Dokumen tersebut membahas tentang pengantar kebijakan penyelenggaraan program imunisasi di Indonesia. Program imunisasi nasional bertujuan untuk menurunkan penyakit menular dengan memberikan vaksinasi secara merata guna mencapai kekebalan komunitas. Dokumen ini menjelaskan konsep, jenis, sasaran dan jadwal imunisasi serta peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan imunisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem surveilans kesehatan nasional Indonesia. Secara singkat, dibahas mengenai kebijakan dan strategi surveilans penyakit menular seperti polio, campak, dan tetanus neonatal. Juga dijelaskan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan analisis data surveilans untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), termasuk definisi KIPI, jenis KIPI serius, proses pelaporan KIPI serius, form pelaporan KIPI, dan penanganan syok anafilaktik. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab terhadap pelaporan KIPI dalam program imunisasi.
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiYusneri Ahs
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelacakan bayi dan baduta yang belum atau tidak lengkap imunisasinya. Tujuannya adalah meningkatkan cakupan imunisasi dengan menemukan anak-anak yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi atau belum selesai imunisasinya sesuai jadwal."
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas pencegahan dan pengendalian HIV AIDS serta PIMS di Indonesia; (2) Termasuk situasi epidemi HIV AIDS dan PIMS di Indonesia beserta target pengendalian hingga 2030; (3) Juga menjelaskan fasilitas pelayanan kesehatan untuk konsultasi tes HIV, pengobatan HIV, dan pendekatan pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar kebijakan penyelenggaraan program imunisasi di Indonesia. Program imunisasi nasional bertujuan untuk menurunkan penyakit menular dengan memberikan vaksinasi secara merata guna mencapai kekebalan komunitas. Dokumen ini menjelaskan konsep, jenis, sasaran dan jadwal imunisasi serta peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan imunisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem surveilans kesehatan nasional Indonesia. Secara singkat, dibahas mengenai kebijakan dan strategi surveilans penyakit menular seperti polio, campak, dan tetanus neonatal. Juga dijelaskan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan analisis data surveilans untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), termasuk definisi KIPI, jenis KIPI serius, proses pelaporan KIPI serius, form pelaporan KIPI, dan penanganan syok anafilaktik. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab terhadap pelaporan KIPI dalam program imunisasi.
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiYusneri Ahs
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelacakan bayi dan baduta yang belum atau tidak lengkap imunisasinya. Tujuannya adalah meningkatkan cakupan imunisasi dengan menemukan anak-anak yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi atau belum selesai imunisasinya sesuai jadwal."
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas pencegahan dan pengendalian HIV AIDS serta PIMS di Indonesia; (2) Termasuk situasi epidemi HIV AIDS dan PIMS di Indonesia beserta target pengendalian hingga 2030; (3) Juga menjelaskan fasilitas pelayanan kesehatan untuk konsultasi tes HIV, pengobatan HIV, dan pendekatan pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia.
Buku ini membahas kebijakan strategis Imunisasi Pasti Lengkap (IMPAL) di Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan cakupan imunisasi bayi. Program IMPAL ini bertujuan agar seluruh bayi mendapat lima imunisasi dasar melalui berbagai kegiatan pendukung.
Edit tugsus individu 28 juli 2020_bapelkes_smr_edit2Agung Munandar
Dokumen tersebut membahas upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19, meliputi strategi komunikasi perubahan perilaku, pembagian tugas antara unsur masyarakat seperti kader kesehatan, tokoh agama, dan sistem keamanan lokal dalam mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19.
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Joni Saputra
Dokumen ini membahas analisis kebijakan pemerintah terhadap program imunisasi dasar lengkap di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) program imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan yang penting untuk mencegah penyakit, (2) cakupan imunisasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target, (3) tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan akses ke fasilitas kesehatan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang manajemen bencana khususnya terkait pengurangan risiko bencana dan klauster kesehatan. Beberapa poin penting yang disinggung antara lain pendekatan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko, aktivasi klauster kesehatan, dan pelaksanaan rapid health assessment untuk menilai dampak kesehatan awal.
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatYusneri Ahs
Dokumen tersebut membahas peran tenaga kesehatan dalam peningkatan cakupan dan layanan imunisasi program. Imunisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit dengan menggunakan vaksin. Tujuannya adalah menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Program imunisasi berhasil membebaskan Indonesia dari penyakit cacar, polio,
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Tim Nusantara Sehat Batch XV yang mencakup penjelasan tentang kontribusi faktor lingkungan terhadap penyakit, kaitan antara faktor lingkungan dengan berbagai penyakit, pelaksanaan layanan kesehatan lingkungan di Indonesia, indikator kinerja program kesehatan lingkungan, dan pentingnya sanitasi total berbasis masyarakat."
