Perpajakan

1. Pajak Penghasilan
Pasal 22, 23 & 24
Disajikan oleh:
Sunarti, SE., M.Si., BKP

2. BREVET PAJAK A DAN B
KERJASAMA
PPA-FE UNISRI DAN
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
WILAYAH SURAKARTA
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23
Oleh:
Sunarti, SE., M.Si., BKP
09 Desember 2019

9. Agenda
Konsep Pajak
Regulasi Pajak
Diskusi
9

10. Pajak
Penghasilan
Pasal 22

11. Dit.P2Humas 11
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)
• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)UU
PER
MENKEU
PER
DIRJEN
PP
-PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)
-KMK No.254/KMK.03/2001 STTD PMK No.210/PMK.03/2008 (PPh Ps.22)
-PMK No. 181/PMK.03/2007 (Bentuk dan Isi SPT)
-PMK No. 184/PMK.03/2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
-PMK No.186/PMK.03/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
-PMK No.190/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
- PMK No.253/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang
- PMK No. 253/PMK.03/2008
- PMKNo. 154/PMK.03/2010
-KEPDIRJEN No.32/PJ/1995 jo.No.65/pj/1995 (PPh Ps.22 Utk Otomotif)
-KEPDIRJEN No.69/PJ/1995 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod.Kertas)
-KEPDIRJEN No.01/PJ/1996 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Baja)
-KEPDIRJEN No.401/PJ/2001 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Semen)
-KEPDIRJEN No.417/PJ/2001 (Tata Cara Pemungut.PPh Ps.22)
-PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul)
-PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul)
-PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)
-PERDIRJEN No.52/PJ/2008 (Perlakuan PPh Utk Penyalur/Prod Rokok)
DASAR HUKUM
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

12. Dit.P2Humas 12
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)
• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)UU
PER
MENKEU
PER
DIRJEN
PP
-PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)
-KMK No.254/KMK.03/2001 STTD PMK No.210/PMK.03/2008 (PPh Ps.22)
-PMK No. 181/PMK.03/2007 (Bentuk dan Isi SPT)
-PMK No. 184/PMK.03/2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
-PMK No.186/PMK.03/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
-PMK No.190/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
- PMK No.253/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
-KEPDIRJEN No.32/PJ/1995 jo.No.65/pj/1995 (PPh Ps.22 Utk Otomotif)
-KEPDIRJEN No.69/PJ/1995 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod.Kertas)
-KEPDIRJEN No.01/PJ/1996 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Baja)
-KEPDIRJEN No.401/PJ/2001 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Semen)
-KEPDIRJEN No.417/PJ/2001 (Tata Cara Pemungut.PPh Ps.22)
-PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul)
-PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul)
-PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)
-PERDIRJEN No.52/PJ/2008 (Perlakuan PPh Utk Penyalur/Prod Rokok)
DASAR HUKUM
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

13. BADAN-BADAN
TERTENTU
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
-BUMN/BUMD TERMASUK BI,
PPA, BULOG, PT. TELKOM,
PT PLN, PT.GARUDA IND,
PT INDOSAT, PT KRAKATAU
STEEL, PERTAMINA,
BANK-BANK BUMN
-BADAN SWASTA
- BEND. PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
- INSTANSI PEMERINTAH
- LEMBAGA
PEMERINTAH/NEGARA
PEMUNGUT
PEMUNGUT PPh PASAL 22
WAJIB PAJAK BADAN
TERTENTU
WAJIB PAJAK BADAN YG
MELAKUKAN PENJUALAN
BARANG YG TERGOLONG
SANGAT MEWAH

