SlideShare a Scribd company logo
PETINGGI DERMOLO
KABUPATEN JEPARA
PERATURAN PETINGGI DERMOLO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA DERMOLO
KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PETINGGI DERMOLO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Dermolo Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara agar berjalan lebih efisien dan efektif sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan standar biaya
pelaksanaan kegiatan Desa Dermolo Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Petinggi tentang Standar
Biaya Pelaksanaan Kegiatan Desa Dermolo Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah
bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2015 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2015 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG STANDAR BIAYA
PELAKSANAAN KEGIATAN DESA DERMOLO KECAMATAN
KEMBANG KABUPATEN JEPARA.
Pasal 1
Standar biaya pelaksanaan kegiatan di Desa Dermolo Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya tertinggi
dan sudah termasuk pajak.
Pasal 3
Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga
tertinggi atau yang tidak ada dalam standarisasi ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, akan ditetapkan perubahan tersebut oleh Petinggi.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Petinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dermolo Kecamatan
Kembang Kabupaten Jepara.
Ditetapkan di Dermolo
pada tanggal
PETINGGI DERMOLO,
HADI PATENAK
Diundangkan di Dermolo
pada tanggal ……………..
CARIK DERMOLO
SOAKARNO
BERITA DESA DERMOLO TAHUN 2015 NOMOR ………..
LAMPIRAN PERATURAN PETINGGI DERMOLO
NOMOR :
TANGGAL :
STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
NO PERINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA (Rp.)
A Besarnya honorarium bagi PTPKD
1. Penangung jawab OB 500.000
2. Koordinator OB 400.000
3. Bendahara OB 300.000
4. Staf Teknis OB 200.000
B Besarnya honorarium pelaksana kegiatan
1. Penangung jawab OK 250.000
2. Ketua Tim OK 200.000
3. Wakil Ketua OK 175.000
4. Sekretaris OK 150.000
5. Anggota OK 125.000
6. Tenaga lainnya OK 100.000
C Besarnya honorarium pengelola barang OB 250.000
D Besarnya honorarium penceramah / pengajar
/ narasumber dan sejenisnya
1. Tingkat Kabupaten OK 300.000
2. Tingkat Kecamatan OK 250.000
3. Tingkat Desa OK 200.000
E Besarnya honorarium
1. Moderator OK 50.000
2. Penyusun materi OK 100.000
3. Pendamping pemateri OK 25.000
F Pekerjaan yang dilaksanakan di luar jam kerja
1. Lembur OH 50000
G Pekerjaan-pekerjaan lainnya
1. Uang saku peserta pelatihan / diklat /
sosialisasi / penataran / sejenisnya
OK 50.000
2. Rohaniwan OK 150.000
3. Pembaca Doa OK 150.000
4. Saksi pelantikan OK 150.000
5. Dirigen OK 50.000
6. Pejabat yang melantik Perangkat Desa OK 50.000
7. Patroli dan penertiban OK 50.000
8. Piket kantor di luar jam kerja OH 50.000
9. Protokol OK 50.000
10. Pekerjaan lainnya yang sejenis OK 50.000
H Perjalanan dinas luar daerah
1. Petinggi OH 300.000
2. Carik OH 200.000
3. Perangkat Desa OH 150.000
I Honorarium penyusun RPJMDes, RKPDes,
APBDes
1. Tim Pengarah
- Penasehat OB 1.000.000
- Koordinator OB 700.000
- Anggota Tim OB 500.000
2. Tim Peneliti Teknis
- Koordinator OB 750.000
- Sekretaris OB 500.000
- Anggota OB 400.000
- Petugas lain OB 350.000
- 2 -
NO PERINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA (Rp.)
3. Uang saku
- Uang saku editing OH 100.000
- Penyelaras penyusunan buku OH 50.000
J Tambahan penghasilan
1. Petinggi OB 2.000.000
2. Carik Non PNS OB 1.250.000
3. Bendahara OB 1.000.000
4. Kaur OB 1.000.000
5. Kamituwo OB 1.000.000
6. Kebayan OB 1.000.000
7. Petengan OB 1.000.000
8. Modin OB 1.000.000
9. Ladu OB
K Tunjangan
1. Tunjangan Jabatan
- Petinggi OB 540.000
- Carik Non PNS OB 490.000
- Perangkat Desa OB 360.000
2. Tunjangan Kinerja Carik PNS OB
3. Tunjangan Keluarga
- Tunjangan istri / suami OB 10% Siltap
- Tunjangan anak OB 5% Siltap
4. Tunjangan Askes
- Tunjangan Askes Petinggi OB 59.500
- Tunjangan Askes Istri / Suami Petinggi OB 59.500
- Tunjangan Askes Carik Non PNS OB 59.500
- Tunjangna Askes Istri / Suami Carik OB 59.500
- Tunjangan Askes Perangkat Desa OB 45.500
- Tunjangan Askes Istri / Suami Perangkat Ds OB 45.500
5. Tunjangan Asuransi Jiwa
- Tunjangan Asuransu Jiwa Petinggi OB
- Tunjangan Asuransi Perangkat Desa OB 500.000
L Dan seterusnya ………..
PETINGGI DERMOLO,
HADI PATENAK

