Politik Strategi Nasional membahas tiga hal utama yaitu politik, strategi dan nasional. Dokumen ini menjelaskan pengertian ketiganya serta merumuskan Politik Strategi Nasional (Polstranas) sebagai kerangka dasar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan berbagai landasan seperti Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang politik strategi nasional (POLTRANAS) yang mencakup pengertian politik, strategi, dan POLTRANAS sendiri serta penyusunan dan implementasinya dalam berbagai bidang. POLTRANAS berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah pembangunan nasional dengan landasan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Penyusunannya melibatkan suprastruktur dan infrastruktur politik.
Dokumen tersebut membahas tentang politik dan strategi nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional; komponen-komponen pembangunan nasional seperti negara, masyarakat, dan pemerintah; serta prioritas pembangunan nasional Indonesia yang mencakup peningkatan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas biografi dan profil Dr. Dadang Solihin beserta penjelasan mengenai peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Terdapat penjelasan mengenai perkembangan peran DPRD dari masa lalu hingga saat ini serta tantangan yang dihadapi untuk menjadi lembaga yang lebih efektif.
Dokumen tersebut membahas tentang politik strategi nasional (POLTRANAS) yang mencakup pengertian politik, strategi, dan POLTRANAS sendiri serta penyusunan dan implementasinya dalam berbagai bidang. POLTRANAS berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah pembangunan nasional dengan landasan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Penyusunannya melibatkan suprastruktur dan infrastruktur politik.
Dokumen tersebut membahas tentang politik dan strategi nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional; komponen-komponen pembangunan nasional seperti negara, masyarakat, dan pemerintah; serta prioritas pembangunan nasional Indonesia yang mencakup peningkatan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas biografi dan profil Dr. Dadang Solihin beserta penjelasan mengenai peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Terdapat penjelasan mengenai perkembangan peran DPRD dari masa lalu hingga saat ini serta tantangan yang dihadapi untuk menjadi lembaga yang lebih efektif.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, meliputi konsep, pendekatan, strategi, dan tahapannya. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pentingnya partisipasi masyarakat, pengembangan potensi lokal, dan pendekatan berbasis komunitas dalam membangun kemandirian masyarakat.
Modul ini membahas konsep, nilai, moral, dan norma dalam hubungannya dengan tuntutan perilaku warga negara. Konsep adalah pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu, nilai adalah tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan baik dan buruk, moral adalah tindakan manusia sesuai ide-ide baik, sedangkan norma adalah sumber hukum yang menguatkan konsep, nilai, dan moral. Warga negara memiliki kewajiban terhadap neg
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
Makalah ini membahas proses perencanaan pembangunan daerah dari RPJP hingga APBD. Mulai dari pedoman RPJP nasional dan daerah, kemudian disusun RPJM, RKP, rencana kerja dan anggaran SKPD, hingga akhirnya disusun rancangan APBD. [/ringkasan]
Makalah ini membahas tentang implementasi tujuan negara dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan negara ini dan melibatkan sel
Public Relation Chap 7, 8, 9: Corporate Identity, Public Affair, Issue Manage...Shandy Aditya
Based on e-book below
Theaker, A. (2002). The Public Relations Handbook. New York: the Taylor & Francis e-Library.
This presentation is discussing on Chapter 7, 8, 9.
Thanks to my student who summarise the chapter into power point.
Link video presentation:
https://youtu.be/0zQIs1dJDDc
Makalah ini membahas tentang politik dan strategi nasional Indonesia sejak masa kemerdekaan. Politik dan strategi nasional dirumuskan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Strategi nasional mencakup pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, pertahanan, dan kerjasama internasional.
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dibahas pula peran masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi, relasi antara pemerintah dan organisasi sipil, serta tantangan yang dihadapi organisasi sipil di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
Organisasi publik adalah organisasi yang dimiliki secara kolektif oleh publik dan tidak mencari keuntungan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sumber pembiayaannya berasal dari pajak dan retribusi. Organisasi keagamaan dan kepemudaan bertujuan untuk memajukan kepentingan agama dan pemuda serta melatih kepemimpinan
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...Randy Wrihatnolo
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, In the Context of Public Administration. Slide makalah ini pernah disampaikan dalam forum Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) pada 19 Mei 2009.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, meliputi konsep, pendekatan, strategi, dan tahapannya. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pentingnya partisipasi masyarakat, pengembangan potensi lokal, dan pendekatan berbasis komunitas dalam membangun kemandirian masyarakat.
Modul ini membahas konsep, nilai, moral, dan norma dalam hubungannya dengan tuntutan perilaku warga negara. Konsep adalah pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu, nilai adalah tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan baik dan buruk, moral adalah tindakan manusia sesuai ide-ide baik, sedangkan norma adalah sumber hukum yang menguatkan konsep, nilai, dan moral. Warga negara memiliki kewajiban terhadap neg
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
Makalah ini membahas proses perencanaan pembangunan daerah dari RPJP hingga APBD. Mulai dari pedoman RPJP nasional dan daerah, kemudian disusun RPJM, RKP, rencana kerja dan anggaran SKPD, hingga akhirnya disusun rancangan APBD. [/ringkasan]
Makalah ini membahas tentang implementasi tujuan negara dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan negara ini dan melibatkan sel
Public Relation Chap 7, 8, 9: Corporate Identity, Public Affair, Issue Manage...Shandy Aditya
Based on e-book below
Theaker, A. (2002). The Public Relations Handbook. New York: the Taylor & Francis e-Library.
