Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Dokumen ini membahas format kepolisian di masa pandemi Covid-19. Polri berperan sebagai instrumen penegakan hukum, pendukung pencegahan penyebaran penyakit, edukasi masyarakat, basis deteksi dini, dan pengamanan infrastruktur vital. Format kepolisian diharapkan tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Menkes Lantik dr. Achmad Yurianto Sebagai Dirjen P2P
Menkes melantik dr. Achmad Yurianto sebagai Dirjen P2P menggantikan dr. Anung Sugihantono. Dr. Yurianto saat ini juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19.
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Dokumen ini membahas format kepolisian di masa pandemi Covid-19. Polri berperan sebagai instrumen penegakan hukum, pendukung pencegahan penyebaran penyakit, edukasi masyarakat, basis deteksi dini, dan pengamanan infrastruktur vital. Format kepolisian diharapkan tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Menkes Lantik dr. Achmad Yurianto Sebagai Dirjen P2P
Menkes melantik dr. Achmad Yurianto sebagai Dirjen P2P menggantikan dr. Anung Sugihantono. Dr. Yurianto saat ini juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19.
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi ZulfiSuhendra
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar akan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan berbagai kegiatan masyarakat berdasarkan kajian epidemiologi dan kesiapan fasilitas kesehatan. Selama masa transisi warga diminta untuk terus mener
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisiAvida Virya
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar akan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan berbagai kegiatan masyarakat berdasarkan kajian epidemiologi dan kesiapan fasilitas kesehatan. Selama masa transisi warga diminta untuk terus mener
Dokumen tersebut membahas kasus korupsi yang dilakukan seorang bidan PNS dengan merujuk pasien ke rumah sakit tertentu untuk mendapatkan imbalan finansial, yang melanggar undang-undang korupsi. Untuk mencegah hal serupa, diperlukan pelatihan anti korupsi bagi bidan.
Anti korupsi
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.
Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.
ACTION-INFORMATION
/
MENGENAL PENGERTIAN KORUPSI
11 APR 2022 97596
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang
Dokumen tersebut membahas dampak masif korupsi yang meliputi 7 aspek utama yaitu dampak ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup, dengan penekanan bahwa korupsi merugikan negara hingga 40% dana APBN setiap tahunnya.
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8fitriandriasari
Dokumen ini membahas tentang 12 jenis standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus diketahui masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah. SPM provinsi mencakup pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam atau potensi bencana, sedangkan SPM kabupaten/kota mencakup 12 jenis pelayanan untuk ibu hamil, bersalin, balita, dan kelompok usia lainnya termasuk penyakit kron
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dalam 3 kalimat:
1) Dokumen membahas upaya penanggulangan korupsi melalui jalur hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan implikasinya terhadap UU Tipikor. 2) Beberapa pasal korupsi di RKUHP diantaranya mengatur hukuman pidana untuk korupsi yang dapat berupa pidana
Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)nur_intan
1. Peredaran obat palsu dan ilegal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai lebih dari 1000% antara tahun 2011-2013.
2. Banyak jenis obat yang sering dipalsukan seperti Ponstan, Viagra, serta kosmetik seperti Citra, Ponds, dan Olay.
3. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, industri farmasi, rumah sakit, dan masyarakat untuk mencegah dan memberantas obat palsu
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi ZulfiSuhendra
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar akan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan berbagai kegiatan masyarakat berdasarkan kajian epidemiologi dan kesiapan fasilitas kesehatan. Selama masa transisi warga diminta untuk terus mener
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisiAvida Virya
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar akan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan berbagai kegiatan masyarakat berdasarkan kajian epidemiologi dan kesiapan fasilitas kesehatan. Selama masa transisi warga diminta untuk terus mener
Dokumen tersebut membahas kasus korupsi yang dilakukan seorang bidan PNS dengan merujuk pasien ke rumah sakit tertentu untuk mendapatkan imbalan finansial, yang melanggar undang-undang korupsi. Untuk mencegah hal serupa, diperlukan pelatihan anti korupsi bagi bidan.
Anti korupsi
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.
Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.
ACTION-INFORMATION
/
MENGENAL PENGERTIAN KORUPSI
11 APR 2022 97596
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang
Dokumen tersebut membahas dampak masif korupsi yang meliputi 7 aspek utama yaitu dampak ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup, dengan penekanan bahwa korupsi merugikan negara hingga 40% dana APBN setiap tahunnya.
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8fitriandriasari
Dokumen ini membahas tentang 12 jenis standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus diketahui masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah. SPM provinsi mencakup pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam atau potensi bencana, sedangkan SPM kabupaten/kota mencakup 12 jenis pelayanan untuk ibu hamil, bersalin, balita, dan kelompok usia lainnya termasuk penyakit kron
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dalam 3 kalimat:
1) Dokumen membahas upaya penanggulangan korupsi melalui jalur hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan implikasinya terhadap UU Tipikor. 2) Beberapa pasal korupsi di RKUHP diantaranya mengatur hukuman pidana untuk korupsi yang dapat berupa pidana
Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)nur_intan
1. Peredaran obat palsu dan ilegal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai lebih dari 1000% antara tahun 2011-2013.
