Dalam mempersiapkan Bangsa Indonesia untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas yang sudah mulai terasa saat ini, peran aparat Pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil menjadi sangat penting dan strategis, terutama dalam hal memeberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh setiap Pemerintah mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, disamping fungsi pembangunan dan pemberdayaan. Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal ini dimungkinkan, karena semakin hari masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut Pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dalam segala aspek kehidupan mereka terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah, seperti yang dinyatakan Iasmani (2000 ; 3 ). ”Citra Aparatur Negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memiliki keunggulan dan mengembangkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini harus selalu diingat bahwa Aparatur Negara sebagai abdi Masyarakat dan abdi Negara tidak hanya dievaluasi secara formal oleh Pemerintah, tetapi juga perhatian dan penilaian masyarakat yang harus menjadi acuan”. Selanjutnya Osborne dan Gaebler (1995 ; 192) mengemukakan bahwa Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya. Tugas Pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Pemerintah yang terbentuk merupakan pelayan masyarakat yang harus memberikan kepuasan pada masyarakat itu sendiri. Komitmen ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa Pemerintah yang berjalan masih mengarah kepada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat. Pemerintah di masa kini orientasinya diharapkan lebih ditekankan pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah di masa sebelumnya, yang orientasinya diharapkan kepada aspek kekuasaan. Hal ini berarti bahwa Pemerintah di masa kini harus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari pada menonjolkan diri sebagai kekuasaan semata. Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh Birokrasi Pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan. Oleh karena itu kesan pertama dari hampir setiap masyarakat yangn datang berurusan ke kantor-kantor Pemerintah adalah bertemunya mereka dengan Pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang Informatif dan selalu membuat sesuatu pekerjaan yang sederhana menjadi rumit (Siagian, 1994 ; 116). Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat semakin memperburuk

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Dalam mempersiapkan Bangsa Indonesia untuk memasuki era
globalisasi dan perdagangan bebas yang sudah mulai terasa saat ini,
peran aparat Pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil menjadi
sangat penting dan strategis, terutama dalam hal memeberikan
pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu fungsi yang
harus dijalankan oleh setiap Pemerintah mulai dari tingkat Pusat sampai
Daerah, disamping fungsi pembangunan dan pemberdayaan.
Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan
sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses
pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang
ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang
semakin kritis. Hal ini dimungkinkan, karena semakin hari masyarakat
semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai
warga Negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut Pemerintah
yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dalam segala aspek
kehidupan mereka terutama dalam mendapatkan pelayanan yang

2. 2
sebaik-baiknya dari Pemerintah, seperti yang dinyatakan Iasmani (2000
; 3 ).
”Citra Aparatur Negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan
untuk memiliki keunggulan dan mengembangkannya dalam pelayanan
kepada masyarakat. Dalam hal ini harus selalu diingat bahwa Aparatur
Negara sebagai abdi Masyarakat dan abdi Negara tidak hanya dievaluasi
secara formal oleh Pemerintah, tetapi juga perhatian dan penilaian
masyarakat yang harus menjadi acuan”. Selanjutnya Osborne dan
Gaebler (1995 ; 192) mengemukakan bahwa Pemerintah yang
demokratis lahir untuk melayani warganya.
Tugas Pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan
masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa
Pemerintah yang terbentuk merupakan pelayan masyarakat yang harus
memberikan kepuasan pada masyarakat itu sendiri. Komitmen ini hanya
bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa Pemerintah yang berjalan
masih mengarah kepada upaya untuk melindungi dan melayani
masyarakat.
Pemerintah di masa kini orientasinya diharapkan lebih ditekankan
pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah
di masa sebelumnya, yang orientasinya diharapkan kepada aspek
kekuasaan. Hal ini berarti bahwa Pemerintah di masa kini harus

