Per 2 Januari 2024 telah disahkan Perubahan Kedua UU ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Untuk memudahkan melihat perubahannya, berikut adalah perbandingan UU ITE 2024 dengan versi UU ITE 2008 dan 2016.
Situasi kerentanan kebebasan berekspresi termasuk jurnalis dalam konteks digitalDamar Juniarto
Dalam konteks digital, kerja-kerja jurnalis menghadapi sejumlah tantangan baru yang menambah kerentanan. Presentasi ini mengungkap apa saja situasi terkini yang dihadapi jurnalis dan media di Indonesia.
Digital Domination in Indonesia and policy challenges on platformization and ...Damar Juniarto
Presented during 2022 Policy and Internet Conference, where I share my perspective on the impact of platformization and increased datafication from within their region (Indonesia, Southeast Asia, Global respectively) and the implications on internet freedom within societies that rely so heavily on increased plaformization and datafication.
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesiaDamar Juniarto
Disampaikan saat FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris. FGD ini dijalankan oleh Konsorsium Riset UGM, UI, dan UNHAS untuk memahami implementasi pemerintahan digital dan tata kelola pengambilan kebijakan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
Damar Juniarto mempresentasikan refleksi atas pelaksanaan Pemerintahan Terbuka di Indonesia selama ini dan apa yang menjadi hambatan dan memberikan sejumlah rekomendasi yang diperlukan.
The Gray Area: Article and News Examination towards Informed DecisionsDamar Juniarto
Presented in “MIL Empowerment Amidst Infodemic: A Webinar on Responsible ASEANetizenship towards Digital Environmentalism”
Date: July 31, 2020
Time: 2:00-5:00PM PST
Serangan Digital yang Terjadi di IndonesiaDamar Juniarto
Dipresentasikan dalam diskusi daring "Serangan Siber di Indonesia: Apa yang Perlu Diketahui?" yang diselenggarakan program magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 29 Juli 2020.
Pengekangan Kebebasan Ekspresi Online di Asia TenggaraDamar Juniarto
Dipresentasikan dalam acara "Membincang Demokrasi dan HAM di Asia" yang diselenggarakan oleh Asia Democracy Network, INFID dan Human Rights Working Group Indonesia, 29 Juni 2018.
Di mana konteks urgensi perlindungan data privasi warga di tengah kepungan data-driven marketing dan regulasi registrasi SIM Card menggunakan NIK dan KK?
Dipresentasikan dalam Diskusi Publik Urgensi dan Harapan Publik pada UU Perlindungan Data Pribadi di Perpustakaan Nasional, 13 Maret 2018.
Per 2 Januari 2024 telah disahkan Perubahan Kedua UU ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Untuk memudahkan melihat perubahannya, berikut adalah perbandingan UU ITE 2024 dengan versi UU ITE 2008 dan 2016.
Situasi kerentanan kebebasan berekspresi termasuk jurnalis dalam konteks digitalDamar Juniarto
Dalam konteks digital, kerja-kerja jurnalis menghadapi sejumlah tantangan baru yang menambah kerentanan. Presentasi ini mengungkap apa saja situasi terkini yang dihadapi jurnalis dan media di Indonesia.
Digital Domination in Indonesia and policy challenges on platformization and ...Damar Juniarto
Presented during 2022 Policy and Internet Conference, where I share my perspective on the impact of platformization and increased datafication from within their region (Indonesia, Southeast Asia, Global respectively) and the implications on internet freedom within societies that rely so heavily on increased plaformization and datafication.
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesiaDamar Juniarto
Disampaikan saat FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris. FGD ini dijalankan oleh Konsorsium Riset UGM, UI, dan UNHAS untuk memahami implementasi pemerintahan digital dan tata kelola pengambilan kebijakan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
Damar Juniarto mempresentasikan refleksi atas pelaksanaan Pemerintahan Terbuka di Indonesia selama ini dan apa yang menjadi hambatan dan memberikan sejumlah rekomendasi yang diperlukan.
The Gray Area: Article and News Examination towards Informed DecisionsDamar Juniarto
Presented in “MIL Empowerment Amidst Infodemic: A Webinar on Responsible ASEANetizenship towards Digital Environmentalism”
Date: July 31, 2020
Time: 2:00-5:00PM PST
Serangan Digital yang Terjadi di IndonesiaDamar Juniarto
Dipresentasikan dalam diskusi daring "Serangan Siber di Indonesia: Apa yang Perlu Diketahui?" yang diselenggarakan program magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 29 Juli 2020.
Pengekangan Kebebasan Ekspresi Online di Asia TenggaraDamar Juniarto
Dipresentasikan dalam acara "Membincang Demokrasi dan HAM di Asia" yang diselenggarakan oleh Asia Democracy Network, INFID dan Human Rights Working Group Indonesia, 29 Juni 2018.
Di mana konteks urgensi perlindungan data privasi warga di tengah kepungan data-driven marketing dan regulasi registrasi SIM Card menggunakan NIK dan KK?