Filoartrpodes05 crustceos-classificao-140515173704-phpapp02suellen costa
O documento descreve as principais classes de crustáceos, incluindo suas características e exemplos de ordens. A classe mais diversificada é a Malacostraca, que inclui camarões, lagostas e caranguejos.
El documento describe los niveles y estadios del desarrollo moral. Explica que hay tres niveles principales: preconvencional, convencional y postconvencional. El nivel preconvencional se centra en el castigo y la obediencia o en el interés propio. El nivel convencional se enfoca en las expectativas de los demás y en el orden social. El nivel postconvencional prioriza los principios éticos universales y la dignidad humana por encima de las leyes.
Buku ini membahas kebijakan strategis Imunisasi Pasti Lengkap (IMPAL) di Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan cakupan imunisasi bayi. Program IMPAL ini bertujuan agar seluruh bayi mendapat lima imunisasi dasar melalui berbagai kegiatan pendukung.
Edit tugsus individu 28 juli 2020_bapelkes_smr_edit2Agung Munandar
Dokumen tersebut membahas upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19, meliputi strategi komunikasi perubahan perilaku, pembagian tugas antara unsur masyarakat seperti kader kesehatan, tokoh agama, dan sistem keamanan lokal dalam mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19.
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Joni Saputra
Dokumen ini membahas analisis kebijakan pemerintah terhadap program imunisasi dasar lengkap di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) program imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan yang penting untuk mencegah penyakit, (2) cakupan imunisasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target, (3) tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan akses ke fasilitas kesehatan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang manajemen bencana khususnya terkait pengurangan risiko bencana dan klauster kesehatan. Beberapa poin penting yang disinggung antara lain pendekatan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko, aktivasi klauster kesehatan, dan pelaksanaan rapid health assessment untuk menilai dampak kesehatan awal.
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatYusneri Ahs
Dokumen tersebut membahas peran tenaga kesehatan dalam peningkatan cakupan dan layanan imunisasi program. Imunisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit dengan menggunakan vaksin. Tujuannya adalah menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Program imunisasi berhasil membebaskan Indonesia dari penyakit cacar, polio,
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Tim Nusantara Sehat Batch XV yang mencakup penjelasan tentang kontribusi faktor lingkungan terhadap penyakit, kaitan antara faktor lingkungan dengan berbagai penyakit, pelaksanaan layanan kesehatan lingkungan di Indonesia, indikator kinerja program kesehatan lingkungan, dan pentingnya sanitasi total berbasis masyarakat."
Filoartrpodes05 crustceos-classificao-140515173704-phpapp02suellen costa
O documento descreve as principais classes de crustáceos, incluindo suas características e exemplos de ordens. A classe mais diversificada é a Malacostraca, que inclui camarões, lagostas e caranguejos.
El documento describe los niveles y estadios del desarrollo moral. Explica que hay tres niveles principales: preconvencional, convencional y postconvencional. El nivel preconvencional se centra en el castigo y la obediencia o en el interés propio. El nivel convencional se enfoca en las expectativas de los demás y en el orden social. El nivel postconvencional prioriza los principios éticos universales y la dignidad humana por encima de las leyes.
A tourist's guide in english language, focused on Trieste and ita sorroundings, which goes quite in depth about things to see, experiences to live and so on.
This document outlines an activity for a first year seminar course that involves critical thinking. Students are presented with a scenario where 13 people are the last survivors on Earth after an avian flu pandemic, but only 4 can stay in a bunker that has limited resources. Students must decide which 4 individuals - a scientist, priest, married couple, pregnant woman, army officer, elderly woman, disabled person, lawyer, welfare dependent, and doctor - should stay based on their abilities and what they can contribute. The activity aims to get students to think critically about difficult choices and to justify their positions through discussion with others in their group.
Shelter Ads provide great opportunity to reach drivers on their daily commute. Increase your brand reach by adding Shelter Ads to your transit campaign or create strong stand-alone campaigns that reach both drivers and pedestrians.
This document provides information about asking for and giving directions, including common prepositions used to indicate location and movement. It includes examples of asking for directions to places like restaurants and examples of providing directions by telling someone to turn left or go straight. Vocabulary related to directions and getting lost are also defined.
powerpoint puskesmas panjteraja sosialisasi hpv disekolah panteraja sd negri 1 panteraja dan min mesjid panteraja human papiloma virus dan vaksin campak disekolah sd dan min nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdisuntikkan dlengan kanan dengan posisi 90 derajat agar obat masuk secara maksimalmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmpuskesmas panteraja cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Dokumen tersebut membahas strategi kampanye vaksinasi campak di Indonesia antara tahun 2009-2011. Kampanye ini bertujuan meningkatkan cakupan vaksinasi campak hingga 95% pada anak usia 9-59 bulan melalui berbagai persiapan logistik, pelatihan petugas, sosialisasi, dan pelaksanaan vaksinasi secara masal.
