, dan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan desa. Desa Melung dijadikan contoh dalam penerapan dukungan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan desa.
Gerakan Desa Membangun (GDM) adalah inisiatif kolektif desa-desa untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik secara mandiri dengan mengembangkan teknologi dan mengelola sumber daya desa. GDM berfokus pada promosi tata kelola sumber daya desa, kemandirian teknologi, dan advokasi perundang-undangan yang mendukung kemampuan desa.
Peraturan ini mengatur penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun 2013 sesuai dengan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan terkait untuk mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2013.
Jurnal ini membahas tentang politik perkebunan gula dan konflik yang terjadi akibat praktek monopoli dan perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan milik negara (PTPN). Beberapa artikel menganalisis relasi antara ekonomi politik dengan perampasan tanah rakyat, serta menawarkan gagasan untuk menata ulang pengelolaan perkebunan agar sesuai dengan amanat konstitusi untuk kemakmuran rakyat. Jurnal ini diharapkan dapat
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Yossy Suparyo
This document provides an overview of REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), including its history, description, institutional architecture, and governance challenges. It discusses how REDD+ aims to provide financial incentives to reduce deforestation and forest degradation in developing countries. The document also examines the linkages between REDD+, community forest management of common-pool resources, and the governance challenges of balancing global and local interests. It presents three case studies of community forest management in Asia to identify lessons for improving REDD+ governance at the local level.
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
Instruksi Presiden ini memerintahkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut selama 2 tahun untuk menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan, kecuali untuk beberapa pengecualian seperti proyek vital nasional. Instruksi ini juga memerintahkan revisi berkala peta hutan dan lahan serta kerja sama lintas kementerian dalam pelaksanaannya.
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaYossy Suparyo
Dokumen ini membahas pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia mengenai prinsip, prasyarat, dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia. Dokumen ini menyarankan tiga ranah perubahan kebijakan yaitu perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian konflik kehutanan, serta perluasan kawasan kelola rakyat dan peningkatan kesejahteraan masy
Presentasi GDM untuk Usulan Domain Desa.IDYossy Suparyo
Presentasi Gerakan Desa Membangun (GDM) untuk mengusulkan domain desa.id pada Diskusi Umum Terbuka (DUT) Pandi di Jakarta pada 12 Februari 2013. Kunjungi selengkapnya di http://desa.web.id
Dokumen ini membahas pandangan dan usulan Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) terhadap Rancangan Undang-Undang Desa yang diajukan pemerintah pada tahun 2012. KARSA berpandangan bahwa kebijakan baru tentang desa harus mengakui hak asal usul dan keberagaman sosial budaya desa sesuai dengan semangat reformasi. Dokumen ini membahas tiga poin kunci reformasi yaitu pengakuan hak asal usul
Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat sistem informasi desa untuk masyarakat, termasuk memberikan akses informasi desa secara online, sosialisasi website desa, dan potensi desa yang dapat dipromosikan. Dokumen juga menjelaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Modul ini memberikan panduan bagi perancang pelatihan untuk meningkatkan mutu pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat. Modul ini membahas lima bab utama yaitu desain pelatihan, menentukan tujuan pelatihan, teknik memfasilitasi pelatihan, merancang media belajar, dan pengorganisasian pelatihan. Tujuannya agar perancang pelatihan dapat merancang pelatihan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Dokumen tersebut membahas strategi infomobilisasi isu perdesaan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Infomobilisasi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan melibatkan mereka dalam proses komunikasi informasi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Dokumen ini juga membahas cara menulis dan mengemas konten untuk media online agar dapat menjemb
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungYossy Suparyo
Workshop ini bertujuan untuk memberdayakan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa. Workshop ini akan membahas potensi desa, pengelolaan informasi, tata kelola pemerintahan desa, dan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan desa. Desa Melung dijadikan contoh dalam penerapan dukungan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan desa.
Gerakan Desa Membangun (GDM) adalah inisiatif kolektif desa-desa untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik secara mandiri dengan mengembangkan teknologi dan mengelola sumber daya desa. GDM berfokus pada promosi tata kelola sumber daya desa, kemandirian teknologi, dan advokasi perundang-undangan yang mendukung kemampuan desa.
Peraturan ini mengatur penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun 2013 sesuai dengan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan terkait untuk mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2013.
Jurnal ini membahas tentang politik perkebunan gula dan konflik yang terjadi akibat praktek monopoli dan perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan milik negara (PTPN). Beberapa artikel menganalisis relasi antara ekonomi politik dengan perampasan tanah rakyat, serta menawarkan gagasan untuk menata ulang pengelolaan perkebunan agar sesuai dengan amanat konstitusi untuk kemakmuran rakyat. Jurnal ini diharapkan dapat
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Yossy Suparyo
This document provides an overview of REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), including its history, description, institutional architecture, and governance challenges. It discusses how REDD+ aims to provide financial incentives to reduce deforestation and forest degradation in developing countries. The document also examines the linkages between REDD+, community forest management of common-pool resources, and the governance challenges of balancing global and local interests. It presents three case studies of community forest management in Asia to identify lessons for improving REDD+ governance at the local level.
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
Instruksi Presiden ini memerintahkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut selama 2 tahun untuk menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan, kecuali untuk beberapa pengecualian seperti proyek vital nasional. Instruksi ini juga memerintahkan revisi berkala peta hutan dan lahan serta kerja sama lintas kementerian dalam pelaksanaannya.
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaYossy Suparyo
Dokumen ini membahas pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia mengenai prinsip, prasyarat, dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia. Dokumen ini menyarankan tiga ranah perubahan kebijakan yaitu perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian konflik kehutanan, serta perluasan kawasan kelola rakyat dan peningkatan kesejahteraan masy
Presentasi GDM untuk Usulan Domain Desa.IDYossy Suparyo
Presentasi Gerakan Desa Membangun (GDM) untuk mengusulkan domain desa.id pada Diskusi Umum Terbuka (DUT) Pandi di Jakarta pada 12 Februari 2013. Kunjungi selengkapnya di http://desa.web.id
Dokumen ini membahas pandangan dan usulan Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) terhadap Rancangan Undang-Undang Desa yang diajukan pemerintah pada tahun 2012. KARSA berpandangan bahwa kebijakan baru tentang desa harus mengakui hak asal usul dan keberagaman sosial budaya desa sesuai dengan semangat reformasi. Dokumen ini membahas tiga poin kunci reformasi yaitu pengakuan hak asal usul
Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.
2. MITRA 1.0 merupakan piranti lunak
sumber terbuka (open source)
yang memadukan teknologi web
2.0, SMS Gateway, Social Media,
Mobile Device untuk membangun
komunikasi massa yang bersifat
multipihak
8. Alur Kerja SMS Pihak
Reporting Terkait
Ketik BC spasi ISI PESAN
Kirim ke 085643224687
Joko Waluyo
Api mulai membakar hutan
desa Pilih Pitu, Seruyan,
Mohon kirim Satgas mengirim
mobil pemadam
Warga
13. Geospatial Collaborative
Database Reporting
SMS
Microblog
MITRA
Repository
1.0
Social
media
Video/Radio
Streaming
14. April Agustus September Oktober
Mitra 1.0 Mitra 1.0
Alpha Betha Mitra 1.0
Peneraan Penerapan
Sistem Sistem
Peneraan TOT Pelatihan Pelatihan
Mitra Mitra 1.0 Fasilitator Warga
Agustus Minggu 2 Minggu 4 Oktober
September September
15. MITRA 1.0 hanyalah ALAT
Kekuatan Utama ada di SIAPA dan BAGAIMANA
metode dalam memanfaatkan alat ini.