Kebijakan ini membahas tentang pelaksanaan surveilans gizi yang meliputi pengumpulan data gizi secara teratur, pengolahan data, dan diseminasi hasil untuk mendeteksi masalah gizi dan mengevaluasi program gizi. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan prinsip surveilans gizi.

1. KEBIJAKAN SURVEILANS
GIZI
DISAMPAIKAN PADA :
ORIENTASI PEMANFAATAN APLIKASI ELEKTRONIK PENCATATAN PELAPORAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT (e-PPGBM)
DAN APLIKASI CERIA BAGI KEBUPATEN/KOTA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN, 25-27 SEPTEMBER 2023

2. LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM
SURVEILANS GIZI
KESIMPULAN
HARAPAN
B
A
H
A
S
A
N

3. LATAR
BELAKANG
B
A
H
A
S
A
N

4. RPJMN
2020-2024
(Perpres 18 Tahun 2020)
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan
kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan
mendorong peningkatan upaya PROMOTIF dan
PREVENTIF didukung oleh inovasi dan pemanfaatan
teknologi
Peningkatan
Kesehatan Ibu,
Anak, KB, dan
Kesehatan
Reproduksi
Peningkatan
Pengendalian
Penyakit
Pembudayaan
Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat
GERMAS
Penguatan Sistem
Kesehatan &
Pengawasan Obat
dan makanan
Percepatan
Perbaikan
Gizi Masyarakat
MAJOR
PROJECT
Target 2020 2021 2022 2023 2024
Prevalensi Stunting
Balita (%)
24,1 21,1 % 18,4% 16% 14 %
AKI /100.000 KH 230 217 205 194 183
AKB /1.000 KH 20,6 19,5 18,6 17,6 16

5. KONDISI MASALAH
GIZI DAN
KESEHATAN
REMAJA
ANEMIA
(26-32%
NASIONAL)
STUNTING
(21,1% SUMUT,
21,6% NASIONAL)
WASTING
(7,8% SUMUT,
7,7% NASIONAL)
BUMIL
ANEMIA
(48,9% NASIONAL)
UNDERWEIGHT
(15,8% SUMUT,
17,1% NASIONAL)
PTM
(USIA >15 THN,
NASIONAL)
OBESITAS 21,8%
STROKE 10,9%
HIPERTENSI 8,4%
GINJAL 3,8%
DM 2%
JANTUNG 1,5%
MEROKOK
28,8%
AKTIVITAS FISIK
KURANG (KURANG 150
MENIT/MINGGU) 33,5%
KONSUMSI SAYUR
BUAH KURANG
(KURANG 5 PORSI/HR) 95,5%
KONSUMSI MAKAN
BERAGAM (ANAK USIA 6-
23 BLN) 46,6%
Sumber : Seanuts 2011, SDT 2014, Riskesdas 2018, SDKI 2017, SSGI 2022,
TIDAK
SARAPAN
65%

6. Sumber : SSGI 2022
PREVALENSI UNDERWEIGHT (BB/U)
3.6
10.4
10.8
11.1
11.4
11.9
11.9
12
13.2
13.7
14.2
14.7
15
15
15.5
15.6
15.8
15.9
16
16.2
16.5
16.6
17.1
17.2
17.6
18.5
18.9
19.2
19.3
21.3
21.8
21.8
21.8
22.2
23.8
CONTOH

7. Sumber : SSGI 2022
PREVALENSI STUNTING (TB/U)
7.3
11.9
13.9
14.3
14.5
15.3
15.4
17.4
17.7
18.6
18.7
19.6
21.1
21.1
21.6
21.7
23.9
24.8
24.9
25.3
26.3
26.4
26.9
27.2
27.4
28.6
28.8
29.2
29.4
29.6
30.5
30.8
34.2
35.8
39.4
CONTOH

