PA_Klaten, profile picture
Uploaded byPA_Klaten
515 views

2012 Perda parpol

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kabupaten Klaten. Bantuan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh setiap partai. Besaran bantuan per suara ditetapkan sebesar Rp1.460,09. Bantuan akan diberikan kepada partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Klaten yaitu HANURA, GERIN

Embed presentation

Download to read offline
BUPATI KLATEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KABUPATEN KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab; b. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu adanya Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik hasil pemilihan umum Tahun 2009 yang mendapatkan kursi di DPRD; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Kabupaten Klaten;
- -2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
- -3 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 78).
- -4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KABUPATEN KLATEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Klaten. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Klaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Klaten. 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Klaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. 9. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, yang jumlah dan teknis penyalurannya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, dengan penghitungan
- -5 berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum. 10. Partai Politik adalah partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilihan Umum tahun 2009 di DPRD Kabupaten Klaten. 11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP Partai Politik atau sebutan lain yang sah menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai Politik, adalah pengurus Partai Politik di tingkat Pusat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional atau sebutan lain menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai Politik. 12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Klaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lain menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai Politik. BAB II PEMBERIAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 2 (1) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilihan Umum tahun 2009 di DPRD Kabupaten Klaten. (2) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara tiap-tiap Partai Politik. (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU hasil Pemilihan Umum tahun 2009. (4) Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahun anggaran, mulai Tahun 2010. (5) Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Pasal 3 Tata cara penghitungan besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- -6 _____________________ A. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten adalah jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik pada APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar Rp.936.000.000,oo (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), dibagi dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu DPRD Kabupaten Klaten tahun 2004, yang penghitungannya telah ditetapkan oleh KPU, yaitu Rp.641.053 (enam ratus empat puluh satu ribu lima puluh tiga) suara sah. Maka ditetapkan menjadi Nilai bantuan persuara ditetapkan senilai Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol sembilan rupiah). B.Besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik dari tiap-tiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun 2009 adalah Nilai Bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf A, yaitu senilai Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) dikali jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU hasil Pemilihan Umum tahun 2009 dari tiap-tiap Partai Politik. C.Rincian besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik dari tiap-tiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dimaksud pada huruf B, ditetapkan sebagai berikut: a. DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 29.732 (dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.43.411.395,88 (empat puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus Sembilan puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah); b. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 22.530 (dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.32.895.927,70 Nilai Bantuan per-Suara = Rp.936.000.000,oo Rp.641.053 Nilai Bantuan per-Suara = Rp.1.460,09
- -7 (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah); c. DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 49.941 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh satu) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.72.918.354,69 (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat koma enam puluh Sembilan rupiah); d. DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 57.951 (lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh satu) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.84.613.675,59 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Sembilan rupiah); e. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 17.825 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.26.026.104,25 (dua puluh enam juta dua puluh enam ribu seratus empat koma dua puluh lima rupiah); f. DPC Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 11.374 (sebelasributigaratustujuhpuluhempat) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.16.607.063,66 (enam belas juta enam ratus tujuh ribu enam puluh tiga koma enam puluh enam rupiah); g. DPC Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 132.113 (seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga belas) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.192.896.870,17 (seratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh koma tujuh belas rupiah); h. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 27.723 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.40.478.075,07 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh lima koma nol tujuh rupiah);
- -8 i. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 189.200 (seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.276.249.028,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu dua puluh delapan koma nol nol rupiah); j. DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 70.431 (tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh satu) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.102.835.598,79 (seratus dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan rupiah). BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 4 DPC Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik secara tertulis kepada Bupati Klaten. Pasal 5 (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada tingkat DPC Partai Politik yang bersangkutan, dengan melampirkan: a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang bersangkutan tentang pengangkatan/penetapan kepengurusan Partai Politik pada tingkat DPC, dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada tingkat DPP; b. Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi hasil Pemilihan Umum tahun 2009 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Klaten, dilegalisir oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten; c. Photocopy buku rekening pada PT. Bank Jateng cabang Klaten, yang digunakan sebagai Kas Umum DPC partai politik yang bersangkutan, dilegalisir oleh pejabat pada PT. Bank Jateng cabang Klaten;