14. - BANK DEVISA
- DITJEN BEA DAN CUKAI
IMPOR
- DITJEN ANGGARAN
- BEND. PEMERINTAH PUSAT/
DAERAH
PEMBAYARAN ATAS
PEMBELIAN BARANG
PERTAMINA DAN PRODUSEN LAINNYA (IMPORTIR)
BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, DAN
PELUMAS ATAS PENJUALAN BAHAN BAKAR
MINYAK, GAS DAN PELUMAS
PENJUALAN HASIL
PRODUKSI DAN PENJUALAN
DARI IMPOR
BADAN USAHA DI BIDANG:
- INDUSTRI SEMEN*)
- INDUSTRI KERTAS
- INDUSTRI BAJA
- INDUSTRI OTOMOTIF
PENJUALAN
HASIL PRODUKSI
DI DALAM NEGERI
PEMUNGUT OBJEK
PEMUNGUT PPh PASAL 22
BUMN/BUMD
PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN
BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH
PEMBAYARAN ATAS
PEMBELIAN BARANG DARI
NON BELANJA NEGARA/DAERAH
BI, PPA, BULOG, PT TELKOM,
PT PLN, PT GARUDA IND,
PT INDOSAT, KRAKATAU STEEL,
PERTAMINA, BANK-BANK BUMN
WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG
SANGAT MEWAH

15. PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN/
PEMBELIAN
BARANG
DI DALAM NEGERI
IMPOR
DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

16. Dit.P2Humas 16
IMPOR BARANG YG DIBEBASKAN DARI BEA MASUK :
1. BARANG PERWKl.NEG. ASING BESER. PARA PEJABATNYA YG BERTUGAS DI IND. BERDSR ASAS
TIMBAL BALIK;
2. BRG UTK KEPERL.BDN INT. YG DIAKUI DAN TERDAF. PD PEM. IND BESER PEJABT-NYA YG
BERTUGAS DI IND. DAN TDK MEMEG PASPOR IND.;
3. BRG KIRIMAN HADIAH UTK KEPERL. IBADAH UMUM,AMAL,SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN;
4. BRG UTK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YG
TERBUKA UNTUK UMUM;
5. BRG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ;
6. BRG UTK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYAND CACAT LAINNYA;
7. BARANG PINDAHAN;
8. PETI ATAU KEMASAN LAIN YG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH;
9. BRG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG
KIRIMAN SAMPAI BATAS NILAI PABEAN ATAU JUMLAH TERTENTU;
10. BARANG YG DIIMPORT OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU DAERAH YG DITUJUKAN BAGI
KEPENTINGAN UMUM;
11. PERSENJATAAN, AMUNISI, DAN PERLENGKAPAN MILITER, TERMSK SUK.CAD YG DIPERUNTUKAN
BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA;
12. BRG DAN BAHAN YG DIPERGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BRG BAGI KEPERLUAN HANKAM
NEGARA;
13. VAKSIN POLIO DLM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PIN;
14. BUKU PELAJ. UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA;
15. KPL LAUT, KPL ANGK. SUNGAI., DANAU DAN UTK PENYEBRANGAN., KPL PANDU, KPL PENANGKAP
IKAN, KPL TONGKANG DAN SUKU CADANG, ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU
KESELAMATAN MANUSIA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN PERUS. PEL.NIAGA NAS. ATAU
PERUS.PENAGKAPAN IKAN NASIONAL;
16. PES.UDARA DAN SUK.CAD.SERTA ALAT KESELAMATAN PENERB. ATAU ALAT KESALAMATAN
MANUSIA, PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN
OLEH PERUS.ANGK.UDARA NIAGA NAS.
17. KERETA API DAN SUK.CAD. SERTA PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
PRASARANA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT KERETA API INDONESIA
18. PERALATAN YG DIGUNAKAN UTK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WIL.NEG.RI YG
DILAKUKAN OLEH TNI
IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22

17. IMPOR BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh
IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
IMPOR ADA WAKTU IMPORNYA NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN SEMENTARA JIKA
UNTUK DI EKSPOR KEMBALI
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN GABAH DAN/ATAU BERAS OLEH BULOG

18. PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/PEMBELIAN
BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK
Rp 1.000.000,00 (BUKAN JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH)
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR
MINUM/PDAM DAN BENDA POS,
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN YANG
DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YG DIBIAYAI
DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
PENYERAHAN BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh
EMAS BATANGAN YG AKAN DIPROSES UTK MENGHASILKAN BRG HIASAN DARI
EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR
PEMBAYARAN / PENCAIRAN DANA JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL OLEH KPPN
IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR YG MELIPUTI BARANG BARANG YG TELAH DIEKSPOR
KEMUDIAN DIIMPOR KEMABLI DLM KUALITAS YG SAMA ATAU BRG-BRG YG TELAH
DIEKSPOR UTK KEPERLUAN PERBAIKAN, PENGERJAAN DAN PENGUJIAN YG TELAH
MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN OLEH DIT.BEA CUKAI

19. 19
IMPOR
PEMBAYARAN ATAS
PEMBELIAN BARANG
PENJUALAN
HASIL PRODUKSINYA
DI DALAM NEGERI
• DENGAN API : 2,5 % X NILAI IMPOR*
• DENGAN API (IMPOR KEDELAI, GANDUM,
& TEPUNG TERIGU : 0,5% X NILAI IMPOR
•TANPA API : 7,5 % X NILAI IMPOR
•TIDAK DIKUASAI : 7,5 % X HARGA
JUAL LELANG
1.5 % X HARGA PEMBELIAN
- SEMEN : 0,25% X DPP PPN
- KERTAS : 0,1% X DPP PPN
- BAJA : 0,3% X DPP PPN
- OTOMOTIF : 0,45% X DPP PPN
OBJEK TARIF
TARIF DAN
DASAR PEMUNGUTAN
PENJUALAN
BARANG YG TERGOLONG
SANGAT MEWAH
5% DARI HARGA JUAL :
1. PESAWAT UDARA PRIBADI DGN HARGA JUAL LEBIH DARI
Rp 20 MILIAR;
2. KAPAL PESIAR & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL LEBIH
DARI Rp 10 MILIAR;
3. RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL/HARGA
PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN LUAS
BANGUNAN LEBIH DARI 500 M2
4. APARTEMEN/KONDOMINIUM & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL/
PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN/ATAU LUAS
BANGUNAN LEBIH 400 M2;
5. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORG
KURANG DARI 10 ORG BERUPA SEDAN, JEEP, SPORT
UTILITY (SUV), MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV), MINIBUS
& SEJENIS DGN HARGA LEBIH DARI Rp 5 MILIAR DGN
KAPASITAS SILINDER LEBIH DARI 3.OOO CC
*Nilai impor = Cost Insurance and Freight (CIF) +
Bea Masuk + Pungutan Lainnya
(menurut UU pabean)

20. PERTAMINA SWASTANISASI
PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR)
YANG BERGERAK DI BIDANG
BBM JENIS PREMIX DAN GAS
JENIS
PRODUKSI
0,25% X PENJUALAN 0,3% X PENJUALAN
- PREMIUM
- PREMIX
- SOLAR
- SUPER TT
0,3% X PENJUALAN
MINYAK TANAH
0,3% X PENJUALANGAS LPG
0,3% X PENJUALANPELUMAS
TARIF DAN
DASAR PEMUNGUTAN

21. SIFAT PEMUNGUTAN
PENJUALAN
HASIL PRODUKSI
PERTAMINA DAN
BADAN USAHA LAIN
DI BIDANG BBM
JENIS PREMIX,
SUPER TT DAN GAS
PUNGUTAN OLEH
BANK DEVISA ,
DJBC, DJA,
BEND. PEMERINTAH
DAN BUMN/BUMD
PENJUALAN HASIL
PRODUKSI INDUSTRI
SEMEN, KERTAS,
BAJA DAN OTOMOTIF
DI DALAM NEGERI
PENYALUR/AGEN
PEMBELI LAINNYA
FINAL
TDK FINAL
TIDAK
FINAL
TIDAK
FINAL
PENJUALAN BARANG
YG TERGOLONG
SANGAT MEWAH
TIDAK
FINAL