8. Sumber : SSGI 2022
PREVALENSI WASTING (BB/TB)
1.7
2
2.4
2.5
2.9
2.9
3.5
4.1
4.8
5.2
5.4
5.7
6
6.4
6.4
6.5
7.5
7.7
7.7
7.8
8.5
8.6
8.7
9.2
9.2
9.4
9.4
9.5
9.5
9.5
10.6
11.1
11.2
11.5
12.6
CONTOH

9. BERAPA JUMLAH
BALITASTUNTING…WASTING
….UNDERWEIGHT…???
BAGAIMANA KITA MENJAWAB PERTANYAAN/KONDISI….
BERAPA PERSENTASE
IBU HAMIL
ANEMIA…KEK…DAPAT
& KONSUMSI TTD…???
BERAPA PERSENTASE
REMATRI
ANEMIA…DAPAT &
KONSUMSI TTD…???
BAGAIMANA
TATALAKSANA
STUNTING, GIBUR…
BERAPA RERATA
PENIMBANGAN BALITA…
BERAPA YANG NAIK BB NYA,
DSB…..
BERAPA PERSENTASE
ASI EKSKLUSIF, IMD,
BBLR…??
BERAPA PERSENTASE
BUMIL KEK DAN BALITA
GIZI KURANG DAPAT
PMT…?
BERAPA JUMLAH
PUSK/KAB/KOTA MELAKUKAN
SURVEILANS GIZI
BAGAIMANA DENGAN
FAKTOR DETERMINAN
PENYEBAB MASALAH GIZI..
DAN TENTUNYA MASIH BANYAK LAGI PERTANYAAN YANG MUNCUL…
DAN HARUS DIJAWAB DENGAN DATA YANG AKURAT

10. DIPERLUKAN SURVEILANS GIZI
UNTUK MENDUKUNG
PENCAPAIAN INDIKATOR DALAM RANGKA
PENINGKATAN STATUS GIZI & KESEHATAN

11. PERLU DIPAHAMI SEMUA PIHAK, BAHWA…
TIDAK PERLU ADA PERDEBATAN DATA SURVEI DAN DATA SURVEILANS GIZI/DATA RUTIN

12. TERKAIT DENGAN DATA, PAHAMI KEMBALI, BAHWA…
STUNTING
DARI DATA
SURVEI
STUNTING
DARI DATA
RUTIN
METODOLOGI :
 ENUM,
 SAMPEL,
 ALAT TERSTANDAR
METODOLOGI :
 SEMUA SASARAN,
 KADER/BIDAN/TPG
 ALAT BELUM
TERSTANDAR
SEMUANYA
UNTUK
MENGETAHUI
BESARAN MASALAH
DAN PERENCANAAN
KEBIJAKAN
UNTUK DETEKSI
DINI DAN
INTERVENSI
Dalam
pelaksanaanannya,
dibutuhkan..
CAKUPAN
DITINGKATKAN
MINIMAL 80%
PERLU ANALISIS
DAN VALIDASI
DATA YANG BERKUALITAS
INPUT : SDM, sarana
dan prasaran
terstandar, pedoman
PROSES :
sosialisasi,pelaksanaa,
peningkatan kapasitas,
assessment, analysis &
desiminasi
OUTPUT : tindak lanjut,
monev, indikator

13. MASIH RAGU DENGAN DATA SURVEILANS
GIZI/DATA RUTIN…?
TIDAK.!!
JIKA…:
PAHAM KONSEP SURVEILANS GIZI,
ARTINYA…
 TINGKATKAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PERTUMBUHAN & KEGIATAN LAYANAN LAINNYA
SECARA RUTIN & BERKESINAMBUNGAN
 KONFIRMASI & VALIDASI SEMUA DATA YANG ADA
 LAKUKAN INPUT SEMUA DATA SASARAN
 LAKUKAN UPDATE DATA SETIAP BULAN MINIMAL
80%, TEPAT WAKTU
 LAKUKAN ANALISIS DARI DATA YANG SUDAH
DIUPDATE
 DISEMINASIKAN DENGAN NARASI, TABEL, GRAFIK
PADA SETIAP KESEMPATAN KEPADA
PIMPINAN/PENGAMBIL KEBIJAKAN