3. 3
memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat dari pada menonjolkan diri
sebagai kekuasaan semata.
Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan
oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh Birokrasi Pemerintah lebih
berorientasi pada pejabat atasan. Oleh karena itu kesan pertama dari
hampir setiap masyarakat yangn datang berurusan ke kantor-kantor
Pemerintah adalah bertemunya mereka dengan Pegawai berseragam
yang kurang ramah, kurang Informatif dan selalu membuat sesuatu
pekerjaan yang sederhana menjadi rumit (Siagian, 1994 ; 116).
Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengoptimalkan
fungsi pelayanan masyarakat semakin memperburuk persepsi
masyarakat tentang keberadaan Pemerintah. Hal ini jika dibandingkan
dengan sistem pelayanan oleh pihak Swasta, pelayanan Pemerintah
sering dikatakan sumber kelambanan, adanya pungli dan inefesiensi.
Sementara itu Birokrasi Swasta seringkali dianggap memiliki ciri-ciri
yang sebaliknya seperti cepat, efisien, inofatif dan berkualitas.
Semua masalah tersebut menunjukkan fenomena Birokrasi
Pemerintah Indonesia yang telah membudayakan selama kurun waktu
yang sangat lama. Arogansi kekuasaan masih menjadi bagian yang
intern dalam Birokrasi Pemerintah. Banyak pejabat Pemerintah yang

4. 4
merasa seakan-akan jabatan yang dipegang adalah miliknya, dan
mereka seperti ”sudah kawin dengan kekuasaanya’. Akibatnya seringkali
muncul berbagai aksi dan tuntutan masyarakat termasuk gerakan
reformis yang dikobarkan oleh masyarakat saat ini.
I.2 IDENTIFIKASI MASALAH
Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat merupakan salah
satu bagian dari usaha peningkatan dan pemberdayaan sumber daya
manusia Indonesia. Pemberdayaan aparatur Pemerintah bertujuan
menciptakan Pemerintah yang berkualitas dan profesional.
Pemberdayaan manusia aparatur yang berkualitas berarti memiliki
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), kecakapan (ability),
kemahiran (capability) dan berprilaku baik.
Pemberdayaan manusia aparatur yang profesional adalah mereka
yang berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman.
Menguasai serta menekuni bidang tugas dan pekerjaanya serta
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung
jawab (bijak, efektif dan efisien) untuk memberikan hasil dan manfaat
positif bagi pihak-pihak yang harus dilayani.
Aparatur Pemerintah yang profesional memiliki ciri-ciri sebagai
berikut :

5. 5
a. Memiliki wawasan yang luas dan dapat meng orientasikan
masa depan;
b. Memiliki kompetensi di bidangnya;
c. Memiliki jiwa berkompetensi/bersaing secara jujur dan sportif;
d. Menjunjung tinggi etika profesi.
I.3 RUANG LINGKUP
Strategi pembangunan Daerah dalam memberdayakan aparatur
dari perkembangan yang telah dicapai selama ini terutama mengacu
kepada 2 (dua) pertimbangan, yaitu :
a. Berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan;
b. Menjadi landasan terselenggaranya Pemerintah dan pembangunan
yang efektif dan efisien, serta benar-benar siap menghadapi
perubahan lingkungan strategis dalam era globalisasi.
Pembangunan Daerah dalam memberdayakan aparatur sektor
pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditujukan
kepada seluruh aparatur/Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan terutama kepada aparatur yang
berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pemberi pelayanan
Publik.

6. 6
Sedangkan makna dari pembangunan Daerah dalam
memberdayakan aparatur itu sendiri mengandung 2 (dua) pengertian,
yaitu : pengembangan dan pemberdayaan aparatur. Jadi dalam
pembahasan ini meliputi pengembangan dan pemberdayaan aparatur.

