Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
1. Dokumen ini merangkum program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam acara Baur SDK II (Tour & Service Satu Hari di Kecamatan) yang bertujuan untuk mempermudah layanan publik kepada masyarakat.
2. Program utama acara ini meliputi perkemahan, hiburan, dialog publik, pelayanan kesehatan dan perizinan, program BAZ, cerdas-cermat, klinik konsultasi pertanian, penyuluhan, pameran, dan kerja bakti/
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, peran pemda sebagai nakhoda, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program ini akan diimplementasikan pada tahun 2016-2021 di 116 kab
Dokumen tersebut membahas rencana pembentukan Komunitas Hijau Kota Bogor yang bertujuan untuk melibatkan berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, dan budaya. Komunitas Hijau akan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti lomba, aksi nyata, sosialisasi, pembuatan peta hijau Kota Bogor, dan lainnya.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
1. Dokumen ini merangkum program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam acara Baur SDK II (Tour & Service Satu Hari di Kecamatan) yang bertujuan untuk mempermudah layanan publik kepada masyarakat.
2. Program utama acara ini meliputi perkemahan, hiburan, dialog publik, pelayanan kesehatan dan perizinan, program BAZ, cerdas-cermat, klinik konsultasi pertanian, penyuluhan, pameran, dan kerja bakti/
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, peran pemda sebagai nakhoda, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program ini akan diimplementasikan pada tahun 2016-2021 di 116 kab
Dokumen tersebut membahas rencana pembentukan Komunitas Hijau Kota Bogor yang bertujuan untuk melibatkan berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, dan budaya. Komunitas Hijau akan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti lomba, aksi nyata, sosialisasi, pembuatan peta hijau Kota Bogor, dan lainnya.
NOTA KESEPAHAMAN antara Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Merangin tentang persiapan dan pelaksanaan Proyek Green Prosperity yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi karbon melalui peningkatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nota ini mengatur kerjasama dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Merangin,
Program KOTAKU adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh hingga mencapai target 0 Ha kumuh tanpa penggusuran. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Working paper ini terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan terima kasih kepada Tim Peneliti yang terdiri dari Riza Harijazudin, Handiman Rico, dan Andi Inda Fatinaware. Tim Pendamping SLUP yang terdiri dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Tokalekaju, Perkumpulan Walacea,
SLPP Kalimantan Tengah, POKKER SHK dan Yayasan Petak Danum (YPD). Tim Pengolah Data Spasial Ade Ihkzan, Rahmat Sulaiman, dan Hamsaluddin. Secara khusus ucapan terima kasih ditujukan kepada Masyarakat Rampi dan Timpah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada OXFAM NOVIB atas dukungan pelaksanaan Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan di dua kabupaten.
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...infosanitasi
Program CSR PT Adaro Indonesia tentang pembangunan prasarana dan sarana bidang cipta karya melalui kerjasama kemitraan multipihak membahas kerangka kerja sama antara PT Adaro, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang air bersih, limbah, permukiman, dan lingkungan melalui dana CSR.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan permukiman berkelanjutan di Indonesia, termasuk upaya pemerintah untuk mencapai target 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi), tantangan yang dihadapi, dan peran penggiat permukiman berkelanjutan dalam mendukung pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."
Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan sambutan tentang kebijakan penanganan permukiman kumuh untuk mencapai kota yang layak huni dan berkelanjutan. Jumlah penduduk perkotaan terus meningkat namun ketersediaan prasarana masih terbatas, sehingga perlu program seperti Kota Tanpa Kumuh untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam merevitalisasi kawasan kumuh.
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
Dokumen ini membahas hasil review dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yaitu SIAP, NUAP, dan RKM di 20 kota/kabupaten wilayah NUSP-2. Secara umum hasil review menunjukkan bahwa kebanyakan dokumen masih perlu penajaman substansi dan penyempurnaan format sesuai pedoman. Beberapa kota dinilai sangat tidak layak dan perlu revisi mendalam.
Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma dan target dalam program penanganan kawasan kumuh tahun 2016-2021, dengan fokus pada pembangunan berkeadilan dan pencapaian target 100-0-100."
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIBagus ardian
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Tim Korkot berperan penting dalam meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan perkotaan seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surakarta dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, kajian bersama, dan kerja sama program.