- -9 d. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik yang bersangkutan; e. Uraian rencana penggunaan bantuan keuangan; f. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang isinya mengenai realisasi penerimaan dan penggunaan sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang telah diterima; dan g. Surat Pernyataan berkop surat partai politik yang bersangkutan, ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik yang bersangkutan, yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apabila memberikan keterangan yang tidak benar. (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga). (4) Tembusan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, Ketua KPU Kabupaten Klaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 6 Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Klaten. Pasal 7 (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk melalui Keputusan Bupati, yang beranggotakan unsur KPU dan Sekretariat Daerah, yang diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Berita Acara. (3) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten. (4) Berita Acara hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- -10 BAB V TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 8 (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan apabila Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah menyatakan lengkap dengan menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Bupati. (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening Kas Umum DPC Partai Politik yang bersangkutan, yang ada pada PT. Bank Jateng cabang Klaten. (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. Pasal 9 Ketua DPC Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, sebagai lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik yang bersangkutan bersama Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 10 Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disusun dalam bentuk uraian rencana. Pasal 11 DPC Partai Politik yang bersangkutan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 12 (1) DPC Partai Politik yang bersangkutan wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- -11 (2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas. Pasal 13 Segala bukti transaksi keuangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 14 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik harus disusun secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 15 DPC Partai Politik yang bersangkutan harus dapat menunjukan segala bukti asli transaksi keuangan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan keuangan yang menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 16 (1) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala. Pasal 17 Pelanggaran atas Pasal 12 dan/atau Pasal 13 dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 dan/atau Pasal 16 diberikan sanksi berupa penghentian Bantuan Keuangan Partai Politik pada tahun anggaran berkenaan, sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diterima oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2009 dilaksanakan sejak dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten Klaten Masa Bakti 2009-2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- -12 Pasal 19 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 5 Januari 2012 BUPATI KLATEN, cap ttd SUNARNA Diundangkan di Klaten pada tanggal 5 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, cap ttd INDARWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 5
- -13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KABUPATEN KLATEN I. PENJELASAN UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Situasi politik yang demokratis di tingkat daerah perlu diciptakan sejalan dengan prinsip otonomi daerah, yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Klaten berupaya mendorong peran Partai Politik di tingkat daerah, sebagai wadah peran serta aspiratif dari masyarakat di Kabupaten Klaten dan menciptakan empat hal yaitu: 1. mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana; 2. mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel; 3. mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel; dan 4. mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.
- -14 Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten diberikan kepada Partai Politik, diharapkan dapat mendorong terciptanya empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Bantuan Keuangan yang diberikan dapat dipergunakan untuk: A. Pendidikan Politik yang menjadi prioritas, dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. B. sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, yang meliputi: a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- -15 c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. C. Sebagai dana penunjang operasional sekretariat partai politik yang berkaitan dengan: a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; c. pemeliharaan data dan arsip; d. pemeliharaan peralatan kantor. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Yang dimaksud dengan ”Permohonan tertulis” adalah Surat Resmi yang berkepala surat Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada tingkat DPC Partai Politik. Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf (a) Susunan kepengurusan DPC Partai Politik adalah sebagaimana yang telah disahkan oleh DPP Partai Politik yang terdaftar dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Huruf (e) Cukup jelas Huruf (f) Cukup jelas Huruf (g) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas
- -16 Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan dengan menyesuaikan teknis penyaluran bantuan keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Pemindahbukuan” adalah transver uang senilai Bantuan Keuangan ke Rekening DPC Partai Politik. Nomor Rekening sesuai yang tercantum pada Photocopy buku rekening yang digunakan sebagai Kas Umum DPC partai politik yang bersangkutan, dilegalisir oleh pejabat pada PT. Bank Jateng Cabang Klaten. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Yang dimaksud dengan “Tanda bukti penerimaan” adalah Kwitansi yang ditandatangani di atas Materai Rp.6.000,oo oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik, yang menyatakan bahwa DPC Partai Politik telah menerima Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Yang dimaksud dengan “Bukti transaksi keuangan” adalah segala bentuk tertulis dari transaksi keuangan, dapat berupa kwitansi, nota,
- -17 print-out, atau apapun yang isinya menyatakan tentang transaksi keuangan. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan secara lengkap disampaikan secara berkala, menyesuaikan teknis pelaporan keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya adalah syarat mutlak penyaluran Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sudah diberikan sejak Tahun Anggaran 2009, dengan penjelasan: a. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terhitung sejak dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum 2009. Bantuan Keuangan yang diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara tiap-tiap Partai Politik hasil Pemilihan Umum tahun 2009. b. Sedangkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sampai dengan dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum 2009. Bantuan Keuangan yang diberikan secara proporsional
- -18 yang penghitungannya masih berdasarkan jumlah perolehan kursi tiap-tiap Partai Politik di DPRD Kabupaten Klaten. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 79