22. SAAT PEMUNGUTAN/
PELUNASAN PPh PASAL 22
IMPOR
SAAT PEMBAYARAN
BEA MASUK/
PENYELESAIAN DOKUMEN
PEMBELIAN BARANG
DARI BELANJA NEGARA/
BELANJA DAERAH
PENJUALAN HASIL
INDUSTRI SEMEN, ROKOK,
KERTAS, BAJA, DAN OTOMOTIF
SAAT PEMBAYARAN
SAAT PENJUALAN
PENJUALAN HASIL PRODUKSI
PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN
(IMPORTIR) DI BIDANG BBM JENIS PREMIX
DAN GAS KEPADA PENYALUR/AGEN
SAAT PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENGELUARAN
BARANG (DELIVERY ORDER)
PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG
SANGAT MEWAH
SAAT PENJUALAN

23. SSPSSPSSPSSPBUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
TATA CARA PEMUNGUTAN/
PELUNASAN
DENGAN LKP
DIPUNGUT OLEH
BEA DAN CUKAI
PPh PASAL 22 ATAS IMPOR
TANPA LKP
(Laporan Kebenaran
Pemeriksaan)
DILUNASI SENDIRI
KE BANK DEVISA
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
SSP
(SEBAGAI BUKTI
PEMUNGUTAN)1
2
3
1. IMPORTIR/
WAJIB PAJAK
2. KPP
3. PEMUNGUT
1. IMPORTIR
2. KPP MELALUI KPPN
3. KPP MELALUI
BANK DEVISA
4. BANK DEVISA
5. DITJEN BEA
DAN CUKAI

24. SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
TATA CARA PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG
DARI BELANJA NEGARA/DAERAH
DIPUNGUT PADA SETIAP
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR DENGAN SSP PADA HARI
YG SAMA KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
1. WAJIB PAJAK
2. KPP MELALUI KPKN
3. LAMPIRAN SPT MASA
BENDAHARAWAN
4. BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
5. PEMUNGUT

25. BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
TATA CARA PEMUNGUTAN
DIPUNGUT PADA SAAT
PENJUALAN
PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN
HASIL INDUSTRI SEMEN,
KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
1
2
3
1. PEMBELI/
WAJIB PAJAK
2. KPP (LAMPIRAN
LAPORAN BULANAN)
3. PEMUNGUT

26. Dit.P2Humas 26
TATA CARA PEMUNGUTAN/
PELUNASAN
PPh PASAL 22 ATAS
PENJUALAN HASIL
PRODUKSI PERTAMINA
DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR)
YANG BERGERAK DI BIDANG
BBM JENIS PREMIX,
SUPER TT DAN GAS
DILUNASI SENDIRI OLEH
WAJIB PAJAK (PEMBELI) SEBELUM
DELIVERY ORDER (DO) DITEBUS
BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
PENYALUR/
AGEN
PEMBELI LAINNYA
SSPSSPSSPSSP
SSP(SEBAGAI BUKTI
PEMUNGUTAN)SSPSSPSSPSSP
SSP (SEBAGAI BUKTI
PEMUNGUTAN)
FINAL

27. Dit.P2Humas 27
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
TATA CARA PEMUNGUTAN
DIPUNGUT PADA SAAT
PENJUALAN
PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN
BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
1
2
3
1. PEMBELI/
WAJIB PAJAK
2. KPP (LAMPIRAN
LAPORAN BULANAN)
3. PEMUNGUT

29. Dit.P2Humas 29
TATA CARA PENYETORAN
DAN PELAPORAN
PPh PASAL 22 ATAS
IMPOR TANPA LKP
DJBC MENYETOR DENGAN SSP
1 HARI SETELAH PEMUNGUTAN
(SECARA KOLEKTIF)
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
MELAPOR SECARA MINGGUAN
SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI
SETELAH BATAS WAKTU PENYETORAN
DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT
BENDAHARA DJBC
TERDAFTAR

30. Dit.P2Humas 30
TATA CARA PENYETORAN
DAN PELAPORAN
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
DISETOR PADA HARI YG SAMA
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARA
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG
DARI BELANJA NEGARA/DAERAH
MELAPOR PALING LAMA 14 HARI
SETELAH MASA PAJAK
BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT
BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR

31. Dit.P2Humas 31
TATA CARA PENYETORAN
DAN PELAPORAN
PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG
DARI APBN MAUPUN NON APBN
MELAPOR PALIN LAMA 20 HARI
SETELAH MASA PAJAK
BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT
BENDAHARA/BUMN/BUMD
TERDAFTAR
DISETOR PALING LAMA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS

32. Dit.P2Humas 32
TATA CARA PENYETORAN
DAN PELAPORAN
MENYETOR DENGAN SSP
PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
(SECARA KOLEKTIF)
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN
SPT MASA PPh PASAL 22
SPALING LAMA 20 HARI
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN
HASIL INDUSTRI SEMEN,
KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT
TERDAFTAR

33. Dit.P2Humas 33
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 22 ATAS
PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA
DAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA
(IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM
JENIS PREMIX SUPER TT DAN GAS
MELAPORKAN PPh PASAL 22
PALING LAMA 20 HARI SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT
TERDAFTAR
DENGAN
SPT MASA PPh PASAL 22

34. Dit.P2Humas 34
TATA CARA PENYETORAN
DAN PELAPORAN
MENYETOR DENGAN SSP
PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN
SPT MASA PPh PASAL 22
PALING LAMA 20 HARI
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN
BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT
TERDAFTAR

35. Dit.P2Humas 35
PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG
YANG DIKEMBALIKAN
PPh PASAL 22
PENJUALAN BARANG
YANG DIKEMBALIKAN
SETELAH MASA PAJAK
TERJADINYA PENJUALAN
DAPAT DIKURANGKAN DARI
PPh PASAL 22 TERUTANG
PADA MASA PAJAK
TERJADINYA PENGEMBALIAN
TIDAK DIGANTI DGN
BARANG YG SAMA
BAIK FISIK MAUPUN
HARGA
PEMBELI MEMBUAT
NOTA RETUR
SYARAT

36. Dit.P2Humas 36
DIBUAT OLEH PEMBELI
DALAM RANGKAP 3
NOTA RETUR ATAS PENJUALAN BARANG
YANG DIKEMBALIKAN
NOTA RETUR
MENCANTUMKAN:
• Nomor dan tanggal nota retur
• Nama, alamat, dan NPWP pembeli
• Nama, alamat, dan NPWP penjual
• Nomor dan tanggal faktur pembelian
barang yang dikembalikan
• Macam, jenis, kuantum, dan harga barang
yang dikembalikan
• Tanda tangan pembeli
DIBUAT OLEH PEMBELI
DALAM RANGKAP 3
DIBUAT OLEH PEMBELI
DALAM RANGKAP 3
1
2
3
1. PEMUNGUT PAJAK
2. DILAMPIRKAN PADA
SPT MASA PPh Ps, 22
PEMUNGUT
3. ARSIP PEMBELI

37. Dit.P2Humas 37
DASAR HUKUM
PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
UU
 KEPDIRJEN No.108/PJ/1996 sttd PERDIRJEN No.42/PJ/2008 (Bentuk
Formulir)
 PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)
PER
DIRJEN
SE DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-53/PJ/2009 (JUMLAH BRUTO PPh
PASAL 23)
SE
DIRJEN
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)
• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)
PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)PP
PER
MENKEU
-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)
-PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
-PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
-PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
-PMK No.244 Th 2008 (Jenis Jasa lain yang Diatur dalam Pasal 23)

38. Dit.P2Humas 38
PEMOTONG PPh PASAL 23/26
• BADAN PEMERINTAH
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BENTUK USAHA TETAP
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN
ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARNNYA
PENYERAHAN
JASA
MODAL
PENYELENGGARA
KEGIATAN
SELAIN YANG TELAH
DIPOTONG
PPh PSL 21

39. Dit.P2Humas 39
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh
PASAL 23/26
PPh PASAL 23 PPh PASAL 26
•WAJIB PAJAK DALAM
NEGERI
•BUT
WAJIB PAJAK LUAR
NEGERI