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Dokumen tersebut membahas strategi penajaman dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh (SIAP) di tingkat kota untuk mendukung percepatan penanganan permukiman kumuh. Strategi penajaman mencakup penajaman isu strategis, profil permukiman kumuh, skenario dan program penanganan, serta kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target 100-0-100, percepatan penanganan kumuh dan sustainable livelihood berbasis pemberdayaan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan program nasional untuk pengentasan permukiman kumuh di perkotaan guna mencapai target 0% kumuh pada 2025. Beberapa poin kuncinya adalah partisipasi multi-stakeholder, pendekatan komprehensif melalui kolaborasi multi-sektor, serta peran pemerintah daerah sebagai koordinator utama program penanganan kumuh di tingkat lokal.
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...septianm
Dokumen ini menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemetaan partisipatif dan pengendalian kualitas peta partisipatif yang melibatkan kelompok masyarakat, fasilitator, dan Badan Informasi Geospasial. Terdapat penjelasan tentang peran, kewajiban, dan hak masing-masing pihak dalam proses pemetaan partisipatif.
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Program Implementasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 bertujuan untuk merehabilitasi permukiman kumuh di kelurahan tersebut dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih dan sanitasi serta meningkatkan kapasitas masyarakat, guna mencapai tujuan program Kotaku yaitu 100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanit
NOTA KESEPAHAMAN antara Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Merangin tentang persiapan dan pelaksanaan Proyek Green Prosperity yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi karbon melalui peningkatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nota ini mengatur kerjasama dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Merangin,
Program KOTAKU adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh hingga mencapai target 0 Ha kumuh tanpa penggusuran. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Working paper ini terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan terima kasih kepada Tim Peneliti yang terdiri dari Riza Harijazudin, Handiman Rico, dan Andi Inda Fatinaware. Tim Pendamping SLUP yang terdiri dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Tokalekaju, Perkumpulan Walacea,
SLPP Kalimantan Tengah, POKKER SHK dan Yayasan Petak Danum (YPD). Tim Pengolah Data Spasial Ade Ihkzan, Rahmat Sulaiman, dan Hamsaluddin. Secara khusus ucapan terima kasih ditujukan kepada Masyarakat Rampi dan Timpah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada OXFAM NOVIB atas dukungan pelaksanaan Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan di dua kabupaten.
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...infosanitasi
Program CSR PT Adaro Indonesia tentang pembangunan prasarana dan sarana bidang cipta karya melalui kerjasama kemitraan multipihak membahas kerangka kerja sama antara PT Adaro, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang air bersih, limbah, permukiman, dan lingkungan melalui dana CSR.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan permukiman berkelanjutan di Indonesia, termasuk upaya pemerintah untuk mencapai target 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi), tantangan yang dihadapi, dan peran penggiat permukiman berkelanjutan dalam mendukung pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."
Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan sambutan tentang kebijakan penanganan permukiman kumuh untuk mencapai kota yang layak huni dan berkelanjutan. Jumlah penduduk perkotaan terus meningkat namun ketersediaan prasarana masih terbatas, sehingga perlu program seperti Kota Tanpa Kumuh untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam merevitalisasi kawasan kumuh.
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
Dokumen ini membahas hasil review dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yaitu SIAP, NUAP, dan RKM di 20 kota/kabupaten wilayah NUSP-2. Secara umum hasil review menunjukkan bahwa kebanyakan dokumen masih perlu penajaman substansi dan penyempurnaan format sesuai pedoman. Beberapa kota dinilai sangat tidak layak dan perlu revisi mendalam.
Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma dan target dalam program penanganan kawasan kumuh tahun 2016-2021, dengan fokus pada pembangunan berkeadilan dan pencapaian target 100-0-100."
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIBagus ardian
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Tim Korkot berperan penting dalam meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan perkotaan seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surakarta dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, kajian bersama, dan kerja sama program.
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Dokumen tersebut membahas strategi penajaman dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh (SIAP) di tingkat kota untuk mendukung percepatan penanganan permukiman kumuh. Strategi penajaman mencakup penajaman isu strategis, profil permukiman kumuh, skenario dan program penanganan, serta kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target 100-0-100, percepatan penanganan kumuh dan sustainable livelihood berbasis pemberdayaan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan program nasional untuk pengentasan permukiman kumuh di perkotaan guna mencapai target 0% kumuh pada 2025. Beberapa poin kuncinya adalah partisipasi multi-stakeholder, pendekatan komprehensif melalui kolaborasi multi-sektor, serta peran pemerintah daerah sebagai koordinator utama program penanganan kumuh di tingkat lokal.
