PMK Vilatil Naker Balai k3 Bandunh

1. 1
KemenkeuTepercaya
PMK No. 6/PMK.02/2023 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
yang bersifat Volatile yang berlaku
pada Kementerian Ketenagakerjaan

2. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN TARIF
Memperhatikan a.l. hubungan atau perjanjian intemasional. Dalam bentuk
a.l. kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait
04
Kebijakan Pemerintah
Berdasarkan pendekatan biaya: (a) cost minus, yaitu tarif dihitung lebih
rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan; (b) cost
recovery, yaitu tarif dihitung sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk
membiayai layanan; (c) cost plus, yaitu tarif dihitung lebih tinggi dari biaya
yang dikeluarkan untuk membiayai layanan.
02
Biaya penyelenggaraan layanan
Menjamin setiap orang atau pelanggan memperoleh Pelayanan yang sama
sesuai dengan hak dan Pelayanan yang diterima dan memperhitungkan
situasi dan kondisi sosial masyarakat.
03
Aspek keadilan
Memperhatikan kesediaan masyarakat untuk membayar dan kemampuan
masyarakat untuk membayar.
01
Dampak pengenaan tarif terhadap
masyarakat, dunia usaha, dan
sosial budaya
PELAYANAN

3. 3
Ketentuan lebih
lanjut mengenai
besaran, persyaratan,
dan tata cara
pengenaan tarif
diatur dalam
Peraturan
Menteri/Pimpinan
Lembaga.
Besaran, persyaratan,
dan tata cara
pengenaan tarif
harus terlebih dahulu
mendapat
persetujuan Menteri.
Yang dimaksud dengan "pertimbangan
tertentu" antara lain:
a. penyelenggaraan kegiatan sosial,
kegiatan keagamaan, kegiatan
kenegaraan atau pemerintahan,
termasuk untuk penyidikan,
penyelidikan, dan perpajakan;
b. keadaan di luar kemampuan Wajib
Bayar atau kondisi kahar;
c. masyarakat tidak mampu, mahasiswa
berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan
menengah; dan/atau
d. kebijakan Pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan
sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
PERAN PNBP DALAM MENDORONG UMKM

4. Pokok Pengaturan PMK tentang Jenis dan Tarif PNBP
yang Bersifat Volatil pada Kemnaker
1. Jasa Pengujian dan
Pemeriksaan K3,
2. Jasa Pelatihan Kerja,
3. Jasa Pelatihan K3
4. Jasa Pelatihan Teknis
SDM Aparatur bidang
ketenagakerjaan
5. Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Tenaga kerja
Jenis PNBP
PNBP dari pelatihan dapat
dilaksanakan dalam
metode e-learning dan
blended learning dengan
tarif sesuai persentase dari
tarif klasikal pada lampiran
PMK.
Tarif Advalorem Tarif 0%/Rp 0
• Dengan pertimbangan
tertentu, tarif PNBP
Kemnaker yang bersifat
volatil dapat dikenakan
sebesar 0%/Rp0
• Ketentuan lebih lanjut
mengenai besaran,
persyaratan dan tata cara
pengenaan tarif diatur
sesuai ketentuan
perundangan
Tarif atas layanan PNBP
pengujian K3 dan pelatihan tidak
termasuk biaya akomodasi,
transportasi dan konsumsi
Biaya ditanggung Wajib Bayar
yang bukan merupakan PNBP
PNBP dari jasa pengujian
K3 dan pelatihan dapat
dilaksanakan dalam bentuk
Kerjasama dengan tarif
sesuai nominal kontrak.
Kontrak Kerjasama

5. Pengaturan Jenis PNBP Jasa Pengujian dan
Pemeriksaan K3
Penyederhanaan tarif dari semula 148 jenis menjadi 110 jenis PNBP melalui penggabungan tarif dan penghapusan tarif
yang tidak efektif
Penyesuaian beberapa tarif dengan harga bahan pengujian terkini
Tarif atas jenis PNBP Jasa Pengujian dan Pemeriksaan K3 tercantum dalam lampiran tidak termasuk biaya akomodasi,
konsumsi, dan transportasi apabila dilakukan di luar kantor.
1
2
3

6. Pengaturan Jenis PNBP Jasa Pelatihan
penyelenggaraan pelatihan dapat dilaksanakan dalam metode klasikal, blended learning dan e-
learning.
Penyederhanaan jenis PNBP Jasa Pelatihan Kerja dari semula 161 jenis menjadi 18 jenis, melalui
penggabungan tarif dan perubahan satuan dalam rangka fleksibilitas.
1
2
3
Tarif atas jenis PNBP Jasa Pelatihan tercantum dalam lampiran tidak termasuk biaya akomodasi,
konsumsi, dan transportasi yang biayanya dibebankan kepada wajib bayar

7. 7
Perbandingan Harga Pengujian K3
Nama Tarif Parameter Harga satuan
Harga PaketNama Tarif Parameter Harga Satuan
Harga Paket
1
Udara Ambient 500.000 2.500.000
Analisa dengan UV Vis
Spektrofotometri
NO2, SO2, NH3, H2S, CO
150.000 750.000
1.750.000
4 Getaran 45.000 Getaran Whole body vibration 100.000
3 Emisi Cerobong
520.000 2.600.000
NO2, SO2, Partikulat,
Opasitas dan HF
Emisi cerobong per sampel
tidak
dijelaskan
jumlah dan
parameter
uji
NO2, SO2, NH3, H2S, CO
150.000 750.000
350.000
No
PJK3 Balai K3
2 Udara Lingkungan Kerja
600.000 3.000.000
Analisa dengan UV Vis
Spektrofotometri
• Melalui kebijakan tarif PNBP, Balai K3 berperan untuk menjaga agar ada alternative pilihan layanan bagi
masyarakat khususnya UMK

8. 8
• Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
• Dalam hal tertentu Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBP terutang melalui Instansi Pengelola PNBP atau
Mitra Instansi Pengelola PNBP
• Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar wajib
menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara.
• Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan penyetoran PNBP dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
SANKSI ADMINISTRATIF
• Wajib Bayar wajib membayar PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo
• Jika pembayaran terlambat, dikenakan sanksi administratif
• Sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung
1 (satu) bulan penuh dan dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

9. Target dan Realisasi PNBP Balai K3 Bandung
Tahun Target Realisasi %
2021 2.305.000.000 1.781.255.000 77%
2022 1.728.500.000 1.969.855.000 114%
2023 1.506.000.000 1.952.043.000 130%
2024 1.704.000.000 248.302.779 15%
• Realisasi PNBP Balai K3 Bandung pada tahun 2022-2023 melebihi target APBN sehubungan
dengan meningkatnya kegiatan ekonomi paska Covid 19
• PNBP Balai K3 Bandung seluruhnya dihasilkan melalui mekanisme Kerjasama, apakah tidak ada
permohonan jenis tarif sesuai lampiran PMK?

10. Terima kasih