SlideShare a Scribd company logo
PERNYATAAN SIKAP
ORGANISASI PROFESI KESEHATAN TERHADAP TUDUHAN
MENGAMBIL KEUNTUNGAN DI COVID-19
Bismillahirrahmanirrahim
Sehubungan dengan semakin berkembangnya berita di sosial media yang
tidak benar tentang keadaan di Masa Pandemi Covid-19 terkhusus kepada
Tenaga Kesehatan, dan berdasarkan
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa :
"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik".
Yang Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal tersebut,
maka mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU
ITE :
"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 1 miliar".
Dengan ini Kami, tenaga kesehatan menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Bekerja berdasarkan Sumpah Profesi dan Kode Etik Profesi masing-
masing yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kejujuran dan
profesionalisme.
2. Berkomitmen mendukung program pemerintah dalam upaya
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).
3. Segala protokol pelayanan kesehatan dalam penanganan pandemic
Covid-19 yang di lakukan oleh tenaga medis telah di laksanakan
berdasarkan aturan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI,
Bulan Maret 2020.
4. Keberatan dengan segala ujaran kebencian, fitnah serta ancaman
kepada Tenaga Kesehatan dalam bentuk apapun.
5. Keberatan dengan berita tidak benar di media sosial tentang adanya
tuduhan kepada Tenaga kesehatan yang menganggap bahwa
pelayanan kesehatan di era pandemi Covid ini sebagai Lahan Bisnis.
6. Semua berita tidak benar tersebut merupakan tindakan sewenang
wenang terhadap tenaga kesehatan.
7. Mendesak kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk
menindak tegas dan memberikan sanksi hukum sesuai Undang –
Undang yang berlaku kepada penyebar ujaran kebencian, fitnah,
ancaman dan berita tidak benar dalam bentuk apa pun.
8. Mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk bertindak
tegas dalam menyikapi ujaran kebencian, fitnah serta ancaman yang
ditujukan kepada tenaga kesehatan dalam bentuk apapun.
9. Mendesak Pemerintah Sulawesi Selatan untuk secara aktif memberi
edukasi kepada masyarakat berdasarkan Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan RI.
10. Mendukung perjuangan seluruh tenaga kesehatan yang telah
melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
11. Mendesak Pemerintah, TNI, POLRI menjamin keamanan Tenaga
Kesehatan dalam menjalankan tugasnya baik di fasilitas pelayanan
kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Mengharapkan kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-
sama bahu membahu melawan Covid-19.
13. Apabila pernyataan sikap kami tidak di perhatikan dan di wujudkan
dalam tindakan nyata, agar tidak terjadi benturan – benturan
selanjutnya, maka kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab
kami kepada pemerintah.
IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia)
PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia)
PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia)
IAI (Ikatan Apoteker Indonesia)
IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
PERSAKMI (Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia)
PATELKI (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia)
IFI (Ikatan Fisioterapi Indonesia)
RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
SATGAS COVID-19 UNHAS
PABOI (Perkumpulan Ahli Bedah Orthopedi Indonesia)
PERDATIN (Perhimpunan Dokter Spesialis Anastesiologi dan Terapi
Intensif Indonesia)
PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia)
PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)

More Related Content

Similar to Pernyataan terhadap Tuduhan Ambil Keuntungan di COVID-19

MATERiiI PERDAGAANGAAN OORANGgggggg.pptx
MATERiiI PERDAGAANGAAN OORANGgggggg.pptxMATERiiI PERDAGAANGAAN OORANGgggggg.pptx
MATERiiI PERDAGAANGAAN OORANGgggggg.pptx
FirdausDaus82
 
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
RizkyAulia61
 
Pernyataan Pers PP Muhammadiyah
Pernyataan Pers PP MuhammadiyahPernyataan Pers PP Muhammadiyah
Pernyataan Pers PP Muhammadiyah
RepublikaDigital
 
KRTHA VOL 15 NO 1 2021.pdf
KRTHA VOL 15 NO 1 2021.pdfKRTHA VOL 15 NO 1 2021.pdf
KRTHA VOL 15 NO 1 2021.pdf
norfahusada1234
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
cahyomeiyana
 
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
ZulfiSuhendra
 
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisiPergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Avida Virya
 
Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020 Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020
Iqbal Maulana
 
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
AndySusanto20
 
Pergub 51 Pemprov Aceh
Pergub 51 Pemprov AcehPergub 51 Pemprov Aceh
Pergub 51 Pemprov Aceh
CIkumparan
 
Perda kota samarinda no. 3 tahun 2009 idn journal
Perda kota samarinda no. 3 tahun 2009 idn journalPerda kota samarinda no. 3 tahun 2009 idn journal
Perda kota samarinda no. 3 tahun 2009 idn journalIdnJournal
 
