Transformasi global menuju pembangunan berkelanjutan melalui 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator SDGs sebagai lanjutan dari MDGs. SDGs mencakup 5 pilar pembangunan yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola.

1. SDGsDALAMPERENCANAAN
DANIMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
Disampaikan oleh :
Perencana Muda BAPPEDA Prov. Jateng – Fertilia Budi P., ST, MKom

2. OUTLINE
Belajar dari MDGs
Riwayat SDGs
Prinsip SDGs
Tujuan, Target & Indikator
SDGs
Pola Peran
Implementasi SDGs
Penyusunan Rencana Aksi
Pemantauan & Evaluasi

3. State Center Oriented
Single Funding (State Money)
Orientasi 3P (People, Place, Prosperity)
MDGs hanya diperuntukan negara berkembang/kurang maju
Faktor Krisis Global
A. Belajar dari SDGs

4. B. Riwayat SDGs ............. (1)
Transformasi global menuju pembangunan
berkelanjutan melalui 17 goals, 169 target,
241 indikator, sebagai lanjutan MDGs
Rezim Lingkungan Hidup melalui UN-Environment Program
Rezim Pembangunan melalui UN-Development Program
 1972 – Stockholm Human Environment Conference (Prof Emil Salim)
 1978 – Dibentuk Kementerian LH
 1997 – Definisi Pembangunan Berkelanjutan – Brundland Report
 2009 – UU 32/2009 – Ditetapkan Definsi Pembangunan Berkelanjutan
 2017 – Perpres No. 59/2017
 1992 – Agenda 21
 2000 – MDGs dilaksanakan sebagai SD-Exercise
 2015 – SDGs
 2017 – Perpres No. 59/2017
1. Pilar Pembangunan Sosial
2. Pilar Pembangunan Ekonomi
3. Pilar Pembangunan Lingkungan
4. Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola

5. B. Riwayat SDGs ............ (2)
SDGs =
paradigma
pembangunan
spesifik untuk
membangun 5P
(People, Planet,
Peace,
Patnerships,
Prosperity)
Tolak ukur
Keberhasilan
Pembangunan
dengan IPM
Orientasi hanya
pada 2P (People,
Prosperity)
Kritik pada
konsep
pembangunan
pada umumnya

6. B. Riwayat SDGs ............ (3)
NO
PERBEDAAAN
MDGs (2010 – 2015) SDGs (2015 – 2030)
1. Diperuntukan hanya untuk negara
berkembang di dunia
Diperuntukan untuk seluruh negara maju
dan berkembang di dunia
2. Single platfom (state centered) Multi platfom (POAF = Pemerintah, OMS,
Akademisi, Filantropi)
3. Pembiayaan dari satu sumber (state
money)
Pembiayaan dari banyak sumber (state and
public money)
4. Left-behind (masih ada kesan
diskriminatif)
No one left behind (ramah HAM)
5. Targetnya adalah memenuhi
capaian setengah nya dari target
Target zero goals di 2030 (target yang lebih
ambisius)
MDGs 2010 – 2015 banyak mengalami
kegagalan di negara manapun karena
sebab No. 1 – 5

7. C. Prinsip SDGs
universal
integration
No one
left
behind

8. D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(1)
SDGs di Indonesia:
17 Goals
94 Target/Sasaran Global
319 Indikator Sasaran Nasional
PERPRES 59/2017
Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
SDGs di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga:
• keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
• peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
• kualitas lingkungan hidup
• pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola

9. D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(2)
Jumlah Indikator SDGs berdasarkan Urusan dan Kewenangan
Total Indikator TPB : 319
Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:
1. Pusat →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Provinsi →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Kabupaten →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Kota →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222
Sumber: Analisis Indikator TPB dan UU No. 23/2014
Catatan:
Dari 319 indikator TPB Indonesia:
• 21 indikator bersifat khusus untuk daerah
tertentu
• 298 indikator bersifat umum
Setiap daerah memiliki jumlah indikator
berbeda sesuai dengan kewenangan dan
kondisi wilayahnya

