surat aduan pelanggaran kode etik advokat

1. Malang, 15 Desember 2021
Perihal : Pengaduan Pelanggaran Kode Etik
Lampiran : Bukti transfer rekening Bank BCA
Kepada Yang Terhormat :
Ketua Dewan Kehormatan DKD PERADI Jawa Timur
Di Kota Surabaya
Dengan Hormat
Yang bertandatangan dibawah ini :
Dinda Kemala seorang karayawan swasta beralamat di jalan Puncak Borobudur no 15 Kota
Malang Jawa Timur
Yang selanjutnya mohon disebut sebagai ............................................. PENGADU
Dengan ini mengajukan pengaduan terhadap :
ADITYA BAKTI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Hukum AB & Rekan
di jalan Pattimura No. 51 Kota Malang Jawa Timur
Yang selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERADU
Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :
Bahwa pengadu sebagaimana tersebut diatas telah mengadukan teradu yang dianggap telah
melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Pengadu hendak mengadukan Teradu Yang dianggap Telah melanggar Kode Etik
Advokat Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
agar Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dapat menindaklanjuti
pengaduan ini, demi perbaikan kualitas Penegak Hukum d Indonesia.
2. Bahwa pada 20 September 2021, Teradu menjadi kuasa hukum Pengadu dalam sebuah
perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kota Malang. Dengan kesepakatan
honorarium yang akan diterima Teradu yaitu Rp. 20.000.000,- untuk pertama kali
sebesar Rp. 10.000.000,- saat penanda tanganan surat kuasa dengan cara transfer.
Selama proses pemeriksaan di persidangan Teradu selalu mendampingi hingga
agenda pembacaan duplik tergugat.
3. Bahwa atas jawaban pengadu, teradu kemudian memberikan tanggapannya (Replik)
menggunakan kata kata yang tidak sopan serta tidak menghargai pengadu sebagai
Teman Sejawat
4. Bahwa saat itu Teradu mengiming-imingi Pengadu dengan menjanjikan kemenangan
atas gugatan yang diajukan dan memastikan hak asuh anak jatuh ke Pengadu. Sehingga
Teradu meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- diluar honorarium yang sudah
diperjanjikan. Karena Pengadu merasa tertarik akhirnya mentransfer uang tersebut.
5. Bahwa saat agenda pembuktian, Teradu tidak hadir dalam persidangan tanpa
konfirmasi kepada Pengadu dan tidak mengirimkan kuasa subtitusi untuk
menggantikannya. hal tersebut berlanjut hingga agenda kesimpulan dan pembacaan

2. putusan akhir nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg tertanggal 8 November 2021 yaitu
menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada
Penggugat, karena menurut Majelis Hakim, dalil dalam gugatan tidak mampu
dibuktikan di persidangan.
6. Bahwa saat setelah persidangan, berdasarkan pengakuan mantan suami Pengadu yang
menertawakan dan memberitahu bahwa kuasa hukum Pengadu telah membongkar
rahasia nya kepada mantan suami nya, agar dapat dijadikan dalil dalam persidangan
sehingga Majelis Hakim akan memenangkan dirinya
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan sudah selayaknya Teradu dikatakan
telah melanggar Pasal 6 hutuf (d) yang menyatakan bahwa berbuat hal-hal yang
bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
8. Bahwa dalam agenda pembuktian sampai pembacaan putusan sudah selayaknya apabila
Teradu dikatakan melanggar Pasal 6 huruf (a) yang menyatakan Advokat dapat dikenai
tindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
9. Bahwa Pengadu sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan Teradu sehingga
sudah selayaknya teradu dikatakan telah melanggar Pasal 19 (1) yang menyatakan
Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari
Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
10. Bahwa tindakan Teradu yang mencerminkan ketidak patuhan terhadap Kode Etik
Advokat Indonesia telah melanggar pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 yang menyatakan Bahwa Advokat Wajib Tunduk dan Mematuhi Kode Etik
Advokat dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”
Demikian surat Pengaduan ini dibuat untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan DPD
PERADI Jawa Timur dan Pengadu Mohon agar Teradu diperiksa dan diberi tindakan sesuai
Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.
Hormat Kami,
Pengadu
Dinda Kemala