Dokumen ini berisi pedoman pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di UPT Puskesmas Pamotan Kabupaten Rembang. Dokumen ini menjelaskan pengertian pengelolaan B3, tujuan dibuatnya SOP ini sebagai acuan pengelolaan B3, kebijakan yang mendasari SOP ini, referensi peraturan terkait, prosedur pengelolaan B3 mulai dari penyimpanan, penggunaan, pembuangan limbah B3, serta unit-
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini mengatur tentang audit lingkungan hidup yang wajib dilakukan secara berkala untuk jenis usaha dan kegiatan berisiko tinggi. Dokumen ini menjelaskan tata laksana audit lingkungan hidup mulai dari penetapan jenis usaha yang wajib audit, pelaksanaan audit, penyerahan laporan hasil audit kepada Menteri, hingga pengumuman laporan audit kepada publik.
Peraturan ini mengatur tentang Audit Lingkungan Hidup, termasuk ketentuan mengenai kompetensi auditor lingkungan hidup, pelaksanaan audit lingkungan hidup, sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, dan pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi.
Dokumen tersebut menjelaskan proses audit lingkungan hidup yang diwajibkan bagi usaha dan kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan lingkungan hidup. Prosesnya dimulai dari pengusulan audit oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, kemudian evaluasi oleh tim khusus, pelaksanaan audit oleh auditor, penilaian laporan audit, dan penetapan tindak lanjut oleh Menteri Lingkungan Hidup.
PMK No. 1096 tentang Hygiene Sanitasi JasabogaAnwar Junaedi
PMK No. 1096 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga.
Disini Regulasi Terbaru tahun 2011.
Pemangku kepentingan : Owner Kuliner dan Resto serta Industri Jasa boga harus merujuknya.
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan higiene sanitasi bagi jasaboga (usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha) di Indonesia. Jasaboga dikelompokkan berdasarkan luas wilayah yang dilayani, dan harus memiliki izin usaha serta sertifikat laik higiene sanitasi yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat. Peraturan ini menetapkan persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi jasaboga unt
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) di Indonesia. Limbah B3 dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan bahayanya dan tiga kelompok berdasarkan sumbernya. Peraturan ini juga menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi limbah yang termasuk kategori limbah B3 melalui serangkaian uji karakteristik.
Dokumen ini berisi pedoman pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di UPT Puskesmas Pamotan Kabupaten Rembang. Dokumen ini menjelaskan pengertian pengelolaan B3, tujuan dibuatnya SOP ini sebagai acuan pengelolaan B3, kebijakan yang mendasari SOP ini, referensi peraturan terkait, prosedur pengelolaan B3 mulai dari penyimpanan, penggunaan, pembuangan limbah B3, serta unit-
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini mengatur tentang audit lingkungan hidup yang wajib dilakukan secara berkala untuk jenis usaha dan kegiatan berisiko tinggi. Dokumen ini menjelaskan tata laksana audit lingkungan hidup mulai dari penetapan jenis usaha yang wajib audit, pelaksanaan audit, penyerahan laporan hasil audit kepada Menteri, hingga pengumuman laporan audit kepada publik.
Peraturan ini mengatur tentang Audit Lingkungan Hidup, termasuk ketentuan mengenai kompetensi auditor lingkungan hidup, pelaksanaan audit lingkungan hidup, sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, dan pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi.
Dokumen tersebut menjelaskan proses audit lingkungan hidup yang diwajibkan bagi usaha dan kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan lingkungan hidup. Prosesnya dimulai dari pengusulan audit oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, kemudian evaluasi oleh tim khusus, pelaksanaan audit oleh auditor, penilaian laporan audit, dan penetapan tindak lanjut oleh Menteri Lingkungan Hidup.
PMK No. 1096 tentang Hygiene Sanitasi JasabogaAnwar Junaedi
PMK No. 1096 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga.
Disini Regulasi Terbaru tahun 2011.
Pemangku kepentingan : Owner Kuliner dan Resto serta Industri Jasa boga harus merujuknya.