7. 7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk
Meningkatkan Pembangunan Daerah
Pembangunan (development) adalah salah satu fungsi operasional
pemberdayaan. Pembangunan dalam memberdayakan aparatur perlu
dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar pembangunan
dapat dilaksanakan dengan baik, harus terlebih dahulu ditetapkan suatu
program pembangunan atau perkembangan aparatur.
Program pembangunan Daerah dalam memberdayakan masyarakat
hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-
metode ilmiah dan peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
serta berpedoman pada keterampilan dan profesionalisme yang
dibutuhkan Pemerintah Daerah saat ini maupun untuk masa yang akan
datang.
Pembangunan Daerah dalam memberdayakan aparatur berarti
pemberdayaan aparatur. Konsep pemberdayaan telah banyak
dikemukanan oleh para ahli Ekonomi, Politik maupun Pemerintah.
Walaupun mempunyai pengertian yang berbeda namun tetap
mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membangun sumber daya

8. 8
aparatur dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran
(awareness) akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk
mengembangkan diri sendiri atau orang lain agar dapat berbuat jadi
lebih baik.
Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari
kata empowerment dan empower. Statanis (dalam kirana ; 1997)
mendefinisikan istilah pemberdayaan (empowerment) adalah
memberdayakan anggota tim untuk melaksanakan dan mengelola
kinerja unitnya melalui perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian
ataupun penyempurnaan pekerjaan.
Menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan yang artinya sama
dengan keberdayaan yang mengandung makna kemampuan individu
yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan
masyarakat yang bersangkutan.
Maksud dan tujuan pemberdayaan menurut Stewart (1998) adalah
untuk meniadakan segala peraturan, prosedur, perintah dan lain-lain
yang tidak perlu merintangi organisasi untuk mencapai tujuan.
Tujuannya adalah menghapus hambatan-hambatan sebanyak mungkin
guna membebaskan organisasi dan orang-orang yang bekerja
diddalamnya, melepaskan mereka dari halangan-halangan yang hanya
memperlambat reaksi dan merintangi reaksi mereka.

9. 9
Lebih lanjut maksud pemberdayaan adalah merupakan alat penting
untuk memperbaiki kinerja suatu organisasi. Untuk itu ada beberapa
faktor yang harus diperbaiki, yaitu :
1. Pemahaman yang lebih jelas tentang misi dan nila-nilai organisasi;
2. Lebih memfOgan Komering Uluskan perhatian kepada kebutuhan
pelanggan baik internal maupun eksternal;
3. Lebih menekankan kepada pelatihan dan pengembangan.
Dalam pemberdayaan juga tidak lepas dari penyusunan kerangka
kerja atau pedoman yang ada dalam suatu organisasi yang didasarkan
pada Akronim Actors, yaitu :
1. Authority (wewenang)
2. Confidency dan Competency (rasa percaya diri dan kemampuan)
3. Trust (kepercayaan)
4. Oportunities (kesempatan)
5. Responsibility (tanggung jawab)
6. Support (dukungan)
Selain itu untuk menuju pemberdayaan yang berhasil maka harus
ditempuh langkah-langkah, antara lain :
1. Hubungan visi
2. Diarahkan dengan contoh-contoh
3. Meninjau struktur organisasi

10. 10
4. Menjadikan jasa layanan pada pelanggan sebagai fOgan Komering
Ulus
5. Mengukur perkembangan yang terjadi, mengenali serta
menghargai keberhasilan
Istilah aparatur dalam sistem Administrasi Negara Republik
Indonesia (1997 ; 162) diartikan sama dengan Pegawai Negeri, yaitu
sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat.
Istilah tersebut menurut waworuntu (1997 ; 27) dapat diartikan sebagai
mereka yang menyumbangkan tenaga atau jasanya kepada bentuk
usaha Pemerintah dinamakan Pegawai Pemerintah yang disebut Pegawai
Negeri.
Selanjutnya istilah Pegawai Negeri dalam artian normative di
Indonesia dijumpai dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961, Undang-
Undang No. 8 Tahun 1974 dan diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 pada pasal 1 disebutkan bahwa ” Pegawai Negeri
adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas-tugas
lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ”.

