Dokumen tersebut membahas berbagai persoalan dalam sistem kesehatan Indonesia dan pandangan berbeda antara tim DLP dengan IDI mengenai regulasi tenaga kesehatan. Beberapa poin utama yang dibahas adalah ketidaksesuaian antara UUD dan UU Kesehatan, ketimpangan pelayanan kesehatan, dan kesulitan pembentukan prodi dan kolegium DLP sesuai aturan yang berlaku.
Etika dan Hukum Penanganan Covid 19 di Indonesia.pdfAnthonyFu9
Dokumen tersebut membahas etika dan hukum dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Mencakup empat prinsip etis prioritas penanganan pasien dan sumber daya langka, serta instrumen hukum yang melindungi tenaga kesehatan seperti SIP, rahasia medis, dan APD. Dokumen ini juga menyarankan pemerintah menyinkronisasikan peraturan dan membangun kepercayaan masyarakat, serta menekankan pentingnya etika keutamaan bag
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang sosialisasi program asuransi kesehatan bagi karyawan Semen Indonesia Group dan keluarganya untuk periode April 2023 - Maret 2024. Ringkasan utama manfaat asuransi meliputi rawat jalan, rawat inap, persalinan, ambulans, dan manfaat tambahan seperti Covid-19.
Dokumen tersebut membahas berbagai persoalan dalam sistem kesehatan Indonesia dan pandangan berbeda antara tim DLP dengan IDI mengenai regulasi tenaga kesehatan. Beberapa poin utama yang dibahas adalah ketidaksesuaian antara UUD dan UU Kesehatan, ketimpangan pelayanan kesehatan, dan kesulitan pembentukan prodi dan kolegium DLP sesuai aturan yang berlaku.
Etika dan Hukum Penanganan Covid 19 di Indonesia.pdfAnthonyFu9
Dokumen tersebut membahas etika dan hukum dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Mencakup empat prinsip etis prioritas penanganan pasien dan sumber daya langka, serta instrumen hukum yang melindungi tenaga kesehatan seperti SIP, rahasia medis, dan APD. Dokumen ini juga menyarankan pemerintah menyinkronisasikan peraturan dan membangun kepercayaan masyarakat, serta menekankan pentingnya etika keutamaan bag
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang sosialisasi program asuransi kesehatan bagi karyawan Semen Indonesia Group dan keluarganya untuk periode April 2023 - Maret 2024. Ringkasan utama manfaat asuransi meliputi rawat jalan, rawat inap, persalinan, ambulans, dan manfaat tambahan seperti Covid-19.
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.
Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU, dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil, selama Tertanggung Utama menjalani perawatan di rumah sakit, sampai dengan usia Tertanggung 55 tahun, 65 tahun dan 75 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Multi Month Dispensing (MMD) dalam penanggulangan HIV di Indonesia. MMD merupakan metode pemberian obat antiretroviral secara berkala untuk jangka waktu 3-6 bulan sekaligus kepada pasien HIV/AIDS guna meningkatkan kepatuhan dan retensi pasien dalam perawatan. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan, sasaran, tahapan implementasi, dan pemantauan evaluasi program MMD di Indonesia
Presentasi menjelaskan tentang program JKN-KIS yang mencakup overview program, kepesertaan dan iuran, manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan, serta penggunaan aplikasi JKN Mobile.
Dokumen tersebut membahas aspek-aspek perlindungan hukum bagi bidan di Indonesia, termasuk standar pelayanan kebidanan, kode etik bidan, standar asuhan kebidanan, dan registrasi praktik bidan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Janji Layanan JKN dan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
2. Ada beberapa masalah yang dihadapi peserta JKN seperti kesulitan akses fasilitas kesehatan dan keluhan lainnya terkait mutu pelayanan.
3. Dibahas pula dasar-dasar regulasi Janji Layanan JKN dan isinya, serta desain
Strategi FK Swasta Menyikapi Hospital-Based Program Residen Dokter SpesialisMuhammad Idham Rahman
UU Kesehatan 2023 memperkenalkan pendidikan berbasis rumah sakit untuk residensi. UU Pendidikan Kedokteran 2013 semula mengarah pada sistem semi berbasis rumah sakit namun belum berjalan dengan baik. Strategi FK swasta untuk sistem baru adalah belajar dari contoh terbaik seperti Harvard Medical School yang bekerja sama dengan rumah sakit mitra untuk pelatihan klinis residensi.
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini memberikan panduan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas untuk menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Pedoman ini juga menjelaskan tindakan pencegahan umum di fasilitas kesehatan seperti isolasi, prosedur pencegahan infeksi, dan pendekatan berbasis tim.
