Dokumen ini berisi pedoman tentang bentuk peraturan dan keputusan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Terdapat 3 jenis bentuk peraturan desa yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Dokumen ini juga menjelaskan format dan isi dari masing-masing jenis peraturan desa tersebut.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri dalam negeri tentang pembentukan produk hukum daerah. Lampiran ini menjelaskan bentuk-bentuk rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan rancangan peraturan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
Berita acara ini merangkum hasil rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Rapat membentuk panitia dengan komposisi ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat. Kepala desa bersedia memfasilitasi proses pemilihan kepala desa sesuai kewenangannya.
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekrazitakhalyla
Berita acara ini merangkum proses serah terima pertama pekerjaan konstruksi antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) untuk paket pekerjaan tertentu. Pihak kedua menyerahkan pekerjaan yang telah selesai 100% dan pihak pertama menerimanya. Selanjutnya akan dilakukan masa pemeliharaan 180 hari oleh pihak kedua.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri dalam negeri tentang pembentukan produk hukum daerah. Lampiran ini menjelaskan bentuk-bentuk rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan rancangan peraturan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
Berita acara ini merangkum hasil rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Rapat membentuk panitia dengan komposisi ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat. Kepala desa bersedia memfasilitasi proses pemilihan kepala desa sesuai kewenangannya.
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekrazitakhalyla
Berita acara ini merangkum proses serah terima pertama pekerjaan konstruksi antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) untuk paket pekerjaan tertentu. Pihak kedua menyerahkan pekerjaan yang telah selesai 100% dan pihak pertama menerimanya. Selanjutnya akan dilakukan masa pemeliharaan 180 hari oleh pihak kedua.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Peraturan ini mengatur tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Indonesia. Terdapat 46 definisi yang mencakup berbagai dokumen kependudukan seperti KK, KTP, BIP, BMP, serta peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan.
BUKU PANDUAN ini membahas tentang pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan desa. BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan pasar, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara partisipatif dan berkelanjutan."
Peraturan ini mengatur tentang penetapan peraturan desa/kepala desa di Desa [Nama Desa] Kabupaten Natuna mengenai [Judul Peraturan] dengan mempertimbangkan undang-undang terkait dan kesepakatan bersama.
Berikut adalah Contohbentuk dan susunan Peraturan daerah, sebagaimana dijelaskan pada uraian pada blog sya https://fathulilminugraha.blogspot.com/2018/12/inilah-bentuk-dan-susunan-naskah-dinas.html
Keputusan Kepala Desa menetapkan susunan pengurus Rukun Warga (RW) untuk periode 2022-2027, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi. Pengurus RW akan membantu Kepala Desa dalam pelayanan, data penduduk, dan perizinan serta mengkoordinasikan tugas RT.
Dokumen tersebut berisi tentang berita acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan rencana kegiatannya. Dokumen ini menetapkan susunan panitia pemilihan kepala desa dan tugas-tugas panitia yang meliputi pelaksanaan pendaftaran calon, pengumuman calon yang lolos, hingga pelaporan hasil pemilihan.
Keputusan Bupati Indramayu menetapkan judul keputusan tertentu mengenai topik tertentu berdasarkan pertimbangan dan perhatian tertentu. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati atas nama Bupati dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Peraturan ini mengatur tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Indonesia. Terdapat 46 definisi yang mencakup berbagai dokumen kependudukan seperti KK, KTP, BIP, BMP, serta peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan.
BUKU PANDUAN ini membahas tentang pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan desa. BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan pasar, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara partisipatif dan berkelanjutan."
Peraturan ini mengatur tentang penetapan peraturan desa/kepala desa di Desa [Nama Desa] Kabupaten Natuna mengenai [Judul Peraturan] dengan mempertimbangkan undang-undang terkait dan kesepakatan bersama.
Berikut adalah Contohbentuk dan susunan Peraturan daerah, sebagaimana dijelaskan pada uraian pada blog sya https://fathulilminugraha.blogspot.com/2018/12/inilah-bentuk-dan-susunan-naskah-dinas.html
Keputusan Kepala Desa menetapkan susunan pengurus Rukun Warga (RW) untuk periode 2022-2027, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi. Pengurus RW akan membantu Kepala Desa dalam pelayanan, data penduduk, dan perizinan serta mengkoordinasikan tugas RT.
Dokumen tersebut berisi tentang berita acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan rencana kegiatannya. Dokumen ini menetapkan susunan panitia pemilihan kepala desa dan tugas-tugas panitia yang meliputi pelaksanaan pendaftaran calon, pengumuman calon yang lolos, hingga pelaporan hasil pemilihan.
Keputusan Bupati Indramayu menetapkan judul keputusan tertentu mengenai topik tertentu berdasarkan pertimbangan dan perhatian tertentu. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati atas nama Bupati dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dokumen tersebut berisi keputusan-keputusan yang diambil dalam Musyawarah Daerah Barisan Muda KOSGORO 1957 Provinsi tertentu, termasuk menetapkan jadwal acara, tata tertib, pimpinan musyawarah, dan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Ketua Pelaksana Tugas DPD Barisan Muda KOSGORO 1957 Provinsi tersebut.
Pemerintah desa membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanimas 2012 untuk meningkatkan sanitasi dan peran masyarakat, dengan ketua yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah.
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
4 Cara Membuat Keputusan DPRD
Simak baik baik ya sahabat , berikut adalah caranya :
1. Ciri-ciri materi bersifat penetapan, dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya, penandatanganannya oleh Ketua DPRD dan dapat didelegasikan kepada atau Wakil Ketua DPRD dan penetapannya untuk menetapkan hasil rapat paripurna. 2. Susunan Keputusan DPRD terdiri atas :a. Kepala Keputusan DPRD, terdiri atas :
1) Frasa Provinsi Jawa Barat yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Selengkapnya baca di https://fathulilminugraha.blogspot.com/
Similar to Permendagri no.111 tahun 2014 lampiran (20)
OpenSID adalah sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Lembaga Hukum Perkumpulan Desa Digital Terbuka untuk mendukung fungsi administrasi pemerintahan desa melalui berbagai modul seperti administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, dan layanan publik. OpenSID memiliki fitur website desa, pengolah data administrasi, layanan mandiri, dan absensi pegawai untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan data des
Proposal ini merupakan draf rencana renovasi dan perluasan sarana Pondok Pesantren Husnul Khowatim untuk mengakomodasi peningkatan jumlah santri. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, rencana kegiatan pembangunan seperti renovasi madrasah dan asrama santri, serta rincian anggaran untuk pembangunan madrasah.
Desa ini memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dalam bidang pengelolaan BUMDes, program PKK, KB, serta dijadikan desa percontohan. Desa ini juga mendapat kesempatan kunjungan dari beberapa mentri dan kedutaan besar serta mendapat beasiswa ke Tiongkok.
Dokumen tersebut berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Desa Biaung untuk periode 2018-2023. Visi utamanya adalah menciptakan Desa Biaung yang cerdas, aman, nyaman, tentram, indah dan berkeluarga. Misi antara lain meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, meningkatkan sarana prasarana, dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dan sasarannya meliputi pening
Dokumen tersebut membahas tentang keanggotaan BPD yang terdiri atas wakil dari penduduk desa yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, struktur kelembagaan BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris, serta peraturan tata tertib BPD yang mengatur
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri pariwisata dengan membangun objek-objek wisata baru dan memperbaiki fasilitas yang ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19, mencakup pendataan kesehatan warga, pembagian tugas antara aparat desa dan masyarakat, serta cara penyampaian informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi dan kegiatan untuk mempercepat program Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Strategi utama adalah menghentikan perilaku buang air besar sembarangan dan meningkatkan akses sanitasi melalui Gerakan Sanitasi Total Sa Sukabumi. Kegiatan kunci meliputi sosialisasi, pembangunan fasilitas sanitasi, verifikasi, dan deklarasi desa-desa ODF di Kabupaten S
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2031 yang mengatur ketentuan umum peraturan zonasi, struktur ruang wilayah yang terdiri dari sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana, serta ketentuan prasarana dan sarana minimum di setiap zona.