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan higiene sanitasi bagi jasaboga (usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha) di Indonesia. Jasaboga dikelompokkan berdasarkan luas wilayah yang dilayani, dan harus memiliki izin usaha serta sertifikat laik higiene sanitasi yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat. Peraturan ini menetapkan persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi jasaboga unt
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) di Indonesia. Limbah B3 dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan bahayanya dan tiga kelompok berdasarkan sumbernya. Peraturan ini juga menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi limbah yang termasuk kategori limbah B3 melalui serangkaian uji karakteristik.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...LenteraNusantara
MEDIA LENTERA NUSANTARA
Alamat Cangkir Driyorejo Gresik – Jawa Timur – Indonesia
KONSULTASI GRATIS
Telp : 081553742783 Agung Suyatno, SH
Email : Lenteranusantara77@gmail.com
Dokumen tersebut membahas tentang format dan substansi laporan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pengelolaan limbah B3 harus memuat informasi sumber, jenis, jumlah limbah yang dihasilkan, proses pengelolaannya, serta pihak penerima laporan. Substansi laporan meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah B3
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...JalinKrakatau
Peraturan Menteri ini mengatur tentang program kedaruratan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3. Program tersebut wajib disusun oleh setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3, mencakup infrastruktur organisasi, fasilitas, prosedur, dan pelatihan untuk menangani darurat yang terkait B3. Tujuannya adalah meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan ak
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikulturaWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian fasilitas dan insentif untuk usaha hortikultura di Indonesia. Fasilitas yang diberikan antara lain kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, akses permodalan, dan pemasaran, sedangkan insentif berupa stimulan untuk meningkatkan kinerja usaha hortikultura. Usaha-usaha hortikultura yang mendapat prioritas fasilitas dan insentif adalah usaha mikro dan kecil, ramah lingkun
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, yang meliputi konseling, inspeksi, dan intervensi kesehatan lingkungan. Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan ini untuk mencegah penyakit akibat faktor lingkungan, dengan sumber daya seperti tenaga kesehatan lingkungan dan sarana laboratorium. Kepala puskesmas bertanggung jawab meningkatkan mutu pelayanan ini melalui
Peraturan ini mengatur tentang registrasi dan izin kerja bagi Ahli Kesehatan Lingkungan serta penyelenggaraan praktik sanitarian. Ahli Kesehatan Lingkungan wajib memiliki sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi, dan izin praktik untuk menjalankan pekerjaannya di fasilitas kesehatan atau lembaga lain. Peraturan ini mengatur tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk dokumen yang dibutuhkan.
Peraturan Menteri ini menetapkan standar dan sertifikasi kompetensi bagi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air. Standar kompetensi tercantum dalam lampiran, dan sertifikasi dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terdaftar. Calon peserta harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman sesuai jabatannya
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorUFDK
Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Penyelenggara wajib memenuhi standar dan persyaratan tersebut, melakukan pengawasan bioekologi vektor dan pengendalian secara terpadu dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan. Pengendalian dilakukan berdasarkan prinsip keamanan, rasionalitas,
Pergub jatim 52 2014 jo 72 2013 baku mutu air limbah industriDewi Hadiwinoto
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri pariwisata dengan membangun objek-objek wisata baru dan memperbaiki fasilitas yang ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Resep kastengel menggunakan bahan utama blueband, telur, keju parut dan tepung terigu. Adonan di mixer hingga kental lalu dicetak dan dioven selama 15 menit sambil diolesi kuning telur dan ditaburi keju parut.
More Related Content
Similar to Lampiran II Permen 03 Tahun 2013 Audit LH
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...LenteraNusantara
MEDIA LENTERA NUSANTARA
Alamat Cangkir Driyorejo Gresik – Jawa Timur – Indonesia
KONSULTASI GRATIS
Telp : 081553742783 Agung Suyatno, SH
Email : Lenteranusantara77@gmail.com
Dokumen tersebut membahas tentang format dan substansi laporan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pengelolaan limbah B3 harus memuat informasi sumber, jenis, jumlah limbah yang dihasilkan, proses pengelolaannya, serta pihak penerima laporan. Substansi laporan meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah B3
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...JalinKrakatau
Peraturan Menteri ini mengatur tentang program kedaruratan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3. Program tersebut wajib disusun oleh setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3, mencakup infrastruktur organisasi, fasilitas, prosedur, dan pelatihan untuk menangani darurat yang terkait B3. Tujuannya adalah meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan ak
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikulturaWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian fasilitas dan insentif untuk usaha hortikultura di Indonesia. Fasilitas yang diberikan antara lain kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, akses permodalan, dan pemasaran, sedangkan insentif berupa stimulan untuk meningkatkan kinerja usaha hortikultura. Usaha-usaha hortikultura yang mendapat prioritas fasilitas dan insentif adalah usaha mikro dan kecil, ramah lingkun
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, yang meliputi konseling, inspeksi, dan intervensi kesehatan lingkungan. Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan ini untuk mencegah penyakit akibat faktor lingkungan, dengan sumber daya seperti tenaga kesehatan lingkungan dan sarana laboratorium. Kepala puskesmas bertanggung jawab meningkatkan mutu pelayanan ini melalui
Peraturan ini mengatur tentang registrasi dan izin kerja bagi Ahli Kesehatan Lingkungan serta penyelenggaraan praktik sanitarian. Ahli Kesehatan Lingkungan wajib memiliki sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi, dan izin praktik untuk menjalankan pekerjaannya di fasilitas kesehatan atau lembaga lain. Peraturan ini mengatur tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk dokumen yang dibutuhkan.
Peraturan Menteri ini menetapkan standar dan sertifikasi kompetensi bagi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air. Standar kompetensi tercantum dalam lampiran, dan sertifikasi dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terdaftar. Calon peserta harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman sesuai jabatannya
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorUFDK
Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Penyelenggara wajib memenuhi standar dan persyaratan tersebut, melakukan pengawasan bioekologi vektor dan pengendalian secara terpadu dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan. Pengendalian dilakukan berdasarkan prinsip keamanan, rasionalitas,
Similar to Lampiran II Permen 03 Tahun 2013 Audit LH (20)
Pergub jatim 52 2014 jo 72 2013 baku mutu air limbah industriDewi Hadiwinoto
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri pariwisata dengan membangun objek-objek wisata baru dan memperbaiki fasilitas yang ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Resep kastengel menggunakan bahan utama blueband, telur, keju parut dan tepung terigu. Adonan di mixer hingga kental lalu dicetak dan dioven selama 15 menit sambil diolesi kuning telur dan ditaburi keju parut.
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
[Ringkasan]
1. Dokumen ini mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Masyarakat terlibat melalui pengumuman rencana kegiatan, penyampaian saran dan pendapat, serta penilaian dokumen.
2. Pengumuman rencana kegiatan wajib dilakukan sebelum penyusunan dokumen awal, dan harus mencakup informasi tentang rencana kegiatan, lokasi, dampak potensial,
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
Peraturan ini menetapkan pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Pedoman ini mengatur prinsip-prinsip dasar seperti transparansi informasi, kesetaraan pihak, dan kerjasama. Lampiran peraturan ini memuat tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
Dokumen tersebut menjelaskan pedoman penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang mencakup pengertian, lingkup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta muatan yang harus ada dalam dokumen RKL-RPL seperti pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup."
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALDewi Hadiwinoto
Dokumen ini berisi pedoman penyusunan Kerangka Acuan (KA) untuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KA berisi tujuan dan lingkup studi AMDAL, deskripsi rencana usaha/kegiatan, dan deskripsi kondisi lingkungan awal. KA digunakan sebagai acuan untuk menentukan lingkup dan kedalaman studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan sesuai peraturan.
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Lampiran II Permen 03 Tahun 2013 Audit LH
1. LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PUBLIKASI LAPORAN HASIL AUDIT
LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN SECARA BERKALA
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan
Hidup bersama ini diumumkan:
1. PT. ... tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan dan
memublikasikan laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan
secara berkala berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit
Lingkungan Hidup.
2. PT. ... telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara
berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri melalui
surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan
secara berkala Nomor:.... Tahun .....
3. Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 2 di atas meliputi:
a. .....
b. .....
c. ....., dst.
4. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala pada angka 2 di
atas dilakukan oleh:
Nama : ....
Kualifikasi : ....
Nomor Sertifikat Kompetensi : ....
Nomor Registrasi : ....
5. Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara
berkala, risiko dan/atau dampak lingkungan dari kegiatan PT. ... yaitu:
a. .....
b. .....
c. ....., dst.
6. Rekomendasi audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala,
meliputi:
a. .....
b. .....
c. ....., dst
7. Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala atas
nama PT. ... dapat diakses pada ...
1
2. 8. Auditor lingkungan hidup bertanggung jawab terhadap keabsahan laporan
hasil audit lingkungan yang diwajibkan secara berkala yang
dipublikasikan melalui pengumuman ini.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BALTHASAR KAMBUAYA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Rosa Vivien Ratnawati
2