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...septianm
Dokumen ini menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemetaan partisipatif dan pengendalian kualitas peta partisipatif yang melibatkan kelompok masyarakat, fasilitator, dan Badan Informasi Geospasial. Terdapat penjelasan tentang peran, kewajiban, dan hak masing-masing pihak dalam proses pemetaan partisipatif.
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Program Implementasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 bertujuan untuk merehabilitasi permukiman kumuh di kelurahan tersebut dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih dan sanitasi serta meningkatkan kapasitas masyarakat, guna mencapai tujuan program Kotaku yaitu 100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanit
850458dd313e8e72bca6ea31c0995d1b_Materi Provinsi Perencanaan dan Implementasi...KhoirulAnam59486
Transformasi global menuju pembangunan berkelanjutan melalui 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator SDGs sebagai lanjutan dari MDGs. SDGs mencakup 5 pilar pembangunan yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola.
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...renperunib
Slide Presentasi ini di prsentasikan oleh Direktur Pendidikan dan Agama BAPPENAS Indonesia di acara Launching SDGs Center UNIB pada Rabu,10 Januari 2018
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Khadijah Akd
Dokumen tersebut membahas peran perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan, mendukung pelaksanaan TPB secara efektif, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan TPB.
Ringkasan dokumen ini memberikan informasi tentang pendekatan struktural dan kultural dalam melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di desa. Secara struktural, SDGs dapat dilokalkan dengan mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam dokumen perencanaan desa dan menyesuaikannya dengan kondisi desa. Sedangkan secara kultural, dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai inti SDGs seperti tidak meninggalk
Rad TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat memberikan kerangka kerja pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi melalui pembentukan tim koordinasi dan sekretariat. Dokumen ini menjelaskan struktur kelembagaan, pedoman penyusunan, dan rencana monitoring untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi PBB pada 2015 sebagai kerangka kerja global untuk pembangunan pasca 2015-2030. 2. Indonesia terlibat aktif dalam proses penyusunan SDGs. 3. SDGs memiliki 17 tujuan dan 109 target yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Kebijakan satu peta Indonesia dimulai pada 2010 untuk mewujudkan informasi geospasial yang akurat dan terpadu sebagai referensi utama.
2. UU No. 4/2011 menetapkan BIG sebagai pelaksana IGD dan instansi pemerintah sebagai pelaksana IGT. BIG telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional.
3. Dokumen tersebut membahas upaya mencari posisi peta partisipatif
Kegiatan awal pembuatan 100 lubang biopori dan kompos bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menangkap air hujan untuk mencegah banjir dan menyimpan air untuk kemarau, serta mengumpulkan sampah organik menjadi pupuk. Kegiatan ini diharapkan menyebar ke seluruh Indonesia sesuai program pemerintah. Latar belakangnya adalah kampung pilot proyek ini sering banjir dan kekeringan karena kurangnya infra
Formulir ini digunakan untuk mendaftar sebagai peserta Temu Pusaka Indonesia 2012 yang akan diadakan di Surabaya pada tanggal 18-21 Oktober 2012. Peserta diwajibkan untuk membayar biaya registrasi dan dapat memilih kegiatan yang akan diikuti seperti seminar, pameran, kunjungan ke lokasi bersejarah. Peserta juga dapat berpartisipasi dalam pameran dengan mengirimkan poster, brosur, atau cinderamata. Informasi akomodasi dan
Buku Panduan Program Pendidikan Pusaka dalam Konteks Kerjasama InternasionalElanto Wijoyono
Buku panduan ini membahas empat tahap perencanaan program pendidikan pusaka, mulai dari gagasan hingga evaluasi. Tahap pertama adalah mengembangkan gagasan menjadi program dengan identitas jelas melalui diskusi definisi dan ruang lingkup.
