Peraturan Presiden ini menetapkan daerah-daerah tertinggal di Indonesia untuk periode 2020-2024 berdasarkan kriteria seperti ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Daftar 62 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia juga ditetapkan.
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Randhy Adrian Sonata
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini terbit tanggal 4 Juni 2018. Mengatur bahwa Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan dari PNS, sehingga PNS tidak usah takut lagi hak cuti tahunannya dipotong berdasarkan SKB 3 Menteri yang telah terbit sebelumnya.
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Randhy Adrian Sonata
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini terbit tanggal 4 Juni 2018. Mengatur bahwa Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan dari PNS, sehingga PNS tidak usah takut lagi hak cuti tahunannya dipotong berdasarkan SKB 3 Menteri yang telah terbit sebelumnya.
Kewenangan otonomi daerah dan syarat untuk menjadi daerah otonomsumarni .
kewenangan otonomi daerah dan syarat untuk menjadi daerah otonom itu berbeda antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kab/kota
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Kewenangan otonomi daerah dan syarat untuk menjadi daerah otonomsumarni .
kewenangan otonomi daerah dan syarat untuk menjadi daerah otonom itu berbeda antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kab/kota
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanMuh Saleh
Bangun Mandar Bidang Kesehatan merupaka intervensi program kesehatan pada lokus desa bangunmandar yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012-2017
Cegah faktor risiko PTM sejak dini, kendalikan PTM melalui kepatuhan pasien untuk minum obat teratur sehingga penyakit terkontrol, akan berdampak pada penurunan kematian PTM sebagai co-morbid COVID-19 dan memiliki daya ungkit bagi SPM
Epidemiological Research Terms and Concepts Book By O.S MiettinenMuh Saleh
Istilah dan Konsep Penelitian Epidemiologi.
epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejadian atau kasus yang terjadi pada penduduk.
Epidemiologi juga meliputi pemberian ciri pada distribusi status kesehatan, penyakit, atau masalah kesehatan masyarakat lainnya berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, geografi, agama, pendidikan, pekerjaan, perilaku, dan sebagainya
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML yang disampaikan oleh Direktur P2PML pada rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada tahun 2020
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19Muh Saleh
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19 yang disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada Tahun 2020
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
Marasa Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Merupakan bentuk Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong dan mempercepat Akselerasi kemajuan pembangunan desa menuju status berkembang dan hingga berstatus mandiri.
Pendekatan Program melalui 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu Mandiri, Cerdas dan Sehat yang akan memicu berkembangnya potensi desa dan usaha ekonomi rakyat, peningkatan akses sumberdaya alam desa dan pemasaran produk unggulan desa, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan,
Sharing Pengalaman Pelaksanaan PIS PK di Puskesmas Banggae 1 Kabupaten MajeneMuh Saleh
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu: (1) pene- rapan paradigma sehat, (2) penguatan pela- yanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
Sharing Pengalaman Pelaksanaan Akretaditasi Puskesmas Bambalamotu yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Bambalamotu di acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019Muh Saleh
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019. Renja di buat setiap tahun dan dilakukan perubahan sesuai dengan proses APBD perubahan yang berjalan setiap tahunnya.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan
Evaluasi capaian program P2PM Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI SULAWESI BARAT yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Kebijakan Pemanfaatan Data Kesehatan di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Kebijakan Pemanfaatan Data Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang dibawakan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada pertemuan pemutakhiran data tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Perlindungan keamanan data Pribadi. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19Muh Saleh
Pedoman Pencatatan dan Pelaporan COVID 19
Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan COVID-19 adalah: All Record TC-19 (https://allrecord- tc19.kemkes.go.id), dan Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 (https://s.id/laporhariancovid).
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
1. Menimbang
Mengingat
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2O2O-2O24
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OL4 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2O2O - 2024;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
33. l'ambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aTOO);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'l'ahun 2OI5 Nomor 58, 'lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
SK No 018390 A
4.Peraturan...
2. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2OI4 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor
264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5598);
MEMUTUSKAN
MeNetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAERAH
TERTINGGAL TAHUN 2O2O-2O24.
