SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
PENGANTAR ILMU HUKUM
Oleh:
Danang Wahyu Muhammad
Kaedah Sosial
• Kaedah Agama
• Kaedah Kesusilaan
• Kaedah Kesopanan
• Kaedah Hukum
Kaedah Agama
• Asal: Tuhan
• Tujuan: untuk penyempurnaan diri
• Isi: sikap batin => menuntut moralitas
• Daya kerja: kewajiban
• Sanksi: dari Tuhan
Kaedah Kesusilaan
• Asal: dari hati nurani
• Tujuan: penyempurnaan diri
• Isi: sikap batin => menuntut moralitas
• Daya kerja: kewajiban
• Sanksi: dari hati nurani
Kaedah Kesopanan
• Asal: masyarakat
• Tujuan: ketertiban masyarakat
• Isi: sikap lahir => menuntut legalitas
• Daya kerja: kewajiban
• Sanksi: masyarakat
Kaedah Hukum
• Asal: negara (heteronom)
• Tujuan: ketertiban masyarakat
• Isi: sikap lahir (cogitationis poenam nemo
patitur) => menuntut legalitas
• Daya kerja: hak dan kewajiban (normatif dan
atributif)
• Sanksi: negara
• Van Apeldoorn => Ketaatan pada hukum lebih
didorong oleh rasa keagamaan dan kesusilaan
Sanksi
• Reaksi, akibat atau konsekuensi
pelanggaran terhadap kaedah
• Sanksi bertujuan untuk memulihkan
keseimbangan tatanan masyarakat yang
telah terganggu oleh adanya pelanggaran
terhadap kaedah (restitutio in integrum)
• Sanksi hanya merupakan akibat bukan ciri
hakiki hukum
Alasan Adanya Kaedah Hukum
• Masih banyak kepentingan manusia yang
memerlukan perlindungan
• Kaedah yang ada belum cukup memberi
perlindungan
Hubungan antara Kaedah
Hukum dengan Kaedah sosial
• Hubungan positif, yaitu hubungan saling
melengkapi, saling mendukung, saling
menunjang, jika ada kesesuaian antara
keduanya.
• Hubungan negatif, yaitu hubungan saling
melemahkan, jika terjadi ketidaksesuaian
antara keduanya.
Das Sollen
• Kenyataan normatif
• Apa yang seyogyanya dilakukan
• Bersifat umum
• Bersifat abstrak
• Bersifat pasif
• Yang penting apa yang seharusnya terjadi
bukan apa yang terjadi
Das Sein
• Kenyataan alamiah/peristiwa kongkrit
• Apa yang terjadi
• Bersifat individual
• Bersifat kongkrit
• Bersifat aktif
• Merangsang das sollen
Hukum dan Kekuasaan
• Hukum adalah kekuasaan
• Kekuasaan bukan hukum
• Penegakan hukum merupakan monopoli
penguasa
Unsur-unsur Hukum
• Peraturan tingkah laku manusia
• Peraturan ini diadakan oleh badan resmi
• Peraturan tersebut bersifat memaksa
• Adanya sanksi tegas bagi yang melanggar
Ciri-ciri Hukum
• Adanya perintah dan/atau larangan
• Perintah atau larangan itu harus dipatuhi
• Adanya sanksi hukum yang tegas
Eigenrichting
• Adalah tindakan untuk melaksanakan hak
menurut kehendak sendiri yang bersifat
sewenang-wenang tanpa persetujuan
pihak lain yang berkepentingan =
pelaksanaan sanksi oleh perorangan
(orang yang tidak mempunyai kekuasaan
untuk itu)
Dasar Psikologis Dari Hukum
• Dasar psikologis dari hukum adalah hasrat
untuk mengatur yang ada pada manusia
• Dalam diri manusia ada tiga hasrat, yaitu:
- hasrat individualistis (egoistis/atomistis)
- hasrat kolektivistis (transpersonal/organis)
- hasrat untuk mengatur
Raison d’etre
• Kapan hukum ada?
• Raison d’etre - nya hukum adalah konflik
kepentingan
Klasifikasi Hukum
• Berdasar isi
• Berdasar sifat
• Berdasar bentuk
• Berdasar luas berlaku
• Berdasar fungsi
• Berdasar saat berlaku
• Berdasar wilayah berlaku
• Berdasar pembagian klasik
Berdasar Isi
• Hukum yang berisi perintah
• Hukum yang berisi larangan
• Hukum yang berisi perkenan
Berdasar Sifat
• Hukum yang bersifat imperatif
(dwingendrecht)
• Hukum yang bersifat fakultatif
(aanvulendrecht)
Kaedah Hukum Imperatif
Pasal 23 AB
• Berhubungan dengan ketertiban umum
• Berhubungan dengan kesusilaan
• Ditentukan oleh UU itu sendiri
• Dengan cara penafsiran
Berdasar Bentuk
• Kaedah hukum tertulis
• Kaedah hukum tidak tertulis
Berdasar Luas Berlaku
• Kaedah hukum umum (lex generalis)
• Kaedah hukum khusus (lex specialis)
- ius particulare – tempat tertentu
- ius speciale – hal tertentu
Berdasar Fungsi
• Kaedah hukum materiil
• Kaedah hukum formil
Berdasar Saat Berlaku
• Ius constitutum
• Ius constituendum
Berdasar Wilayah Berlaku
• Kaedah hukum nasional
• Kaedah hukum internasional
Berdasar Pembagian Klasik
• Kaedah hukum publik
• Kaedah hukum privat
Perbedaan Publik – Privat
• Salah satu pihak
adalah penguasa
• Bersifat memaksa
• Bertujuan melindungi
kepentingan umum
• Mengatur hubungan
hukum negara –
individu
• Kedua belah pihak
individu
• Bersifat perkenan
• Melindungi
kepentingan individu
• Mengatur hubungan
hukum individu –
individu
Hukum Dan Etik
• Kaedah hukum = kaedah etis, karena
dimungkinkan untuk memisahkan baik dan
buruk
• Etik adalah filsafat tingkah laku atau filsafat
mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana
manusia bertindak yang baik atau etis
• Sasaran etik adalah semata-mata perbuatan
manusia yang dilakukan dengan sengaja

