Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PPDitjen P2P
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2349 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...sumantri aulia
Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum (SKU) baru untuk empat golongan (Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega) menggantikan SKU lama tahun 1974. SKU baru tercantum dalam empat lampiran, memberikan masa peralihan satu tahun, dan pemegang tanda kecakapan lama masih diakui kecakapannya selama peralihan.
Surat edaran mengatur sistem kerja baru di UIN Sunan Ampel Surabaya selama pandemi Covid-19, dengan penyesuaian lokasi bekerja antara kantor (work from office/WfO) dan rumah (work from home/WfH). Aturan ini bertujuan mencegah penyebaran Covid-19 sambil tetap menjaga produktivitas kerja, dengan pembagian 50% pegawai WfO dan skema 3 hari WfO, 2 hari WfH per pegawai. Atasan bertang
Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PPDitjen P2P
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2349 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...sumantri aulia
Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum (SKU) baru untuk empat golongan (Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega) menggantikan SKU lama tahun 1974. SKU baru tercantum dalam empat lampiran, memberikan masa peralihan satu tahun, dan pemegang tanda kecakapan lama masih diakui kecakapannya selama peralihan.
Surat edaran mengatur sistem kerja baru di UIN Sunan Ampel Surabaya selama pandemi Covid-19, dengan penyesuaian lokasi bekerja antara kantor (work from office/WfO) dan rumah (work from home/WfH). Aturan ini bertujuan mencegah penyebaran Covid-19 sambil tetap menjaga produktivitas kerja, dengan pembagian 50% pegawai WfO dan skema 3 hari WfO, 2 hari WfH per pegawai. Atasan bertang
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...temanna #LABEDDU
Surat edaran ini menyediakan panduan teknis untuk pelaksanaan pelatihan selama masa pandemi COVID-19, mencakup PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS. Panduan ini berlaku sampai pandemi berakhir dan bertujuan memastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai tujuan pembelajaran. Lembaga pelatihan, peserta dan instruktur harus mematuhi panduan ini.
Dokumen tersebut merangkum hasil rapat POKJA II tentang penataan tatalaksana WBK/WBBM di KKP Pontianak. Rapat membahas revisi dan pengembangan SOP, inovasi layanan melalui teknologi, pengukuran kinerja unit, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi proses dan kinerja pegawai guna meraih predikat WBK/WBBM.
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Legal Akses
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang. Selama PSBB, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum diwajibkan tutup sementara, kecuali yang berkaitan dengan kesehatan.
PERGUB DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
Tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang. Selama PSBB, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum diwajibkan tutup sementara, kecuali yang berkaitan dengan kesehatan.
1820 hm-pemberitahuan perpanjangan kembali pembatasan masuk kampusDwi Yuwandana
Surat edaran mengenai pemberlakuan kembali pembatasan masuk kampus IPB. Surat ini menyatakan bahwa jumlah kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia dan Bogor menyebabkan status relaksasi pembatasan masuk kampus IPB ditingkatkan kembali menjadi pembatasan masuk kampus. Kegiatan kerja dilakukan secara online dan hanya petugas tertentu yang diberikan pengecualian untuk bekerja di kampus. Pemberlakuan ini berlaku d
SURAT EDARAN DAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KAWALAN PENULARAN COVID-19 KPM.pdfSOLAHMAKKIAHBINTIHAJ
Garis panduan ini menjelaskan tanggungjawab Ketua Jabatan KPM dalam menguruskan premis kerajaan dan warga KPM untuk mencegah penularan COVID-19. Ia meliputi pengurusan premis, pegawai, pelanggan dan kontraktor serta memastikan semua warga KPM melengkapkan imunisasi COVID-19 atau menjalani ujian pengesanan secara berkala. Ketua Jabatan perlu memastikan protokol kesihatan dipatuhi sepenuhnya termas
Surat edaran ini memberikan penjelasan mengenai beberapa hal terkait penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor, yakni: (1) unsur pengembangan profesi yang perlu dipenuhi untuk kenaikan pangkat, (2) perhitungan jam kerja untuk penghitungan angka kredit, dan (3) alokasi angka kredit bagi auditor yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala perwakilan.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, ruang lingkup, jenis perjalanan dinas, persyaratan surat tugas dan surat perjalanan dinas, serta ketentuan biaya perjalanan dinas.