Dokumen tersebut berisi matriks program utama rencana tata ruang kabupaten Cianjur tahun 2011-2031 yang mencakup pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal di berbagai kecamatan untuk mendukung struktur ruang dan sistem prasarana utama kabupaten.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah Kabupaten Cianjur tentang rencana tata ruang wilayah 2011-2031. Dokumen tersebut menyajikan data luas wilayah, luas kawasan perkotaan, dan peruntukan lahan di 9 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Juga disajikan perbandingan luas lahan peruntukan tata ruang eksisting dan yang direncanakan.
This document is the Takokak Subdistrict in Figures 2018 publication from the BPS-Statistics of Cianjur Regency. It contains tables of data on geography, government, population, employment, social welfare, housing, agriculture, and the economy of Takokak Subdistrict. The publication aims to improve data quality and completeness to meet the needs of data users and help with development planning in Cianjur Regency. Criticism and suggestions are welcomed to improve future publications.
This document is the Sukanagara Subdistrict in Figures 2018 publication from the BPS-Statistics of Cianjur Regency. It contains statistical tables on various topics related to Sukanagara Subdistrict, including geography, government, population, employment, education, social welfare, housing, environment, agriculture, and economy. The tables provide data by village and were obtained from secondary sources as well as routine surveys conducted by the BPS. The publication is intended to help complete development planning in Cianjur Regency by making relevant statistical data available.
1. Halaman 1 dari 9
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA
BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA
I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA
KEPALA DESA ….. (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN DESA… (Nama Desa)
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang: a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;
Mengingat: 1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA … (Nama Desa)
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
2. Halaman 2 dari 9
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II
…
Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)
Pasal . . .
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa …
(Nama Desa).
Ditetapkan di …
pada tanggal …
KEPALA DESA…(Nama Desa),
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di …
pada tanggal …
SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
3. Halaman 3 dari 9
II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)
Menimbang : a. bahwa.................................................................;
b. bahwa.................................................................;
c. dan seterusnya....................................................;
Mengingat : 1. ...........................................................................;
2. ...........................................................................;
3. dan seterusnya...................................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama
Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
4. Halaman 4 dari 9
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Pertama
............................................
Paragraf 1
Pasal ..
BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa...
(Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)
Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)
(Nama)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)
(Nama)
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
5. Halaman 5 dari 9
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
6. Halaman 6 dari 9
III. PERATURAN KEPALA DESA
KEPALA DESA … (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)
Menimbang : a. bahwa................................................;
b. bahwa................................................;
c. dan seterusnya..................................;
Mengingat : 1. ..........................................................;
2............................................................;
3. dan seterusnya..................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul
Peraturan Kepala Desa).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Pertama
............................................
Paragraf 1
Pasal ..
BAB ...
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
7. Halaman 7 dari 9
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa... (Nama Desa).
Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)
(Nama)
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
8. Halaman 8 dari 9
B. KEPUTUSAN KEPALA DESA
II. KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN/KOTA............(Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)
KEPALA DESA..., (Nama Desa)
Menimbang : a. bahwa...................................................................;
b. bahwa...................................................................;
c. dan seterusnya.....................................................;
Mengingat : 1. ............................................................................;
2. ............................................................................;
3. dan seterusnya.....................................................;
Memperhatikan : 1. .....................................................................;
2. .....................................................................;
3. dan seterusnya..............................................;
(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )
9. Halaman 9 dari 9
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di ...............
pada tanggal ...................
KEPALA DESA..., (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
Disebarluaskan oleh Relawan Desa ( www.rpdn.or.id )