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas tentang Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) yang bertujuan untuk memantau cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terus-menerus di setiap wilayah. PWS KIA meliputi pemantauan pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan ibu nifas, pelayanan neonatus, serta deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan
Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) rumah sakit memberikan manfaat untuk mengurangi risiko penularan infeksi bagi pasien, staf, dan pengunjung dengan (1) menetapkan tim PPI dan perawat PPI/IPCN, (2) menyediakan sumber daya seperti anggaran dan informasi terkini, serta (3) menerapkan program PPI yang komprehensif di seluruh area rumah sakit.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahun 2022 untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak di Indonesia, mencapai target eliminasi penyakit campak dan rubela, serta mempertahankan status bebas polio. BIAN akan dilaksanakan dalam dua tahap di berbagai provinsi dengan sasaran anak usia 9 bulan hingga 15 tahun untuk menerima vaksinasi tambahan campak-rubela dan an
Kebijakan memperkenalkan vaksin baru rotavirus dan HPV ke dalam program imunisasi nasional tahun 2023 untuk mencegah diare dan kanker serviks. Vaksin-vaksin ini akan diberikan sesuai jadwal imunisasi yang telah ditetapkan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan menurunkan angka penyakit.
1. Puskesmas menyusun program PPI yang komprehensif meliputi pendidikan, pelatihan, penerapan standar kewaspadaan, dan pengukuran kinerja untuk mencegah penularan infeksi di fasilitas kesehatan.
2. Dilakukan identifikasi risiko infeksi dan penyusunan strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil identifikasi tersebut.
3. Program PPI diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk men
Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2023 akan memperluas cakupan imunisasi dengan memberikan vaksin HPV kepada anak perempuan sekolah untuk mencegah kanker serviks, disertai persiapan penjaringan kesehatan dan kerja sama antara sekolah dan puskesmas.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
1. PROGRAM IMUNISASI
P U S K E S M A S S U R A D E
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI
PERSIAPAN PELAKSANAAN
PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
PROVINSI JAWA BARAT 2016
A N G G A, AM.Kep.
Koordinator Imunisasi
2. LATAR BELAKANG
Sidang World Health Assembly (2012) pencapaian eradikasi polio
merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat global
Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 dan Inisiatif Pencapaian
Eradikasi Polio Global dibutuhkan komitmen global dimana setiap
negara perlu melaksanakan tahapan-tahapan :
Pemberian imunisasi tambahan polio (tOPV)
nasional
Penggantian dari trivalent oral polio vaccine
(tOPV) ke bivalent oral polio vaccine (bOPV)
Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV)
Penarikan seluruh vaksin polio oral (OPV)
3. • Tercapainya eradikasi polio di
dunia pada akhir tahun 2020
UMUM
•Memastikan tingkat imunitas
terhadap polio di populasi (herd
immunity) cukup tinggi dengan
cakupan > 95 %.
•Memberikan perlindungan secara
optimal dan merata pada kelompok
umur 0 – 59 bulan terhadap
kemungkinan munculnya kasus polio
yang disebabkan oleh virus polio
Sabin.
KHUSUS
TUJUAN
5. Menetapkan dan menghitung Jumlah
sasaran
Menetapkan kebutuhan
logistik
Menyusun rencana
anggaran
Tenaga
Pelaksana
Tempat dan waktu
pelayanan
Tempat dan mekanisme
Rujukan KIPI
1
2
3
4
5
6
6. Kebutuhan Tenaga Kesehatan
= Jumlah Pos PIN / 3
= 63 / 3
= 21 org ( 23 org )
Kebutuhan Tenaga Kader
= Jumlah Pos PIN x 3 orang
= 63 x 3 org = 189 orang
TENAGA PELAKSANA
7. Puskesmas menghitung tenaga pelaksana berdasarkan jumlah
sasaran, pos pelayanan dan hari pelayanan
Setiap pos pelayanan dibantu oleh 3 orang kader dgn tugas :
a. Menggerakan masyarakat untuk datang ke Pos PIN
b. Mengatur alur pelayanan imunisasi di Pos PIN
c. Mencatat hasil Imunisasi
d. Memberikan tanda/marker pada kuku jari kelingking kiri anak
Setiap 3 Pos PIN dikoordinir oleh 1 (satu) orang supervisor, tugas :
a. Memastikan pelaksanaan PIN berjalan dgn baik
b. Memantau kecukupan logistik dan KIPI
TENAGA PELAKSANA
Lanjutan
8. Perlu diinventarisasi tenaga yang dapat membantu pelaksanaan di
pos PIN :
a. Tenaga kesehatan (Dokter, Perawat dan Bidan) serta
tenaga terlatih lainnya.
b. Dalam hal tenaga kesehatan tidak mencukupi, maka
kader terlatih dapat membantu memberikan
pelayanan saat PIN ini.
