SlideShare a Scribd company logo
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ZAKAT
2
DASAR HUKUM
1.1. UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf gUU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g
2.2. PP NoPP Nomormor 60 Tahun 201060 Tahun 2010
3.3. PMK NoPMK Nomormor 254254/PMK.03//PMK.03/20102010
4.4. Perdirjen NoPerdirjen Nomor PER-mor PER-6/PJ/20116/PJ/2011
Zakat atau Sumbangan keagamaan yangZakat atau Sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib dapat dikurangkan darisifatnya wajib dapat dikurangkan dari
penghasilan brutopenghasilan bruto
UMUM
1.1. WP OP pemeluk agamaWP OP pemeluk agama
Islam dan/atauIslam dan/atau
2.2. WP Badan dalamWP Badan dalam
negeri yang dimilikinegeri yang dimiliki
oleh pemeluk agamaoleh pemeluk agama
IslamIslam
BAZBAZ atauatau LAZLAZ yangyang
dibentuk atau disahkandibentuk atau disahkan
oleh Pemerintaholeh Pemerintah
1.1. WP OP pemeluk agamaWP OP pemeluk agama
selain agama Islamselain agama Islam
dan/ataudan/atau
2.2. WP badan dalam negeriWP badan dalam negeri
yang dimiliki olehyang dimiliki oleh
pemeluk agama selainpemeluk agama selain
agama Islamagama Islam
lembaga keagamaan yanglembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkandibentuk atau disahkan
PemerintahPemerintah
Apabila tidak dibayarkan kepada BAZ atau LAZ, atau lembagaApabila tidak dibayarkan kepada BAZ atau LAZ, atau lembaga
keagamaan, maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.keagamaan, maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Bentuk
Zakat atauZakat atau
sumbangan keagamaansumbangan keagamaan
dinilai dengan
harga pasar pada
saat dibayarkan.
uanguang disetarakandisetarakan
dengan uang.dengan uang.
TATA CARA PEMBEBANANTATA CARA PEMBEBANAN
zakat atauzakat atau
sumbangansumbangan
keagamaankeagamaan
dibayar olehdibayar oleh
wanita yangwanita yang
telah kawintelah kawin
pengenaan pajaknyapengenaan pajaknya
berdasarkan penggabunganberdasarkan penggabungan
dikurangkan daridikurangkan dari
penghasilan brutopenghasilan bruto
suaminyasuaminya
1)1)hidup berpisah;hidup berpisah;
2)2)pemisahan harta danpemisahan harta dan
penghasilan; ataupenghasilan; atau
3)3)memilih untuk menjalankanmemilih untuk menjalankan
hak dan kewajibanhak dan kewajiban
perpajakannya sendiriperpajakannya sendiri
dikurangkan daridikurangkan dari
penghasilan brutopenghasilan bruto
wanitawanita ybsybs
anak yanganak yang
belumbelum
dewasadewasa
dikurangkan daridikurangkan dari
penghasilan brutopenghasilan bruto
orang tuanya.orang tuanya.
PELAPORAN DALAM SPT TAHUNAN
PELAPORAN DALAM SPT TAHUNAN…
Apabila zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belumApabila zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum
dibayar dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan :dibayar dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan :
- pengurangan dapat dilakukan dalam tahun pajakpengurangan dapat dilakukan dalam tahun pajak
dilakukannya pembayaran; dandilakukannya pembayaran; dan
- dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telahdapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah
dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajakdilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak
sebelumnya.sebelumnya.
BUKTI PEMBAYARAN
 bukti pembayaran secara langsungbukti pembayaran secara langsung
 melalui transfer rekening bankmelalui transfer rekening bank
 pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), danpembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
1.1. harus didukung olehharus didukung oleh bukti-bukti yang sahbukti-bukti yang sah
2.2. fotokopi bukti pembayaranfotokopi bukti pembayaran wajib dilampirkanwajib dilampirkan pada SPTpada SPT
TahunanTahunan
3.3. Bukti pembayaran dapat berupa :Bukti pembayaran dapat berupa :
Nama lengkap WP dan NPWP pembayar;Nama lengkap WP dan NPWP pembayar;
Jumlah pembayaran;Jumlah pembayaran;
Tanggal pembayaran;Tanggal pembayaran;
NamaNama BAZ; LAZBAZ; LAZ; atau lembaga keagamaan; dan; atau lembaga keagamaan; dan
Tanda tangan petugasTanda tangan petugas BAZ; LAZBAZ; LAZ; atau lembaga keagamaan,; atau lembaga keagamaan,
di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung;di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung;
atauatau
Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabilaValidasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila
pembayaran melalui transfer rekening bank.pembayaran melalui transfer rekening bank.
4.4. paling sedikit memuatpaling sedikit memuat :
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

More Related Content

What's hot

Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriWinarto Winartoap
 
Sosialisasi p ph pasal 21
Sosialisasi p ph pasal 21Sosialisasi p ph pasal 21
Sosialisasi p ph pasal 21
Yusuf Abdul Kodir
 