14. DASAR
HUKUM
B
A
H
A
S
A
N

15. DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG
NO 17 TAHUN 2007
TENTANG RPJP 2005-
2025
UNDANG-UNDANG
NO 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
PERPRES NO 42
TAHUN 2013 TENTANG
GERAKAN NASIONAL
PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI
PP NO 33 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN
ASI EKSKLUSIF
PERPRES NO 18 TAHUN
2020 TENTANG RPJMN
2020-2024
PERPRES NO 72 TAHUN
2021 TENTANG
PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
PMK NO 23 TAHUN
2014 TENTANG UPAYA
PERBAIKAN GIZI
PMK NO 45 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN
SURVEILANS
KESEHATAN
PMK NO 14 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN
TEKNIS SURVEILANS
GIZI

16. Permenkes 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta desiminasi
(pasal 5)
Permenkes No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
Surveilans gizi bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan pencapaian indikator kinerja perbaikan gizi secara
nasional dan regional (pasal 28)
UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
Upaya perbaikan gizi dilakukan melalui surveilans gizi, pendidikan gizi, tatalaksana gizi dan suplementasi gizi (pasal 66)
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025
Pembangunan pangan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga
konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya
Kebijakan Nasional Perbaikan Gizi melalui Surveilans Gizi

17. Ditetapkan di
Jakarta pada
tanggal
25 Juli 2014
PERMENKES
No. 45 Tahun 2014
PASAL 4

18. 18
PERMENKES No. 14 Tahun 2019
Ditetapkan di
Jakarta pada
tanggal
17 Juni 2019

20. SURVEILANS
GIZI
B
A
H
A
S
A
N
PENGERTIAN
TUJUAN
PRINSIP
LANGKAH
ALUR
TAHAPAN
PELAKSANAAN

21. PENGERTIAN SURVEILANS GIZI
SURVEILANS GIZI ADALAH
kegiatan pengamatan yang
sistematis, terus menerus dan teratur terhadap
masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan gizi
bagi upaya peningkatan dan pencegahan
memburuknya keadaan gizi masyarakat
Melalui pengumpulan data secara teratur, baik yang
dilakukan secara khusus untuk keperluan surveilans
maupun dari data yang sudah ada, atau keduanya
Data atau informasi yang dikumpulkan harus akurat
dan tepat waktu agar dapat diinterpretasikan dan
digunakan untuk tindakan yang tepat waktu

22. TUJUAN SURVEILANS GIZI BERBASIS INDIKATOR
 Mendeteksi masalah dan mengukur beban masalah gizi di populasi
 Mengetahui faktor risiko dan determinan masalah gizi di populasi;
 Memantau tren masalah gizi;
 Mengaktifkan tindakan kesehatan masyarakat yang tepat dalam
menanggapi masalah gizi;
 Mengidentifikasi KLB/wabah dan masalah gizi yang baru muncul
 Mendeteksi perubahan dalam praktik dan perilaku kesehatan;
 Memberikan bukti untuk menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan
publik program gizi;
 Mendukung alokasi sumber daya gizi yang efektif;
 Mengevaluasi efektivitas tindakan pencegahan dan penanggulangan
masalah gizi;
 Mendukung penelitian terkait gizi

23. PRINSIP SURVEILANS GIZI
 Sederhana (simplicity)
 Kelenturan (flexibility)
 Dapat diterima (acceptability)
 Kepekaan (sensitivity)
 Kemampuan memberikan nilai duga
positif (positif predictive value)
 Keterwakilan (representativeness)
 Kualitas data (data quality)
 Stabilitas data (data stability)
 Ketepatan waktu (timeliness)

24. 24
Lampiran Permenkes No. 14 Tahun 2019
Langkah
Surveilans Gizi
SATU KESATUAN UTUH, TIDAK TERPISAHKAN
3 (TIGA) LANGKAH SURVEILANS GIZI

