Laporan keuangan mengenai metode pencatatan kas kecil perusahaan PT. ABC Computer pada bulan Januari 2009. Terdapat beberapa transaksi pengeluaran kas kecil untuk perlengkapan, iklan, konsumsi rapat, alat tulis kantor, langganan koran, telepon, dan listrik & air. Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam jurnal menggunakan metode imprest dan fluktuasi.
Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, waktu dan tempat, manfaat, serta metode pengumpulan data Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung. Juga dibahas tinjauan umum instansi terkait struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bagian.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan dokumen.
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
Pembukuan dan pencatatan merupakan proses pencatatan keuangan secara teratur yang meliputi aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Data yang terkumpul kemudian disusun menjadi laporan keuangan tahunan. Wajib pembukuan dan pencatatan termasuk WP yang melakukan usaha dan badan. Terdapat sanksi bagi yang melanggar ketentuan pembukuan dan pencatatan.
Laporan keuangan mengenai metode pencatatan kas kecil perusahaan PT. ABC Computer pada bulan Januari 2009. Terdapat beberapa transaksi pengeluaran kas kecil untuk perlengkapan, iklan, konsumsi rapat, alat tulis kantor, langganan koran, telepon, dan listrik & air. Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam jurnal menggunakan metode imprest dan fluktuasi.
Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, waktu dan tempat, manfaat, serta metode pengumpulan data Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung. Juga dibahas tinjauan umum instansi terkait struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bagian.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan dokumen.
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
Pembukuan dan pencatatan merupakan proses pencatatan keuangan secara teratur yang meliputi aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Data yang terkumpul kemudian disusun menjadi laporan keuangan tahunan. Wajib pembukuan dan pencatatan termasuk WP yang melakukan usaha dan badan. Terdapat sanksi bagi yang melanggar ketentuan pembukuan dan pencatatan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan fungsional penjenjangan perencana tingkat pertama.
2. Materi pelatihan meliputi arti, unsur, dan jenis perencanaan serta proses dan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas perencana tingkat pertama."
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
Studi kasus mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada masa pemerintahan Rachmat Yasin sebagai Bupati. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan izin penggunaan lahan seluas 2.754 hektar. Tulisan ini membahas definisi korupsi, rumusan tindak pidana korupsi, kasus dan sebab terjadiny
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, termasuk subjek dan objek yang dikenakan PPN, cara menghitung PPN, dan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus seperti PPN kurang bayar, lebih bayar, dan nihil.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep pajak, sistem perpajakan di Indonesia, jenis-jenis pajak, mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, serta reformasi pelayanan perpajakan dengan penerapan good governance. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembiayaan negara seperti gaji pegawai negeri dan pembangunan infrastruktur. S
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang perekonomian terbuka dan neraca perdagangan. Terdapat penjelasan mengenai identitas pendapatan nasional, komponen-komponennya, dan bagaimana neraca perdagangan dapat berubah akibat perubahan kebijakan fiskal dan moneter baik di dalam negeri maupun luar negeri."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan fungsional penjenjangan perencana tingkat pertama.
2. Materi pelatihan meliputi arti, unsur, dan jenis perencanaan serta proses dan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas perencana tingkat pertama."
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
Studi kasus mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada masa pemerintahan Rachmat Yasin sebagai Bupati. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan izin penggunaan lahan seluas 2.754 hektar. Tulisan ini membahas definisi korupsi, rumusan tindak pidana korupsi, kasus dan sebab terjadiny
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, termasuk subjek dan objek yang dikenakan PPN, cara menghitung PPN, dan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus seperti PPN kurang bayar, lebih bayar, dan nihil.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep pajak, sistem perpajakan di Indonesia, jenis-jenis pajak, mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, serta reformasi pelayanan perpajakan dengan penerapan good governance. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembiayaan negara seperti gaji pegawai negeri dan pembangunan infrastruktur. S
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang perekonomian terbuka dan neraca perdagangan. Terdapat penjelasan mengenai identitas pendapatan nasional, komponen-komponennya, dan bagaimana neraca perdagangan dapat berubah akibat perubahan kebijakan fiskal dan moneter baik di dalam negeri maupun luar negeri."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.
1. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
LAPORAN (PRAKERIN)
KANTOR PAJAK PRATAMA JAKARTA
KEBAYORAN LAMA
KELOMPOK:
1. KHIKMA RAHAYU
2. LUDCIA INDAH
3. MARLINDA
4. VICKA PUTRI TRIATI
2. TEMPAT DAN WAKTU
PELAKSANAAN
NAMA TEMPAT PKL :
KANTOR PAJAK PRATAMA
JAKARTA KEBAYORAN LAMA
JL.CILEDUG RAYA NO. 65
JAKARTA SELATAN 1
WAKTU PKL :
2016 senin – jumat
jam masuk 07.30 s.d
15.30
Periode PKL mulai dari tanggal 1 September 2016 s.d 31 Oktober
1
3. SEJARAH SINGAKAT DIREKTORAT
JENDRAL PAJAK
1
DJP bermula semenjak Pra Kemerdekaan RI
yang pada era Belanda dilakukan oleh Departemen
Van Financien tahun 1924.
Di era kekuasaan Jepang, Departemen Van
Financien kemudian berubah menjadi Zaimubu yang
dipimpin oleh Syusekatjo yang menggabungkan 3
(tiga) penghasilan besar negara yang berasal dari Bea
Cukai, Pajak dan Pajak Bumi.
4. VISI MISI
2
VISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik
demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara
MISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri
dengan:
1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak
sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan
pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional
dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen
kinerja
5. Seksi ekstensi fikasi
Perpajakan
Kantor pelayanan
pajak
Seksi
pemeriksaan
seksi penagihanSeksi pelayanan
Seksi pengolahan
data dan
informasi
Subbagian umum
Kelompok
jabatan
fungsional
Seksi
pengawasan
dan konultasi IV
Seksi
pengawasan
dan konsultasi
III
Seksi
pengawasan dan
konsultasi II
Seksi
pengawasan dan
konsultasi I
Unit fungsional
Struktur organisasi Kantor
Pelayanan Pajak pratama
6. Tugas Yang Dikerjakan
4
• Menempelkan barcode pada bukti pembayaran
pajaj
• Regristrasi bukti pembayaran pajak
• Scanner dan rename bukti pembayaran pajak
• Merekap pindah masuk NPWP
KHIKMA
RAHAYU
(PELAYANAN)
• MerekamSPT masaPPHpasal21,4ayat2
• AdministrasiTAXAMNESTIPAJAK
• MerekapberkasTAXAMNESTIper-13
• AdministrasitandaterimaTAXAMNESTI
LUDCIAH INDAH B
(PDI)
7. Tugas Yang Dikerjakan
5
• disposisi surat ke para AR
• Menulis alamat surat pada
amplop
• Memberi stampel pada berkas
• Mengarsip surat
MARLINDA
WASKON I
• Ekspedisi surat ke seksi lain
• Melipat surat
• Memberi sticknote pada surat
VICKA P
WASKON III
9. Solusi Terhadap Hambatan
9
1. Tidak malu bertanya apabila
mengalami kesulitan dalam
bekerja.
2. Meminta arahan kepada guru
pembimbing.
3. Lebih teliti dalam melakukan
pekerjaan.
4. Belajar beradapatasi dengan
lingkungan kerja.