10. D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(3)
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL URUSAN
Tujuan – 1 Tanpa Kemiskinan
(7 Target, 12 Indikator)
• Sosial;
• Kesehatan;
• Pendidikan;
• Perumahan rakyat & kawasan
permukiman;
• Tenaga Kerja;
• Pangan;
• Adminduk capil;
• Koperasi UKM;
• ESDM;
• Kelautan perikanan;
• Dalduk KB;
• Pemberdayaan masy. Desa;
• Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak;
Tujuan – 2 Tanpa Kelaparan
(8 Target, 14 Indikator)
Tujuan – 3 Kehidupan Sehat, dan Sejahtera
(13 Target, 26 Indikator)
Tujuan – 4 Pendidikan Berkualitas
(10 Target, 11 Indikator)
Tujuan – 5 Keseteraan Jender
(9 Target , 14 Indikator)

11. D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(4)
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI URUSAN
Tujuan – 7 Energi Bersih
Terjangkau
• ESDM;
• Statistik;
• Tenaga Kerja;
• Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah;
• Pariwisata;
• Penanaman Modal;
• Perhubungan;
• PU & Penataan Ruang;
• Perindustrian;
• Perdagangan;
• Komunikasi & Informatika;
• Sosial;
• Pemberdayaan masyarakat & desa;
Tujuan – 8 Pekerjaan Layak,
Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan – 9 Industri, Inovasi,
Infrastruktur
Tujuan – 10 Berkurangnya
Kesenjangan
Tujuan – 17 Kemitraan untuk
mencapai tujuan

12. D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(5)
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI URUSAN
Tujuan – 6 Air Bersih, Sanitasi Layak  Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
 Perhubungan;
 Ketentraman, Ketertiban Umum, &
Perlindungan Masyarakat;
 Lingkungan Hidup;
 Kelautan & Perikanan;
 Kehutanan
Tujuan – 11 Kota & Pemukiman yang
Berkelanjutan
Tujuan – 12 Konsumen & produksi
yang bertanggungjawab
Tujuan – 13 Penanganan Perubahan
Iklim
Tujuan – 14 Ekosistem Lautan

13. D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(6)
PILAR PEMBANGUNAN HUKUM
DAN TATA KELOLA
URUSAN
Tujuan – 16 Perdamaian,
keadilan, dan
kelembagaan yang
tangguh
 Ketenteraman, Ketertiban Umum, &
Perlindungan Masyarakat;
 Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak;
 Statistik;
 Komunikasi & Informatika

14. 1. Diseminasi & advokasi pd masy
2. Fasiliasti prog/keg di lapangan
3. Membangun pemahaman publik
4. Monitoring pelaksanaan
1. Peningkatan kapasitas
2. Pemantauan & evaluasi
3. Policy research
1. Advokasi pelaku usaha
2. Fasilitasi prog/keg kepada pelaku usaha
3. Peningkatan kapasitas
4. Dukungan pendanaan
E. Pola Peran ........(1)
1. Penetapan indikator dalam setiap
target/sasaran.
2. Pengembangan kebijakan, regulasi &
penyelarasan prog/keg.
3. Penyiapan data & informasi
4. Sosialisasi/diseminasi, komunikasi &
advokasi
5. Monev & Pelaporan
6. Pendanaan
P
F
A
O

15. E. Pola Peran ........(2)
• Dokumen rencana
strategis pencapaian
TPB/ SDGs tahun 2017-
2030
Peta Jalan
SDGs
• Dokumen rencana
pencapaian TPB/SDGs
tingkat nasional
RAN
• Dokumen rencana
pencapaian TPB/SDGs
tingkat daerah
RAD
6 bulan setelah
Perpres berlaku
(10 Januari 2018)
12 bulan setelah
Perpres berlaku
(10 Juli 2018)
1 tahun setelah
Perpres berlaku
(10 Juli 2018)
TUGAS PEMERINTAH PUSAT:
Menyusun Dokumen TPB/SDGs

16. E. Pola Peran ........(3)
TUGAS PEMERINTAH PROVINSI:
a. Membentuk kelembagaan yang melaksanakan SDGs (Tim
Koordinasi Daerah)
b. Menyusun dokumen RAD SDGs bersama pemkab/pemkot dan
platform lainnya;
c. Memainstreaming dan mengintegrasikan SDGs dalam KLHS,
RPJMD, Renstra, RKPD, Renja;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs
provinsi dan kab/kota;
e. Melaporkan pelaksanaan RAD ke Menteri PPN/Kepala
Bappenas/Kemendagri