More Related Content

PDF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PE...
byiniPurwokerto
 
DOCX
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
byHaris Sahido
 
PDF
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
byAde Suerani
 
PDF
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
byArif Efendi
 
DOC
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
byapotek agam farma
 
PDF
Pp no (1).1 tahun 2018 bankeu parpol
byAhmad Toriq
 
PDF
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
byAde Suerani
 
PDF
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
byAde Suerani
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PE...
byiniPurwokerto
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
byHaris Sahido
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
byAde Suerani
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
byArif Efendi
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
byapotek agam farma
 
Pp no (1).1 tahun 2018 bankeu parpol
byAhmad Toriq
 
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
byAde Suerani
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
byAde Suerani
 

What's hot

PDF
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
byAde Suerani
 
PDF
Peraturan petinggi standarisasi honor kegiatan
bydermolo
 
PDF
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
byAde Suerani
 
PDF
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
byppbkab
 
PDF
Perpres nomor 83_tahun_2021
byCIkumparan
 
PDF
Permen no.21 thn 2011
byGinanjar Purnama
 
PDF
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
byhersu12345
 
PDF
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
byAde Suerani
 
PDF
Laporan Pansus 5 Raperda
byAde Suerani
 
PDF
Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004
byYantiRohmayanti
 
DOCX
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
byapotek agam farma
 
PPT
Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd 1
byapotek agam farma
 
PDF
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
byPemdes Wonoyoso
 
PDF
Laporan Pansus Perda Pinjaman
byAde Suerani
 
PDF
Perda 14 th 2012 bumd
byAlfalaiah Arifin
 
PDF
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
byArif Efendi
 
PDF
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
byAde Suerani
 
PDF
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
byCIkumparan
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
byAde Suerani
 
Peraturan petinggi standarisasi honor kegiatan
bydermolo
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
byAde Suerani
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
byppbkab
 
Perpres nomor 83_tahun_2021
byCIkumparan
 
Permen no.21 thn 2011
byGinanjar Purnama
 
Perubahan permendagri 13 tahun 2006
byhersu12345
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
byAde Suerani
 
Laporan Pansus 5 Raperda
byAde Suerani
 
Pp 37 tahun 2006 perubahan kedua pp 24 2004
byYantiRohmayanti
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
byapotek agam farma
 
Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd 1
byapotek agam farma
 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
byPemdes Wonoyoso
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
byAde Suerani
 
Perda 14 th 2012 bumd
byAlfalaiah Arifin
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
byArif Efendi
 
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
byAde Suerani
 
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
byCIkumparan
 

Viewers also liked

PDF
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPA...
byKota Serang
 
DOCX
Contoh proposal
byBetania Tantawan
 
PDF
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015
byPemdes Wlahar Wetan
 
DOCX
Proposal Pengajuan pintu air
byYuyun Sudrajat
 
PDF
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
byOperator Warnet Vast Raha
 
