Dokumen tersebut membahas tentang budaya anti korupsi. Ia menjelaskan tentang latar belakang masalah korupsi di Indonesia yang telah merusak berbagai aspek kehidupan, nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi yang perlu diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara manusia dan hukum. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan aturan bersama untuk mengatur interaksinya dalam masyarakat, dan hukum berfungsi sebagai pengikat yang menentukan aturan tersebut. Tujuan utama hukum adalah mengatur tata tertib hubungan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARANoshadiba Frisya Rahma
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan didefinisikan sebagai sikap terbuka, jujur, dan mau menerima kritik, sedangkan keadilan adalah perlakuan yang adil tanpa memihak. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai macam keadilan menurut Aristoteles dan Plato, serta ciri-ciri keterbukaan dan pentingnya sik
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaHanna Chan
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi upaya pencegahan, penindakan, serta edukasi masyarakat dan LSM. Upaya pencegahan mencakup penanaman semangat nasionalis dan penerapan sistem kontrol keuangan yang ketat, sedangkan upaya penindakan berfokus pada penindakan terhadap pelaku korupsi. Upaya edukasi ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan LSM seperti ICW dan
Dokumen tersebut membahas tentang pelapisan sosial, kesamaan derajat, elite dan massa. Pelapisan sosial adalah pembedaan anggota masyarakat secara vertikal berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Kesamaan derajat menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama dan antar golongan. Elite adalah golongan minoritas yang menduduki posisi penting dalam masyar
Dokumen tersebut membahas konsep keadilan menurut beberapa filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu komulatif, distributif, dan findikatif. Plato melihat keadilan sebagai pengendalian diri oleh akal. Socrates memprojeksikan keadilan pada pemerintahan sebagai pimpinan masyarakat. Secara umum dokumen menjelaskan bahwa
Dokumen tersebut membahas tentang budaya anti korupsi. Ia menjelaskan tentang latar belakang masalah korupsi di Indonesia yang telah merusak berbagai aspek kehidupan, nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi yang perlu diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara manusia dan hukum. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan aturan bersama untuk mengatur interaksinya dalam masyarakat, dan hukum berfungsi sebagai pengikat yang menentukan aturan tersebut. Tujuan utama hukum adalah mengatur tata tertib hubungan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARANoshadiba Frisya Rahma
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan didefinisikan sebagai sikap terbuka, jujur, dan mau menerima kritik, sedangkan keadilan adalah perlakuan yang adil tanpa memihak. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai macam keadilan menurut Aristoteles dan Plato, serta ciri-ciri keterbukaan dan pentingnya sik
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaHanna Chan
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi upaya pencegahan, penindakan, serta edukasi masyarakat dan LSM. Upaya pencegahan mencakup penanaman semangat nasionalis dan penerapan sistem kontrol keuangan yang ketat, sedangkan upaya penindakan berfokus pada penindakan terhadap pelaku korupsi. Upaya edukasi ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan LSM seperti ICW dan
Dokumen tersebut membahas tentang pelapisan sosial, kesamaan derajat, elite dan massa. Pelapisan sosial adalah pembedaan anggota masyarakat secara vertikal berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Kesamaan derajat menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama dan antar golongan. Elite adalah golongan minoritas yang menduduki posisi penting dalam masyar
Dokumen tersebut membahas konsep keadilan menurut beberapa filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu komulatif, distributif, dan findikatif. Plato melihat keadilan sebagai pengendalian diri oleh akal. Socrates memprojeksikan keadilan pada pemerintahan sebagai pimpinan masyarakat. Secara umum dokumen menjelaskan bahwa
Dokumen tersebut membahas tentang bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keadilan dengan mengubah struktur yang tidak adil melalui gerakan dan tindakan non-hukum seperti penyadaran hak, pengorganisasian, penelitian dan penyebaran gagasan. Bantuan hukum struktural berbeda dengan bantuan hukum tradisional karena bertumpu pada analisis struktural dan melibatkan masy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Ilmu politik membahas tentang negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memahami pembagian kekuasaan dan wilayah negara.