Pasal I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah
serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan
dengan daerah lain dalam skala nasional.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
Pasal 2
(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai
berdasarkan kriteria:
a. perekonomianmasyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristikdaerah.
Daerah Tertinggal
Al Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah
tertentu.
SK No 018391 A
(3) Kriteria
3. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
(3) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.
(4) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 3
(1) Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima)
tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator,
dan sub indikator ketertinggalan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal2.
A) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan
melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah
daerah.
Pasal 4
Dalam hal:
a. adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah kabupaten; atau
b. upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam;
Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.
Pasal 5
Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Daerah Tertinggal
Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
SK No 018394 A
Pasal6...
4. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Pasal 6
(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal
secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
(21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan metode:
a. penghitungan indeks komposit; dan
b. analisis kualitatif.
(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) Menteri melibatkan
kementerian/ lembaga terkait lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 7
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No 018362 A
5. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2O2O
MENTERT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 1T9
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
,-undangan,
rtd
ttd
Sera
E
ut
I
*
SK No 018357 A
vanna Djaman
6. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN
2020-2024
DAFTAR DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2O2O-2O24
NO. PROVIilSI I(ABUPATEN
1 SUMATERA UTARA NIAS
2 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN
3 SUMATERA UTARA NIAS UTARA
4 SUMATERA UTARA NIAS BARAT
5 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI
6 SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS UTARA
7 LAMPUNG PESISIR BARAT
8 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK UTARA
9 NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA BARAT
SUMBA TIMUR
10 NUSA TENGGARA TIMUR
11 NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG
t2 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN
13 NUSA TENGGARA TIMUR BELU
t4 NUSA TENGGARA TIMUR ALOR
15 NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBATA
t6 ROTE NDAO
L7 SUMBA TENGAH
18 NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA BARAT DAYA
T9 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI TIMUR
20 NUSA TENGGARA TIMUR SABU RAIJUA
2I NUSA TENGGARA TIMUR MALAKA
22 SULAWESI TENGAH DONGGALA
SK No 018364 A
23. SULAWESI TENGAH
7. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
23 SULAWESI TENGAH TOJO UNA-UNA
24 SULAWESI TENGAH SIGI
25 MALUKU MALUKU TENGGARA BARAT
26 MALUKU KEPULAUAN ARU
27 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT
28 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR
29 MALUKU MALUKU BARAT DAYA
30 MALUKU BURU SELATAN
31 MALUKU UTARA KEPULAUAN SULA
32 MALUKU UTARA PULAU TALIABU
33 PAPUA BARAT TELUK WONDAMA
34 PAPUA BARAT TELUK BINTUNI
35 PAPUA BARAT SORONG SELATAN
36 PAPUA BARAT SORONG
37
38
PAPUA BARAT TAMBRAUW
PAPUA BARAT MAYBRAT
39 PAPUA BARAT MANOKWARI SELATAN
40 PAPUA BARAT PEGUNUNGAN ARFAK
4T PAPUA JAYAWIJAYA
42 PAPUA NABIRE
43 PAPUA PANIAI
PUNCAK JAYA
BOVEN DIGOEL
MAPPI
44 PAPUA
45 PAPUA
PAPUA
46
47 PAPUA ASMAT
48 PAPUA YAHUKIMO
49 PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG
SK No 018365 A
50, PAPUA
8. FRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-3-
56
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
undangan,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd.
IIO. PROVINSI I(ABT'PATEN
50 PAPUA
51 PAPUA
TOLIKARA
KEEROM
52 PAPUA WAROPEN
53 PAPUA SUPIORI
MAMBERAMO RAYA
54 PAPUA
55 PAPUA NDUGA
LANT{Y JAYA
PAPUA
57 PAPUA MAMBERAMO TENGAH
58 PAPUA YALIMO
59 PAPUA
PAPUA
PUNCAK
60 DOGIYAI
61 PAPUA INTAN JAYA
62 PAPUA DEIYAI
E
ul
i
*
tK
SK No 019913 A
Djaman