Bab 8 wawasan nusantara
Bab 8 wawasan nusantaraBab 8 wawasan nusantara
Bab 8 wawasan nusantara
Fathandy Isragana Naim
 
tugas indah.pdf
tugas indah.pdftugas indah.pdf
tugas indah.pdf
muhamadrayan1
 
tugas indah.pdf
tugas indah.pdftugas indah.pdf
tugas indah.pdf
muhamadrayan1
 
Pergub No 80 Tahun 2020
Pergub No 80 Tahun 2020Pergub No 80 Tahun 2020
Pergub No 80 Tahun 2020
CIkumparan
 
ANTI KORUPSI .pdf
ANTI KORUPSI .pdfANTI KORUPSI .pdf
ANTI KORUPSI .pdf
WildanPriscillah1
 
3. Dampak Masif Korupsi.ppt
3. Dampak Masif Korupsi.ppt3. Dampak Masif Korupsi.ppt
3. Dampak Masif Korupsi.ppt
HuziMahdiAttamimi
 
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
fitriandriasari
 
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI  JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI  JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...
Muhammad Rafi Kambara
 
Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)
Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)
Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)
nur_intan
 

Similar to Pernyataan terhadap Tuduhan Ambil Keuntungan di COVID-19 (20)

MATERiiI PERDAGAANGAAN OORANGgggggg.pptx
MATERiiI PERDAGAANGAAN OORANGgggggg.pptxMATERiiI PERDAGAANGAAN OORANGgggggg.pptx
MATERiiI PERDAGAANGAAN OORANGgggggg.pptx
 
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
 
Pernyataan Pers PP Muhammadiyah
Pernyataan Pers PP MuhammadiyahPernyataan Pers PP Muhammadiyah
Pernyataan Pers PP Muhammadiyah
 
KRTHA VOL 15 NO 1 2021.pdf
KRTHA VOL 15 NO 1 2021.pdfKRTHA VOL 15 NO 1 2021.pdf
KRTHA VOL 15 NO 1 2021.pdf
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
 
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisiPergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
 
Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020 Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020
 
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dimasa Pandemi Covid 19
 
Pergub 51 Pemprov Aceh
Pergub 51 Pemprov AcehPergub 51 Pemprov Aceh
Pergub 51 Pemprov Aceh
 
Perda kota samarinda no. 3 tahun 2009 idn journal
Perda kota samarinda no. 3 tahun 2009 idn journalPerda kota samarinda no. 3 tahun 2009 idn journal
Perda kota samarinda no. 3 tahun 2009 idn journal
 
Bab 8 wawasan nusantara
Bab 8 wawasan nusantaraBab 8 wawasan nusantara
Bab 8 wawasan nusantara
 
tugas indah.pdf
tugas indah.pdftugas indah.pdf
tugas indah.pdf
 
tugas indah.pdf
tugas indah.pdftugas indah.pdf
tugas indah.pdf
 
Pergub No 80 Tahun 2020
Pergub No 80 Tahun 2020Pergub No 80 Tahun 2020
Pergub No 80 Tahun 2020
 
ANTI KORUPSI .pdf
ANTI KORUPSI .pdfANTI KORUPSI .pdf
ANTI KORUPSI .pdf
 
3. Dampak Masif Korupsi.ppt
3. Dampak Masif Korupsi.ppt3. Dampak Masif Korupsi.ppt
3. Dampak Masif Korupsi.ppt
 
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
 
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI  JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI  JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...
 
Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)
Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)
Aspek hukum dalam ekonomi (perilaku konsumen)
 

More from Agaton Kenshanahan

Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Agaton Kenshanahan
 
PROTOKOL-PERLINDUNGAN-ANAK-DAN-DEWASA-RENTAN-KAJ_280112_FINAL.pdf
PROTOKOL-PERLINDUNGAN-ANAK-DAN-DEWASA-RENTAN-KAJ_280112_FINAL.pdfPROTOKOL-PERLINDUNGAN-ANAK-DAN-DEWASA-RENTAN-KAJ_280112_FINAL.pdf
PROTOKOL-PERLINDUNGAN-ANAK-DAN-DEWASA-RENTAN-KAJ_280112_FINAL.pdf
Agaton Kenshanahan
 
Laporan Delegasi Indonesia ke OIE soal Wabah PMK.pdf
Laporan Delegasi Indonesia ke OIE soal Wabah PMK.pdfLaporan Delegasi Indonesia ke OIE soal Wabah PMK.pdf
Laporan Delegasi Indonesia ke OIE soal Wabah PMK.pdf
Agaton Kenshanahan
 
Recruitment oss (english) (1)
Recruitment oss (english) (1)Recruitment oss (english) (1)
Recruitment oss (english) (1)
Agaton Kenshanahan
 