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas XII ini membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran HAM dan upaya pemerintah dalam penyelesaiannya. Materi akan dibahas selama 5 minggu dan mencakup pengertian HAM dan Pancasila, HAM menurut sila-sila Pancasila, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelang
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas XII ini membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran HAM dan upaya pemerintah dalam penyelesaiannya. Materi akan dibahas selama 5 minggu dan mencakup pengertian HAM dan Pancasila, HAM menurut sila-sila Pancasila, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelang
Dokumen tersebut membahas berbagai teori etika bisnis seperti utilitarianisme, hak moral, keadilan, dan kebajikan moral. Teori-teori tersebut dievaluasi untuk menentukan prinsip-prinsip etika yang dapat diterapkan dalam bisnis."
1. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang memiliki konsekuensi moral dan melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Dokumen tersebut membahas berbagai aspek kebijakan publik seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, pelayanan masyarakat, dan pertanggungjawaban aparatur negara. 3. Analisis etik diperlukan dalam menilai kebijakan publik agar sesuai dengan
krtitik terhadap keadilan versi pancasila rizkaayu14
tentang kritik terhadap keadilan versi pancasila, apa itu keadilan
,sudut pandang keadilan dalam pancsila, penerpan nilai nilai sila ke 5 dalam kehidupan sehari hari.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Dokumen tersebut membahas tentang bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keadilan dengan mengubah struktur yang tidak adil melalui gerakan dan tindakan non-hukum seperti penyadaran hak, pengorganisasian, penelitian dan penyebaran gagasan. Bantuan hukum struktural berbeda dengan bantuan hukum tradisional karena bertumpu pada analisis struktural dan melibatkan masy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Ilmu politik membahas tentang negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memahami pembagian kekuasaan dan wilayah negara.
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas XII ini membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran HAM dan upaya pemerintah dalam penyelesaiannya. Materi akan dibahas selama 5 minggu dan mencakup pengertian HAM dan Pancasila, HAM menurut sila-sila Pancasila, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelang
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas XII ini membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran HAM dan upaya pemerintah dalam penyelesaiannya. Materi akan dibahas selama 5 minggu dan mencakup pengertian HAM dan Pancasila, HAM menurut sila-sila Pancasila, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelang
Dokumen tersebut membahas berbagai teori etika bisnis seperti utilitarianisme, hak moral, keadilan, dan kebajikan moral. Teori-teori tersebut dievaluasi untuk menentukan prinsip-prinsip etika yang dapat diterapkan dalam bisnis."
1. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang memiliki konsekuensi moral dan melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Dokumen tersebut membahas berbagai aspek kebijakan publik seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, pelayanan masyarakat, dan pertanggungjawaban aparatur negara. 3. Analisis etik diperlukan dalam menilai kebijakan publik agar sesuai dengan
krtitik terhadap keadilan versi pancasila rizkaayu14
tentang kritik terhadap keadilan versi pancasila, apa itu keadilan
,sudut pandang keadilan dalam pancsila, penerpan nilai nilai sila ke 5 dalam kehidupan sehari hari.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy
Similar to Ppt kritik terhadap keadilan versi pancasila (20)
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. Keadilan menurut aristoteles adalah kelayakan dalam
tindakan manusia .
Pembagian keadilan
Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap
seseorang yang tidak melihat jasa yang
dilakukannya, yakni setiap orang mendapat
haknya.
Keadilan distributif adalah perlakuan
terhadap seseorang sesuai dengan jasanya
yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat
kapasitas dengan potensi masing masing.
Keadilan findikatif adalah perlakuan
terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni
sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
4. Beberapa contoh aplikasinya dapat dilihat
sebagai berikut
Penerapan dan
pelaksanaan
keadilan sosial
mencakup keadilan
politik dan ekonomi
dalm kehidupan
sehari hari
Dalam
pencapaian
tujuan keadilan
menggunakan
pendekatan
kemanusiaan
yang adil dan
beradap
Melaksanakan
keadilan sosial
dan penentuan
prioritas
kerakyatan
berdasarkan
konsep
mempertahank
an persatuan