Dipresentasikan dalam Diskusi Publik Urgensi dan Harapan Publik pada UU Perlindungan Data Pribadi di Perpustakaan Nasional, 13 Maret 2018.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
5. STATUS
40%
11%5%
8%
32%
4%
2008 – NOV 2015
Mediasi Bersalah Bebas Sidang Tidak Jelas Somasi
Mediasi 46
Bersalah 13
Bebas 6
Sidang 10
Tidak Jelas 38
Somasi 5
6. RINGKASAN
q 72% merupakan aduan yang dicatat pada tahun 2014-2015
q Rata-rata ada 4 aduan per bulan yang dicatat pada tahun 2015,
naik 40% dari tahun 2014.
q 90% merupakan aduan yang terkait pasal pencemaran nama
(defamasi)
q Hanya 29% aduan yang berlanjut ke persidangan, dimana hanya
ada 6 orang (5%) saja yang bebas, 13 orang (11%) diputus
bersalah dengan putusan di bawah 2 tahun, sedang sisanya
dimediasi.
7. Yang diadukan:
Artis, Aktivis, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga, Motivator,
Mahasiswa, Advokat, Budayawan, Sosiolog, Karyawan, Politisi,
Penulis, Sastrawan, Perawat, Wartawan, Ustad, Tukang Sate,
Pengamat, Jurnalis
Yang mengadu:
1. Pejabat publik (Kepala daerah, kepala instansi /departemen)
2. Kalangan profesi (dokter, jaksa, politisi)
3. Kalangan berpunya (pemilik perusahaan, pimpinan/manajer)
4. Sesama warga (statusnya setara)
ADUAN
8. Dari pencatatan Safenet dan monitoring persidangan
yang diikuti oleh Safenet, paling tidak ada 4 macam
pola yang ditemukan, yaitu:
1. Balas Dendam
2. Barter Kasus Hukum Lain
3. Membungkam Kritik
4. Shock Therapy
POLA
14. TARGET YANG DIINCAR
1. Anti-Corruption activist: Emerson Yuntho
2. Vocal Person: Asep Komaruddin, Ezki Suyanto
3. Opposition Leader: Shamsi Ali, Ahmad Sahal
4. Media Journalist: Donny
5. Whistle blower: Apung Widadi, Rudy Lombok, Ronny Maryanto
15. DAMPAK
Efek Jeri
Siapapun yang pernah merasakan terjerat UU ITE akan mengalami efek jeri/chilling effect yang
berakibat dirinya merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya lagi.
Krisis Narasumber Kritis
Di Makassar sejak 2013 terindikasi krisis yang melanda narasumber kritis karena mereka
memilih menolak bicara di media lagi.
Penutupan Media
Di Aceh awal tahun 2015, media tandingan memilih untuk menghentikan kegiatannya setelah
dituntut oleh gubernurnya sendiri.
19. RISET DAMPAK SE KAPOLRI
q Rustika Herlambang (Indonesia Indicator) melakukan riset Dampak SE
Kapolri. Tujuan untuk mengungkap persepsi media online dan analisis
twitter mengenai SE Ujaran Kebencian
q Di dunia maya, istilah Ujaran Kebencian pada awalnya kurang dikenal.
Kata-kata yang sering dipakai adalah “menebar kebencian”, “tebar
kebencian”. Kata-kata ini tercatat di linimasa pada tahun 2013 sebanyak
133 kicauan. Istilah ini melonjak tajam menjadi 6.592 tweets di tahun
2014. Lonjakan terjadi terutama pada bulan Juni 2014 saat kampanye
Pilpres berlangsung.
q Istilah “Ujaran Kebencian” sendiri belum banyak dikenal dan digunakan
dalam perbincangan di linimasa dalam periode 2012-2013 tersebut.
Penggunaan istilah ujaran kebencian baru muncul di linimasa twitter
pada tahun 2014 dengan 32 tweet.
20. RISET DAMPAK SE KAPOLRI
q Perbincangan mengenai Ujaran Kebencian – lengkap dengan variasi
namanya mencapai puncaknya di bulan Oktober dan November
2015. Tercatat terdapat 1808 tweet dari 1418 akun memberikan
komentarnya terkait isu Ujaran Kebencian di bulan Oktober 2015.
Sementara itu, di bulan November 2015 (1-8 November, pk. 21.00
WIB) melonjak hingga 12799 tweet dari 8910 akun twitter.
q Surat Edaran telah terbit, tampaknya tidak sepenuhnya publik
linimasa ciut dengan adanya surat tersebut. Terbukti, masih saja
ada cuitan yang bernada cemooh ”Jokowi kampret” (108 tweet) dan
“Jokowi hilang akal” (67 tweet).
q Namun penurunan terjadi cukup signifikan. Seperti dalam topik
Jokowi, rata-rata tweet yang menyiratkan penghinaan disasarkan ke
Jokowi mencapai 6540/bulan, paska surat edaran menurun hingga
3114, atau sekitar 53%.
21. CATATAN KRITIS
q Kesemrawutan penanganan pemidanaan pencemaran nama
selama ini memunculkan kekhawatiran akan membuat penanganan
ujaran kebencian yang keliru dengan alasan mematuhi SE Kapolri
q SE Kapolri sebaiknya fokus pada isu ujaran kebencian yang lebih
meresahkan, bukan memasuki ranah defamasi yang lebih subyektif
indikatornya
q SE Kapolri harus mencabut pencantuman pencemaran nama dalam
penanganan ujaran kebencian karena perkara ujaran kebencian
tidak sama dengan pencemaran nama, dan menyampaikan
pendapat/kritik tidak bisa disamaratakan dengan pencemaran
nama.