Fintech ilegal sp swi november 2021
Fintech ilegal sp swi november 2021Fintech ilegal sp swi november 2021
Fintech ilegal sp swi november 2021
Agaton Kenshanahan
 
Fintech ilegal sp swi november 2021
Fintech ilegal sp swi november 2021Fintech ilegal sp swi november 2021
Fintech ilegal sp swi november 2021
Agaton Kenshanahan
 
Perwal 96 2021 ttg perubahan ke 4 ppkm lvl 3
Perwal 96 2021 ttg perubahan ke 4 ppkm lvl 3Perwal 96 2021 ttg perubahan ke 4 ppkm lvl 3
Perwal 96 2021 ttg perubahan ke 4 ppkm lvl 3
Agaton Kenshanahan
 
Edaran Protokol Kurban NU
Edaran Protokol Kurban NUEdaran Protokol Kurban NU
Edaran Protokol Kurban NU
Agaton Kenshanahan
 
Surat edaran nomor hk.02.02.i.0162.2021
Surat edaran nomor hk.02.02.i.0162.2021Surat edaran nomor hk.02.02.i.0162.2021
Surat edaran nomor hk.02.02.i.0162.2021
Agaton Kenshanahan
 
Kepres 55/2020 Konsil Kedokteran Indonesia
Kepres 55/2020 Konsil Kedokteran IndonesiaKepres 55/2020 Konsil Kedokteran Indonesia
Kepres 55/2020 Konsil Kedokteran Indonesia
Agaton Kenshanahan
 
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Agaton Kenshanahan
 
Pedoman Peringatan HUT Ke-75 RI
Pedoman Peringatan HUT Ke-75 RIPedoman Peringatan HUT Ke-75 RI
Pedoman Peringatan HUT Ke-75 RI
Agaton Kenshanahan
 
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2)
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2)Perpres nomor 82 tahun 2020 (2)
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2)
Agaton Kenshanahan
 
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2-5)
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2-5)Perpres nomor 82 tahun 2020 (2-5)
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2-5)
Agaton Kenshanahan
 
Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19
Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19
Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19
Agaton Kenshanahan
 
Perpres Nomor 82 Tahun 2020
Perpres Nomor 82 Tahun 2020Perpres Nomor 82 Tahun 2020
Perpres Nomor 82 Tahun 2020
Agaton Kenshanahan
 
RUU BPIP
RUU BPIPRUU BPIP
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Agaton Kenshanahan
 
Edaran Pelaksanaan Olahraga LAN RI
Edaran Pelaksanaan Olahraga LAN RIEdaran Pelaksanaan Olahraga LAN RI
Edaran Pelaksanaan Olahraga LAN RI
Agaton Kenshanahan
 
Imbauan PDPI soal Update Transmisi Covid-19
Imbauan PDPI soal Update Transmisi Covid-19Imbauan PDPI soal Update Transmisi Covid-19
Imbauan PDPI soal Update Transmisi Covid-19
Agaton Kenshanahan
 

More from Agaton Kenshanahan (20)

Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018
 
PROTOKOL-PERLINDUNGAN-ANAK-DAN-DEWASA-RENTAN-KAJ_280112_FINAL.pdf
PROTOKOL-PERLINDUNGAN-ANAK-DAN-DEWASA-RENTAN-KAJ_280112_FINAL.pdfPROTOKOL-PERLINDUNGAN-ANAK-DAN-DEWASA-RENTAN-KAJ_280112_FINAL.pdf
PROTOKOL-PERLINDUNGAN-ANAK-DAN-DEWASA-RENTAN-KAJ_280112_FINAL.pdf
 
Laporan Delegasi Indonesia ke OIE soal Wabah PMK.pdf
Laporan Delegasi Indonesia ke OIE soal Wabah PMK.pdfLaporan Delegasi Indonesia ke OIE soal Wabah PMK.pdf
Laporan Delegasi Indonesia ke OIE soal Wabah PMK.pdf
 
Recruitment oss (english) (1)
Recruitment oss (english) (1)Recruitment oss (english) (1)
Recruitment oss (english) (1)
 
Fintech ilegal sp swi november 2021
Fintech ilegal sp swi november 2021Fintech ilegal sp swi november 2021
Fintech ilegal sp swi november 2021
 
Fintech ilegal sp swi november 2021
Fintech ilegal sp swi november 2021Fintech ilegal sp swi november 2021
Fintech ilegal sp swi november 2021
 
Perwal 96 2021 ttg perubahan ke 4 ppkm lvl 3
Perwal 96 2021 ttg perubahan ke 4 ppkm lvl 3Perwal 96 2021 ttg perubahan ke 4 ppkm lvl 3
Perwal 96 2021 ttg perubahan ke 4 ppkm lvl 3
 
Edaran Protokol Kurban NU
Edaran Protokol Kurban NUEdaran Protokol Kurban NU
Edaran Protokol Kurban NU
 
