assda

1. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
PENINGKATAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN
KOPERASI DI DAERAH
Jakarta, 2 Agustus 2023
“MENDORONG TUMBUH KEMBANGNYA KOPERASI SEHAT DAN
TERPERCAYA SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL”
BANGGA
BUATAN
INDONESIA

2. Adanya masalah dalam kelembagaan
Koperasi yaitu:
• Data yang tidak valid (terutama
alamat)
• Izin Usah Simpan Pinjam
• Izin Pembukaan Kantor Cabang
• Koperasi tidak melaksanakan RAT
• Belum memiliki peraturan khusus
SOM/SOP
Penipuan Investasi Bodong/Ilegal
berkedok Koperasi
KSP lebih banyak melayani bukan
anggota atau “calon anggota” dan
menggunakan nama nasabah dengan
memberikan bunga tinggi
Simpanan Pokok yang tinggi dengan
tujuan agar tidak semua orang dapat
menjadi anggota
Koperasi dipailitkan oleh
anggotanya dan pihak ketiga
Laporan
sesuai
Keuangan
peraturan
Penyajian
belum
(standar)
Koperasi Simpan Pinjam
dengan modla sendiri di atas 25
Milyar belum di audit oleh
Akuntan Publik
Masih terbatasnya jumlah
Dewan Pengawas Syariah untuk
KSP berbasis Syariah
KSPPS belum
Kegiatan Sosial
memiliki
(maal)
Unit
yang
terpisah dengan unit kegiatan
bisnis (tamwil)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01 PENDAHULUAN – TEMUAN HASIL IDENTIFIKASI PENGAWASAN KOPERASI
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
INTERNAL
Terbatasnya jumlah SDM/PNS
pengawas koperasi, baik secara
kuantitas maupun kualitas
1
Tingginya tingkat mutasi pejabat
PNS daerah (sangat dinamis)
Minimnya dukungan APBD untuk
pengawasan koperasi khususnya
di Kabupaten/kota
Kendala koordinasi Provinsi,
Kabupaten/Kota dengan
Kementerian Koperasi dan UKM
2
3
4
EKSTERNAL
2