This presentation is discussing on Chapter 7, 8, 9.
Thanks to my student who summarise the chapter into power point.
Link video presentation:
https://youtu.be/0zQIs1dJDDc
Makalah ini membahas tentang politik dan strategi nasional Indonesia sejak masa kemerdekaan. Politik dan strategi nasional dirumuskan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Strategi nasional mencakup pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, pertahanan, dan kerjasama internasional.
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dibahas pula peran masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi, relasi antara pemerintah dan organisasi sipil, serta tantangan yang dihadapi organisasi sipil di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
Organisasi publik adalah organisasi yang dimiliki secara kolektif oleh publik dan tidak mencari keuntungan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sumber pembiayaannya berasal dari pajak dan retribusi. Organisasi keagamaan dan kepemudaan bertujuan untuk memajukan kepentingan agama dan pemuda serta melatih kepemimpinan
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...Randy Wrihatnolo
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, In the Context of Public Administration. Slide makalah ini pernah disampaikan dalam forum Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) pada 19 Mei 2009.
2. Pendahuluan
POLITIK
• “Politeia” (Polis: Negara // teia:Urusan)
• Berkaitan dgn negara, kekuasaan, pengambilan
keputusan, kebijakan, alokasi sumberdaya
STRATEGI
• “The Art of the General”
• Cara untuk mendapatkan kemenangan atau
pencapaian tujuan
NASIONAL
• “Nation”
• Keseluruhan wilayah Indonesia sesuai situasi/
kepentingan (Pusat, Prov, Kab, Kota)
LOGO
3. NEGARA, Organisasi dlm suatu
wilayah yg memiliki kekuasaan
tertinggi yg ditaati oleh rakyatnya.
KEKUASAAN, Kemampuan
seseorang/kelompok utk
mempengaruhi orang/kelompok
lain sesuai keinginannya
PENGAMBILAN KEPUTUSAN, Cara
yang ditempuh guna menentukan
sebuah kesepakatan.
LOGO
4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN, Cara
menentukan kesepakatan bersama
KEBIJAKAN UMUM, Kumpulan
keputusan seseorang/kelompok
untuk menentukan tujuan/cara
mencapai tujuan
DISTRIBUSI, Pembagian/pengaloka
sian nilai dalam masyarakat secara
mengikat
LOGO
5. Pengertian POLSTRANAS
Politik Strategi Nasional
Politik Strategi Nasional disingkat Polstranas
disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran
yang terdapat dalam sistem manajemen nasional
yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD
1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional
LOGO
6. Sesuai dengan pembukaan UUD
45, Bangsa Indonesia melaksanakan
Pembangunan Nasional semesta.
Pembangunan Nasional = Bangnas
Tujuan Nasional = Tunas
Wawasan Nusantara = Wanus / Wasantara
Ketahanan Nasional = Tannas
Politik Strategi Nasional = Polstranas
LOGO
7. Pembangunan Nasional
Hakekat
Pembangunan, upaya Pembangunan
mewujudkan tujuan Nasional, mencerdaskan
nasional bangsa kehidupan
Indonesia yang bangsa, menciptakan
maju, mandiri, sejahtera kesejahteraan
, berkeadilan, berdasark umum, melindungi seluruh
an iman dan takwa tumpah darah
kepada Tuhan Yang Indonesia, dan membantu
Maha Kuasa. melaksanakan ketertiban
dunia dan perdamaian
abadi.
LOGO
8. Landasan Pembangunan Nasional
A Harus
Landasan Konstitusional dipahami
Generasi
B
Landasan Idiil Muda
C
Landasan Operasional
D
Landasan Visional
LOGO
9. Pendekatan Bangnas
Peran
Kesinam-
bungan
Efisiensi
Persamaan Hak
& Kewajiban
LOGO
10. Supra Struktur Politik
1
2 Legislatif adalah
badan atau
3 Eksekutif adalah lembaga yang
lembaga yang berwenang untuk
Yudikatif adalah berwenang untuk membuat Undang-
badan yang menjalankan roda Undang dan
berwenang pemerintahan sebagai kontrol
mengadili terhadap
penyelewengan pemerintahan atau
pelaksanaan eksekutif
konstitusi dan
peraturan
perundang-
undangan
LOGO
11. Infra Struktur Politik
Partai Politik
Media Massa
Lembaga Swadaya Masyarakat
Kelompok Kepentingan
Mahasiswa
LOGO
12. Implementasi
Ideologi Sosial
Politik Polstranas Budaya
Ekonomi Hankam
Tujuan Nasional
LOGO