Surat edaran nomor hk.02.02.i.0162.2021
Surat edaran nomor hk.02.02.i.0162.2021Surat edaran nomor hk.02.02.i.0162.2021
Surat edaran nomor hk.02.02.i.0162.2021
 
Kepres 55/2020 Konsil Kedokteran Indonesia
Kepres 55/2020 Konsil Kedokteran IndonesiaKepres 55/2020 Konsil Kedokteran Indonesia
Kepres 55/2020 Konsil Kedokteran Indonesia
 
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
 
Pedoman Peringatan HUT Ke-75 RI
Pedoman Peringatan HUT Ke-75 RIPedoman Peringatan HUT Ke-75 RI
Pedoman Peringatan HUT Ke-75 RI
 
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2)
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2)Perpres nomor 82 tahun 2020 (2)
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2)
 
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2-5)
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2-5)Perpres nomor 82 tahun 2020 (2-5)
Perpres nomor 82 tahun 2020 (2-5)
 
Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19
Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19
Perpres nomor 82 tahun 2020 Pasal 19
 
Perpres Nomor 82 Tahun 2020
Perpres Nomor 82 Tahun 2020Perpres Nomor 82 Tahun 2020
Perpres Nomor 82 Tahun 2020
 
RUU BPIP
RUU BPIPRUU BPIP
RUU BPIP
 
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020
 
Edaran Pelaksanaan Olahraga LAN RI
Edaran Pelaksanaan Olahraga LAN RIEdaran Pelaksanaan Olahraga LAN RI
Edaran Pelaksanaan Olahraga LAN RI
 
Imbauan PDPI soal Update Transmisi Covid-19
Imbauan PDPI soal Update Transmisi Covid-19Imbauan PDPI soal Update Transmisi Covid-19
Imbauan PDPI soal Update Transmisi Covid-19
 

Pernyataan terhadap Tuduhan Ambil Keuntungan di COVID-19

  • 1. PERNYATAAN SIKAP ORGANISASI PROFESI KESEHATAN TERHADAP TUDUHAN MENGAMBIL KEUNTUNGAN DI COVID-19 Bismillahirrahmanirrahim Sehubungan dengan semakin berkembangnya berita di sosial media yang tidak benar tentang keadaan di Masa Pandemi Covid-19 terkhusus kepada Tenaga Kesehatan, dan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa : "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Yang Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar". Dengan ini Kami, tenaga kesehatan menyatakan sikap sebagai berikut : 1. Bekerja berdasarkan Sumpah Profesi dan Kode Etik Profesi masing- masing yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kejujuran dan profesionalisme.
  • 2. 2. Berkomitmen mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19). 3. Segala protokol pelayanan kesehatan dalam penanganan pandemic Covid-19 yang di lakukan oleh tenaga medis telah di laksanakan berdasarkan aturan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Bulan Maret 2020. 4. Keberatan dengan segala ujaran kebencian, fitnah serta ancaman kepada Tenaga Kesehatan dalam bentuk apapun. 5. Keberatan dengan berita tidak benar di media sosial tentang adanya tuduhan kepada Tenaga kesehatan yang menganggap bahwa pelayanan kesehatan di era pandemi Covid ini sebagai Lahan Bisnis. 6. Semua berita tidak benar tersebut merupakan tindakan sewenang wenang terhadap tenaga kesehatan. 7. Mendesak kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi hukum sesuai Undang – Undang yang berlaku kepada penyebar ujaran kebencian, fitnah, ancaman dan berita tidak benar dalam bentuk apa pun. 8. Mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk bertindak tegas dalam menyikapi ujaran kebencian, fitnah serta ancaman yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dalam bentuk apapun. 9. Mendesak Pemerintah Sulawesi Selatan untuk secara aktif memberi edukasi kepada masyarakat berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan RI. 10. Mendukung perjuangan seluruh tenaga kesehatan yang telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 11. Mendesak Pemerintah, TNI, POLRI menjamin keamanan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan. 12. Mengharapkan kepada semua elemen masyarakat untuk bersama- sama bahu membahu melawan Covid-19. 13. Apabila pernyataan sikap kami tidak di perhatikan dan di wujudkan dalam tindakan nyata, agar tidak terjadi benturan – benturan selanjutnya, maka kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab kami kepada pemerintah.
  • 3. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia) IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) IBI (Ikatan Bidan Indonesia) PERSAKMI (Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia) PATELKI (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia) IFI (Ikatan Fisioterapi Indonesia) RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO SATGAS COVID-19 UNHAS PABOI (Perkumpulan Ahli Bedah Orthopedi Indonesia) PERDATIN (Perhimpunan Dokter Spesialis Anastesiologi dan Terapi Intensif Indonesia) PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia) PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)