Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran I - Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran I - Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Penyusunan RDTR berbasis bidang tanah harus segera diterapkan di Indonesia. Pertanahan dan Tata Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RDTR Kabupaten/Kota di Indonesia
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Penyusunan RDTR berbasis bidang tanah harus segera diterapkan di Indonesia. Pertanahan dan Tata Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RDTR Kabupaten/Kota di Indonesia
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
2. PENGERTIAN Berdasarkan UU 24/2007 tentangPenanggulanganBencana, yang dimaksuddengan: Bencanaadalahperistiwaataurangkaianperistiwayang mengancamdanmengganggukehidupandanpenghidupanmasyarakatyang disebabkan, baikolehfaktoralamdan/ataufaktornonalammaupunfaktormanusiasehinggamengakibatkantimbulnyakorbanjiwamanusia, kerusakanlingkungan, kerugianhartabenda, dandampakpsikologis. Bencanaalamadalahbencana yang diakibatkanolehperistiwaatauserangkaianperistiwa yang disebabkanolehalamantara lain berupagempabumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angintopan, dantanahlongsor. Mitigasiadalahserangkaianupayauntukmengurangirisikobencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadarandanpeningkatankemampuanmenghadapiancamanbencana.
3. JENIS BENCANA ALAM Sumber: http://www.ceric-fisip.ui.ac.id/index.php?option=content&task=view&id=34
4. KAWASAN RAWAN LETUSAN GUNUNG BERAPI (1) MenurutPermen PU No. 21/PRT/M/2007 pasal 1, yang dimaksuddengankawasanrawanletusangunungberapiadalahkawasan yang seringatauberpotensitinggimengalamibencanaletusangunungberapi. Tipologikawasanrawanletusangunungberapi: Tipe A Kawasan yang berpotensiterlandabanjirlahardantidakmenutupkemungkinandapatterkenaperluasanawanpanasdanaliran lava. Kawasan yang memilikitingkatrisikorendah (berjarakcukupjauhdarisumberletusan, melandakawasansepanjangaliransungai yang dilaluinya, padasaatterjadibencanaletusan, masihmemungkinkanmanusiauntukmenyelamatkandiri, sehinggarisikoterlandabencanamasihdapatdihindari). Tipe B Kawasan yang berpotensiterlandaawanpanas, aliranlahardan lava, lontaranatauguguranbatupijar, hujanabulebat, hujanlumpur (panas), aliran panas dan gas beracun.
5. KAWASAN RAWAN LETUSAN GUNUNG BERAPI (2) Kawasan yang memilikitingkatrisikosedang (berjarakcukupdekatdengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saatletusancukupsulit, kemungkinanuntukterlandabencanasangatbesar). Tipe C Kawasan yang seringterlandaawanpanas, aliranlahardan lava, lontaranatauguguranbatu (pijar), hujanabulebat, hujanlumpur (panas), aliranpanasdan gas beracun. Hanyadiperuntukkanbagikawasanrawanletusangunungberapi yang sangatgiatatauseringmeletus. Kawasan yang memilikirisikotinggi (sangatdekatdengansumberletusan. Padasaatterjadiaktivitasmagmatis, kawasaniniakandengancepatterlandabencana, makhlukhidup yang adadisekitarnyatidakmungkinuntukmenyelamatkandiri).
6. KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI (1) MenurutPermen PU No. 21/PRT/M/2007 pasal 1, yang dimaksuddengankawasanrawanletusangunungberapiadalahkawasan yang seringatauberpotensitinggimengalamibencanagempabumi Tipologikawasanrawangempabumi: Tipe A Kawasaniniberlokasijauhdaridaerahsesar yang rentanterhadapgetarangempa. Kawasaninijugadicirikandenganadanyakombinasisalingmelemahkandarifaktordominan yang berpotensiuntukmerusak. Bilaintensitasgempatinggi (Modified Mercalli Intensity / MMI VIII) makaefekmerusaknyadiredamolehsifatfisikbatuan yang kompakdankuat. Tipe B Faktor yang menyebabkantingkatkerawananbencanagempapadatipeinitidakdisebabkanolehsatufaktordominan, tetapidisebabkanolehlebihdarisatufaktor yang salingmempengaruhi, yaituintensitasgempatinggi (MMI VIII) dansifatfisikbatuanmenengah Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untukbangunandengankonstruksisederhana.
7. KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI (2) Tipe C Terdapat paling tidakduafaktordominan yang menyebabkankerawanantinggipadakawasanini. Kombinasi yang adaantara lain adalahintensitasgempatinggidansifatfisikbatuanlemah; ataukombinasidarisifatfisikbatuanlemahdanberadadekatzonasesarcukupmerusak. Kawasaninimengalamikerusakancukupparahdankerusakanbangunandengankonstruksibetonterutama yang beradapadajalursepanjangzonasesar. Tipe D Kerawanangempadiakibatkanolehakumulasiduaatautigafaktor yang salingmelemahkan. Sebagaicontohgempapadakawasandengankemiringanlerengcuram, intensitasgempatinggidanberadasepanjangzonasesarmerusak; atauberadapadakawasandimanasifatfisikbatuanlemah, intensitasgempatinggi, dibeberapatempatberadapadapotensilandaan tsunami cukupmerusak. Kawasaninicenderungmengalamikerusakanparahuntuksegalabangunan dan terutama yang berada pada jalursepanjang zona sesar.
8. KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI (3) Tipe E Kawasaninimerupakanjalursesar yang dekatdenganepisentrum yang dicerminkan dengan intensitas gempa yang tinggi, serta di beberapa tempatberadapadapotensilandaan tsunami merusak. Sifatfisikbatuandankelerenganlahanjugapadakondisi yang rentanterhadapgoncangangempa. Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa. Tipe F Kawasaniniberadapadakawasanlandaan tsunami sangatmerusakdandisepanjangzonasesarsangatmerusak, sertapadadaerahdekatdenganepisentrumdimanaintensitasgempatinggi. Kondisiinidiperparahdengansifatfisikbatuanlunak yang terletakpadakawasanmorfologicuramsampaidengansangatcuram yang tidakkuatterhadapgoncangangempa. Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa.
9. KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR (1) MenurutPermen PU No. 22/PRT/M/2007 pasal 1, yang dimaksuddengankawasanrawanbencanalongsoradalahkawasanlindungataukawasanbudidaya yang meliputizona-zonaberpotensilongsor. Tipologikawasanrawanlongsor: ZonaTipe A Zonaberpotensilongsorpadadaerahlerenggunung, lerengpegunungan, lerengbukit, lerengperbukitan, dantebingsungaidengankemiringanlerenglebihdari 40%, denganketinggiandiatas 2000 meter diataspermukaanlaut. ZonaTipe B Zonaberpotensilongsorpadadaerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, kaki perbukitan, dantebingsungaidengankemiringanlerengberkisarantara 21% sampaidengan 40%, denganketinggian 500 meter sampaidengan 2000 meter diataspermukaanlaut.
10. KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR (2) ZonaTipe C Zonaberpotensilongsorpadadaerahdatarantinggi, dataranrendah, dataran, tebingsungai, ataulembahsungaidengankemiringanlerengberkisarantara 0% sampaidengan 20%, denganketinggian 0 sampaidengan 500 meter diataspermukaanlaut. GAMBAR 1 TIPOLOGI ZONA BERPOTENSI LONGSOR
11. KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR (1) BerdasarkanPedomanPengendalianPemanfaatanRuangdiKawasanRawanBencanaBanjir, yang dimaksuddengan Daerah RawanBanjiradalahkawasan yang potensialuntukdilandabanjir yang diindikasikandenganfrekuensiterjadinyabanjir (pernahatauberulangkali); KawasanRawanBencanaBanjirMeliputiKawasanDatarandanPesisir yang berfungsisebagaiKawasanBudidaya. Adanyaketerkaitanantarapolapenanganankawasanrawanlongsordanrawanbanjir, karenapolapengelolaankawasanrawanlongsordibagianhulu, mempunyaidampakbesarterhadapkawasanrawanbanjir yang adadibagianhilir.
12. KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR (2) Tipologikawasanrawanbanjirdapatdibedakanmenjadi 2, yaitupadakawasanlindungdankawasanbudidaya. GAMBAR 3 TIPOLOGI KAWASAN LINDUNG DAN RAWAN BENCANA BANJIR
13. KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR (3) GAMBAR 4 TIPOLOGI KAWASAN BUDIDAYA RAWAN BENCANA BANJIR
14. RUANG LINGKUP MITIGASI BENCANA Tercantumdalam UU 24/2007 padaPasal 47: Mitigasidilakukanuntukmengurangirisikobencanabagimasyarakat yang beradapadakawasanrawanbencana. Kegiatanmitigasidilakukanmelalui: pelaksanaanpenataanruang; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tatabangunan; dan penyelenggaraanpendidikan, penyuluhan, danpelatihanbaiksecarakonvensionalmaupun modern.
15. MITIGASI BENCANA DALAM UU 26/2007 Menimbangbahwasecarageografis Negara KesatuanRepublik Indonesia beradapadakawasanrawanbencanasehinggadiperlukanpenataanruang yang berbasismitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. KawasanrawanbencanatermasukdalamkawasanlindungsepertitercantumdalampenjelasanPasal 5 ayat 2, yang termasukkawasan rawan bencana alam antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasanrawantanahlongsor, kawasanrawangelombangpasang, dankawasanrawanbanjir.
16. KEDUDUKAN PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA TERHADAP HIERARKI TATA RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
17. RUANG LINGKUP PEDOMAN TATA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA Perencanaan Tata Ruang PenetapanKawasanRawanBencana IdentifikasiKarakteristik KawasanRawanBencana Tata LaksanaDalamPenataanRuangKawasanRawanBencana KelembagaanPenataanRuangKawasanRawanBencana Hak, Kewajiban, danPeran Serta MasyarakatDalamPenataanRuangKawasanRawanBencana TipologiKawasanRawanBencana KriteriaPenentuanTipologi RencanaPolaRuangdanStrukturRuang PemanfaatanRuang PengendalianPemanfaatanRuang