More Related Content

What's hot

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
Yudhi Aldriand
 
Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004
Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004
Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004
YantiRohmayanti
 
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Hapit Kadengkang
 

What's hot (20)

Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 
Perdes no. 08 th 2014 ttg nikah siri
Perdes no. 08 th 2014 ttg nikah siriPerdes no. 08 th 2014 ttg nikah siri
Perdes no. 08 th 2014 ttg nikah siri
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
 
Perdes no. 12 th 2015 ttg mobil siaga
Perdes no. 12 th 2015 ttg mobil siagaPerdes no. 12 th 2015 ttg mobil siaga
Perdes no. 12 th 2015 ttg mobil siaga
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
 
Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004
Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004
Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004
 
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPD
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahan
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahanPermen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahan
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahan
 
Pp no 78_2007
Pp no 78_2007Pp no 78_2007
Pp no 78_2007
 
Perdes perangkat desa
Perdes perangkat desaPerdes perangkat desa
Perdes perangkat desa
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 

Similar to Peraturan petinggi standarisasi honor kegiatan

2011 Sot dppkad
2011 Sot dppkad2011 Sot dppkad
2011 Sot dppkad
PA_Klaten
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
WidyaKurniatiMohi
 
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur  di lingkungan pe...Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur  di lingkungan pe...
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...
PA Rianto
 

Similar to Peraturan petinggi standarisasi honor kegiatan (20)

Untitled
UntitledUntitled
Untitled
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
 
Sk gub.std harga 2014
Sk gub.std harga 2014Sk gub.std harga 2014
Sk gub.std harga 2014
 
Sk tpk 2017.doc
Sk tpk 2017.docSk tpk 2017.doc
Sk tpk 2017.doc
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
 
2011 Sot dppkad
2011 Sot dppkad2011 Sot dppkad
2011 Sot dppkad
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp des
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3  Tahun 2014  Perda Nomor 3  Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
PERDA132011.pdf
PERDA132011.pdfPERDA132011.pdf
PERDA132011.pdf
 
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur  di lingkungan pe...Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur  di lingkungan pe...
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
 
Sk pengurus-bum des-rahayu-desa-dermolo
Sk pengurus-bum des-rahayu-desa-dermoloSk pengurus-bum des-rahayu-desa-dermolo
Sk pengurus-bum des-rahayu-desa-dermolo
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Permen No.59-2007.pdf
Permen No.59-2007.pdfPermen No.59-2007.pdf
Permen No.59-2007.pdf
 
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
Perubahan permendagri 13 tahun 2006 Perubahan permendagri 13 tahun 2006
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
 
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
 
Nuraeni
Nuraeni Nuraeni
Nuraeni
 
4. sk tim 11
4. sk tim 114. sk tim 11
4. sk tim 11
 

Recently uploaded (7)

LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfLAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
 