(juknis PIN Polio Tahun 2016)
TENAGA PELAKSANA
Lanjutan
9. Tempat Pelayanan
Posyandu, Polindes, Poskesdes
Puskesmas, Puskesmas Pembantu
Klinik Swasta
Rumah Sakit
Serta Pos pelayanan imunisasi lainnya di bawah koordinasi
Dinas Kesehatan Setempat.
Bila Tidak Hadir pada hari H” dianjurkan
ke Puskesmas
Waktu Pelayanan
Pelayanan dimulai Jam 8 s/d selesai
Pelaksanaan pelayanan PIN 8 – 15 Maret 2016
TEMPAT DAN WAKTU
PELAYANAN
5
10. Bila terjadi KIPI berat /
sedang berdasarkan
ketersediaan sarana dan
Prasarana rujukan yang
tersedia yang di tentukan
oleh Dinkes Kab/Kota atau
Puskesmas terdekat
TEMPAT DAN MEKANISME RUJUKAN
KIPI
6
13. Advokasi dan diseminasi informasi
Sebelum pelaksanaan PIN, perlu dilakukan advokasi
kepada Pemerintah daerah, DPRD, Lintas sektor seperti :
Tokoh agama/masyarakat, LSM, PKK, Koramil, Polsek,
BKKBN, Organisasi Profesi, Keagamaan, Masyarakat,
Dunia Usaha, Media Massa, Media sosial.
Mempersiapkan Jadwal Pelaksanaan
Mendata sasaran 0 – 59 bulan
Mempersiapkan obat-obatan Penanganan Syok
anapilaksis dan mempersiapkan tempat dan
mekanisme rujukan bila terjadi KIPI
Memastikan Jumlah Vaksin dan Logistik yang diterima
cukup
TAHAP PERSIAPANLanjutan
14. Penggerakan Masyarakat
Evaluasi persiapan H – 14 sampai H – I menggunakan
checklist meliputi :
a. Sasaran proyeksi dan atau sasaran hasil pendataan
harus sudah tersedia.
b. Logistik : kecukupan vaksin, Vaccine Carrier, Cool Pack,
Kit Anafilaktik, gentian violet 5%, Format KIPI, Format RR.
c. Ketersediaan Anggaran
d. Tenaga : mengecek jml tenaga pelaksana dan
supervisor serta tenaga kader yg dilatih.
e. Mengecek pemetaan dan jadwal pelaksanaan di
seluruh Puskesmas.
f. Mengecek rencana dan jadwal penggerakan
masyarakat.
TAHAP PERSIAPANLanjutan
15. Distribusi Vaksin & Logistik
Pelaksanaan Penetesan
Pengelolaan Limbah Imunisasi
Pengelolaan sisa Vaksin dan Logistik
Pencatatan dan Pelaporan
TAHAP PELAKSANAANB
16. Mematau Pemberian Imunisasi pada
semua sasaran adalah aman dan Efektif
Verifikasi antara Kualitas pelayanan dan
keberhasilan dalam memberikan
imunisasi pada anak umur 0 – 59 Bulan
Dapat memberikan masukan untuk
perbaikan segera dan untuk kegiatan
dimasa mendatang
TAHAP PEMANTAUANC
17. Tahapan ini akan menilai performance / kinerja
yang terlibat pada kegiatan tersebut :
o Kepala Puskesmas
o Petugas Kesehatan
o Kader
oLP/LS
Dilakukan oleh Petugas Tk.Kota Ke Puskesmas
Hanya beberapa Puskesmas yang dipilih secara Acak
Menggunakan Daftar Tilik yg telah tersedia
Pelaporan hasil pelaksanaan PIN dilaporkan tiap hari
18. POTENSI KENDALA
Hambatan
Dukungan LS terkait kurang, apabila kita tidak mensosialisasikan
kegiatan PIN
Masih adanya masyarakat yg belum memahami pentingnya imunisasi
Anggaran :
Kab/Kota : Tidak tersedianya dana Khusus untuk pelaksanaan PIN
Puskesmas : Bersumber BOK
19. KESIMPULAN
Pelaksanaan PIN adalah salah satu kedaruratan
kesehatan masyarakat dalam rangka mencapai
Eradikasi Polio
Hasil cakupan PIN harus mencapai minimal 95 %
PIN adalah kegiatan yang sangat efektif dan efisien
untuk meningkatkan imunitas terhadap virus polio liar.