17. E. Pola Peran ........(4)
TUGAS PEMERINTAH KAB/KOTA:
a. Bersama pemprov menyusun RAD dan/atau menyusun RAD sendiri
1. Memetakan indikator SDGs Kab/Kota berdasar metadata nasional;
2. Mengisi matrik indikator SDGs kab/kota
3. Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan
Pemkab/Pemkot dan non-pemerintah
b. Memainstreaming dan mengintegrasikan SDGs ke dalam KLHS,
RPJMD, Renstra, RKPD, Renja;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs kab/kota;
d. Melaporkan pelaksanaan RAD ke gubernur selaku WPP untuk bersama-
sama dilaporkan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas/Kemendagri

18. E. Pola Peran ........(5)
PRINSIP
KEMITRAAN
Trust
Building
Account-
able
Equal
Partners
hip
Mutual
Benefit
Partici-
pation

19. F. Implementasi SDGs........(1)
PELAKSANAAN SDGs DI JAWA TENGAH
 Keputusan Gubernur No. 050/13 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan
TPB/SDGs (12 Maret 2018)
 Keputusan Kepala Bappeda No. 050.2/6147 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Tim Sekretariat TPB Jawa Tengah (1 Maret 2018)
 Pergub No 74/2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Jawa Tengah 2017 – 2018
 Pergub dukungan pelaksanaan SDGs di Kab/Kota
 RAD 2018 – 2023 dalam proses penyusunan

20. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(1)
PERIODISASI RAD SDGs NASIONAL DAN JAWA TENGAH
RAN MDGs
2010-2015
RAD MDGs
2011-2015
RAN SDGs
2017-2019
RAD SDGs
2017-2018
RAN SDGs
2020-2024
RAD SDGs
2019-2023
RAN SDGs
2025-2030
RAD SDGs
2024-2028
RAD SDGs
2029-2030

21. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(2)
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
1 5
4
Pembentukan TIM
KOORDINASI DAERAH
(TKD), & Sekretariat
SDGs Jateng
Penyusunan
Narasi &
Matrik Renaksi
Koordinasi
Penyusunan matrik
renaksi dengan
kab/kota
Konsultasi draft RAD
dengan Bappenas/
Sekretariat SDGs
Nasional
Pleno TKD
Penetapan RAD
7
Working Group
Penyusunan
renaksi SDGs
Draft-1
6
Diseminasi RAD
8
9
Rapat Pleno TKD:
Tatacara
Penyusunan &
Pentahapan
Monev dan
Pelaporan RAD
3
2

22. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(3)
TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA AKSI
 Prinsip deduktif, memilih indikator dengan prosedur piramida
terbalik: diturunkan dari indikator global, nasional, provinsi, kab/kota
 Prinsip tagging (penandaan) dari target, indikator, program, dan
kegiatan yang ada dokren daerah
 Komposisi Indikator RAD Jateng
o Global: 17 GOALs; 169 TARGET; 241 INDIKATOR
o Nasional: 17 GOALs; 94 TARGET; 319 INDIKATOR
o Provinsi: 17 GOALs; 81 TARGET; 192 INDIKATOR

23. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(4)
ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (1)
 METADATAadalah
penjabaran goal dan target
ke dalam indikator yang
meliputi : Nama Indikator;
Konsep dan Definisi; Cara
Menghitung; Manfaat;
Sumber Data dan Cara
Pengumpulan Data;
Disagregasi Data; serta
Frekuensi Pengumpulan
Data.
 FUNGSI METADATA
 Menyamakan persepsi tentang Tujuan, Target
& Indikator TPB sebagai acuan penyusunan
RAD.
 Definisi Operasional (DO) indikator untuk
mengukur ketercapaian tiap tujuan dan target
TPB.
 Panduan pelaksanaan monev dan pelaporan,
serta perbandingan pencapaian TPB antar
negara dan antar daerah

24. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(5)
ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (2)
•Permendagri No. 86 Tahun 2017:
INDIKATORadalah tanda yang
berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome),
dampak (impact).
•Kemenkes RI:
INDIKATOR adalah Variabel yang
bisa dipakai untuk mengevaluasi
kondisi, status serta memungkinkan
dilakukannya tindakan pengukuran
terhadap berbagai perubahan
 PENOMORAN INDIKATOR
 Nomor ke-1 = tujuan
 Nomor ke-2 = target
 Nomor ke-3 = indikator
 Contoh:
o 1.1.1 = tujuan 1, target 1, indikator 1
o 2.1.1 = tujuan 2, target 1, indikator 1

25. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(6)
ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (3)
 Indikator nasional yang SESUAI
indikator global (= Indikator
nasional yang konsep dan cara
pengukurannya sama dengan
metadata indikator global)
 Contoh:
o Angka Kematian Ibu;
o Jumlah Luas Kawasan
Konservasi Perairan;
o Bauran Energi Terbarukan;
 Indikator nasional sebagai PROKSIindikator global
(=Indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya
merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator
global)
 Contoh:
o Proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air
minum layak sebagai proksi indikator proporsi penduduk
dengan akses terhadap layanan air minum yang aman;
o Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai proksi indikator
global kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial;
o Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3
yang diolah sesuai peraturan perundangan.

26. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(7)
ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (4)
 Indikator global yang harus DIKEMBANGKAN (=Indikator global yang belum
dimiliki Indonesia dan belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum
tersedia.
 Contoh:
o Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan
responsif;
o Indeks kemiskinan multidimensi;
o Rata-rata keasaman Laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang
disetujui dan memadai;
o Jumlah kesepakatan kerja sama program-program di bidang sains dan/atau
teknologi antarnegara menurut tipe kerja samanya.

27. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(8)
ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (5)
 DISAGREGASI DATA adalah penguraian indikator menjadi rincian ke beberapa
bagian;
 Dalam konteks SDGs, diasgregasi data adalah penguraian indikator ke dalam rincian
bagian menurut:
o Letak geografis – nasional,
o Provinsi, kab/kota,
o Kelompok umur,
o Gender,
o Tingkat pendapatan,
o Disabilitas,
o Status migrasi, dll.

28. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(9)
TATA CARA MEMBUAT MATRIK RENCANA AKSI
 Bappeda membagi OPD sesuai target, indikator, urusan
 OPD mengelompok ke rumpun pilar lakukan working group
 Lakukan screening untuk memilih indikator dengan dasar metadata nasional dengan
mempertimbangkan:
 Disagregasi data (Diambil yang disagregasi datanya nasional, provinsi dan kab/kota.
Jika hanya nasional, tidak perlu diambil)
 Kewenangan daerah sesuai UU 23/2014
 Ketersediaan data, karakteristik wilayah, dan program kerjanya
 OPD lakukan tagging (penandaan) pada indikator dan target di RPJMD, atau Renstra,
RKPD dan dokumen lainnya
 Jika ditemukan indikator tanpa target dan hanya realisasi, maka diisi PM (Pre-Memory)
=> Disebut indikator kondisi (tanpa target); indikator kinerja (dengan target)

29. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(10)
TARGET
GLOBAL
INDIKATOR
GLOBAL
INDIKATOR
NASIONAL
INDIKATOR
PROVINSI
DISAGRE
GASI DATA
PROVINSI
INDIKATOR
KAB/KOTA
DISAGRE
GASI DATA
KAB/KOTA
SUMBER
DATA
FREKUENSI
PENGUMPUL
AN DATA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Goal 1 Kesmiskinan
1.2
Pada tahun
2030,
mengurangi
setidaknya
setengah
proporsi laki-
laki,
perempuan
dan anak-
anak dari
semua usia,
yang hidup
dalam
kemiskinan di
semua
dimensi,
sesuai
dengan
definisi
nasional.
1.2.1 Proporsi
penduduk
yang hidup di
bawah garis
kemiskinan
nasional,
menurut jenis
kelamin dan
kelompok
umur
1.2.1*
Persentase
penduduk
yang hidup di
bawah garis
kemiskinan
nasional,
menurut jenis
kelamin dan
kelompok
umur.
1.2.1
Persentase
penduduk
yang hidup di
bawah garis
kemiskinan
nasional,
menurut jenis
kelamin dan
kelompok
umur.
1. Wilayah
Administr
asi:
Provinsi
dan
Kabupaten
/Kota
2. Jenis
kelamin
3. Kelompok
umur.
4. Status
pekerja
1.2.1
Persentase
penduduk
yang hidup di
bawah garis
kemiskinan
nasional,
menurut jenis
kelamin dan
kelompok
umur.
1. Wilayah
Adminis-
trasi:
Kabupaten
/Kota
2. Jenis
kelamin
3. Kelompok
umur.
4. Status
pekerja
BPS Survei
Sosial
Ekonomi
Nasional
(Susenas).
Tahunan
(untuk
agregasi
tingkat
kabupaten/ko
ta).

30. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(11)
KODE
INDIKATOR
INDIKATOR
NASIONAL
INDIKA-
TOR
PROVINSI
INDIKATOR
KAB/KOTA
SUMBER
DATA
SATUAN BASELINE
TARGET & REALISASI PENCAPAIAN PAGU
INDIKATIF
3 – 5 TH
PENANG-
GUNG
JAWAB
2019 2020 2021 2022 2023
Tujuan (Goal) 1, dst
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
DST
MATRIK 1 TARGET DAN INDIKATOR

31. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(12)
MATRIK 2 PROGRAM/KEGIATAN & ANGGARAN PEMERINTAH
PROGRAM/KEG & INDIKATOR
KEGIATAN
SATUAN
TAHUN
DASAR
TARGET TAHUNAN INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 3
TAHUN
Rp. Juta
SUMBER
PENDA-
NAAN
INSTANSI
PELAKSANA
2019 2020 2021 2022 2023
Tujuan TPB : 1, 2, 3, dst ……………………
Program Pemerintah: …………………..
Indikator 1 TPB
Keg 1 1.1. Indikator keg
1.2. Indikator keg
Keg 2 2.1. Indikator keg
2.2. Indikator keg
Indikator 2 TPB
Keg 1 1.1. Indikator keg
1.2. Indikator keg
Keg 2 2.1. Indikator keg
2.2. Indikator keg

32. G. Penyusunan Rencana Aksi .......(13)
MATRIK 3 PROGRAM/KEGIATAN & ANGGARAN NON PEMERINTAH
PROGRAM/KEG & INDIKATOR
KEGIATAN
SATUAN
TAHUN
DASAR
TARGET TAHUNAN INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 3
TAHUN
Rp. Juta
SUMBER
PENDA-
NAAN
INSTANSI
PELAKSANA
2019 2020 2021 2022 2023
Tujuan TPB : 1, 2, 3, dst ……………………
Program Pemerintah: …………………..
Indikator 1 TPB
Keg 1 1.1. Indikator keg
1.2. Indikator keg
Keg 2 2.1. Indikator keg
2.2. Indikator keg
Indikator 2 TPB
Keg 1 1.1. Indikator keg
1.2. Indikator keg
Keg 2 2.1. Indikator keg
2.2. Indikator keg

33. H. Monitoring & Evaluasi .......(1)
4.1. Mekanisme Pemantauan & Evaluasi;
4.1.1. Mekanisme Pemantauan RAD;
4.1.2. Mekanisme Evaluasi RAD;
4.1.3. Mekanisme Pemantauan RAD (Pusat-Daerah);
4.1.4. Mekanisme Pemantauan & Evaluasi RAD Unsur
Non Pemerintah.
4.2. Jadwal Pemantauan & Evaluasi SDGs Jateng
4.3. Publikasi Hasil Pemantauan.

34. H. Monitoring & Evaluasi .......(2)
MEKANISME
PEMANTAUAN RENCANA
AKSI

35. H. Monitoring & Evaluasi .......(3)
MEKANISME EVALUASI
RENCANA AKSI

36. H. Monitoring & Evaluasi .......(4)
MEKANISME EVALUASI
RENCANA AKSI UNSUR
NON PEMERINTAH

37. • Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai
GERAKAN;
• Komitmen semua Stakeholders
 (Pemerintah dan Aktor Non-
Pemerintah)
• Proses yang partisipatif dalam penyusunan 
semua pihak terlibat dari awal
• Tujuan dan indikator yang jelas dan terukur 
akurasi dan sumber data
• Sumber Pendanaan yang jelas  Pemerintah dan
swasta, DN dan LN
• Tanggungjawab Pelaksanaan  setiap indikator
ada OPD pengampu
• Monitoring dan Evaluasi  akuntabilitas dan
transparansi
• Strategi Komunikasi  tepat dan efektif
• Perpres No. 59/2017 ttg TPB
 sebagai dasar penyusunan
RAN dan RAD TPB/SDGs
• Pengarusutamaan dalam
Dokumen Perencanaan
(RPJMN/RPJMD)  Dasar
penentuan prioritas dan
alokasi anggaran
POLITICAL WILL
LEGAL BASIS YG KUAT
STRATEGI YG BAIK
I. Hal-hal Yang Perlu Perhatian