11. 11
Terdapat 4 (empat faktor) yang harus dipenuh agar seseorang
dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri, yaitu :
1. Memenuhi syarat yang ditentukan
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara
4. Digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka
pemberdayaan aparatur yang dimaksud disini adalah upaya untuk
memampukan, mendorong, memotivasi dan mengembangkan
kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh segenap sumber daya
aparatur serta upaya untuk mengembangkannya. Dengan
pemberdayaan ini diharapkan segenap aparatur Pemerintah Daerah
sebagai perencana dan pelaksana dari berbagai kegiatan penyelenggara
Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara
efisien, mampu menghadapi tantangan dan perubahan di masa yang
akan datang.
Untuk mencapai harapan yang demikian ini, maka pada saat ini dan
masa yang akan datang dibutuhkan sumber daya aparatur yang
dinamis, proaktif, visioner, inofatif, korektif, sadar teknologi,
berkolaborasi serta peka terhadap perubahan dan tuntutan. Kualifikasi
sumber daya aparatur yang demikian tidak saja akan menghadapi

12. 12
Daerah untuk bersifat terbuka, tetapi juga akan mengubah
kebijaksanaan Daerah terhadap pembentukan Quality of Working
(QWL). Oleh karena itu, dalam menjalankan roda administasi
Pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan pada umumnya
Pemerintah dituntut untuk berbenah diri, mendinamisasikan dirinya
menjadi sebuah Pemerintahan yang efisien, disemangati oleh jiwa
kewiraswastaan yang apabila mengikuti pendapat Wahab (1998), ” jika
ditarik sebuah benang merah maka pemberdayaan aparatur dapat
dikatakan sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan otonomi Daerah
”.
Untuk mewujudkan aparatur Pemerintah abad ke- 21 yang mampu
mengatasi era globalisasi dan perubahan, maka secara berencana dan
bertahap disusun strategi untuk menciptakan aparatur Pemerintah
Daerah yang profesional, efektif, efisien dan modern dalam
melaksanakan peran sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut :
1. Dengan mengingat semakin besarnya peran aktif Pemerintah dan
kecendrungan Pemerintah sebagai agen pembaharuan, pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya kebijakan
debirokratisasi, deregulasi dan desentralisasi.

13. 13
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus terus
ditingkatkan dengan cara optimalisasi standar pelayanan dengan
prinsip cepat, tepat, murah, memuaskan, transparan dan non
diskriminatif dengan menerapkan akuntabilitas dan pertimbangan
efisiensi.
3. Selaras dengan perubahan peran aparatur Pemerintah Daerah,
penyederhanaan organisasi Pemerintah Daerah secara bertahap
harus tetap konsiten dilaksanakan.

14. 14
BAB III
PEMBAHASAN
III.1 Permasalahan dan Tantangan Pemerintah Dalam
Memberdayakan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan
Bangsa Indonesia selalu dihadapkan dengan masalah bagaimana
membangun Pemerintahan yang baik dan bersih (good government and
clean goverment). Aparatur Pemerintah yang diharapkan mampu
menjadi motivator dan sekaligus menjadi katalisator dari bergulirnya
pembangunan yang mampu menjalankan perannya sebagai aparatur
modern, tidak hanya mengedepankan kemampuan menjalankan tugas
dan fungsi organisasi saja tetapi juga mampu merespon aspirasi publik
ke dalam kegiatan dan program organisasi serta mampu melahirkan
inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah kinerja organisasi
sebagai bagian dari wujud aparatur yang profesional.
Dalam perspektif administratif publik Negara Indonesia dikenal
berbagai macam patologi yang membuat Birokrat atau aparatur
Pemerintah tidak Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi masalah dan tantangan

15. 15
Pemerintah dalam memberdayakan aparatur di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya motivasi untuk melakukan perubahan dan inovasi
Hal ini terjadi disebabkan oleh gaya manajerial dan leadership
yang bersifat feodalistik dan paternalistik yang tidak kondusif bagi
terciptanya aparatur Pemerintah yang responsive dan inovatif
sehingga Pemerintah tingkat menengah dan bawah tidak berani
mengambil untuk melakukan dan mengambil langkah-langkah
baru dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Tidak
mengherankan jika kemampuan organisasi dan jajarannya
menjadi rendah. Dalam pandangan manajemen puncak ” pro
status quo ” seperti itu segala perubahan yang terjadi dalam ilmu
pengetahuan, teknologi komputer, teknologi informasi dianggap
sebagai sebuah ancaman bagi kelangsungan karier dan
jabatannya.
2. Ketidakmampuan berkembang dan mengembangkan diri
Baik buruknya pelayanan publik bergantung pada kemampuan dan
profesionalisme dari aparatur Pemerintah itu sendiri.
Hal lain yang menjadi penyebab mendasar adalah di mana proses
recruitment pegawai baru seringkali mengabaikan aspek
kebutuhan organisasi. Hal ini dapat menyebabkan Pemerintah

16. 16
seringkali kewalahan dalam mengantisipasi setiap perubahan dan
aspirasi baru dan dampaknya terjadi pada penurunan mutu kerja
organisasi dan mutu pelayanan publik.
3. Tidak peka dan kinerja yang berbelit-belit
Aparatur Pemerintah dituntut lebih peka terhadap perubahan dan
mencari pendekatan baru bagi pengembangan pelayanan kepada
publik serta meninggalkan pelayanan yang terlalu prosedural dan
birokratis. Hal seperti ini seringkali dijadikan alasan untuk
mensyahkan setip tindakan, pekerjaan yang sebetulnya dapat
dilaksanakan dengan mudah acapkali dibuat menjadi lama dan
memerlukan biaya yang cukup besar, seperti halnya dalam
pembuatan KTP bisa menjadi contoh bawah aparatur tingkat
bawah telah terkontaminasi oleh prilaku negatif.
Permasalahan tersebut diatas menjadi tantangan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka menciptakan
sistem Pemerintahan yang baik dan bersih (good goverment dan
clean goverment). Pemerintah yang baik dan bersih harus
didukung oleh sistem manajemen aparatur Pemerintah yang
berjiwa Demokratis, memiliki profesionalisme yang tinggi,
bermoral baik, bertanggung jawab serta mampu menjadi unsur
penjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang tak kalah

17. 17
pentingnya adalah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya kepada masyarakat.
III.2 Aplikasi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Dengan melandaskan pemikiran terhadap permasalahan yang
dihadapi oleh aparatur birokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, maka sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan
dan mengantisipasi perubahan lingkungan global maka diperlukan
sebuah pemikiran untuk membangun aparatur Pemerintah yang handal,
profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta etika profesi
dalam dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara
kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan publik.
Mengingat urgensitas peran aparatur dalam menyelenggarakan
peran dan fungsinya, perlu kiranya dicari dan dirumuskan suatu
pendekatan strategis untuk membangun wajah baru aparatur
profesional yang handal, tanggap,inofatif, fleksibeldan tidak terlalu
prosedural (kaku) dalam memberikan pelayanan publik dan dalam
menyelenggarakan pembangunan.
Upaya untuk mencari paradigma baru dalam menngkatkan
profesionalisme aparatur yang berkaitan dengan pencapaian tujuan

18. 18
organsasi bukanlah pekerjaan mudah, sehingga kemampuan aparatur
untuk beradaptasi dengan fenomena yang terjadi merupakan jawaban
bagi permasalahan tersebut. Pentingnya kemampuan aparatur untuk
beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sebagai tolak ukur dalam
melihat profesionalisme aparatur Pemerintah.
Profesonalisme dalam pandangan Korten dan Alfonso (1981)
diukur melalui kahlian yang dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan
kebutuhan tugas yang dibebankan organisasi kepada seseorang. Alasan
pentingnya kecocokan antara disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki
seseorang karena jika keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan tugas
yang dibebankan maka akan berdampak pada inefektifitas organisasi.
Sedangkan dalam pandangan Tjokrowinoto (1996 ;160) Birokrasi dapat
dikatakan profesionalisme atau tidak diukur melalui kompetensi sebagai
berikut :
1. Profesionalisme wirausaha (enterepreneurial - profesionalisme)
Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada bagi
peningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional
2. Profesionalisme yang mengacu kepada misi organisasi (mission -
driven – profesionalisme)