40. Dit.P2Humas 40
PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
• DEVIDEN TERMASUK DEVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI
KPD PEMEGANG POLIS DAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI
• BUNGA TERMASUK PREMIUM,DISKONTO DAN IMBALAN
SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
• ROYALTI
• HADIAH, PENGHARGAAN DAN BONUS DAN SEJENISNYA SELAIN
YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN
HARTA SELAIN SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SESUAI
DENGAN PP 5 TAHUN 2002
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSTRUKSI;
• JASA KONSULTAN;
• JASA LAIN
SELAIN JASA YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21

41. Dit.P2Humas 41
DIPOTONG PPh PASAL 26
PENGHASILAN YG DIBAYARKAN
KEPADA WP LUAR NEGERI SELAIN BUT
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN
PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA
PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA
• DEVIDEN
• BUNGA TERMASUK PREMIUM,DISKONTO, DAN IMBALAN
SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
• ROYALTI, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN HARTA
HADIAH DAN PENGHARGAAN
KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG

42. Dit.P2Humas 42
PENGHASILAN DARI SEWA
PENGHASILAN YG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN
HARTA GERAK DAN/ATAU TAK GERAK DALAM HUBUNGANNYA
DGN KEGIATAN USAHA
ADANYA PENYERAHAN KENIKMATAN ATAS HARTA YG
DISEWA DARI YG MENYEWAKAN KPD PIHAK PENYEWA;
ADANYA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA BAIK LISAN/TULISAN
ADANYA KENYATAAN BAHWA MEMANG TERDAPAT
TRANSAKSI SEWA

43. Dit.P2Humas 43
JASA TEKNIK
UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI,
MIS : - PENELITIAN JENIS TANAH
UNTUK BANGUNAN,
- PEMBUATAN DESIGN
BANGUNAN.
PEMBERIAN
INFORMASI
PEMBERIAN INFORMASI YG BERKENAAN DGN PENGALAMAN DLM
BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN ILMU PENGETAHUAN
UNTUK SUATU
PROYEK
TERTENTU
UNTUK SUATU
JENIS PRODUK
TERTENTU
UMUMNYA DIBERIKAN LEBIH DARI SEKALI/TERUS-
MENERUS:
MIS: - DLM BENTUK GAMBAR,
- PETUNJUK PRODUKSI,
- PERHITUNGAN-2,
- PETUNJUK DAN LATIHAN
KPD PEGAWAI
BERKENAAN DENGAN PENGALAMAN-
PENGALAMAN
DI BIDANG MANAJEMEN
MELIPUTI

44. Dit.P2Humas 44
JASA KONSULTAN
PEMBERIAN ADVIS PROFESIONAL DALAM SUATU
BIDANG USAHA, KEGIATAN, ATAU PEKERJAAN YG
DILAKUKAN OLEH TENAGA AHLI ATAU PERKUMPULAN TENAGA AHLI, YG
TIDAK DISERTAI DGN KETERLIBATAN LANGSUNG PARA TENAGA AHLI
TERSEBUT DALAM PELAKSANAANNYA
JASA MAKLON
PEMBERIAN JASA DLM RANGKA PROSES PENYELESAIAN SUATU BRG
TERTENTU YANG PROSES PEKERJAANNYA YG DILAKUKAN PIHAK
PEMBERI JASA (DISUBKONTRAKKAN), YANG SPESIFIKASI, BAHAN
BAKU DAN ATAU BARANG SETENGAH JADI DAN ATAU BAHAN
PENOLONG/PEMBANTU YG AKAN DIPROSES SEBAGIAN ATAU
SELURUHNYA DISEDIAKAN PENGGUNA JASA, DAN
KEPEMILIKAN ATAS BARANG JADI BERADA PADA PENGGUNA JASA

45. Dit.P2Humas 45
JASA MANAJEMEN
PEMBERIAN JASA
DENGAN IKUT SERTA SECARA LANGSUNG
DALAM MELAKSANAKAN MANAJEMEN
MENDAPATKAN BALAS JASA
BERUPA
IMBALAN MANAJEMEN
(MANAGEMENT FEE)

