Sering terjadi polemik pro dan kontra, tentang penilaian kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan ancaman atau intimidasi berupa Hak Angket yang akan dilakukan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yang menyatakan ketidak puasan atas kinerja yang telah dijalankan.
Dengan nada yang sering pula dalam jumlah kasus yang sama, pada akhirnya isu untuk mengadakan Hak Angket, akhirnya terhenti dan hilang dari peredaran dimana terjadinya pengalihan berita yang lebih dominan, seperti kasus tertangkap tangan perbuatan korupsi oleh KPK dimana pejabat publik terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
OVERVIEW
Di dalam struktur perudang-udangan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan penilaian kinerja pada organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat tentang prestasi kerja yang telah dihasilkan, namun di sisi lain KPK memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tentang prestasi kerja yang telah dilaksanakan.
Parlemen dalam istilah teknis biasa disebut legislature yang artinya badan pembuat undang-undang. Di Indonesia badan pembuat Undang-Undang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Laporan ini membahas rencana strategis Pengadilan Negeri Selong untuk periode 2010-2014 dengan fokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, penyediaan pelayanan yang prima, dan peningkatan kinerja aparat melalui empat strategi utama yaitu pengadilan yang mandiri, efektif, bermartabat, dan profesional.
FAQ e-LHKPN menjelaskan tentang pengertian e-LHKPN, cara mendapatkan akses, manfaat, ruang lingkup, metode pengisian dan penyampaian, waktu penyampaian, kelengkapan dokumen yang harus disertakan, dan hal-hal terkait lainnya seputar pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara online melalui aplikasi e-LHKPN. Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi wajib lapor unt
Parlemen dalam istilah teknis biasa disebut legislature yang artinya badan pembuat undang-undang. Di Indonesia badan pembuat Undang-Undang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Laporan ini membahas rencana strategis Pengadilan Negeri Selong untuk periode 2010-2014 dengan fokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, penyediaan pelayanan yang prima, dan peningkatan kinerja aparat melalui empat strategi utama yaitu pengadilan yang mandiri, efektif, bermartabat, dan profesional.
FAQ e-LHKPN menjelaskan tentang pengertian e-LHKPN, cara mendapatkan akses, manfaat, ruang lingkup, metode pengisian dan penyampaian, waktu penyampaian, kelengkapan dokumen yang harus disertakan, dan hal-hal terkait lainnya seputar pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara online melalui aplikasi e-LHKPN. Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi wajib lapor unt
Buku ini mengevaluasi efektivitas kerja Panwas Pemilu pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2004. Evaluasi dilakukan dengan meneliti laporan pengawasan kedua pemilu tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa rekomendasi Panwas sering diabaikan dan kasus pelanggaran tidak dituntaskan. Buku ini kemudian memberikan saran untuk memperbaiki pengaturan lembaga pengawas pemilu agar lebih efektif dalam mengontrol penyelengg
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, dibahas tentang tugas BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara dan hubungannya dengan lembaga lain, serta peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
1. Dokumen tersebut membahas langkah-langkah pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan peradilan, mulai dari pencanangan, penandatanganan pakta integritas, hingga penilaian komponen pengungkit dan hasil untuk meraih status Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
2. Ada beberapa kiat khusus yang disebutkan untuk membangun ZI, seperti manajemen perubahan, pen
Peraturan Menteri ini menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, langkah kerja, dan pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan bantuan instansi terkait untuk menilai kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil evaluasi unit organisasi internal
Faktor faktor yang mempengaruhi opini dislclaimer BPK-RIDr. Zar Rdj
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini disclaimer Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Faktor-faktor yang diteliti meliputi ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma menjadi organisasi yang lebih berkinerja dan pembelajaran berkelanjutan.
Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan K/L/Pemda. Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L/Pemda sebagai Unit Menuju WBK-BBM."
Unit kerja di lingkungan Kemensos diarahkan untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melalui sosialisasi, identifikasi unit kerja contoh, dan penilaian berkala untuk memenuhi kriteria seperti manajemen perubahan, pengawasan, dan kualitas pelayanan. Proses ini diatur dalam peraturan untuk memastikan tercapainya tujuan membangun budaya anti korupsi.
Buku ini mengevaluasi efektivitas kerja Panwas Pemilu pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2004. Evaluasi dilakukan dengan meneliti laporan pengawasan kedua pemilu tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa rekomendasi Panwas sering diabaikan dan kasus pelanggaran tidak dituntaskan. Buku ini kemudian memberikan saran untuk memperbaiki pengaturan lembaga pengawas pemilu agar lebih efektif dalam mengontrol penyelengg
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, dibahas tentang tugas BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara dan hubungannya dengan lembaga lain, serta peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
1. Dokumen tersebut membahas langkah-langkah pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan peradilan, mulai dari pencanangan, penandatanganan pakta integritas, hingga penilaian komponen pengungkit dan hasil untuk meraih status Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
2. Ada beberapa kiat khusus yang disebutkan untuk membangun ZI, seperti manajemen perubahan, pen
Peraturan Menteri ini menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, langkah kerja, dan pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan bantuan instansi terkait untuk menilai kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil evaluasi unit organisasi internal
Faktor faktor yang mempengaruhi opini dislclaimer BPK-RIDr. Zar Rdj
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini disclaimer Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Faktor-faktor yang diteliti meliputi ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma menjadi organisasi yang lebih berkinerja dan pembelajaran berkelanjutan.
Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan K/L/Pemda. Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L/Pemda sebagai Unit Menuju WBK-BBM."