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan ValasPengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Ahmad Abdul Haq
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniWinarto Winartoap
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007sujiman ae
 
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Nilawati179
 
Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016
ardiansyah reno
 
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi KepegawaianPemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
Shieni Rahmadani Amalia
 
EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
Massaputro Delly TP
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
KutsiyatinMSi
 
Pp no (1).1 tahun 2018 bankeu parpol
Pp no (1).1 tahun 2018   bankeu parpolPp no (1).1 tahun 2018   bankeu parpol
Pp no (1).1 tahun 2018 bankeu parpol
Ahmad Toriq
 
Pp no 2_th_2012
Pp no 2_th_2012Pp no 2_th_2012
Pp no 2_th_2012gatothp
 
Pp 24 1976
Pp 24 1976Pp 24 1976
Pp 24 1976
Hilmi Hasan
 
Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019
HilmanAbdulAziz
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
PrabariniKartika
 
76 pmk05 2017(1)
76 pmk05 2017(1)76 pmk05 2017(1)
76 pmk05 2017(1)
hafid abdul
 
Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013IdnJournal
 
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...Winarto Winartoap
 

What's hot (20)

Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
 
Sosialisasi p ph pasal 21
Sosialisasi p ph pasal 21Sosialisasi p ph pasal 21
Sosialisasi p ph pasal 21
 
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan ValasPengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
Pengembalian Penerimaan TAYL, PFK, dan Valas
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
 
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
 
5. juklak pensiun
5. juklak pensiun5. juklak pensiun
5. juklak pensiun
 
Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016
 
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi KepegawaianPemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
 
EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
 
780
780780
780
 
Pp no (1).1 tahun 2018 bankeu parpol
Pp no (1).1 tahun 2018   bankeu parpolPp no (1).1 tahun 2018   bankeu parpol
Pp no (1).1 tahun 2018 bankeu parpol
 
Pp no 2_th_2012
Pp no 2_th_2012Pp no 2_th_2012
Pp no 2_th_2012
 
Pp 24 1976
Pp 24 1976Pp 24 1976
Pp 24 1976
 
Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
 
76 pmk05 2017(1)
76 pmk05 2017(1)76 pmk05 2017(1)
76 pmk05 2017(1)
 
Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013
 
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
 

Similar to Pp 60 2010_zakat-rev

1.5 pp 60 2010_zakat-rev
1.5 pp 60 2010_zakat-rev1.5 pp 60 2010_zakat-rev
1.5 pp 60 2010_zakat-revSidik Abdullah
 
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdfPERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
wira72
 
Npwp & spt 2008 1770s
Npwp & spt 2008 1770sNpwp & spt 2008 1770s
Npwp & spt 2008 1770sKppkp Bangil
 
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdfPERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
YasserMakassar
 
Boncu2
Boncu2Boncu2
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
CI kumparan
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Penataan Ruang
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
Fair Nurfachrizi
 
Ketentuan Umum dan Subjek Pajak
Ketentuan Umum dan Subjek PajakKetentuan Umum dan Subjek Pajak
Ketentuan Umum dan Subjek Pajak
Bbe Mee
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
DWIASTUTYARFAH
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
Roko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Roko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Roko Subagya
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
Roni Aji Pratama
 
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial M Ungang
 
3 Sistem Akuntansi Hibah.pdf
3 Sistem Akuntansi Hibah.pdf3 Sistem Akuntansi Hibah.pdf
3 Sistem Akuntansi Hibah.pdf
ssuser1a627b
 
Pp nomor 36_tahun_2017_0
Pp nomor 36_tahun_2017_0Pp nomor 36_tahun_2017_0
Pp nomor 36_tahun_2017_0
vera siagian
 
Penatausahaan Dana Hibah Tahun 2024.pptx
Penatausahaan Dana Hibah Tahun 2024.pptxPenatausahaan Dana Hibah Tahun 2024.pptx
Penatausahaan Dana Hibah Tahun 2024.pptx
rohmanazhr
 

Similar to Pp 60 2010_zakat-rev (20)

1.5 pp 60 2010_zakat-rev
1.5 pp 60 2010_zakat-rev1.5 pp 60 2010_zakat-rev
1.5 pp 60 2010_zakat-rev
 
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdfPERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
 
Npwp & spt 2008 1770s
Npwp & spt 2008 1770sNpwp & spt 2008 1770s
Npwp & spt 2008 1770s
 
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdfPERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
 
Boncu2
Boncu2Boncu2
Boncu2
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
Ketentuan Umum dan Subjek Pajak
Ketentuan Umum dan Subjek PajakKetentuan Umum dan Subjek Pajak
Ketentuan Umum dan Subjek Pajak
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
 