3. Permasalahan dan Rencana Tindak Penanganan Koperasi Bermasalah
Rencana Tindak Penanganan Koperasi Bermasalah Sebagai Solusi
dan Pencegahan Terjadinya Koperasi Bermasalah
Solusi Jangka Pendek Solusi Jangka
Menengah
Solusi Jangka
Panjang
a. MembentukSatgas
Koperasi Bermasalah,
dilanjutkanTim
pendamping dan
Pemantau 8 Koperasi
bermasalah
b. Berkoordinasidengan
Menkopolhukamdan
Aparat Penegak
Hukum untuk
penangananPidana
dan pengembalian
kerugian dan
penjualan asset
c. Berkoordinasidengan
Kantor Staf Presiden,
Ombudsman, MA,
Pakar Hukum untuk
mencari solusi
alternatif
d. MoratoriumPerizinan
USP
e. Menyusun Permen
Usaha Simpan Pinjam
berbasis risiko
I. Implementasi:
a. SEMA No 1/
2022;
b. Peraturan
Menteri
Koperasi dan
UKM tentang
Usaha Simpan
Pinjam oleh
Kop.
c. Effektifitas
Sistem
Pengawasan
Usaha Simpan
Pinjam;
d. Inventarisasi
dan
pendataan
Asset,
Penjualan dan
Pembagian ke
Anggota
secara adil
II.Penyusunan RUU
Perkoperasian
sebagai kerangka
regulasi
a. Membangun
ekosistem
usaha
simpan
pinjam
koperasi
seperti (OPK,
APEX,LPS
Koperasi,
dan Forum
Koordinasi
Penyehatan
Koperasi)
b. Implementas
i Ketentuan
Pidana;
c. Implementas
i
Pengawasan
olleh
Lembaga
Pengawas
Simpan
Pinjam
Koperasi
(Close Loop)
dan OJK
(Open Loop).
Koperasi
Bermasalah
Total tagihan Rp 26 T
lebih kecil dari Aset
yang terdata sebesar
> Usaha &
Penyelesaian
pembayaran
terganggu
> PelaporanPidana
SolusiJangkaPendek, MenengahdanPanjang
c
PERMASALAHAN
PKPU/PAILIT
Baru terbayar sebesar
Rp 3,4 T, kurang
optimal sehingga
anggota kecewa
Koperasi sebagai
Tata Kelola, Profesionalisme LembagaKuasi
Regulasi dan , Kewenangan Publik
Pengawasan
yang lemah dan Covid 19 Bad News is Good
FAKTOR PENYEBAB MASALAH News
No Nama Koperasi Tagiha
n
Pembayaran
Per 31 Des 2022
Pembayaran
Per 11 Mei
2023
Jumlah Asset
1 KSP SejahteraBersama Rp8,6 T Rp317,13 M
(3,69 %)
Rp 329,43 M
(3,83%)*
Rp 2,2 T
2 KSP Intidana Rp930,1M Rp 204,9 M
(22,6%)
Rp 204,9 M
(22,6%)
Rp 424M
3 KSP Indosurya Rp13,8T Rp 2,16T
(15,58 %)
Rp 2,8 T
(20,28%)
Rp 8,054 T
4 KSPPS Pracico Inti Utama Rp623,2M Rp 46,03 M
(5,69%)
Rp 46,03 M
(5,69%)
Rp 783,9 M
5 KSPPPraciscoInti
Sejahtera
Rp763,8M Rp 28,76 M
(4,6%)
Rp 28,76 M
(4,6%)
Rp 791,9 M
6 KSP LimaGaruda Rp570,5M Rp 995,3
Juta (0,17%)
Rp 20,71M
atau (3,6%)
Koperasitidak
menyerahkandata
7 KSP Timur Pratama
Indonesia
Rp400 M Rp 657,5
Juta (0,16%)
Rp 657,5
Juta (0,16%)
Koperasitidak
menyerahkandata
8
* Ren
KoperasiBerkah
an
W
a K
a
oh
nv
a
en
rsi
aAS
se
e
t y
n
at
no
g s
be
alumdirealis
Rp226,7M
asikanRp 100.931.722
0
.036
0 Koperasitidak
menyerahkandata
TOTAL Rp 26 T Rp2,76T (10,6 %) Rp3,4 T (13,07
%)
Rp 12,2 T
Dampak
1. Terbentuknya
Industri
keuangan
koperasi yang
sehat,efisien,
kuat dan
mandiri
2. Industri usaha
simpan pinjam
Koperasi
sebagai bagian
integral dari
industri
keuangan
nasional, dan
meningkatkan
inklusi
keuangan
masyarakat
akar rumput.

4. 4
Indikator Koperasi Mengalami Kesulitan
Keuangan
• Terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang
disetorkan pada waktu pendirian
• penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek
• jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah
simpanan berjangka dan tabungan
• mengalami kerugian
• pengelolaan melakukan penyalahgunaan keuangan
• pengelola tidak melaksanakan tugasnya

5. 5
Hal-hal yang dilakukan jika terjadi
kesulitan keuangan
• Penambahan Modal SEndiri dan atau modal
penyertaan
• penggantian pengelola
• penggabungan dengan koperasi lain
• penjualan sebagian aktiva tetap
• tindakan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

6. TIM PENGAWAS KOPERASI
TIM PENGAWAS KOPERASI
Dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di
tingkat nasional, telah terbagi dalam beberapa tim yang
terdiri dari pejabat fungsional koperasi ahli utama,
madya, muda hingga pertama melalui SK Deputi No.
25/2021 .
Telah membentuk Tim Pemantauan Koperasi
Bermasalah yang tugasnya mengkoordinasikan,
menyiapkan rencana, melakukan pemantauan dan
penanganan, menangani pengaduan masyarakat dan
pemberitaan di media massa, mengarsipkan
dokumen hasil pemantauan, dan melaporkan hasil
pemantauan kop bermasalah kepada Deputi
(SK Deputi No. 95/2021).
TIM PEMANTAUAN KOP BERMASALAH
Masing-masing Tim memiliki tugas melakukan
pengawasan dan pemeriksaan Koperasi
Tingkat Nasional terbagi dalam KUK 1, 2, 3
dan 4.
TARGET PENGAWASAN
Dalam rangka mencegah dan menangani pinjaman
online ilegal berkedok koperasi, telah dibentuk Tim
Pemantau Pinjaman Online Ilegal Berkedok Koperasi
PEMANTAUAN PINJOL ILEGAL
BERKEDOK KOPERASI
Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dapat dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi yang ditetapkan
Deputi/Kepala Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota.
oleh

7. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
02 ARAH KEBIJAKAN – PENGUATAN REGULASI
Perbaikan regulasi terkait kelembagaan dan pengawasan usaha simpan pinjam
• Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha SImpan Pinjam
oleh Koperasi
• Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi
dean UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015
• Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan USaha SImpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
• Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perizinan USaha Simpan Pinjam Koperasi
• Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi
dan UKM Nomor 11 Tahun 2018
• Permenkop dan UKM Nomor 8
Tahun 2023 :
> pengaturan bunga simpanan > 9
% dan pinjaman 24 %
> pengaturan BMPP, BMPP Pihak
terkait 10 % dari modal sendiri
sedangkan diluar pihak terkait
maksimal 15 % dari modal
sendiri
> perketat perizinan KC, KCP,
Kantor Kas
> penghimpunan modal awal
maksimal 20 % per anggota
Eksisting
Regulasi
Karakteristik Perubahan
diantaranya :
2
Saat ini sudah tidak ada lagi, penilaian kepatuhan, penilaian usaha simpan pinjam,
pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam semua sekarang menjadi satu
yakni pemeriksaan kesehatan
7

8. 1
2
KEWENANGAN
PENGAWASAN KOPERASI Ketentuan Pengawas Koperasi
03
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggungjawab menyelenggarakan
Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah
keanggotaan Koperasi.
Wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah
provinsi oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.
3 Wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi oleh Pemerintah daerah provinsi.
Wilayah keanggotaan Koperasi dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota.
4
5 Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat
Fungsional Pengawas Koperasi dalam lingkup
Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
1. Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi
di lingkungan instansi pemerintah, penyelenggaraan tugas Pengawasan
Koperasi ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di
bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. PNS yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi
dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu
tertentu setelah mendapatkan penugasan dari Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. PNS di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang bukan merupakan
Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas
Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu dari Perangkat
Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Masa pelaksanaan tugas Pengawasan Koperasi oleh Pengawas Koperasi
yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi paling
lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
5. Setelah berakhirnya masa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Pengawasan Koperasi wajib dilakukan oleh Pejabat Fungsional
Pengawas Koperasi.
8

9. KUK I
• Anggota < 5.000
• Modal Sendiri < 250
juta -->2,5 milyar
• Aset < 2,5 Miliar ---
>15 milyar
 Objek Pengawasan Koperasi : Koperasi Primer
dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan
pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan
wilayah keanggotaan Koperasi.
 Objek Pengawasan Koperasi dibagi dalam 4
(empat) tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi
(KUK).
 Penentuan tingkat KUK berdasarkan jumlah
anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang
dicapai Koperasi yang bersangkutan.
 Bupati/Walikota berkewajiban memantau dan
mengevaluasi Kantor Cabang, KCP, dan Kantor
Kas yang berkedudukan di wilayahnya.
 Hasil pemantauan tsb dilaporkan kepada:
- Menteri untuk koperasi wilayah keanggotaan
lintas provinsi
- Gubernur untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas kab/kota dalam 1 provinsi
OBJEK PENGAWASAN KOPERASI
04
KUK II
• Anggota 5.001 – 9.000 -10
ribu
• Modal Sendiri > 250 juta s.d
15 Miliar ---> 2,5 M - 15 M
• Aset > 2,5 Miliar – 100
Miliar ---> 15 M - 100 M
• Anggota 9.001 – 35.000 --
-> 10 ribu - 30 rb
• Modal Sendiri > 15 Miliar
- 40 Miliar --> 50 M
• Aset > 100 Miliar - 500
Miliar
KUK III
• Anggota > 35.000 ---30
ribu
• Modal Sendiri > 40 Miliar,
---> 50 M
• Aset > 500 Miliar
KUK IV
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Cat :
Pengelompokan berdasarkan tingkat tertinggi yang dicapai
diantara 3 kriteria. (jumlah anggota, Modal Sendiri dan
Asset Koperasi)
9

