Parlemen dalam istilah teknis biasa disebut legislature yang artinya badan pembuat undang-undang. Di Indonesia badan pembuat Undang-Undang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1. KINERJA
PARLEMEN
(Parliament Performance)

2. A Y R C K ARNOLDY
INPRESIYO WIJANARKO
L I S D A ALMAINI
MAR T I N A
N A N I K D. SURATIH
N O V I DAYANTI
V I T A NOVERITHA
4
Kelompok

3. 1
6
2 3
5 4
PENGERTIAN
DAN FUNGSI
PARLEMEN
KINERJA
DPR &
DPRD
PENGUKURAN
KINERJA DPR
& DPRD
FAKTOR
PEMENGARUH
KINERJA DPR &
DPRD
PENELITIAN
TTG KINERJA
PARLEMEN
KESIMPULAN

4. 1
Parlemen dalam istilah teknis biasa
disebut legislature yang artinya badan
pembuat undang-undang. Di Indonesia
badan pembuat Undang-Undang
disebut dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).
Fungsi Parlemen :
1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Supervisi
3. Fungsi Budgeting
PENGERTIAN DAN FUNGSI PARLEMEN

5. 2KINERJA DPR & DPRD
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun suatu organisasi
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran
tentang besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara
kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi, misi suatu organisasi yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja lembaga DPR perlu dinilai sebagai suatu
lembaga yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelenggaraan
pemerintahan terutama sebagai penentu kebijakan. Dengan kinerja ini
diharapkan mampu menjelaskan apakah DPR dan DPRD mampu melaksanakan
fungsinya secara optimal dalam mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

6. 3 PENGUKURAN KINERJA
DPR & DPRD
3 Indikator Kinerja Organisasi Publik. Dwiyanto (1995).

7. 4FAKTOR PEMENGARUH KINERJA
DPR & DPRD
FAKTOR EKSTERNALFAKTOR INTERNAL
• Peraturan danTataTertib
• Data dan Informasi
• Kualitas Anggota Legislatif
• Mekanisme Sistem Pemilu
• Kedudukan Eksekutif dan
Legislatif

8. 5
PENELITIAN TENTANG KINERJA
PARLEMEN
1.Performance Indicators for the Parliament-Sharp or Blunt Instruments of Reform?
2. Kinerja Fungsi Legislasi DPR RI Masa Bakti 2009-2014
3. Analisis Kinerja DPRD Kabupaten MalukuTenggara Dalam Era Otonomi Daerah
4. PemberdayaanTerhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat.
5. Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi & Kompetensi thd Motivasi Kerja & Kinerja
Anggota DPRD se-Provinsi SulawesiTenggara
6. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif kabupaten Malinau
7. Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen

9. 6
Fenomena yang terjadi belakangan ini adalah banyaknya kasus korupsi terutama korupsi
politik yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD seperti yang dikaji oleh Alkotsar (2008).
Hal ini bertolak belakang dengan apa yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban anggota
DPR dan DPRD dan bukan merupakan kinerja yang seharusnya dicapai oleh anggota dewan.
Menurut Alkotsar (2008) Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain,
banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik.
Korupsi di parlemen merupakan korupsi politik yang sifat berbahanya lebih dahsyat dari
korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan politik sehingga
memerlukan upaya penegakan hukum khusus dalam penanggulangannya.
KESIMPULAN

10. THANKS FOR YOUR ATTENTION &
ENJOY THE VIDEO!!