46. Dit.P2Humas 46
JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENERBANGAN BANDAR UDARA
• JASA PENDARATAN, PENEMPATAN, PENYIMPAANAN PESAWAT UDARA DAN
JASA LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENDARATAN PESAWAT UDARA
• JASA PENGGUNAAN JEMBATAN PINTU
• JASA GROUND HANDLING
• JASA PENUNJANG LAINNYA DI BIDANG AERONAUTIKA
BIDANG AERONAUTIKA
• JASA CATERING DI PESAWAT DAN JASA PEMBERSIHAN PANTRY
PESAWAT
•JASA PENUNJANG LAIN DI BIDANG NON- AERONAUTIKA
BIDANG NON-AERONAUTIKA

47. Dit.P2Humas 47
JASA PENYELIDIKAN DAN
KEAMANAN
semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan,
penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk
keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk
penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak
orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli
KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA JASA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MELIPUTI ANTARA LAIN
PENYELENGGARAAN PAMERAN, KONVENSI, PEGELARAN MUSIK,
PESTA, SEMINAR, PELUNCURAN PRODUK, KONFERENSI PERS,
DAN KEGIATAN LAIN YANG MEMANFAATKAN
JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
(EVENT ORGANIZER)

48. Dit.P2Humas 48
JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENAMBANGAN MIGAS
BERUPA :
1. JASA PENYEMENAN DASAR (PRIMARY CEMENTING)
2. JASA PENYEMENAN PERBAIKAN (REMEDIAL CEMENTING)
3. JASA PENGONTROLAN PASIR (SAND CONTROL);
4. JASA PENGASAMAN (MATRIX ACIDIZING);
5. JASA PERETAKAN HIDROLIKA (HYDRAULIC);
6. JASA NITROGEN DAN GULUNGAN PIPA (NITROGEN DAN COIL TUBING)
7. JASA UJI KANDUNG LAPISAN (DRILL STEAM TESTING);
8. JASA REPARASI POMPA REDA;
9. JASA PEMASANGAN INSTALASI DAN PERAWATAN;
10. JASA PENGGANTIAN PERALATAN/MATERIAL;
11. JASA MUD LOGGING;
12. JASA MUD ENGINEERING;
13. JASA WELL LOGGING & PERFORATING;
14. JASA STIMULUS DAN SECONDARY DECOVERY;
15. JASA WELL TESTING & WIRE LINE SERVICE;
16. JASA ALAT KONTROL NAVIGASI LEPAS PANTAI YG BERKAITAN DGN
DRILLING
17. JASA PEMELIHARAAN UNTUK PEKERJAAN DRILLING;
18. JASA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ANJUNGAN DRILLING;
19. JASA LAINNYA YG SEJENIS DI BIDANG PENGEBORAN MIGAS

49. Dit.P2Humas 49
TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA
DENGAN HAK OPSI;
C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI
INDONESIA DGN SYARAT :
1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN
2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMD YG MENERIMA DIVIDEN,
KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING
RENDAH 25 PERSEN DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR ;
D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN
KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI, TERMASUK PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF;
F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;
G. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA
KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU
PEMBIAYAAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

50. Dit.P2Humas 50
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
TARIF
15 %
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF
2 %
JIKA PEMBERI JASA TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
J U M L A H B R U T O

51. Dit.P2Humas 51
JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23
JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA
DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK
DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN
PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA
KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK
USAHA TETAP.
TIDAK TERMASUK
1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA
TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN
KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR
PEMBAYARAN GAJI DSB);
2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS
DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA
DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN
DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN
PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH
PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN
ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA
Jasa
Catering
&
Jasa
Yg telah
dikenakan
PPh
bersifat
final
(konstruksi)
kecuali