Makalah ini membahas tentang malpraktek fisioterapi di Indonesia, khususnya menganalisis suatu kasus dimana seorang anak meninggal dunia setelah mendapat penanganan salah dari seorang fisioterapis di rumah sakit. Makalah ini menjelaskan definisi malpraktek medik, standar pelayanan fisioterapi, dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia serta membahas kasus tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur yang seharus
RUU Kesehatan membahas penyederhanaan regulasi kesehatan dengan merubah dan mencabut sejumlah undang-undang lama serta mengatur definisi baru untuk telekesehatan, telemedisin, organisasi profesi, tenaga medis dan kesehatan. RUU ini juga membahas penyesuaian tarif rumah sakit, ketentuan rawat inap standar untuk peserta BPJS, serta audit pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.
Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU, dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil, selama Tertanggung Utama menjalani perawatan di rumah sakit, sampai dengan usia Tertanggung 55 tahun, 65 tahun dan 75 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Multi Month Dispensing (MMD) dalam penanggulangan HIV di Indonesia. MMD merupakan metode pemberian obat antiretroviral secara berkala untuk jangka waktu 3-6 bulan sekaligus kepada pasien HIV/AIDS guna meningkatkan kepatuhan dan retensi pasien dalam perawatan. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan, sasaran, tahapan implementasi, dan pemantauan evaluasi program MMD di Indonesia
Presentasi menjelaskan tentang program JKN-KIS yang mencakup overview program, kepesertaan dan iuran, manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan, serta penggunaan aplikasi JKN Mobile.
Dokumen tersebut membahas aspek-aspek perlindungan hukum bagi bidan di Indonesia, termasuk standar pelayanan kebidanan, kode etik bidan, standar asuhan kebidanan, dan registrasi praktik bidan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Janji Layanan JKN dan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
2. Ada beberapa masalah yang dihadapi peserta JKN seperti kesulitan akses fasilitas kesehatan dan keluhan lainnya terkait mutu pelayanan.
3. Dibahas pula dasar-dasar regulasi Janji Layanan JKN dan isinya, serta desain
Strategi FK Swasta Menyikapi Hospital-Based Program Residen Dokter SpesialisMuhammad Idham Rahman
UU Kesehatan 2023 memperkenalkan pendidikan berbasis rumah sakit untuk residensi. UU Pendidikan Kedokteran 2013 semula mengarah pada sistem semi berbasis rumah sakit namun belum berjalan dengan baik. Strategi FK swasta untuk sistem baru adalah belajar dari contoh terbaik seperti Harvard Medical School yang bekerja sama dengan rumah sakit mitra untuk pelatihan klinis residensi.
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini memberikan panduan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas untuk menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Pedoman ini juga menjelaskan tindakan pencegahan umum di fasilitas kesehatan seperti isolasi, prosedur pencegahan infeksi, dan pendekatan berbasis tim.
Makalah ini membahas tentang malpraktek fisioterapi di Indonesia, khususnya menganalisis suatu kasus dimana seorang anak meninggal dunia setelah mendapat penanganan salah dari seorang fisioterapis di rumah sakit. Makalah ini menjelaskan definisi malpraktek medik, standar pelayanan fisioterapi, dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia serta membahas kasus tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur yang seharus
RUU Kesehatan membahas penyederhanaan regulasi kesehatan dengan merubah dan mencabut sejumlah undang-undang lama serta mengatur definisi baru untuk telekesehatan, telemedisin, organisasi profesi, tenaga medis dan kesehatan. RUU ini juga membahas penyesuaian tarif rumah sakit, ketentuan rawat inap standar untuk peserta BPJS, serta audit pelayanan kesehatan.
2. ANGGOTA
1. Alif Wahyu Adam ( 019.06.0005)
2. Ayu Mutiara Rozilina (091.06.0013)
3. Kadek Dyah Kirana Pusparani (019.06.0046)
4. Linda Irma Septiana (019.06.0052)
5. Made Ngurah Jiyesta Wibawa (019.06.0055)
6. Wayan Gede Mahisa Taruna (019.06.0091)
7. Sheilla IntanPermata (018.06.0003)
8. Septian Suci Yatiningsih (018.06.0020)
9. Gde Pande Rodriawan (018.06.0036)
3. Skenario
FS adalah dokter yang bekerja sebagai kepala puskesmas, dokter FS menderita
penyakit kronis yang harus segera diobati akan tetapi membutuhkan biaya yang
mahal, ia berpikir bagaimana cara mendapat uang dengan cepat untuk mengobati
penyakitnya agar tidak bertambah buruk, Dokter FS memutuskan untuk menjual
vaksin COVID 19 yang diterima dari dinas kesehatan ke masyarakat diluar wilayah
kerja puskesmasnya yang saat ini belum mendapatkan jadwal vaksin. Dokter FS
menyebarkan informasi ke masyarakat jika dalam kurun waktu dekat masyarakat
tidak divaksin maka akan terkena penyakit COVID-19 yang lebih parah serta
masyarakat tidak akan menerima bantuan dana kemiskinan dari pemerintah.
Dokter FS meminta biaya administrasi jasa penyuntikan dan biaya vaksin ke
masyarakat sebelum vaksin itu diberikan. Menurut anda, apakah tindakan dokter
tersebut melanggar hukum kesehatan?
4. 01 02
03
POKOK BAHASAN
Alur vaksin Covid-19
berdasarkan PERMENKES serta
bentuk kebijakan
Hukum Kesehatan
KODEKI
6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
10. BAB 3
SASARAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kesatu
Kriteria dan Prioritas Penerima Vaksin COVID-19
Pasal 8
11. BAB 4
DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19, PERALATAN PENDUKUNG, DAN LOGISTIK
Bagian Kedua
Pelaksanaan Distribusi
Pasal 16
12. BAB 5
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Paragraf 1
Pelaksana Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Pasal 21
13. BAB 5
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Paragraf 2
Sarana dan Prasarana, Peralatan Pendukung, dan Logistik
Pasal 30
14. BAB 5
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Paragraf 3
Tata Laksana Pelayanan
Pasal 32
15. Bagi masyarakat yang menolak vaksin :
Vaksin Wajib
Wajib memilih salah satu merek vaksin
- Sebelumnya dilakukan tindakan persuasif
- Jika tidak berhasil dikenakan sanksi
- Salah satu daerah di Indonesia yang sudah mencantumkan sanksi terhadap penolakan vaksin
yaitu DKI Jakarta yang diatur dalam PERDA Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dimana setiap
orang yang dengan sengaja menolak untuk divaksin Covid-19 maka akan didenda paling banyak
sebesar Rp 5.000.000
17. Semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan
pemeliharaan atau pelayanan
kesehatan dan penerapannya. hal
ini menyangkut hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap
lapisan masyarakat sebagai
penerima pelayanan kesehatan
maupun dari pihak penyelenggara
pelayanan kesehatan
hukum kedokteran atau
Kedokteran Gigi, hukum
keperawatan, hukum Farmasi
klinik hukum Rumah Sakit hukum
kesehatan masyarakat hukum
kesehatan lingkungan dan
sebagainya
DEFINISI
KOMPONEN
19. Kewajiban Umum Dokter
Kewajiban terhadap
teman sejawat
Kewajiban terhadap
penderita,
Kewajiban terhadap diri
sendiri
POKOK BAHASAN
20. Etik Murni
Etikolegal
menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa
dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi, mengambil alih
pasien tanpa persetujuan sejawatnya, memuji diri sendiri di
depan pasien, tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran
berkesinambungan, dokter mengabaikan kesehatan dirinya
sendiri
pelayanan kedokteran di bawah standard dan
menerbitkan surat keterangan palsu
PELANGGARAN KODE ETIK
21. Penentuan Berat Ringannya Sanksi
akibat terhadap keselamatan pasien
akibat terhadap kehormatan profesi
akibat terhadap kepentingan umum
itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus
motivasi yang mendasari timbulnya kasus
pandangan Biro Hukum, Pembinaan & Pembelaan Anggota (BHP2A)
22. Ringan
Berat
Sedang
Pemberhentian keanggotaan sementara dalam kurun waktu
3-12 bulan
Sanksi usulan Pemecatan keanggotaan tetap (disahkan di
Muktamar)
Rekomendasi pemberhentian dari jabatan tertentu.
Pemberhentian dari jabatan di IDI dan organisasi di
bawahnya serta pelarangan menjabat di IDI untuk 1 periode
kepengurusan ke depan.
Kerja sosial pengabdian profesi 6-12 bulan. •
Mengikuti program magang bersama panutan 6-12 bula
Membuat refleksi diri tertulis.
Membuat surat penyesalan dan permohonan maaf.
Mengikuti workshop etik.
Mengikuti Modul Etik di FK yang ditunjuk.
Mengikuti program magang panutan 3 bulan.
23. ● Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. hal ini menyangkut hak dan
kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima
pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan.
● KODEKI adalah suatu kode etik yang membahas mengenai Kewajiban umum dokter,
Kewajiban terhadap penderita, Kewajiban terhadap teman sejawat, dan Kewajiban
terhadap diri sendiri.
● Pelanggaran etik ada 2 yaitu etik murni dan etikolegal. Pada scenario, dokter FS telah
melakukan pelanggaran etikolegal serta hukum kesehatan dengan mengambil biaya dari
pemberian vaksin serta menyebarkan berita bohong.
● Pelanggaran terhadap etik ditentukan berat ringannya oleh MKEK, yang nantinya akan
diberikan sanksi berdasarkan berat ringannya, dimulai dari membuat refleksi diri hingga
dipecat
Kesimpulan