10. Usaha Simpan Pinjam
USAHA SIMPAN PINJAM
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
05
a. Modal Usaha Awal :
> KSP/KSPPS Primer Kab/Kota Rp 500 juta
> KSP/KSPPS Primer Provinsi Rp 1 Milyar
> KSP/KSPPS Primer Nasional Rp 2 Milyar
> USP/USPPS Rp 500 juta
b. Modal usaha awal per anggota maksimal 20 %
c. Riwayat hidup (tidak pailit, kredit macet, tidak
dihukum 5 tahun terakhir)
d. lulus uji kelayakan dan kepatutan
e. Daftar Go Aml
f. peraturan PMPJ
g. Penerima BO
Kantor Cabang, KC Pembantu, Kantor Kas
a. Izin usaha dan telah beroperasional minimal 2
tahun
b. hasil audit dengan opini wajar
c. hasil pemeriksaan kesehatan “Sehat”
d. lulus uj kelayakan dan kepatutan (integritas,
reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan
inovasi)
e. Peraturan Khusus PMPJ
f. REgistrasi Go AMl
g. Surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1
tahun terakhir
h. modal kerja <= Rp 2,5 milyar (KCP Rp 2 M, KK
Rp 1,5 M)
i. anggota paling sedikit 100 orang
j. surat bukti kompetensi calon kepala cabnag
a. Penghimpunan
> Anggota Koperasi
> Koperasi lain
b. Penyaluran
> Anggota Koperasi
> Koperasi Lain
10

11. USAHA SIMPAN PINJAM .............lanjutan
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
06
Jaminan
 KSP/USPPS/USPPS harus :
> . menerapkan simpanan wajib pinjaman
> menerapkan sistem tanggung renteng
> menetapkan jaminan berupa barang, hak tagih, dan atau fidusia
> menggunakan perusahaan penjimanan
Suku Bunga
 Imbalan Suku Bunga Simpanan dan pinjaman harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. untuk suku
bunga simpanan maksimal adalah 9 % dan pinjaman adalah 24 % dan dapat diubah dengan Ketetapan
Menteri.
 Simpanan anggota dapat diasuransikan kepada pihak asuransi
 penyaluran pinjaman melebihi 90 % dari total simpanan anggota dapat disalurkan :
> Giro, tabungan dan deposito pada Bank
> Simpanan pada KSP /KSPPS Atau Sekundernya paling banyak 10 %
> Instrumen pada pasar modal
> Investasi pada instrumen lainnya dengan risiko rendah
> instrumen pada pasar modal dan investasi lainnya harus mendapat persetujuan RA dan maksmal 5 % dari
keseluhan dana
11

12. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
07 Batas Maksimal Pemberian Pinjaman
01 BMPP Pihak terkait
a. Pihak terkait adalah Pengurus, Pengawas, dan
Koperasi lain yang memiliki hubungan dan
kepemilikan.
b. pemberian pinjaman kepada pihak terkait
maksimal 10 % dari total modal sendiri
02 BMPP Pihak tidakterkait:
a. Anggota KSP/USP dan KSP/KSPPS dan Koperasi lain
yang tidak memiliki hubungan dan kepenilikan
b. pemberian pinjaman kepada pihak terkait maksimal 15
% dari total modal sendiri
03
Syarat Pengurus dan Pengawas :
> Telah menjadi anggota minimal 2 tahun
> lulus uji kelayakan dan kepatuatan
> memiliki sertifikat atau ssurat keterangan telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian
> tidak pernah dihukum dalam waktu 5 tahun
> tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda
sampai derajat kesatu dengan pengurus, pengawas
dan pengelola
> tidak tercatat dalam daftar kredit macet dan tidak
pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan
04
Modal Pinjaman: dan modal penyertaan
a. Modal pinjaman dari KSP/KSPPS, Bank/Lembaga
keuangan dan obligasi paling tinggi 40 % dari jumlah set
KSP/USP Koperasi.
12
b. Modal penyertaan yang dihimpun dari pemodal paling
tinggi 25 % dari Aset KSP/KSPPS

