Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum tata negara Indonesia dan sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hingga amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Dokumen ini menjelaskan konsep konstitusi dan perbedaannya dengan UUD, serta tujuan dan kesepakatan dasar yang dicapai dalam proses perubahan UUD 1945.
1. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI menyusun UUD.
2. PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 yang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
3. Hasil sidang PPKI meliputi penetapan UUD 1945 dan pembentukan KNIP untuk membantu presiden sebelum lembaga negara terbentuk.
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 merupakan titik perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer, dimana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen bukan presiden. Perubahan ini mengubah sifat pemerintahan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, termasuk empat kali amandemen yang dilakukan, perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara akibat amandemen tersebut, serta mekanisme perubahan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum tata negara Indonesia dan sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hingga amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Dokumen ini menjelaskan konsep konstitusi dan perbedaannya dengan UUD, serta tujuan dan kesepakatan dasar yang dicapai dalam proses perubahan UUD 1945.
1. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI menyusun UUD.
2. PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 yang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
3. Hasil sidang PPKI meliputi penetapan UUD 1945 dan pembentukan KNIP untuk membantu presiden sebelum lembaga negara terbentuk.
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 merupakan titik perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer, dimana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen bukan presiden. Perubahan ini mengubah sifat pemerintahan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, termasuk empat kali amandemen yang dilakukan, perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara akibat amandemen tersebut, serta mekanisme perubahan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep, materi muatan, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi negara. Juga membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta hasil-hasilnya.
UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan melalui beberapa sidang mulai dari BPUPKI, panitia-panitia perancang, hingga PPKI. PPKI menetapkan UUD NRI Tahun 1945 pada 18 Agustus 1945 serta membentuk lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sementara.
Dokumen ini membahas tentang pelajaran Kewarganegaraan mengenai periodesasi Konstitusi Indonesia, kesepakatan dasar perubahan UUD, fungsi perubahan Konstitusi, dan sikap positif terhadap Konstitusi Negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang penyusunan UUD 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta tujuan dari perubahan-perubahan tersebut untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, termasuk pengertian konstitusi menurut para ahli, fungsi dan isi konstitusi, sifat konstitusi (fleksibel atau kaku, tertulis atau tidak, formal atau materiil), serta konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD 1945 sejak proklamasi kemerdekaan.
Bab 3 membahas UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa perubahan, termasuk empat kali amandemen antara 1999-2002 yang mengubah struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 menjadi patokan bagi peraturan perundang-undangan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi transisi. UUD 1945 telah mengalami amandemen empat kali sejak reformasi 1998 untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Ada pro dan kontra terhadap gagasan menjadikan UUD 1945 yang telah diamandemen sebagai konstitusi transisi sebelum dibuatnya konstitusi baru. Pihak pro berargumen untuk menciptakan momentum baru dan menjadi titik temu, sementara pih
1. Dokumen ini membahas perumusan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembentukan BPUPKI dan hasil sidang keduanya.
2. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang keduanya membahas rancangan UUD dan menyetujui naskah UUD 1945.
3. UUD 1945 dijadikan sebagai konstitusi Indonesia dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep, materi muatan, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi negara. Juga membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta hasil-hasilnya.
UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan melalui beberapa sidang mulai dari BPUPKI, panitia-panitia perancang, hingga PPKI. PPKI menetapkan UUD NRI Tahun 1945 pada 18 Agustus 1945 serta membentuk lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sementara.
Dokumen ini membahas tentang pelajaran Kewarganegaraan mengenai periodesasi Konstitusi Indonesia, kesepakatan dasar perubahan UUD, fungsi perubahan Konstitusi, dan sikap positif terhadap Konstitusi Negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang penyusunan UUD 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta tujuan dari perubahan-perubahan tersebut untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, termasuk pengertian konstitusi menurut para ahli, fungsi dan isi konstitusi, sifat konstitusi (fleksibel atau kaku, tertulis atau tidak, formal atau materiil), serta konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD 1945 sejak proklamasi kemerdekaan.
Bab 3 membahas UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa perubahan, termasuk empat kali amandemen antara 1999-2002 yang mengubah struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 menjadi patokan bagi peraturan perundang-undangan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi transisi. UUD 1945 telah mengalami amandemen empat kali sejak reformasi 1998 untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Ada pro dan kontra terhadap gagasan menjadikan UUD 1945 yang telah diamandemen sebagai konstitusi transisi sebelum dibuatnya konstitusi baru. Pihak pro berargumen untuk menciptakan momentum baru dan menjadi titik temu, sementara pih
1. Dokumen ini membahas perumusan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembentukan BPUPKI dan hasil sidang keduanya.
2. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang keduanya membahas rancangan UUD dan menyetujui naskah UUD 1945.
3. UUD 1945 dijadikan sebagai konstitusi Indonesia dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila.
Similar to PERUBAHAN-KONSTITUSI. Uji kompetensi tapi mengingat (20)
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Sistem
Perubahan
Konstitusi
• Sistem perubahan Konstitusi di berbagai
negara,ada 2 sistem yang sedang berkembang
yaitu:
1. Renewal (pembaruan)
Dianut di negara-negara eropa Kontinental
Sistem ini apabila konstitusi dilakukan pembaruan,
maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang
baru secara keseluruhan.
2. Amandemen
Dianut negara-negara anglo saxon
Sistem ini apabila konstitusi diubah, hasil
amandemen tersebut merupakan bagian atau
dilampirkan dalam konstitusinya
3. Perubahan
Konstitusi
menurut
Ahli
K. C. Wheare mengemukakan
sasaran yg ingin diperoleh dengan
mempersulit perubahan
konstitusi:
1. Agar dilakukan dg pertimbangan yang
matang dan dikehendaki
2. Agar rakyat diberikan kesempatan
kesempatan utk menyampaikan
pandangannya sblm perubahan
dilakukan
3. Agar kekuasaan pemerintah federal
dan negara bagian tidak diubah secara
sepihak
4. Agar hak-hak perseorangan atau
kelompok mendapat jaminan
4. Menurut C.F. Strong, ada beberapa cara perubahan
Konstitusi:
1. Dilakukan oleh legislatif dengan pembatasan2
tertentu
2. Dilakukan oleh rakyat melalui referendum
3. Dilakukan oleh negara-negara serikat (pd negara
berbentuk negara serikat)
4. Dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan
oleh suatu lembaga negara khusus yg dibentuk
hanya utk keperluan perubahan
5. Secara Umum Perubahan Konstitusi dapat dilakukan
melalui:
1. Perubahan Konstitusi Melalui Kekuasaan
Legislatif;
2. Perubahaan Konstitusi melalui Referendum
3. Perubahan Konstitusi melalui Penafsiran
Hakim
4. Perubahan Konstitusi melalui Kebiasaan atau
tradisi suatu negara
6. • Menurut KC. Wheare (2010) mengemukakan bahwa
perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai
cara, yaitu:
1. Perubahan resmi,
2. Penafsiran hakim
3. Kebiasaan ketatanegaraan/konvensi
7. K.C.Wheare
Cara Merubah
materi Muatan
UUD
1. Kelompok negara yg mempunyai
kebiasaan mengubah UUD dg
langsung memasukkan materi
perubahan itu ke dlm naskah UUD
2. Kelompok negara yg mempunyai
kebiasaan mengadakan
penggantian naskah UUD
3. Perubahan konstitusi melalui
naskah yg terpisah dari teks
aslinya, yg disebut amandemen
pertama, amandemen kedua, dst
8. Proses
Pembentukan
UUD 1945
• BPUPK dilantik 28 Mei 1945, 62 anggota,
bertugas melakukan penyelidikan ke arah
tercapainya kemerdekaan, ketua DR KRT.
Radjiman Wediodiningrat
• Sidang I: 29 Mei-1 Juni 1945 (Pidato
Soekarno tgl 1 Juni dikenal sebagai
Lahirnya Pancasila).
• Setelah Sidang I berakhir Ketua BPUPK
membentuk Panitia Kecil (Panitia 8) yg
bertugas meneliti serta mempelajari usul2
yg disampaikan para anggota, melakukan
inventarisasi dan kemudian menyusunnya
9. Lanjutan
sejarah
Terbentuknya
UUD 1945
• Sidang II: 10-16 Juli 1945
Disampaikan hasil dari Panitia 8. Juga
disampaikan hasil dari Panitia 9 berupa
Rancangan Pembukaan (Piagam Jakarta)
yang oleh BPUPK tidak disetujui menjadi
Pembukaan
Dibentuk 3 panitia:
a. Panitia Perancang UUD
b. Panitia PembelaanTanah Air
c. Panitia Keuangan dan Perekonomian
Dalam rapat tgl 16 Juli 1945 dinyatakan bahwa
Naskah RUUD dengan perubahannya diterima
sebulat-bulatnya
10. PERUBAHAN UUD
1945
Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 UUD 1945
a. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-
Undang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya
1/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
b. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
11. c. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, siding
Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh
sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak dapat dilakukan perubahan