25. ASSESSMENT
(PENGUMPULAN
DATA)
ANALYSIS
(PENGOLAHAN &
ANALISIS DATA)
ACTION
(DISEMINASI)
 Pemantauan pertumbuhan;
 Pelaporan kasus;
 Pelaporan data rutin;
 Survei;
 Kegiatan lainnya
(Posyandu/Fasilitas Pelayanan
Kesehatan/masyarakat/
sumber data lainnya)
D
A
R
I
 Perekaman data;
 Validasi;
 Pengkodean;
 Alih bentuk;
 Pengelompokan berdasarkan
tempat, waktu dan orang
 Musyawarah perencanaan
pembangunan;
 Lokakarya mini;
 Pertemuan lintas
program/lintas sektor;
 Forum komunikasi dan
koordinasi lainnya
Sumber : PMK No. 14, 2019
PASAL 6
PASAL 8
PASAL 7

26. ALUR DATA DAN INFORMASI

27. TAHAPAN SURVEILANS GIZI
TINGKAT
POSYANDU
TINGKAT
PUSKESMAS
TINGKAT
KAB/KOTA
TINGKAT
PROVINSI
TINGKAT
PUSAT

28. A. PENGUMPULAN
DATA
1. Catat hasil
posyandu
2. Isi buku KIA
3. Entry e-PPGBM
B. PENGOLAHAN &
ANALISIS DATA
1.Rekap hasil
timbang
2.Rekap hasil ukur
3. Rekap
pelayanan
lainnya (TTD,
ASI Eksklusif,
PMT,
4. Rekap SKDN
setiap bulan
C. DESIMINASI
1. Sampaikan hasil
kepada kepala
desa tembusan
kapusk
2. Sampaikan
pada
Musrembang
Desa
TINDAK LANJUT
 Bersama Tokoh
masyarakat
gerakkan masy.
Aktif ke posyandu
 Kader merujuk
balita yg tidak naik
BB ke puskesmas
 Kunjungan rumah
bagi yg tdk hadir
A. PENGUMPULAN DATA
1. Catat hasil pelayanan
gizi dlm & luar gedung
2. Rekap hsl timbnag, ukur,
dsb
3. Pastikan ketersediaan
suplementasi gizi
4. Sinkronisasi dgn program
lainnya
5. Entry e-PPGBM
B. PENGOLAHAN &
ANALISIS DATA
1.Buat grafik SKDN
2.Analisis data indikator
3. Melakukan konfirmasi
data posyandu
C. DESIMINASI
1. Kapusk
mengadvokasihasil
surveilans gizi kepada
Kepala desa dan Camat
2. Kapusk sampaikan hsl
analisis dalam
miniloakarya
triwulan/musrembang kec
TINDAK LANJUT
 Koordinasi dgn program lain
 Melakukan respon cepat pada
balita tdk naik BB/Gibur
 Lapor hsl surv. kepada Kapuk
 Melakukan intervensi
 Perumusan
kembali/penyesuaian
kebijakan program
 Menyusun rencana intervensi
untuk tahun berikutnya
 Monev sigiziterpadu
A. PENGUMPULAN DATA
1. Rekap data surveilans
gizi dari semua
Puskesmas
2. Sinkronisasi data dgn
program lainnya
3. Kadinkes melakukan
koordinasi dengan LS
B. PENGOLAHAN &
ANALISIS DATA
1. Membuat pemetaan
situasi gizi secara
periodik untuk gambarkan
besaran masalah gizi
2. Menganalisis faktor risiko
terjadinya masalah gizi
C. DESIMINASI
1. Umpan balik kepada
puskesmas
2. Diseminasi hasil
surveilans gizi pada
Musrembang kab/kota
dan advokasi kepada
Bupati/Walikota
TINDAK LANJUT
 Melakukan intervensi
Bersama lintas sektor
berdasarkan rekomendasi
yang disepakati
 Perumusan
kembali/penyesuaian
kebijakan program
 Menyusun rencana intervensi
untuk tahun berikutnya
 Monev sigiziterpadu
A. PENGUMPULAN DATA
1. Rekap data surveilans
gizi dari semua kab/kota
2. Sinkronisasi data dgn
program lainnya
3. Kadinkes melakukan
koordinasi dengan LS
B.PENGOLAHAN &
ANALISIS DATA
1. Membuat pemetaan
situasi gizi secara
periodik untuk gambarkan
besaran masalah gizi
2. Melakukan analisis
hubungan factor
penyebab dengan lintas
sector
3. Menganalisis faktor risiko
terjadinya masalah gizi
C. DESIMINASI
1. Umpan balik kepada
kabu/kota
2. Diseminasi hasil
surveilans gizi kepada
Gubernur
TINDAK LANJUT
 Melakukan intervensi
Bersama lintas sektor
berdasarkan rekomendasi
yang disepakati
 Perumusan
kembali/penyesuaian
kebijakan program
 Menyusun rencana intervensi
untuk tahun berikutnya
 Monev sigiziterpadu
A. PENGUMPULAN DATA
1. Kompilasi semua data
2. Sinkronisasi data
3. Koordinasi dgn LS
B. PENGOLAHAN &
ANALISIS DATA
1.Mengkaji permasalahan
gizi di semua kab/kota
2.Memetakan situasi gizi
nasional
3.Menganalisis factor
determinan
4.Melakukan analisis data
dlm bnetuk grafik, table
5.Melakukan analisis hub.
Indikator surv gizi dgn
indicator diluar
kesehatan
6.Melakukan sinkronisasi
data (pusdatin)
C. DESIMINASI
1. Mellakukan umpan
balik pencapaian
kinerja surv. Gizi
kepada pimpinan
daerah
2. Diseminasi hasil
surveilans gizi kepada
sector terkait
TINDAK LANJUT
 Kemkes bersama lintas
sektor melakukan intervensi
berdasarkan rekomendasi
yang disepakati
 Menyusun rencana
intervensi untuk tahun
berikutnya