PDF
Susunan proposl-pkpkm-13-fix
byChenk Alie Patrician
 
PDF
Administrasi kepegawaian
bykppnpelaihari
 
DOCX
Contoh proposol bantuan dana
byDiana Ary
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPA...
byKota Serang
 
Contoh proposal
byBetania Tantawan
 
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015
byPemdes Wlahar Wetan
 
Proposal Pengajuan pintu air
byYuyun Sudrajat
 
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
byOperator Warnet Vast Raha
 
Susunan proposl-pkpkm-13-fix
byChenk Alie Patrician
 
Administrasi kepegawaian
bykppnpelaihari
 
Contoh proposol bantuan dana
byDiana Ary
 

More from PA_Klaten

PDF
SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015
byPA_Klaten
 
PDF
SK panjar Mei 2015
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui dini
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup nomor 5 tahun 2013 ttg add
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsil
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidi
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klaten
byPA_Klaten
 
PDF
Perbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupati
byPA_Klaten
 
PDF
Perbub no 40 tahun 2013
byPA_Klaten
 
PDF
Perbub no 38 tahun 2013
byPA_Klaten
 
PDF
Perbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguan
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup Nomor 8 Tahun 2014
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup nomor 6 tahun 2014
byPA_Klaten
 
PDF
Perbup nomor 7 tahun 2014
byPA_Klaten
 
PDF
2013 Sk panjar biaya perkara
byPA_Klaten
 
PDF
2014 Sk penunjukan majelis
byPA_Klaten
 
PDF
2015 Sk tim promosi dan mutasi
byPA_Klaten
 
PDF
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
byPA_Klaten
 
PDF
2014 Sk tim penyusun laporan tahunan
byPA_Klaten
 
SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015
byPA_Klaten
 
SK panjar Mei 2015
byPA_Klaten
 
Perbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui dini
byPA_Klaten
 
Perbup nomor 5 tahun 2013 ttg add
byPA_Klaten
 
Perbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsil
byPA_Klaten
 
Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001
byPA_Klaten
 
Perbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidi
byPA_Klaten
 
Perbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klaten
byPA_Klaten
 
Perbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupati
byPA_Klaten
 
Perbub no 40 tahun 2013
byPA_Klaten
 
Perbub no 38 tahun 2013
byPA_Klaten
 
Perbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguan
byPA_Klaten
 
Perbup Nomor 8 Tahun 2014
byPA_Klaten
 
Perbup nomor 6 tahun 2014
byPA_Klaten
 
Perbup nomor 7 tahun 2014
byPA_Klaten
 
2013 Sk panjar biaya perkara
byPA_Klaten
 
2014 Sk penunjukan majelis
byPA_Klaten
 
2015 Sk tim promosi dan mutasi
byPA_Klaten
 
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
byPA_Klaten
 
2014 Sk tim penyusun laporan tahunan
byPA_Klaten
 

2012 Perda parpol

  • 1.
    BUPATI KLATEN PERATURAN DAERAHKABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KABUPATEN KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab; b. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu adanya Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik hasil pemilihan umum Tahun 2009 yang mendapatkan kursi di DPRD; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Kabupaten Klaten;
  • 2.
    - -2 Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
  • 3.
    - -3 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 78).
  • 4.
    - -4 Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KABUPATEN KLATEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Klaten. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Klaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Klaten. 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Klaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. 9. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, yang jumlah dan teknis penyalurannya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, dengan penghitungan
  • 5.
    - -5 berdasarkan jumlahperolehan suara Partai Politik di Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum. 10. Partai Politik adalah partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilihan Umum tahun 2009 di DPRD Kabupaten Klaten. 11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP Partai Politik atau sebutan lain yang sah menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai Politik, adalah pengurus Partai Politik di tingkat Pusat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional atau sebutan lain menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai Politik. 12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Klaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lain menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai Politik. BAB II PEMBERIAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 2 (1) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilihan Umum tahun 2009 di DPRD Kabupaten Klaten. (2) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara tiap-tiap Partai Politik. (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU hasil Pemilihan Umum tahun 2009. (4) Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahun anggaran, mulai Tahun 2010. (5) Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Pasal 3 Tata cara penghitungan besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  • 6.