Dokumen tersebut membahas tentang standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Standar biaya mencakup item-item seperti honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan penggunaan dan pengawasan standar biaya tersebut.
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...temanna #LABEDDU
Surat edaran ini menyediakan panduan teknis untuk pelaksanaan pelatihan selama masa pandemi COVID-19, mencakup PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS. Panduan ini berlaku sampai pandemi berakhir dan bertujuan memastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai tujuan pembelajaran. Lembaga pelatihan, peserta dan instruktur harus mematuhi panduan ini.
Dokumen tersebut merangkum hasil rapat POKJA II tentang penataan tatalaksana WBK/WBBM di KKP Pontianak. Rapat membahas revisi dan pengembangan SOP, inovasi layanan melalui teknologi, pengukuran kinerja unit, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi proses dan kinerja pegawai guna meraih predikat WBK/WBBM.
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Legal Akses
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang. Selama PSBB, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum diwajibkan tutup sementara, kecuali yang berkaitan dengan kesehatan.
PERGUB DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
Tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang. Selama PSBB, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum diwajibkan tutup sementara, kecuali yang berkaitan dengan kesehatan.
1820 hm-pemberitahuan perpanjangan kembali pembatasan masuk kampusDwi Yuwandana
Surat edaran mengenai pemberlakuan kembali pembatasan masuk kampus IPB. Surat ini menyatakan bahwa jumlah kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia dan Bogor menyebabkan status relaksasi pembatasan masuk kampus IPB ditingkatkan kembali menjadi pembatasan masuk kampus. Kegiatan kerja dilakukan secara online dan hanya petugas tertentu yang diberikan pengecualian untuk bekerja di kampus. Pemberlakuan ini berlaku d
SURAT EDARAN DAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KAWALAN PENULARAN COVID-19 KPM.pdfSOLAHMAKKIAHBINTIHAJ
Garis panduan ini menjelaskan tanggungjawab Ketua Jabatan KPM dalam menguruskan premis kerajaan dan warga KPM untuk mencegah penularan COVID-19. Ia meliputi pengurusan premis, pegawai, pelanggan dan kontraktor serta memastikan semua warga KPM melengkapkan imunisasi COVID-19 atau menjalani ujian pengesanan secara berkala. Ketua Jabatan perlu memastikan protokol kesihatan dipatuhi sepenuhnya termas
Surat edaran ini memberikan penjelasan mengenai beberapa hal terkait penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor, yakni: (1) unsur pengembangan profesi yang perlu dipenuhi untuk kenaikan pangkat, (2) perhitungan jam kerja untuk penghitungan angka kredit, dan (3) alokasi angka kredit bagi auditor yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala perwakilan.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, ruang lingkup, jenis perjalanan dinas, persyaratan surat tugas dan surat perjalanan dinas, serta ketentuan biaya perjalanan dinas.
Dokumen tersebut membahas tentang standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Standar biaya mencakup item-item seperti honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan penggunaan dan pengawasan standar biaya tersebut.
Similar to Edaran Pelaksanaan Olahraga LAN RI (20)
The document reports on an ongoing outbreak of foot and mouth disease in Indonesia. Weekly follow up reports will be submitted. The outbreak started on April 12, 2022 and has affected cattle in 4 districts of East Java Province and in Aceh Province. Over 34,000 cattle have been affected with some deaths reported. Illegal animal movement is suspected as the main source of infection. Vaccination will be the main control measure used to address the outbreak.
1. The document announces an OSS Indonesia September recruitment by Xiangshui Shenlong Foreign Labor Cooperation Co., Ltd. for various positions at OSS Indonesia's detection center, smelting project department, public and auxiliary projects, lime plant, and coal gas sections.
2. Over 100 positions are listed with requirements and salary ranges provided for each, such as direct reading spectroscopists, chemical analysts, engineers, electricians, welders, security officers, and more.
3. Xiangshui Shenlong Foreign Labor Cooperation Co., Ltd. is the only authorized recruitment agency for this process and does not charge any fees to applicants.