19. 19
Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah
yang perlu dan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan tidak
semata-mata mengacu pada Peraturan yang berlaku
3. Profesionalisme Pemberdayaan (empowering – profesionalisme)
Dalam konsep ini aparatur Pemerintah berperan sebagai fasilitator
atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh dan
berkembang dengan kekuatan sendiri (enabler). Namun demikian
faktor – faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi
profesionalisme pembangunan dalam memberdayakan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat diidentifikasikan
sebagai berikut :
1. Visi – Misi organisasi
2. Struktur organisasi
3. Kepemimpinan
4. Penghargaan
Kecenderungan yang terjadi dalam dunia Birokrasi Indonesia
tanpa terkecuali aparatur Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan adalah loyalitas kepada aturan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.
Kualitas dan profesionalisme aparatur dapat diukur dari prestasi
dan inovasi yang dihasilkan baik secara individu maupun secara

20. 20
kelompok. Inovasi dianggap sebagai sebuah momok yang menakutkan
dan jika tidak ingin dicap sebagai aparatur yang tidak loyal.
Mereka taku melakukan perubahan dan cenderung menikmati
keadaan yang sekarang dan mereka takut apa yang telah serta yang
sedang mereka nikmati sekarang hilang dan menjauh dari diri mereka.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa inovasi masih
merupakan sebuah ”uthopia” bahkan menjadi momok yang menakutkan
jika tidak ingin dicap sebagai pejabat yang tidak loyal dan taat kepada
atasan serta aturan – aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, sehingga melahirkan istilah ” hidup segan mati tak mau ”
dimana pada prinsipnya jajaran Birokrasi / aparatur ingin melakukan
yang terbaik bagi peningkatan pelayanan, akan tetapi masih tersandung
oleh adanya Peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Selain itu Pemerintah dalam memberdayakan Masyarakat
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih dihadapkan pada dilema
ketidakmampuan aparatur untuk berkembang, menjalankan, mengesuai
dan mengembangkan diri pada tugas dan fungsinya sebagai Pegawai
Negeri.
Sudah seharusnya, jika Pemerintah dalam memberdayakan
aparatur lebih ditujukan kepada bagaimana cara menciptakan

21. 21
profesionalisme dan kemudahan dalam hal pelayanan publik. Hal ini
sudah dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
dengan menerapkan adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal).

22. 22
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
IV. 1 KESIMPULAN
Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat
disimpulkan bahwa pembangunan dalam memberdayakan aparatur
masyarakat yang berkualitas dan profesional bertujuan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sebab salah satu
tugas pokok Pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat. Dalam kenyataannya bellum semua
aparatur Pemerintah menyadari arti pentingnya pelayanan itu.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai
organisasi yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat,
melakukukan pembenahan terhadap kinerja aparatur agar lebih
berkualitas dan profesionalisme. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi
tuntutan dan persepsi yang semakin kritis dan majemuk dari
masyarakat.

23. 23
IV. 2 SARAN
Berdasarkan Kesimpulan dari hasil Penulisan yang telah
dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya
meningkatkan profesionalisme jajaran aparatur pemerintah di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan khususnya dalam hal kepekaan
dan inovasi, terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian
serius dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai
berikut :
1. Pentingnya kemandirian (otonomi) bagi unit-unit kerja dalam
mencapai tujuan yang ingin dicapai dan dirumuskan oleh
Pemerintah Daerah dan Wakil rakyat.
2. Menetapkan dan menentukan standar mutu pelayanan yang
aspiratif, responsive dan fleksibel serta bentuk – bentuk
pelanggaran atas standar mutu harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.
3. Perlunya memberikan Pelatihan bagi aparatur Pemerintah teutama
bagi mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat
dalam hal pelayanan, sehingga terciptanya pelayanan yang prima
bagi masyarakat.

24. 24
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan Daerah 30 prosiding konferensi Nasional
Teknologi Informasi dan Komunikasi STB 3-4 2005
3. Ginanjar Kartasasmita, Visi pembangunan