2. Banyak jenis obat yang sering dipalsukan seperti Ponstan, Viagra, serta kosmetik seperti Citra, Ponds, dan Olay.
3. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, industri farmasi, rumah sakit, dan masyarakat untuk mencegah dan memberantas obat palsu
Similar to Pernyataan terhadap Tuduhan Ambil Keuntungan di COVID-19 (20)
The document reports on an ongoing outbreak of foot and mouth disease in Indonesia. Weekly follow up reports will be submitted. The outbreak started on April 12, 2022 and has affected cattle in 4 districts of East Java Province and in Aceh Province. Over 34,000 cattle have been affected with some deaths reported. Illegal animal movement is suspected as the main source of infection. Vaccination will be the main control measure used to address the outbreak.
1. The document announces an OSS Indonesia September recruitment by Xiangshui Shenlong Foreign Labor Cooperation Co., Ltd. for various positions at OSS Indonesia's detection center, smelting project department, public and auxiliary projects, lime plant, and coal gas sections.
2. Over 100 positions are listed with requirements and salary ranges provided for each, such as direct reading spectroscopists, chemical analysts, engineers, electricians, welders, security officers, and more.
3. Xiangshui Shenlong Foreign Labor Cooperation Co., Ltd. is the only authorized recruitment agency for this process and does not charge any fees to applicants.
This document lists 16 illegal peer-to-peer lending platforms in Indonesia. It provides details such as the platform name, developer information, email addresses, physical addresses, and websites/apps associated with each platform. The platforms offer personal loans to users and some operate illegally without proper licensing.
This document lists 16 illegal peer-to-peer lending platforms in Indonesia. It provides details such as the platform name, developer information, email addresses, physical addresses, and websites/apps associated with each platform. The platforms offer personal loans to users and some operate illegally without proper licensing.
Pernyataan terhadap Tuduhan Ambil Keuntungan di COVID-19
1. PERNYATAAN SIKAP
ORGANISASI PROFESI KESEHATAN TERHADAP TUDUHAN
MENGAMBIL KEUNTUNGAN DI COVID-19
Bismillahirrahmanirrahim
Sehubungan dengan semakin berkembangnya berita di sosial media yang
tidak benar tentang keadaan di Masa Pandemi Covid-19 terkhusus kepada
Tenaga Kesehatan, dan berdasarkan
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa :
"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik".
Yang Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal tersebut,
maka mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU
ITE :
"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 1 miliar".
Dengan ini Kami, tenaga kesehatan menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Bekerja berdasarkan Sumpah Profesi dan Kode Etik Profesi masing-
masing yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kejujuran dan
profesionalisme.
2. 2. Berkomitmen mendukung program pemerintah dalam upaya
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).
3. Segala protokol pelayanan kesehatan dalam penanganan pandemic
Covid-19 yang di lakukan oleh tenaga medis telah di laksanakan
berdasarkan aturan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI,
Bulan Maret 2020.
4. Keberatan dengan segala ujaran kebencian, fitnah serta ancaman
kepada Tenaga Kesehatan dalam bentuk apapun.
5. Keberatan dengan berita tidak benar di media sosial tentang adanya
tuduhan kepada Tenaga kesehatan yang menganggap bahwa
pelayanan kesehatan di era pandemi Covid ini sebagai Lahan Bisnis.
6. Semua berita tidak benar tersebut merupakan tindakan sewenang
wenang terhadap tenaga kesehatan.
7. Mendesak kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk
menindak tegas dan memberikan sanksi hukum sesuai Undang –
Undang yang berlaku kepada penyebar ujaran kebencian, fitnah,
ancaman dan berita tidak benar dalam bentuk apa pun.
8. Mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk bertindak
tegas dalam menyikapi ujaran kebencian, fitnah serta ancaman yang
ditujukan kepada tenaga kesehatan dalam bentuk apapun.
9. Mendesak Pemerintah Sulawesi Selatan untuk secara aktif memberi
edukasi kepada masyarakat berdasarkan Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan RI.
10. Mendukung perjuangan seluruh tenaga kesehatan yang telah
melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
11. Mendesak Pemerintah, TNI, POLRI menjamin keamanan Tenaga
Kesehatan dalam menjalankan tugasnya baik di fasilitas pelayanan
kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Mengharapkan kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-
sama bahu membahu melawan Covid-19.
13. Apabila pernyataan sikap kami tidak di perhatikan dan di wujudkan
dalam tindakan nyata, agar tidak terjadi benturan – benturan
selanjutnya, maka kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab
kami kepada pemerintah.
3. IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia)
PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia)
PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia)
IAI (Ikatan Apoteker Indonesia)
IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
PERSAKMI (Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia)
PATELKI (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia)
IFI (Ikatan Fisioterapi Indonesia)
RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
SATGAS COVID-19 UNHAS
PABOI (Perkumpulan Ahli Bedah Orthopedi Indonesia)
PERDATIN (Perhimpunan Dokter Spesialis Anastesiologi dan Terapi
Intensif Indonesia)
PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia)
PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)