This document lists 16 illegal peer-to-peer lending platforms in Indonesia. It provides details such as the platform name, developer information, email addresses, physical addresses, and websites/apps associated with each platform. The platforms offer personal loans to users and some operate illegally without proper licensing.
This document lists 16 illegal peer-to-peer lending platforms in Indonesia. It provides details such as the platform name, developer information, email addresses, physical addresses, and websites/apps associated with each platform. The platforms offer personal loans to users and some operate illegally without proper licensing.
1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, 10110
Telp.(021) 3868201-5, 3455021; Fax. (021) 3848792,
Website : www.lan.go.id
Kepada.Yth. Seluruh Pegawai Lembaga Administrasi Negara
di
tempat
SURAT EDARAN
NOMOR: 04/S.1/HKM.02.3/2020
TENTANG
PELAKSANAAN OLAHRAGA UNTUK MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH
DALAM RANGKA MENCEGAH PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
I. Latar Belakang
Mempertimbangkan perkembangan penyebaran COVID-19 dan sesuai
dengan arahan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), perlu
melakukan upaya dalam rangka menjaga kesehatan dan peningkatan
daya tahan tubuh bagi Pegawai di lingkungan LAN. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah melalui pelaksanaan olahraga bagi Pegawai LAN untuk
mengurangi risiko dampak penularan COVID-19, serta tetap mendukung
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.
II. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan olahraga
bagi Pegawai di lingkungan LAN dalam rangka mencegah penularan
COVID-19.
III. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan
olahraga bagi Pegawai di lingkungan LAN dalam rangka mencegah
penularan COVID-19.
IV. Dasar
Dasar Hukum penetapan Surat Edaran ini meliputi:
a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
2. b. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
24/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Masa
Transisi Menuju Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga
Administrasi Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
28/K.1/HKM.02.3/2020.
V. Isi Edaran
Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Direktur Politeknik STIA LAN
agar memastikan semua Pegawai di unit kerjanya berolahraga paling
sedikit 2x (dua kali) dalam seminggu pada hari yang berbeda;
b. Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
1. 1 (satu) kali dilaksanakan di rumah; dan
2. 1 (satu) kali dilaksanakan di kantor;
c. Pelaksanaan olahraga di rumah sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 1, dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) menit dan direkam
(dalam bentuk video);
d. Pelaksanaan olahraga di kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dilaksanakan pada hari jumat mulai pukul 07.30 WIB, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) diikuti oleh Pegawai yang melaksanakan Work from Office (WfO);
b) bagi Pegawai di lingkungan LAN Jakarta diadakan olahraga
bersama, berupa bersepeda dan senam pernafasan, maupun
bentuk olahraga lainnya sesuai minat Pegawai; dan
c) Kepala Puslatbang dan Direktur Politeknik STIA LAN di luar
Jakarta, dapat menentukan jenis olahraga yang disesuaikan
dengan kondisi setempat;
2. Apabila olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1
tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka Pegawai harus
mengganti dengan berolahraga di rumah pada waktu lain dalam
periode minggu yang sama dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Direktur Politeknik STIA LAN
agar menyampaikan laporan mingguan kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini yang meliputi:
1. bukti yang menunjukkan Pegawai pada unit kerjanya telah
melaksanakan olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
2. bukti rekaman kegiatan (video) sebagaimana dimaksud pada huruf
c;
3. f. Pelaksanaan kegiatan olahraga di kantor sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 2 tidak diwajibkan bagi Pegawai dengan kategori:
1. sangat rentan (antara lain hamil, menyusui, dan sedang menderita
atau dalam masa pengobatan penyakit kronis);
2. teridentifikasi atau terpapar COVID-19;
3. berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Orang Dalam
Pengawasan (ODP) dan sedang melakukan melakukan isolasi;
dan/atau
4. keadaan lain yang tidak memungkinkan bagi Pegawai untuk
melakukan olahraga;
g. Pelaksanaan Surat Edaran ini tetap memperhatikan dan mematuhi
Protokol COVID-19; dan
h. Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
VI. Penutup
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
RENI SUZANA
Tembusan:
Kepala LAN.