3 Sistem Akuntansi Hibah.pdf
3 Sistem Akuntansi Hibah.pdf3 Sistem Akuntansi Hibah.pdf
3 Sistem Akuntansi Hibah.pdf
 
Pp nomor 36_tahun_2017_0
Pp nomor 36_tahun_2017_0Pp nomor 36_tahun_2017_0
Pp nomor 36_tahun_2017_0
 
Penatausahaan Dana Hibah Tahun 2024.pptx
Penatausahaan Dana Hibah Tahun 2024.pptxPenatausahaan Dana Hibah Tahun 2024.pptx
Penatausahaan Dana Hibah Tahun 2024.pptx
 

Recently uploaded

tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 

Recently uploaded (20)

tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 

Pp 60 2010_zakat-rev

  • 1. DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ZAKAT
  • 2. 2 DASAR HUKUM 1.1. UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf gUU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g 2.2. PP NoPP Nomormor 60 Tahun 201060 Tahun 2010 3.3. PMK NoPMK Nomormor 254254/PMK.03//PMK.03/20102010 4.4. Perdirjen NoPerdirjen Nomor PER-mor PER-6/PJ/20116/PJ/2011 Zakat atau Sumbangan keagamaan yangZakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan darisifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan brutopenghasilan bruto
  • 3. UMUM 1.1. WP OP pemeluk agamaWP OP pemeluk agama Islam dan/atauIslam dan/atau 2.2. WP Badan dalamWP Badan dalam negeri yang dimilikinegeri yang dimiliki oleh pemeluk agamaoleh pemeluk agama IslamIslam BAZBAZ atauatau LAZLAZ yangyang dibentuk atau disahkandibentuk atau disahkan oleh Pemerintaholeh Pemerintah 1.1. WP OP pemeluk agamaWP OP pemeluk agama selain agama Islamselain agama Islam dan/ataudan/atau 2.2. WP badan dalam negeriWP badan dalam negeri yang dimiliki olehyang dimiliki oleh pemeluk agama selainpemeluk agama selain agama Islamagama Islam lembaga keagamaan yanglembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkandibentuk atau disahkan PemerintahPemerintah Apabila tidak dibayarkan kepada BAZ atau LAZ, atau lembagaApabila tidak dibayarkan kepada BAZ atau LAZ, atau lembaga keagamaan, maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.keagamaan, maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  • 4. Bentuk Zakat atauZakat atau sumbangan keagamaansumbangan keagamaan dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan. uanguang disetarakandisetarakan dengan uang.dengan uang.
  • 5. TATA CARA PEMBEBANANTATA CARA PEMBEBANAN zakat atauzakat atau sumbangansumbangan keagamaankeagamaan dibayar olehdibayar oleh wanita yangwanita yang telah kawintelah kawin pengenaan pajaknyapengenaan pajaknya berdasarkan penggabunganberdasarkan penggabungan dikurangkan daridikurangkan dari penghasilan brutopenghasilan bruto suaminyasuaminya 1)1)hidup berpisah;hidup berpisah; 2)2)pemisahan harta danpemisahan harta dan penghasilan; ataupenghasilan; atau 3)3)memilih untuk menjalankanmemilih untuk menjalankan hak dan kewajibanhak dan kewajiban perpajakannya sendiriperpajakannya sendiri dikurangkan daridikurangkan dari penghasilan brutopenghasilan bruto wanitawanita ybsybs anak yanganak yang belumbelum dewasadewasa dikurangkan daridikurangkan dari penghasilan brutopenghasilan bruto orang tuanya.orang tuanya.
  • 7. PELAPORAN DALAM SPT TAHUNAN… Apabila zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belumApabila zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum dibayar dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan :dibayar dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan : - pengurangan dapat dilakukan dalam tahun pajakpengurangan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran; dandilakukannya pembayaran; dan - dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telahdapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajakdilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.sebelumnya.
  • 8. BUKTI PEMBAYARAN  bukti pembayaran secara langsungbukti pembayaran secara langsung  melalui transfer rekening bankmelalui transfer rekening bank  pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), danpembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan 1.1. harus didukung olehharus didukung oleh bukti-bukti yang sahbukti-bukti yang sah 2.2. fotokopi bukti pembayaranfotokopi bukti pembayaran wajib dilampirkanwajib dilampirkan pada SPTpada SPT TahunanTahunan 3.3. Bukti pembayaran dapat berupa :Bukti pembayaran dapat berupa : Nama lengkap WP dan NPWP pembayar;Nama lengkap WP dan NPWP pembayar; Jumlah pembayaran;Jumlah pembayaran; Tanggal pembayaran;Tanggal pembayaran; NamaNama BAZ; LAZBAZ; LAZ; atau lembaga keagamaan; dan; atau lembaga keagamaan; dan Tanda tangan petugasTanda tangan petugas BAZ; LAZBAZ; LAZ; atau lembaga keagamaan,; atau lembaga keagamaan, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung;di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atauatau Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabilaValidasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.pembayaran melalui transfer rekening bank. 4.4. paling sedikit memuatpaling sedikit memuat :
  • 9. DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
  • 10. DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK