Peraturan Presiden ini mengatur tentang Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. Data harus memenuhi standar, dilengkapi metadata, interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang disepakati bersama. Tujuannya untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
Proposal ini mengajukan pengembangan modul pengolahan data untuk portal kepegawaian PNS se-Jawa Tengah. Tujuannya adalah menyediakan informasi kepegawaian yang terintegrasi dari berbagai sumber data kepegawaian di Jawa Tengah. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, standar teknis, lingkup kegiatan, keluaran, jadwal, dan permasalahan yang mendasari pengembangan portal tersebut.
Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang meliputi ketentuan teknis muatan rencana, proses penyusunan, dan pembatalan pedoman sebelumnya. Pedoman ini bertujuan merealisasikan rencana tata ruang kabupaten sesuai undang-undang tentang penataan ruang.
Sistem informasi Perencanaan Pembangunan DaerahIrmawan Nugroho
Dengan meningkatnya teknologi dan penggunaan aplikasi maka sektor pemerintahan-pun menjadi terus berkembang. Semua instansi/SKPD berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terintegrasi.
Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan diperlukan sistem yang handal, terintegrasi dan mudah dalam penggunaannya. Sistem ini dikembangkan dengan memenuhi kebutuhan inti dari pengguna dan stakeholder, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pihak yang mengkolaborasikan rencana pembangunan.
Digunakan oleh semua SKPD yang tersebar di seluruh kecamatan pada sebuah kabupaten menjadikan sistem ini sangat membantu dalam mengelola dan mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh semua instansi/SKPD dan kecamatan.
Dengan menggunakan konsep web based yang tampil secara online menjadikan sistem ini mudah digunakan serta memiliki fitur yang lengkap yang antara lain :
- pengontrolan anggaran
- pengontrolan input kegiatan
- koordinasi dan pengelolaan anggaran
- kemudahan dalam pelaporan
- bisa di akses secara real time
- dengan dukungan 24 jam
- bisa diinput dimana saja
- bisa dikontrol dengan model terpusat
dan fitur-fitur lainnya yang masih banyak.
Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi kami di : http://www.berliansolusi.com
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dirancang untuk mengelola data pegawai secara sistematis dan membantu proses administrasi sumber daya manusia, mencakup tujuan, landasan hukum, metodologi pengembangan sistem, dan tahapan analisis sistem."
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. Data harus memenuhi standar, dilengkapi metadata, interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang disepakati bersama. Tujuannya untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
Proposal ini mengajukan pengembangan modul pengolahan data untuk portal kepegawaian PNS se-Jawa Tengah. Tujuannya adalah menyediakan informasi kepegawaian yang terintegrasi dari berbagai sumber data kepegawaian di Jawa Tengah. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, standar teknis, lingkup kegiatan, keluaran, jadwal, dan permasalahan yang mendasari pengembangan portal tersebut.
Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang meliputi ketentuan teknis muatan rencana, proses penyusunan, dan pembatalan pedoman sebelumnya. Pedoman ini bertujuan merealisasikan rencana tata ruang kabupaten sesuai undang-undang tentang penataan ruang.
Sistem informasi Perencanaan Pembangunan DaerahIrmawan Nugroho
Dengan meningkatnya teknologi dan penggunaan aplikasi maka sektor pemerintahan-pun menjadi terus berkembang. Semua instansi/SKPD berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terintegrasi.
Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan diperlukan sistem yang handal, terintegrasi dan mudah dalam penggunaannya. Sistem ini dikembangkan dengan memenuhi kebutuhan inti dari pengguna dan stakeholder, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pihak yang mengkolaborasikan rencana pembangunan.
Digunakan oleh semua SKPD yang tersebar di seluruh kecamatan pada sebuah kabupaten menjadikan sistem ini sangat membantu dalam mengelola dan mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh semua instansi/SKPD dan kecamatan.
Dengan menggunakan konsep web based yang tampil secara online menjadikan sistem ini mudah digunakan serta memiliki fitur yang lengkap yang antara lain :
- pengontrolan anggaran
- pengontrolan input kegiatan
- koordinasi dan pengelolaan anggaran
- kemudahan dalam pelaporan
- bisa di akses secara real time
- dengan dukungan 24 jam
- bisa diinput dimana saja
- bisa dikontrol dengan model terpusat
dan fitur-fitur lainnya yang masih banyak.
Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi kami di : http://www.berliansolusi.com
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dirancang untuk mengelola data pegawai secara sistematis dan membantu proses administrasi sumber daya manusia, mencakup tujuan, landasan hukum, metodologi pengembangan sistem, dan tahapan analisis sistem."
Aplikasi sistem informasi human resource development berbasis web proposal | ...Yanuar Sudibyo
Aplikasi ini menawarkan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis web yang terintegrasi, meliputi modul pelamar, pegawai, penggajian, absensi, dan laporan. Aplikasi ini akan dikembangkan menggunakan bahasa PHP dan database MySQL untuk server Linux selama 1-2 bulan.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembangunan bangunan gedung negara. Ada 3 tahapan pembangunan yaitu perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan teknis. Bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif seperti izin dan status kepemilikan, serta persyaratan teknis seperti tata bangunan dan keandalan. Pembangunan bangunan gedung negara harus dibantu oleh tenaga pengelola teknis
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...bramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas pengembangan sistem pengelolaan katalog data spasial berbasis web di Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini akan mengelola dan menyimpan berbagai jenis data spasial secara terstruktur serta memungkinkan akses publik melalui antarmuka online. Dokumen ini menjelaskan proses persiapan, desain, dan implementasi sistem melalui pendekatan sistem pengembangan berkelanjutan (SDLC).
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan ...bramantiyo marjuki
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Batang tubuh beserta lampirannya
3. bab 3 metode pelaksanaan data base eks peren. perum edit 2021rakhmathidayat25
Laporan ini membahas metodologi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan perencanaan perumahan serta permukiman di Kabupaten Wakatobi. Kegiatan ini meliputi 8 kecamatan dan fokus pada kondisi infrastruktur perumahan saat ini, pencapaian pembangunan tahun 2020, dan rencana pembangunan infrastruktur masa depan. Data primer berupa koordinat lokasi dan data sekunder dari dinas terkait dihimpun, kemudian dirangkum
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dirancang untuk menyediakan informasi kepegawaian yang terkini dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di pemerintahan."
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdfssuser24c2dc
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan manajemen aparatur sipil negara tentang penggunaan sistem informasi kepegawaian. Materi pelatihan mencakup pengertian sistem informasi kepegawaian, regulasi terkait, fungsi badan kepegawaian negara, dan keterbukaan informasi publik.
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
Good governance TIK ditujukan untuk memastikan seluruh sumberdaya TIK dapat mendukung tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, respon yang cepat dan khususnya seluruh faktor risiko yang menyertai penerapan TIK tersebut
Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan. TNDE bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung tercapainya e-Government.
Sistem Informasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Keanggotaan adalah proyek pengembangan aplikasi untuk mengelola data tenaga ahli, staf administrasi, dan staf khusus pimpinan DPR agar prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, akurat dan efisien seiring tuntutan parlemen modern berbasis teknologi informasi. Proyek ini akan menghasilkan dokumen SDPLN, SRS, SAD, dan test plan serta dijadwalkan selesai pada 31 Juni
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang jaringan komputer. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, pengertian, penggunaan, dan komite yang terlibat dalam penyusunan standar kompetensi di bidang jaringan komputer. Juga dijelaskan pemetaan kompetensi yang terdiri dari tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar di bidang jaring
Info: 022-76743214
SIMPEG adalah sistem Informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung sistem administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah daerah.
Aplikasi sistem informasi human resource development berbasis web proposal | ...Yanuar Sudibyo
Aplikasi ini menawarkan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis web yang terintegrasi, meliputi modul pelamar, pegawai, penggajian, absensi, dan laporan. Aplikasi ini akan dikembangkan menggunakan bahasa PHP dan database MySQL untuk server Linux selama 1-2 bulan.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembangunan bangunan gedung negara. Ada 3 tahapan pembangunan yaitu perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan teknis. Bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif seperti izin dan status kepemilikan, serta persyaratan teknis seperti tata bangunan dan keandalan. Pembangunan bangunan gedung negara harus dibantu oleh tenaga pengelola teknis
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...bramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas pengembangan sistem pengelolaan katalog data spasial berbasis web di Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini akan mengelola dan menyimpan berbagai jenis data spasial secara terstruktur serta memungkinkan akses publik melalui antarmuka online. Dokumen ini menjelaskan proses persiapan, desain, dan implementasi sistem melalui pendekatan sistem pengembangan berkelanjutan (SDLC).
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan ...bramantiyo marjuki
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Batang tubuh beserta lampirannya
3. bab 3 metode pelaksanaan data base eks peren. perum edit 2021rakhmathidayat25
Laporan ini membahas metodologi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan perencanaan perumahan serta permukiman di Kabupaten Wakatobi. Kegiatan ini meliputi 8 kecamatan dan fokus pada kondisi infrastruktur perumahan saat ini, pencapaian pembangunan tahun 2020, dan rencana pembangunan infrastruktur masa depan. Data primer berupa koordinat lokasi dan data sekunder dari dinas terkait dihimpun, kemudian dirangkum
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dirancang untuk menyediakan informasi kepegawaian yang terkini dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di pemerintahan."
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdfssuser24c2dc
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan manajemen aparatur sipil negara tentang penggunaan sistem informasi kepegawaian. Materi pelatihan mencakup pengertian sistem informasi kepegawaian, regulasi terkait, fungsi badan kepegawaian negara, dan keterbukaan informasi publik.
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
Good governance TIK ditujukan untuk memastikan seluruh sumberdaya TIK dapat mendukung tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, respon yang cepat dan khususnya seluruh faktor risiko yang menyertai penerapan TIK tersebut
Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan. TNDE bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung tercapainya e-Government.
Sistem Informasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Keanggotaan adalah proyek pengembangan aplikasi untuk mengelola data tenaga ahli, staf administrasi, dan staf khusus pimpinan DPR agar prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, akurat dan efisien seiring tuntutan parlemen modern berbasis teknologi informasi. Proyek ini akan menghasilkan dokumen SDPLN, SRS, SAD, dan test plan serta dijadwalkan selesai pada 31 Juni
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang jaringan komputer. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, pengertian, penggunaan, dan komite yang terlibat dalam penyusunan standar kompetensi di bidang jaringan komputer. Juga dijelaskan pemetaan kompetensi yang terdiri dari tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar di bidang jaring
Info: 022-76743214
SIMPEG adalah sistem Informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung sistem administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah daerah.
Nota kesepahaman ini membahas tentang penandatanganan nota kesepahaman dan pedoman kerja bersama mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) antara beberapa lembaga pemerintah. SPPT-TI bertujuan untuk mengintegrasikan sistem aplikasi di lembaga-lembaga terkait dalam rangka pertukaran data dan dokumen elektronik administrasi penanganan perkara pidana secara terpadu dan berbasis teknologi
Perancangan sistem informasi pensiunan pegawai pada kantor Badan Kepegawaian ...yoga93
Dokumen tersebut merupakan judul skripsi yang membahas perancangan sistem informasi pendataan pensiunan PNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim. Sistem informasi baru dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem manual yang ada seperti penumpukan berkas dan kesulitan mencari data. Rancangan sistem mencakup input berupa formulir data pegawai dan pensiunan, serta output berupa laporan data pegawai dan surat keputusan
Sistem informasi ini dirancang untuk memperbaiki proses pembuatan rekening listrik di PT PLN dengan cara memudahkan pegawai dalam mengolah data dan memberikan informasi tagihan kepada pelanggan secara cepat. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada pada sistem sebelumnya seperti proses pengolahan data yang kurang efektif dan informasi tagihan yang lambat disampaikan kepada pelanggan.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional pranata komputer. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah yang digunakan dalam penilaian angka kredit serta mengatur tentang unsur-unsur kegiatan yang dapat dinilai untuk memperoleh angka kredit.
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...Fery Wage
Dokumen tersebut mengatur prosedur pelaksanaan tes kompetensi dasar dengan computer assisted test untuk seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum tahun 2014, mencakup persiapan sarana dan prasarana, penerimaan data peserta, instalasi database dan aplikasi di server, serta pelaksanaan tes.
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban soal pertemuan minggu 11 yang mencakup 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama menjelaskan mengapa sistem manajemen database diperlukan di organisasi sektor publik. Kedua membahas manfaat penggunaan struktur data dan sistem manajemen database. Ketiga menjelaskan cara menangani data besar secara elektronik. Keempat menjelaskan penggunaan database komputer dalam pelayanan SIAK.