Uji Publik RUU Cagar Budaya (Sept - Okt 2010)Elanto Wijoyono
Rancangan undang-undang tentang Cagar Budaya ini membahas pengaturan pelestarian cagar budaya yang lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang bersifat desentralistik. Paradigma baru ini mengorientasikan pelestarian pada peningkatan kemakmuran rakyat dengan mengembangkan potensi cagar budaya secara berkelanjutan secara dinamis berdasarkan prinsip perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
Dokumen tersebut merupakan daftar kegiatan yang diikuti oleh Peta Hijau sejak tahun 2009 hingga 2010. Terdapat berbagai kegiatan seperti pertemuan nasional, lokakarya, temu komunitas, seminar nasional, dan diskusi yang bertujuan untuk memetakan lingkungan hijau di berbagai daerah di Indonesia.
Komunitas Peta Hijau Malang Generasi Ketiga berupaya mewujudkan mimpi hijau Malang Raya dengan melakukan pemetaan partisipatif, memiliki 35 relawan yang dominan mahasiswa, dan merencanakan berbagai proyek pemetaan serta sosialisasi Peta Hijau Malang.
Dokumen ini membahas kegiatan Green Map Aceh yang meliputi survei awal lokasi, penggunaan peta hijau dalam perkuliahan, seminar internal dan eksternal, serta workshop peta hijau untuk anak-anak. Kegiatan utama adalah survei lapangan di beberapa wilayah untuk memetakan sumber daya alam dan budaya di Aceh.
Buletin Pendidikan Pusaka untuk Anak di Indonesia (2008)Elanto Wijoyono
Buletin edisi pertama ini terbit pada tahun 2008 sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan program Pendidikan Pusaka untuk Sekolah Dasar di Indonesia. Penerbitannya didukung oleh Majalah Gong. Isi disiapkan bersama oleh tim Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dan Erfgoed Nederlands dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.
Penerapan Pendidikan Pusaka di SD Tarakanita, Tritis, Sleman (Maret 2009)Elanto Wijoyono
Presentasi ini disusun dan disajikan oleh Ani Sulistyawati, guru SD Tarakanita Tritis, Sleman, Yogyakarta, pada pertemuan Forum Guru Pendidikan Pusaka Yogyakarta di MI Giriloyo I - II Imogiri, Bantul pada tanggal 21 Maret 2009.
Penerapan Pendidikan Pusaka di SDN Ungaran I Yogyakarta (Maret 2009)Elanto Wijoyono
Dokumen tersebut membahas model pengembangan pendidikan pusaka di SD Negeri Ungaran I Yogyakarta. Dokumen menyarankan perlunya kurikulum yang sesuai dan kerja sama antar guru dalam menyusun KTSP. Dokumen juga menyebutkan beberapa aktivitas pembelajaran yang dilakukan seperti pentas dolanan anak, pawai budaya, membuat telur asin, dan mengolah bahan pangan lokal.
Program Pendidikan Pusaka di SD Budi Mulai Dua, Yogyakarta (2010)Elanto Wijoyono
Dokumen ini berisi rancangan program pendidikan pusaka di SD Budi Mulia Dua untuk semester ganjil. Program tersebut meliputi pengenalan dan praktik berbagai aspek kebudayaan Jawa seperti sandhang, pangan, papan, dolanan, tari, karawitan, dan aksara Jawa. Jadwal pelaksanaan program tersebut dimulai dari bulan Januari hingga Juni. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain praktik kuliner pusaka seperti memb
Heritage Education Case Studies - INTO (2010)Elanto Wijoyono
The document discusses several heritage education programs around the world that aim to educate children about cultural heritage in their communities:
- The Bermuda National Trust supports heritage education in schools through experiential learning at its properties, curriculum resources for teachers, and teacher workshops.
- In Uganda, the Cross Cultural Foundation seeks to increase children's involvement in heritage education through competitions, a heritage-focused school calendar, and heritage clubs in schools.
- Ireland's Green Schools program fosters citizenship, teamwork, and student involvement in decision-making through environmental projects.
- In India, INTACH trains teachers on heritage walks, crafts, and more to educate students about local cultural heritage.
Pendidikan Pusaka untuk Anak; Membangun Strategi Pelestarian Pusaka melalui J...Elanto Wijoyono
Dokumen ini membahas strategi pendidikan pusaka untuk anak di Indonesia, yang belum ada secara khusus. Dokumen ini menjelaskan tujuan dan pendekatan program pendidikan pusaka, yang meliputi pengenalan keragaman pusaka, pemahaman multi kultural, dan pelestarian pusaka. Dokumen ini juga menjelaskan proses dan capaian program pendidikan pusaka, termasuk modul yang dikembangkan.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka