RAPAT EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2016, Dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 5 April 2016 Bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta
RAPAT EVALUASI KESIAPAN PENYEDIAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2016, Dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 5 April 2016 Bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniRiki Ardoni
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Pada dasarnya Orang Pribadi di klasifikasikan menjadi tiga bentuk penghasilan, yaitu;
1. Penghasilan Non-Objek Pajak
2. Penghasilan Objek Pajak Final
3. Penghasilan Objek Pajak Non-Final
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
2. 2
DASAR HUKUM
1.1. UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf gUU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g
2.2. PP NoPP Nomormor 60 Tahun 201060 Tahun 2010
3.3. PMK NoPMK Nomormor 254254/PMK.03//PMK.03/20102010
4.4. Perdirjen NoPerdirjen Nomor PER-mor PER-6/PJ/20116/PJ/2011
Zakat atau Sumbangan keagamaan yangZakat atau Sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib dapat dikurangkan darisifatnya wajib dapat dikurangkan dari
penghasilan brutopenghasilan bruto
3. UMUM
1.1. WP OP pemeluk agamaWP OP pemeluk agama
Islam dan/atauIslam dan/atau
2.2. WP Badan dalamWP Badan dalam
negeri yang dimilikinegeri yang dimiliki
oleh pemeluk agamaoleh pemeluk agama
IslamIslam
BAZBAZ atauatau LAZLAZ yangyang
dibentuk atau disahkandibentuk atau disahkan
oleh Pemerintaholeh Pemerintah
1.1. WP OP pemeluk agamaWP OP pemeluk agama
selain agama Islamselain agama Islam
dan/ataudan/atau
2.2. WP badan dalam negeriWP badan dalam negeri
yang dimiliki olehyang dimiliki oleh
pemeluk agama selainpemeluk agama selain
agama Islamagama Islam
lembaga keagamaan yanglembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkandibentuk atau disahkan
PemerintahPemerintah
Apabila tidak dibayarkan kepada BAZ atau LAZ, atau lembagaApabila tidak dibayarkan kepada BAZ atau LAZ, atau lembaga
keagamaan, maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.keagamaan, maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
4. Bentuk
Zakat atauZakat atau
sumbangan keagamaansumbangan keagamaan
dinilai dengan
harga pasar pada
saat dibayarkan.
uanguang disetarakandisetarakan
dengan uang.dengan uang.
5. TATA CARA PEMBEBANANTATA CARA PEMBEBANAN
zakat atauzakat atau
sumbangansumbangan
keagamaankeagamaan
dibayar olehdibayar oleh
wanita yangwanita yang
telah kawintelah kawin
pengenaan pajaknyapengenaan pajaknya
berdasarkan penggabunganberdasarkan penggabungan
dikurangkan daridikurangkan dari
penghasilan brutopenghasilan bruto
suaminyasuaminya
1)1)hidup berpisah;hidup berpisah;
2)2)pemisahan harta danpemisahan harta dan
penghasilan; ataupenghasilan; atau
3)3)memilih untuk menjalankanmemilih untuk menjalankan
hak dan kewajibanhak dan kewajiban
perpajakannya sendiriperpajakannya sendiri
dikurangkan daridikurangkan dari
penghasilan brutopenghasilan bruto
wanitawanita ybsybs
anak yanganak yang
belumbelum
dewasadewasa
dikurangkan daridikurangkan dari
penghasilan brutopenghasilan bruto
orang tuanya.orang tuanya.
7. PELAPORAN DALAM SPT TAHUNAN…
Apabila zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belumApabila zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum
dibayar dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan :dibayar dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan :
- pengurangan dapat dilakukan dalam tahun pajakpengurangan dapat dilakukan dalam tahun pajak
dilakukannya pembayaran; dandilakukannya pembayaran; dan
- dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telahdapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah
dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajakdilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak
sebelumnya.sebelumnya.
8. BUKTI PEMBAYARAN
bukti pembayaran secara langsungbukti pembayaran secara langsung
melalui transfer rekening bankmelalui transfer rekening bank
pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), danpembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
1.1. harus didukung olehharus didukung oleh bukti-bukti yang sahbukti-bukti yang sah
2.2. fotokopi bukti pembayaranfotokopi bukti pembayaran wajib dilampirkanwajib dilampirkan pada SPTpada SPT
TahunanTahunan
3.3. Bukti pembayaran dapat berupa :Bukti pembayaran dapat berupa :
Nama lengkap WP dan NPWP pembayar;Nama lengkap WP dan NPWP pembayar;
Jumlah pembayaran;Jumlah pembayaran;
Tanggal pembayaran;Tanggal pembayaran;
NamaNama BAZ; LAZBAZ; LAZ; atau lembaga keagamaan; dan; atau lembaga keagamaan; dan
Tanda tangan petugasTanda tangan petugas BAZ; LAZBAZ; LAZ; atau lembaga keagamaan,; atau lembaga keagamaan,
di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung;di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung;
atauatau
Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabilaValidasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila
pembayaran melalui transfer rekening bank.pembayaran melalui transfer rekening bank.
4.4. paling sedikit memuatpaling sedikit memuat :