13. Tugas pelaksanaan pengawasan koperasi :
PELAKSANAAN PENGAWASAN
KOPERASI
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
08
a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana
dan prasarana Koperasi.
b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi
dokumen
c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus,
pengawas, dewan
pengelola/manajemen,
pengawas
karyawan,
syariah,
kreditor,
investor dan mitra kerja Koperasi.
d. penyusunan BAPK dan LHPKK.
e. pelaporan hasil pemeriksaan.
f. pemantauan penerapan sanksi administratif.
Jenis pengawasan koperasi
 Pengawasan rutin
 Pengawasan sewaktu-waktu.
Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dapat dilakukan
dengan menggunakan media teknologi informasi
Onsite
Offsite
Pengawasan Rutin
Mencari, mengumpulkan, mengolah, dan
mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai
Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di
tempat lain yang terkait langsung maupun tidak
langsungdengankegiatan Koperasi.
Menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan
tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh
Koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah.
Menggunakan sistemonline
Pengawasan Sewaktu-Waktu
penanganan
Dilakukan atas dasar :
a. perintah dari pejabat yang berwenang
b. laporan dari masyarakat, dan/atau
c. permasalahan Koperasi yang memerlukan
khusus dan melibatkan instansi terkait.
13

14. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
08 Pengawasan
01
02
03
Audit oleh KAP :
> mempunyai modal minimal Rp 5 miliar dari
KAP yang terdaftar dan tidak dalam masa
sanksi oleh Menteri Keuangan
>Hasil audit dilaporkan kepada Rapat
Anggota
Pelaporan
a. KSP/KSPPS KUK I dan II wajib menyampaikan
laporan keuangan setiap 6 bulan
b. KSP/KSPPS KUK III dan IV menyampaikan
laporan keuangan setiap 3 bulan
c. Laporan keuangan KSP/KSPPS KUK III dan IV
wajib dipublikasikan melalui media elektronik
atau non elektronik
d. Dalam satu tahun sejak Peraturan ini berlaku
KSP/KSPPS wajib menyampaikan secara
elektronik yang berkaitan pelayanan
penghimpunan dana, penyaluran dana, sumber
pinjaman/ pembiayaan namun jika sejak 1
tahun pelaporan secara elektronik terkendala
maka dapat disampaikan secara manual
lembaga pembiayaan, usaha modal ventura
dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan UU
P2SK
Penilaian koperasi
a. menghimpun dana dari anggota koperasi
dan atau koperasi lain
b. menyalurkan pinjaman kepada anggota dan
atau koperasi lain
c. sumber pinjaman dari KSP/KSPPS dan
USP/USPPS, bank, lembaga keuangan 40 %
dari aset
d. tidak melakukan layanan jasa keuangan
seperti usaha perbankan, usaha asuransi,
usaha dana pensiun, pasar modal, usaha
14

15. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
08 Pengawasan
01
02
03
Audit oleh KAP :
> mempunyai modal minimal Rp 5 miliar dari
KAP yang terdaftar dan tidak dalam masa
sanksi oleh Menteri Keuangan
>Hasil audit dilaporkan kepada Rapat
Anggota
Pelaporan
a. KSP/KSPPS KUK I dan II wajib menyampaikan
laporan keuangan setiap 6 bulan
b. KSP/KSPPS KUK III dan IV menyampaikan
laporan keuangan setiap 3 bulan
c. Laporan keuangan KSP/KSPPS KUK III dan IV
wajib dipublikasikan melalui media elektronik
atau non elektronik
d. Dalam satu tahun sejak Peraturan ini berlaku
KSP/KSPPS wajib menyampaikan secara
elektronik yang berkaitan pelayanan
penghimpunan dana, penyaluran dana, sumber
pinjaman/ pembiayaan namun jika sejak 1
tahun pelaporan secara elektronik terkendala
maka dapat disampaikan secara manual
Pelaporan Permenkopdan UKM Nomor 3 tahun 2021
a. neraca;
b. perhitungan hasil usaha;
c. laporan perubahan ekuitas;
d. laporan arus kas;
e. laporan sumber dan penggunaan dana zakat
(KSPPS/USPPS) ; dan
f. laporan sumber dan penggunaan dana
kebajikan meliputi infaq, sedekah, dan wakaf
(KSPPS/USPPS)
15

16. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
08 Pengawasan
01
02
03
Audit oleh KAP :
> mempunyai modal minimal Rp 5 miliar dari
KAP yang terdaftar dan tidak dalam masa
sanksi oleh Menteri Keuangan
>Hasil audit dilaporkan kepada Rapat
Anggota
Pelaporan
a. KSP/KSPPS KUK I dan II wajib menyampaikan
laporan keuangan setiap 6 bulan
b. KSP/KSPPS KUK III dan IV menyampaikan
laporan keuangan setiap 3 bulan
c. Laporan keuangan KSP/KSPPS KUK III dan IV
wajib dipublikasikan melalui media elektronik
atau non elektronik
d. Dalam satu tahun sejak Peraturan ini berlaku
KSP/KSPPS wajib menyampaikan secara
elektronik yang berkaitan pelayanan
penghimpunan dana, penyaluran dana, sumber
pinjaman/ pembiayaan namun jika sejak 1
tahun pelaporan secara elektronik terkendala
maka dapat disampaikan secara manual
lembaga pembiayaan, usaha modal ventura
dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan UU
P2SK
Penilaian koperasi
a. menghimpun dana dari anggota koperasi
dan atau koperasi lain
b. menyalurkan pinjaman kepada anggota dan
atau koperasi lain
c. sumber pinjaman dari KSP/KSPPS dan
USP/USPPS, bank, lembaga keuangan 40 %
dari aset
d. tidak melakukan layanan jasa keuangan
seperti usaha perbankan, usaha asuransi,
usaha dana pensiun, pasar modal, usaha
16

17. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
9. Sanksi Administratif dan Peralihan
---- Lanjutan
08 Ketentuan Peralihan :
a. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang telah memiliki badan hukum tapi belum meiliki izin usaha
simpan pinjam, wajib mengurus izin usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini
berlaku
b.Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan aset 50 % dari aset koperasi atau 15 miliar
wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua)tahun sejak Permenkop dan
UKM ini berlaku;
Sanksi administratifdikategorikan sebagai berikut:
a. teguran tertulis pertama dan kedua
b.penurunan penilaian kesehatan
c. usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola
d.pembekuan sementara izin usaha simpan pinjamncabutan izin usaha simpan pinjam dan atau
e. Penutupan atau pembubaran KSP/KSPPS
f. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan Koperasi, pembatasan kegiatan usaha Koperasi,
atau pembekuan izin usaha Koperasi, dan
g.sanksi berat berupa pencabutan izin usaha Koperasi atau pembubaran Koperasi
06
17

18. Ketikkan alamat URL pada browser
https://pengawasankoperasi.kemenkopukm.go.i
d/koperasilogin, kemudian akan muncul halaman
utama dari Sistem Pengawasan Koperasi. Untuk
melakukan registrasi Koperasi, silahkan klik
“Daftar Disini”
Pemeriksaan Mandiri oleh Koperasi
02/08/2023

19. Alur PemeriksaanMandiri
02/08/2023
Keterangan :
Koperasi melakukan
1. Pengurus
pendaftaran dan memasukkan data-
data serta melakukan penilaian mandiri
2. Super admin memverifikasi dan
menyetujui permohonan pendaftaran
dari pengurus koperasi.
3. Pengurus Koperasi melakukan
pemeriksaan mandiri

20. (Petunjuk Teknis Deputi Perkoperasian No. 33 Tahun 2021)
Untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, berdaya saing sesuai
jatidiri Koperasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik di koperasi, maka Koperasi harus memiliki
pengurus dan pengawas yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan
Koperasi yang tergolong Klasifikasi Usaha Koperasi 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam hal
pemilihan pengurus dan/atau pengawas koperasi wajib dilakukan uji kelayakan dan
kepatutan terlebih dahulu oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sebelum ditetapkan
dalam Rapat Anggota
Faktor Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan :
a. Integritas
b. Reputasi dan kelayakan Keuangan
c. Kreatifitas, Inovasi dan Kompetensi
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi

21. TERIMA KASIH
M
KemenkopUKM @KemenkopUKM KemenkopUK @KemenkopUKM
21
21