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
 

Peraturan petinggi standarisasi honor kegiatan

  • 1. PETINGGI DERMOLO KABUPATEN JEPARA PERATURAN PETINGGI DERMOLO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA DERMOLO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PETINGGI DERMOLO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara agar berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan standar biaya pelaksanaan kegiatan Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Petinggi tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  • 2. 6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10); 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA DERMOLO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA. Pasal 1 Standar biaya pelaksanaan kegiatan di Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya tertinggi dan sudah termasuk pajak. Pasal 3 Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi atau yang tidak ada dalam standarisasi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan ditetapkan perubahan tersebut oleh Petinggi. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Dermolo pada tanggal PETINGGI DERMOLO, HADI PATENAK Diundangkan di Dermolo pada tanggal …………….. CARIK DERMOLO SOAKARNO BERITA DESA DERMOLO TAHUN 2015 NOMOR ………..
  • 3. LAMPIRAN PERATURAN PETINGGI DERMOLO NOMOR : TANGGAL : STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN NO PERINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA (Rp.) A Besarnya honorarium bagi PTPKD 1. Penangung jawab OB 500.000 2. Koordinator OB 400.000 3. Bendahara OB 300.000 4. Staf Teknis OB 200.000 B Besarnya honorarium pelaksana kegiatan 1. Penangung jawab OK 250.000 2. Ketua Tim OK 200.000 3. Wakil Ketua OK 175.000 4. Sekretaris OK 150.000 5. Anggota OK 125.000 6. Tenaga lainnya OK 100.000 C Besarnya honorarium pengelola barang OB 250.000 D Besarnya honorarium penceramah / pengajar / narasumber dan sejenisnya 1. Tingkat Kabupaten OK 300.000 2. Tingkat Kecamatan OK 250.000 3. Tingkat Desa OK 200.000 E Besarnya honorarium 1. Moderator OK 50.000 2. Penyusun materi OK 100.000 3. Pendamping pemateri OK 25.000 F Pekerjaan yang dilaksanakan di luar jam kerja 1. Lembur OH 50000 G Pekerjaan-pekerjaan lainnya 1. Uang saku peserta pelatihan / diklat / sosialisasi / penataran / sejenisnya OK 50.000 2. Rohaniwan OK 150.000 3. Pembaca Doa OK 150.000 4. Saksi pelantikan OK 150.000 5. Dirigen OK 50.000 6. Pejabat yang melantik Perangkat Desa OK 50.000 7. Patroli dan penertiban OK 50.000 8. Piket kantor di luar jam kerja OH 50.000 9. Protokol OK 50.000 10. Pekerjaan lainnya yang sejenis OK 50.000 H Perjalanan dinas luar daerah 1. Petinggi OH 300.000 2. Carik OH 200.000 3. Perangkat Desa OH 150.000 I Honorarium penyusun RPJMDes, RKPDes, APBDes 1. Tim Pengarah - Penasehat OB 1.000.000 - Koordinator OB 700.000 - Anggota Tim OB 500.000 2. Tim Peneliti Teknis - Koordinator OB 750.000 - Sekretaris OB 500.000 - Anggota OB 400.000 - Petugas lain OB 350.000
  • 4. - 2 - NO PERINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA (Rp.) 3. Uang saku - Uang saku editing OH 100.000 - Penyelaras penyusunan buku OH 50.000 J Tambahan penghasilan 1. Petinggi OB 2.000.000 2. Carik Non PNS OB 1.250.000 3. Bendahara OB 1.000.000 4. Kaur OB 1.000.000 5. Kamituwo OB 1.000.000 6. Kebayan OB 1.000.000 7. Petengan OB 1.000.000 8. Modin OB 1.000.000 9. Ladu OB K Tunjangan 1. Tunjangan Jabatan - Petinggi OB 540.000 - Carik Non PNS OB 490.000 - Perangkat Desa OB 360.000 2. Tunjangan Kinerja Carik PNS OB 3. Tunjangan Keluarga - Tunjangan istri / suami OB 10% Siltap - Tunjangan anak OB 5% Siltap 4. Tunjangan Askes - Tunjangan Askes Petinggi OB 59.500 - Tunjangan Askes Istri / Suami Petinggi OB 59.500 - Tunjangan Askes Carik Non PNS OB 59.500 - Tunjangna Askes Istri / Suami Carik OB 59.500 - Tunjangan Askes Perangkat Desa OB 45.500 - Tunjangan Askes Istri / Suami Perangkat Ds OB 45.500 5. Tunjangan Asuransi Jiwa - Tunjangan Asuransu Jiwa Petinggi OB - Tunjangan Asuransi Perangkat Desa OB 500.000 L Dan seterusnya ……….. PETINGGI DERMOLO, HADI PATENAK