52. Dit.P2Humas 52
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23
*TIDAK TERMASUK PPN
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
1 DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, HADIAH, PENGHARGAAN,
BONUS DAN SEJENISNYA
15% JUMLAH BRUTO*
2 JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTAN
2% JUMLAH BRUTO*
3 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
2% JUMLAH BRUTO*
4 IMBALAN JASA LAIN
1. JASA PENILAI (APPRAISAL) 2% JUMLAH BRUTO*
2. JASA AKTUARIS 2% JUMLAH BRUTO*
3. JASA AKUNTANSI,PEMBUKUAN DAN ATESTASI
LAPORAN KEUANGAN
2% JUMLAH BRUTO*
4. JASA PERANCANAG (DESIGN) 2% JUMLAH BRUTO*
5. JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG
PENAMBANGAN MIGAS,KECUALI YG DILAKUKAN BUT
2% JUMLAH BRUTO*
6. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS 2% JUMLAH BRUTO*

53. Dit.P2Humas 53
PPh Pasal 23
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
7. JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENAMBANGAN SELAIN MIGAS
2% JUMLAH BRUTO*
8. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR
UDARA
2% JUMLAH BRUTO*
9. JASA PENEBANGAN HUTAN 2% JUMLAH BRUTO*
10. JASA PENGELOLAAN LIMBAH 2% JUMLAH BRUTO*
11. JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA (OUTSOURCING SERVICE) 2% JUMLAH BRUTO*
12. JASA PERANTARA ATAU KEAGENAN 2% JUMLAH BRUTO*
13. JASA DI BIDANG PERDAGANGAN SURAT-SURAT BERHARGA,
KECUALI YG DI LAKUKAN BURSA EFEK, KSEI DAN KPEI
2% JUMLAH BRUTO*
14. JASA KOSTODIAN/PENYIMPANAN/PENITIPAN, KECUALI YG
DILAKUKAN KSEI
2% JUMLAH BRUTO*
15. JASA PENGISIAN SUARA (DUBBING DAN/ATAU SULIH SUARA 2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN

OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

54. Dit.P2Humas 54
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
16. JASA MIXING FILM 2% JUMLAH BRUTO*
17. JASA SEHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE KOMPUTER,
TERMASUK PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
2% JUMLAH BRUTO*
18. JASA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK,
TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV KABEL, SELAIN YG
DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YG RUANG LINGKUPNYA DI
BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU
SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
2% JUMLAH BRUTO*
19. JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/PEMELIHARAAN MESIN,
PERALATAN, LISTRIK TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV
KABEL, ALAT TRANSPORTASI/KENDARAAN DAN/ATAU
BANGUNAN, SELAIN YG DILAKUKAN WAJIB PAJAK YG RUANG
LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI
SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
2% JUMLAH BRUTO*
20. JASA MAKLON 2% JUMLAH BRUTO*
21. JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN 2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
PPh Pasal 23OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

55. Dit.P2Humas 55
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
22. JASA PENYELENGGARA KEGIATAN 2% JUMLAH BRUTO*
23. JASA PENGEPAKAN 2% JUMLAH BRUTO*
24. JASA PENYEDIAAN TEMPAT DAN/ATAU WAKTU DALAM MEDIA
MASA, MEDIA LUAR RUANG ATAU MEDIA LAIN UNTUK
PENYAMPAIAN INFORMASI
2% JUMLAH BRUTO*
25. JASA PEMBASMI HAMA 2% JUMLAH BRUTO*
26. JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE 2% JUMLAH BRUTO*
27. JASA KATERING ATAU TATA BOGA 2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

56. Dit.P2Humas 56
TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN
ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA
F.1.1.33.06 1
2
3
UNTUK WP PENERIMA PENGHASILAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26
ARSIP PEMOTONG

57. Dit.P2Humas 57
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23/26
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK*
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
*Ketentuan ini juga berlaku
bagi Wajib Pajak dengan
Kriteria Tertentu yg diijinkan
melaporkan beberapa masa
pajak dalam satu SPT Masa

58. Dit.P2Humas 58
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23/26
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/
KP2KP
PALING LAMA
TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA*
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PD HARI KERJA
SEBELUMNYA
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan
melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT
Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari
setelah berakhirnya masa pajak terakhir.