    - -6 _____________________ A. Besarnyanilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten adalah jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik pada APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar Rp.936.000.000,oo (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), dibagi dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu DPRD Kabupaten Klaten tahun 2004, yang penghitungannya telah ditetapkan oleh KPU, yaitu Rp.641.053 (enam ratus empat puluh satu ribu lima puluh tiga) suara sah. Maka ditetapkan menjadi Nilai bantuan persuara ditetapkan senilai Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol sembilan rupiah). B.Besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik dari tiap-tiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun 2009 adalah Nilai Bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf A, yaitu senilai Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) dikali jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU hasil Pemilihan Umum tahun 2009 dari tiap-tiap Partai Politik. C.Rincian besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik dari tiap-tiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dimaksud pada huruf B, ditetapkan sebagai berikut: a. DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 29.732 (dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.43.411.395,88 (empat puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus Sembilan puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah); b. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 22.530 (dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.32.895.927,70 Nilai Bantuan per-Suara = Rp.936.000.000,oo Rp.641.053 Nilai Bantuan per-Suara = Rp.1.460,09
  • 7.
    - -7 (tiga puluhdua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah); c. DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 49.941 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh satu) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.72.918.354,69 (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat koma enam puluh Sembilan rupiah); d. DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 57.951 (lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh satu) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.84.613.675,59 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Sembilan rupiah); e. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 17.825 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.26.026.104,25 (dua puluh enam juta dua puluh enam ribu seratus empat koma dua puluh lima rupiah); f. DPC Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 11.374 (sebelasributigaratustujuhpuluhempat) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.16.607.063,66 (enam belas juta enam ratus tujuh ribu enam puluh tiga koma enam puluh enam rupiah); g. DPC Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 132.113 (seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga belas) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.192.896.870,17 (seratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh koma tujuh belas rupiah); h. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 27.723 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.40.478.075,07 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh lima koma nol tujuh rupiah);
  • 8.
    - -8 i. DPCPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 189.200 (seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.276.249.028,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu dua puluh delapan koma nol nol rupiah); j. DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x (dikali) 70.431 (tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh satu) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.102.835.598,79 (seratus dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan rupiah). BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 4 DPC Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik secara tertulis kepada Bupati Klaten. Pasal 5 (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada tingkat DPC Partai Politik yang bersangkutan, dengan melampirkan: a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang bersangkutan tentang pengangkatan/penetapan kepengurusan Partai Politik pada tingkat DPC, dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada tingkat DPP; b. Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi hasil Pemilihan Umum tahun 2009 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Klaten, dilegalisir oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten; c. Photocopy buku rekening pada PT. Bank Jateng cabang Klaten, yang digunakan sebagai Kas Umum DPC partai politik yang bersangkutan, dilegalisir oleh pejabat pada PT. Bank Jateng cabang Klaten;
  • 9.
    - -9 d. PhotocopyNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik yang bersangkutan; e. Uraian rencana penggunaan bantuan keuangan; f. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang isinya mengenai realisasi penerimaan dan penggunaan sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang telah diterima; dan g. Surat Pernyataan berkop surat partai politik yang bersangkutan, ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik yang bersangkutan, yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apabila memberikan keterangan yang tidak benar. (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga). (4) Tembusan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, Ketua KPU Kabupaten Klaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 6 Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Klaten. Pasal 7 (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk melalui Keputusan Bupati, yang beranggotakan unsur KPU dan Sekretariat Daerah, yang diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Berita Acara. (3) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten. (4) Berita Acara hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
  • 10.
    - -10 BAB V TATACARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 8 (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan apabila Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah menyatakan lengkap dengan menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Bupati. (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening Kas Umum DPC Partai Politik yang bersangkutan, yang ada pada PT. Bank Jateng cabang Klaten. (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. Pasal 9 Ketua DPC Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, sebagai lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik yang bersangkutan bersama Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 10 Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disusun dalam bentuk uraian rencana. Pasal 11 DPC Partai Politik yang bersangkutan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 12 (1) DPC Partai Politik yang bersangkutan wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