29. PELAKSANAAN SISTEM
SURVEILANS GIZI
PELAKSANAAN
TEKNIS
SURVEILANS
GIZI
MENGGUNAKAN
SISTEM
INFORMASI GIZI
BERBASIS
TEKNOLOGI
INFORMASI SISTEM INFORMASI
GIZI TERPADU
(SIGIZI TERPADU)
YANG
TERINTEGRASI
HASILKAN
INFORMASI :
1. INDIKATOR
STATUS/MASALAH
GIZI
2. INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM GIZI
 IDENTIFIKASI
MASALAH GIZI
 PENGAMBILAN
KEPUTUSAN &
KEBIJAKAN
PROGRAM GIZI DI
MASYARAKAT
https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/login_sisfo/index.php
EPPGBM/STATUS GIZI
LAPORAN RUTIN
Elektronik Pencatatan Pelapaoran Gizi Berbasis Masyarakat
(e-PPGBM)
https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/ppgbm/index.php/Dashboard/

30. 1. INDIKATOR STATUS/MASALAH GIZI
1) Persentase balita berat badan kurang; (BB/U)
2) Persentase balita pendek; (PB/U atau TB/U)
3) Persentase balita gizi kurang; (BB/PB atau BB/TB)
4) Persentase remaja putri anemia;
5) Persentase ibu hamil anemia;
6) Persentase ibu hamil risiko Kurang Energi Kronik (KEK);
7) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

31. 2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM GIZI
1) Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif;
2) Cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif;
3) Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
4) Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan;
5) Cakupan balita kurus yang mendapat makanan tambahan;
6) Cakupan remaja putri (Rematri) mendapat Tablet Tambah Darah;
7) Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
8) Cakupan balita yang ditimbang berat badannya;
9) Cakupan balita mempunyai buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS);
10)Cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya;
11)Cakupan balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut;
12)Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A;
13)Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A;
14)Cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beriodium;
15)Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan
Lampiran Permenkes No. 14 Tahun 2019

32. FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN
TEKNIS SURVEILANS GIZI
1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
2. SARANA & PRASARANA (penyediaan perangkat lunak dan perangkat
keras untuk mendukung pemanfaatan informasi gizi berbasis
teknologi informasi
SARANA : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau
media dalam mencapai maksud atau tujuan”
PRASARANA: segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses
3. PENDANAAN (APBN, APBD, sumber lainnya…)

33. PEMBINAAN & PENGAWASAN
1. PELAKSANA : Menteri, Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
2. TUJUAN : Peningkatan kualitas data dan peningkatan
kapasitas SDM
3. KEGIATAN : Sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis,
pelatihan, peningkatan kapasitas SDM,
pemantauan dan evaluasi
4. WAKTU : berkala, (bulanan, triwulan, semester, tahunan)

34. PEMANTAUAN KEBERHASILAN
PELAKSANAAN SURVEILANS GIZI
INPUT
1.Tenaga pengumpul
data
2.Tersedianya
instrumen
pengumpulan &
pengolahan data
3.Tersedianya sarana &
prasarana
4.Tersedianya biaya
opersasional
surveilans gizi
PROSES
1.Adanya proses
pengumpulan
2.Adanya proses
pengolahan
3.Adanya tindakan dari
hasil surveilans gizi
(laporan & umpan
balik, sosialisasi,
advokasi)
OUTPUT
1.Adanya perencanaan
berbasis bukti
2.Terlaksananya
advokasi kepada
pemangku
kepentingan

35. KESIMPULAN
B
A
H
A
S
A
N

36. KESIMPULAN
1. Strategi pelayanan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary
Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya PROMOTIF dan PREVENTIF melalui percepatan
perbaikan gizi masyarakat
2. Indonesia, Sumatera Utara masih mengalami banyak masalah gizi dan kesehatan
3. Maka surveilans gizi perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian indicator dalam rangka
peningkatan status gizi dan kesehatan
4. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, PMK Nomor 45 Tahun 2014 dan Nomor 14 Tahun
2019, menjadi dasar pelaksanaan surveilans gizi dalam upaya perbaikan gizi
5. Surveilans : kegiatan pengamatan yang sistematis, terus menerus dan teratur terhadap masalah gizi
masyarakat dan indikator pembinaan gizi bagi upaya peningkatan dan pencegahan memburuknya
keadaan gizi masyarakat
6. Langkah surveilans gizi ada 3 yaitu Assessment, Analysis dan Action
7. Setiap tingkat wilayah (posyandu, puskesmas, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) memiliki peran yang
berbeda dalam pelaksanaan surveilans gizi, namun dengan tujuan yang sama untuk mendapatkan data
surveilans gizi yang akiurat dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan dan kebijakan
8. Surveilans harus berbasis teknologi dan informasi
9. Sigiziterpadu didalamnya terdapat pencatatan, pelaporan status gizi, masalah gizi dan menggambarkan
indikator kinerja program gizi

37. HARAPAN
B
A
H
A
S
A
N

38. HARAPAN
1. Penguatan Surveilans Gizi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat
2. Posyandu, Puskesmas dapat menginput sasaran dalam e-PPGBM secara full
coverage dan diupdate setiap bulan secara rutin, sehingga pemantauan tumbuh
kembang dan status gizi tersedia by name by address, serta indikator kinerja
program dapat tergambarkan dengan baik
3. Kabupaten/kota tetap melakukan bimbingan, pengawasan, monitoring dna
evaluasi terhadap pelaksanaan surveilans gizi
4. Memanfaatkan data surveilans gizi yang akurat sebagai sumber data
perencanaan program maupun kebijakan di berbagai tingkat
5. Selalu terjalin kerja sama yang baik antar lintas program dan lintas sektor untuk
mendukung percepatan perbaikan gizi