Dokumen tersebut menjelaskan tahapan perjanjian internasional yang terdiri dari negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. Negosiasi dilakukan oleh perwakilan negara untuk mencapai kesepakatan, diikuti penandatanganan oleh kepala negara, dan terakhir ratifikasi oleh parlemen untuk memberlakukan perjanjian.
2. TAHAP-TAHAP PERJANJIAN INTERNATIONAL
• a. Perundingan (Negotiation)
Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta
berdasarkan mandat tertentu. Wakil-wakil negara melakukan perundingan terhadap
masalah yang harus diselesaikan. Perundingan dilakukan oleh kepala negara, menteri luar
negeri, atau duta besar. Perundingan juga dapat diwakili oleh pejabat dengan membawa
Surat Kuasa Penuh (full power). Apabila perundingan mencapai kesepakatan maka
perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan.
• b. Penandatanganan (Signature)
Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya
ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. Setelah
perjanjian ditandatangani maka perjanjian memasuki tahap ratifikasi atau pengesahan oleh
parlemen atau dewan perwakilan rakyat di negara-negara yang menandatangani perjanjian.
• c. Pengesahan (Ratification)
Ratifikasi dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah perlu mengajak DPR untuk
mensahkan perjanjian karena DPR merupakan perwakilan rakyat dan berhak untuk
mengetahui isi dan kepentingan yang diemban dalam perjanjian tersebut. Pasal 11 UUD
1945 menyatakan bahwa masalah perjanjian internasional harus mendapatkan persetujuan
dari DPR. Apabila perjanjian telah disahkan atau diratifikasi dengan persetujuan DPR maka
perjanjian tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.