Unit kerja di lingkungan Kemensos diarahkan untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melalui sosialisasi, identifikasi unit kerja contoh, dan penilaian berkala untuk memenuhi kriteria seperti manajemen perubahan, pengawasan, dan kualitas pelayanan. Proses ini diatur dalam peraturan untuk memastikan tercapainya tujuan membangun budaya anti korupsi.
1. PENILAIAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Sering terjadi polemik pro dan kontra, tentang penilaian kinerja Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), dengan ancaman atau intimidasi berupa Hak Angket yang akan dilakukan
oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yang menyatakan
ketidak puasan atas kinerja yang telah dijalankan.
Dengan nada yang sering pula dalam jumlah kasus yang sama, pada akhirnya isu untuk
mengadakan Hak Angket, akhirnya terhenti dan hilang dari peredaran dimana terjadinya
pengalihan berita yang lebih dominan, seperti kasus tertangkap tangan perbuatan korupsi oleh
KPK dimana pejabat publik terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
OVERVIEW
Di dalam struktur perudang-udangan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan
melakukan penilaian kinerja pada organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR
memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat tentang prestasi kerja yang telah
dihasilkan, namun di sisi lain KPK memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tentang
prestasi kerja yang telah dilaksanakan.
Fungsi DPR di dalam Tata Pemerintahan Negara Republik Indonesia terkait dengan Penilaian
Kinerja KPK adalah:
1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak,
pendidikan dan agama
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang disampaikan oleh BPK
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap
perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara
Tugas KPK adalah:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dari fungsi DPR diatas, maka yang menjadi bersinggungan dengan tugas KPK adalah
menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang disampaikan oleh BPK, dimana penggunaan keuangan negara salah satunya dilakukan
oleh KPK.
2. PERMASALAHAN
Tidak adanya keselarasan antara standard kinerja yang dipergunakan oleh DPR, dengan
standard kinerja yang diberlakukan oleh KPK.
PENILAIAN KINERJA
Arti Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) KPK oleh DPR adalah proses di mana DPR
mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan KPK, yang di dasarkan dengan
pertimbangan penggunaan anggaran keuangan yang dipergunakan oleh KPK untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya berdasarkan Undang-
undang KPK.
Berdasarkan Undang-undang KPK, bahwa tugas KPK adalah:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Di dalam setiap kriteria pengukuran kinerja, di dalam praktek yang terjadi maka harus dapat
diukur dengan angka (numerik) yang dapat diimplementasikan melalui penggunaan anggaran,
terserapnya asset negara yang berhasil dikembalikan, kurun waktu tertentu dan jumlah kasus
yang ditangani.
Untuk kualitas kasus yang bersifat non-numerik, maka harus dibandingkan dengan kasus
lainnya yang sejenis, seperti jumlah pejabat publik yang terlibat, jangka waktu yang
dibutuhkan dalam menangani kasus sejak tertangkap tangan, atau adanya dugaan keterlibatan
sampai dengan kasus tersebut mendapatkan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama.
Di dalam membandingkan tersebut, juga harus ditetapkan angka tertinggi dari pejabat publik
yang terlibat, tingkatan pejabat publik, dan waktu yang dibutuhkan sampai dengan adanya
putusan pengadilan tingkat pertama.
Untuk kualitas pejabat publik yang terlibat, misalnya:
Struktur Pejabat Publik Organ Pemerintahan
No Jabatan Tingkatan
Kualitas
1
2
3
4
5
6
Kepala Desa (Lurah) dan sekelasnya
Kepala Kecamatan dan sekelasnya
Kepala Daerah Kotamadya (Kabupaten) dan sekelasnya
Kepala Daerah Propinsi dan sekelasnya
Kementrian dan sekelasnya
Anggota DPR (MPR)
1
2
3
4
5
6
3. Struktur Pejabat Eksekutif Organisasi Pemerintahan
No Jabatan Tingkatan
Kualitas
1
2
3
4
5
6
Direktur Jenderal dan sekelasnya
Direktur dan sekelasnya
Kepala Biro/Bidang dan sekelasnya
Kepala Sub Biro/Sub Bidang dan sekelasnya
Kepala Bagian dan sekelasnya
Kepala Sub Bagian dan sekelasnya
1
2
3
4
5
6
Struktur Pejabat Publik pada Badan Usaha Milik Negara (Daerah)
No Jabata Tingkatan
Kualitas
1
2
3
4
Komisaris Utama dan Komisaris dan sekelasnya
Direktur Utama dan Direktur dan sekelasnya
Kepala Divisi dan sekelasnya
Kepala Sub Divisi atau Bagian dan sekelasnya
1
2
3
4
Sementara untuk kasus yang bersifat numerik, maka penilaian kinerja ditujukan untuk
melakukan penilaian atas prestasi yang dihasilkan dalam suatu kurun waktu tertentu, melalui
perbandingan antara jumlah anggaran yang dipergunakan dengan jumlah uang yang terserap
dan kuantitas kasus yang ditangani, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Penggunaan anggaran dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) = Anggaran
2. Jumlah uang yang berhasil dihimpun (1 tahun) = Asset yang diselamatkan
3. Kuantitas Kasus yang ditangani (1 tahun) = Jumlah kasus
4. Kurun waktu 1 tahun = 12 bulan
Rumusan
Kinerja = (Asset yg diselamatkan) x (Jumlah Kasus) x 100%
(Anggaran) (Kurun waktu)
KESIMPULAN
Di dalam setiap penilaian kinerja, akan selalu di dapati 2 kategori yaitu yang bersifat
kuantitatif dan bersifat kualitatif, namun untuk penilaian yang bersifat kualitatif, tetap harus
ditentukan dengan angka melalui hitungan jumlah pejabat publik yang ada dengan
dibandingkan pada pejabat publik terlibat perkara pidana.