7. hbl, indah kayani, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, tugas 3, 2018 lindah kayani
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Hukum perburuhan adalah norma yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang. PT Indomarco Adi Prima menerapkan perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis bagi pekerjanya sesuai ketentuan hukum.
Dokumen ini berisi peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perhitungan uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan bagi pekerja yang mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri. Pekerja tersebut tidak berhak atas uang pesangon dan penghargaan masa kerja, namun berhak atas uang penggantian hak seperti cuti tahunan dan biaya pulang. Uang penggantian perumahan, pengobatan,
7. hbl, indah kayani, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, tugas 3, 2018 lindah kayani
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Hukum perburuhan adalah norma yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang. PT Indomarco Adi Prima menerapkan perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis bagi pekerjanya sesuai ketentuan hukum.
Dokumen ini berisi peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perhitungan uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan bagi pekerja yang mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri. Pekerja tersebut tidak berhak atas uang pesangon dan penghargaan masa kerja, namun berhak atas uang penggantian hak seperti cuti tahunan dan biaya pulang. Uang penggantian perumahan, pengobatan,
Teks tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ia menjelaskan tentang sejarah, fungsi, tugas, dan wewenang BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang terkait.
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Program ini bertujuan memberikan perlindungan berupa santunan dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang berisiko mengalami kecelakaan, sakit, hamil, menua, atau meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaannya secara independen. Pedoman ini menjabarkan ruang lingkup, sistem, dan unsur
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan pekerja, meningkatkan efisiensi kerja, serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 mencakup pengertian, sejarah, tujuan, dan penerapannya di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Sejarah peraturan tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dimulai sejak masa purbakala hingga berkembang menjadi peraturan modern di berbagai negara.
3. Beberapa UU yang mengatur tentang K3 antara l
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.pptxKIPKULIAH
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia, termasuk pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing badan.
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan jaminan sosial dan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa jaminan sosial bertujuan untuk menjamin keamanan ekonomi dan meminimalisasi ketidakpastian ekonomi, serta menjelaskan prinsip, program, dan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia."
Dokumen ini membahas kerangka acuan kegiatan kampanye penyuluhan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tunggal Jaya. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat program JKN. Kegiatannya berupa penyuluhan di Posyandu yang mencakup penjelasan tentang JKN, diskusi, dan evaluasi hasilnya. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
PT Askes (Persero) sedang mempersiapkan diri untuk transformasi menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2014 dengan merancang sistem dan kebijakan baru, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan mempersiapkan sumber daya manusia.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungannya meliputi aspek ekonomi (jaminan sosial), kesehatan kerja, keselamatan kerja, hak untuk berserikat, dan larangan diskriminasi. Perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ia menjelaskan pengertian K3, tujuannya, dan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam pelaks
Teks tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ia menjelaskan tentang sejarah, fungsi, tugas, dan wewenang BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang terkait.
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Program ini bertujuan memberikan perlindungan berupa santunan dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang berisiko mengalami kecelakaan, sakit, hamil, menua, atau meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaannya secara independen. Pedoman ini menjabarkan ruang lingkup, sistem, dan unsur
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan pekerja, meningkatkan efisiensi kerja, serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 mencakup pengertian, sejarah, tujuan, dan penerapannya di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Sejarah peraturan tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dimulai sejak masa purbakala hingga berkembang menjadi peraturan modern di berbagai negara.
3. Beberapa UU yang mengatur tentang K3 antara l
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.pptxKIPKULIAH
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia, termasuk pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing badan.
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan jaminan sosial dan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa jaminan sosial bertujuan untuk menjamin keamanan ekonomi dan meminimalisasi ketidakpastian ekonomi, serta menjelaskan prinsip, program, dan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia."
Dokumen ini membahas kerangka acuan kegiatan kampanye penyuluhan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tunggal Jaya. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat program JKN. Kegiatannya berupa penyuluhan di Posyandu yang mencakup penjelasan tentang JKN, diskusi, dan evaluasi hasilnya. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
PT Askes (Persero) sedang mempersiapkan diri untuk transformasi menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2014 dengan merancang sistem dan kebijakan baru, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan mempersiapkan sumber daya manusia.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungannya meliputi aspek ekonomi (jaminan sosial), kesehatan kerja, keselamatan kerja, hak untuk berserikat, dan larangan diskriminasi. Perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ia menjelaskan pengertian K3, tujuannya, dan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam pelaks
1. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) ditubuhkan pada tahun 1971 di bawah Kementerian
Sumber Manusia (sebelum ini dikenali sebagai Kementerian Buruh) untuk melaksana dan mentadbir
Skim-skim Keselamatan Sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969, iaitu Skim Bencana
Pekerjaan dan Skim Keilatan. Di bawah skim-skim ini, pekerja diberi perlindungan berkaitan bencana
pekerjaan termasuk kemalangan semasa menjalankan pekerjaan, penyakit khidmat, keilatan dan
kematian.
Di antara fungsi yang dilaksanakan oleh PERKESO ialah mendaftar majikan dan pekerja, mengutip
caruman majikan dan pekerja, memproses tuntutan dan membayar faedah kepada pekerja yang ditimpa
malang dan orang tanggungannya. Di samping itu, PERKESO juga menyediakan faedah pemulihan
jasmani
dan
vokasional
serta
memupuk
kesedaran
keselamatan
dan
kesihatan
pekerjaan.
Pada Julai 1985, status PERKESO sebagai Jabatan Kerajaan telah diubah kepada sebuah Badan
Berkanun.
Manakala pada 1 Januari 1992, PERKESO telah melaksanakan sistem saraannya sendiri, iaitu Sistem
Saraan Baru PERKESO (SSBP).
MISI PERKESO
Memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungan mereka menerusi Skim-skim
Keselamatan Sosial serta meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi
meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja
VISI PERKESO
Peneraju Keselamatan Sosial Yang Unggul Dan Cemerlang