  • 11.
    - -11 (2) LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas. Pasal 13 Segala bukti transaksi keuangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 14 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik harus disusun secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 15 DPC Partai Politik yang bersangkutan harus dapat menunjukan segala bukti asli transaksi keuangan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan keuangan yang menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 16 (1) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala. Pasal 17 Pelanggaran atas Pasal 12 dan/atau Pasal 13 dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 dan/atau Pasal 16 diberikan sanksi berupa penghentian Bantuan Keuangan Partai Politik pada tahun anggaran berkenaan, sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diterima oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2009 dilaksanakan sejak dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten Klaten Masa Bakti 2009-2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
  • 12.
    - -12 Pasal 19 Padasaat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 5 Januari 2012 BUPATI KLATEN, cap ttd SUNARNA Diundangkan di Klaten pada tanggal 5 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, cap ttd INDARWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 5
  • 13.
    - -13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KABUPATEN KLATEN I. PENJELASAN UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Situasi politik yang demokratis di tingkat daerah perlu diciptakan sejalan dengan prinsip otonomi daerah, yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Klaten berupaya mendorong peran Partai Politik di tingkat daerah, sebagai wadah peran serta aspiratif dari masyarakat di Kabupaten Klaten dan menciptakan empat hal yaitu: 1. mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana; 2. mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel; 3. mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel; dan 4. mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.
  • 14.
    - -14 Bantuan yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten diberikan kepada Partai Politik, diharapkan dapat mendorong terciptanya empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Bantuan Keuangan yang diberikan dapat dipergunakan untuk: A. Pendidikan Politik yang menjadi prioritas, dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. B. sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, yang meliputi: a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  • 15.
    - -15 c. peningkatankemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. C. Sebagai dana penunjang operasional sekretariat partai politik yang berkaitan dengan: a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; c. pemeliharaan data dan arsip; d. pemeliharaan peralatan kantor. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Yang dimaksud dengan ”Permohonan tertulis” adalah Surat Resmi yang berkepala surat Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada tingkat DPC Partai Politik. Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf (a) Susunan kepengurusan DPC Partai Politik adalah sebagaimana yang telah disahkan oleh DPP Partai Politik yang terdaftar dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Huruf (e) Cukup jelas Huruf (f) Cukup jelas Huruf (g) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas
  • 16.
    - -16 Ayat (4) CukupJelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan dengan menyesuaikan teknis penyaluran bantuan keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Pemindahbukuan” adalah transver uang senilai Bantuan Keuangan ke Rekening DPC Partai Politik. Nomor Rekening sesuai yang tercantum pada Photocopy buku rekening yang digunakan sebagai Kas Umum DPC partai politik yang bersangkutan, dilegalisir oleh pejabat pada PT. Bank Jateng Cabang Klaten. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Yang dimaksud dengan “Tanda bukti penerimaan” adalah Kwitansi yang ditandatangani di atas Materai Rp.6.000,oo oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik, yang menyatakan bahwa DPC Partai Politik telah menerima Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Yang dimaksud dengan “Bukti transaksi keuangan” adalah segala bentuk tertulis dari transaksi keuangan, dapat berupa kwitansi, nota,
  • 17.
    - -17 print-out, atauapapun yang isinya menyatakan tentang transaksi keuangan. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan secara lengkap disampaikan secara berkala, menyesuaikan teknis pelaporan keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya adalah syarat mutlak penyaluran Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sudah diberikan sejak Tahun Anggaran 2009, dengan penjelasan: a. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terhitung sejak dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum 2009. Bantuan Keuangan yang diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara tiap-tiap Partai Politik hasil Pemilihan Umum tahun 2009. b. Sedangkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sampai dengan dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum 2009. Bantuan Keuangan yang diberikan secara proporsional
  • 18.
    - -18 yang penghitungannyamasih berdasarkan jumlah perolehan kursi tiap-tiap Partai Politik di DPRD Kabupaten Klaten. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 79