More Related Content

Similar to PENGANTAR ILMU HUKUM.ppt

Materi Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMateri Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptx
MARosyid
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Aulia Ulil Fadhilah
 
Norma-noma dalam bermasyarakat & bernegara
Norma-noma dalam bermasyarakat & bernegaraNorma-noma dalam bermasyarakat & bernegara
Norma-noma dalam bermasyarakat & bernegara
jimmy
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
Kau Hatiku
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Zainal Abidin
 

Similar to PENGANTAR ILMU HUKUM.ppt (20)

Materi Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMateri Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptx
 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
 
Tugas4.ilmu sosial dasar
Tugas4.ilmu sosial dasarTugas4.ilmu sosial dasar
Tugas4.ilmu sosial dasar
 
HUKUM
HUKUMHUKUM
HUKUM
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Presentasi Ilmu Hukum Dasar Kel.1 Pak Dr.Safik Faozi,SH.M.Hum
Presentasi Ilmu Hukum Dasar Kel.1  Pak Dr.Safik Faozi,SH.M.HumPresentasi Ilmu Hukum Dasar Kel.1  Pak Dr.Safik Faozi,SH.M.Hum
Presentasi Ilmu Hukum Dasar Kel.1 Pak Dr.Safik Faozi,SH.M.Hum
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Isd periode bab 5 2
Isd periode bab  5 2Isd periode bab  5 2
Isd periode bab 5 2
 
Beberapa Pengertian Hukum
Beberapa Pengertian HukumBeberapa Pengertian Hukum
Beberapa Pengertian Hukum
 
KD 2.1 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.pptx
KD 2.1 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.pptxKD 2.1 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.pptx
KD 2.1 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.pptx
 
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
 
Warga negara dan negara
Warga negara dan negaraWarga negara dan negara
Warga negara dan negara
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Norma-noma dalam bermasyarakat & bernegara
Norma-noma dalam bermasyarakat & bernegaraNorma-noma dalam bermasyarakat & bernegara
Norma-noma dalam bermasyarakat & bernegara
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Filsafat hukum dan Teori Hukum
Filsafat hukum  dan Teori HukumFilsafat hukum  dan Teori Hukum
Filsafat hukum dan Teori Hukum
 
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum oleh Zen Zanibar
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum  oleh Zen ZanibarFilsafat_Hukum dan Teori Hukum  oleh Zen Zanibar
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum oleh Zen Zanibar
 
Filsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptFilsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.ppt
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 

Recently uploaded (7)

PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 

PENGANTAR ILMU HUKUM.ppt

  • 2. Kaedah Sosial • Kaedah Agama • Kaedah Kesusilaan • Kaedah Kesopanan • Kaedah Hukum
  • 3. Kaedah Agama • Asal: Tuhan • Tujuan: untuk penyempurnaan diri • Isi: sikap batin => menuntut moralitas • Daya kerja: kewajiban • Sanksi: dari Tuhan
  • 4. Kaedah Kesusilaan • Asal: dari hati nurani • Tujuan: penyempurnaan diri • Isi: sikap batin => menuntut moralitas • Daya kerja: kewajiban • Sanksi: dari hati nurani
  • 5. Kaedah Kesopanan • Asal: masyarakat • Tujuan: ketertiban masyarakat • Isi: sikap lahir => menuntut legalitas • Daya kerja: kewajiban • Sanksi: masyarakat
  • 6. Kaedah Hukum • Asal: negara (heteronom) • Tujuan: ketertiban masyarakat • Isi: sikap lahir (cogitationis poenam nemo patitur) => menuntut legalitas • Daya kerja: hak dan kewajiban (normatif dan atributif) • Sanksi: negara • Van Apeldoorn => Ketaatan pada hukum lebih didorong oleh rasa keagamaan dan kesusilaan
  • 7. Sanksi • Reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaedah • Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh adanya pelanggaran terhadap kaedah (restitutio in integrum) • Sanksi hanya merupakan akibat bukan ciri hakiki hukum
  • 8. Alasan Adanya Kaedah Hukum • Masih banyak kepentingan manusia yang memerlukan perlindungan • Kaedah yang ada belum cukup memberi perlindungan
  • 9. Hubungan antara Kaedah Hukum dengan Kaedah sosial • Hubungan positif, yaitu hubungan saling melengkapi, saling mendukung, saling menunjang, jika ada kesesuaian antara keduanya. • Hubungan negatif, yaitu hubungan saling melemahkan, jika terjadi ketidaksesuaian antara keduanya.
  • 10. Das Sollen • Kenyataan normatif • Apa yang seyogyanya dilakukan • Bersifat umum • Bersifat abstrak • Bersifat pasif • Yang penting apa yang seharusnya terjadi bukan apa yang terjadi
  • 11. Das Sein • Kenyataan alamiah/peristiwa kongkrit • Apa yang terjadi • Bersifat individual • Bersifat kongkrit • Bersifat aktif • Merangsang das sollen
  • 12. Hukum dan Kekuasaan • Hukum adalah kekuasaan • Kekuasaan bukan hukum • Penegakan hukum merupakan monopoli penguasa
  • 13. Unsur-unsur Hukum • Peraturan tingkah laku manusia • Peraturan ini diadakan oleh badan resmi • Peraturan tersebut bersifat memaksa • Adanya sanksi tegas bagi yang melanggar
  • 14. Ciri-ciri Hukum • Adanya perintah dan/atau larangan • Perintah atau larangan itu harus dipatuhi • Adanya sanksi hukum yang tegas
  • 15. Eigenrichting • Adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan = pelaksanaan sanksi oleh perorangan (orang yang tidak mempunyai kekuasaan untuk itu)
  • 16. Dasar Psikologis Dari Hukum • Dasar psikologis dari hukum adalah hasrat untuk mengatur yang ada pada manusia • Dalam diri manusia ada tiga hasrat, yaitu: - hasrat individualistis (egoistis/atomistis) - hasrat kolektivistis (transpersonal/organis) - hasrat untuk mengatur
  • 17. Raison d’etre • Kapan hukum ada? • Raison d’etre - nya hukum adalah konflik kepentingan
  • 18. Klasifikasi Hukum • Berdasar isi • Berdasar sifat • Berdasar bentuk • Berdasar luas berlaku • Berdasar fungsi • Berdasar saat berlaku • Berdasar wilayah berlaku • Berdasar pembagian klasik
  • 19. Berdasar Isi • Hukum yang berisi perintah • Hukum yang berisi larangan • Hukum yang berisi perkenan
  • 20. Berdasar Sifat • Hukum yang bersifat imperatif (dwingendrecht) • Hukum yang bersifat fakultatif (aanvulendrecht)
  • 21. Kaedah Hukum Imperatif Pasal 23 AB • Berhubungan dengan ketertiban umum • Berhubungan dengan kesusilaan • Ditentukan oleh UU itu sendiri • Dengan cara penafsiran
  • 22. Berdasar Bentuk • Kaedah hukum tertulis • Kaedah hukum tidak tertulis
  • 23. Berdasar Luas Berlaku • Kaedah hukum umum (lex generalis) • Kaedah hukum khusus (lex specialis) - ius particulare – tempat tertentu - ius speciale – hal tertentu
  • 24. Berdasar Fungsi • Kaedah hukum materiil • Kaedah hukum formil
  • 25. Berdasar Saat Berlaku • Ius constitutum • Ius constituendum
  • 26. Berdasar Wilayah Berlaku • Kaedah hukum nasional • Kaedah hukum internasional
  • 27. Berdasar Pembagian Klasik • Kaedah hukum publik • Kaedah hukum privat
  • 28. Perbedaan Publik – Privat • Salah satu pihak adalah penguasa • Bersifat memaksa • Bertujuan melindungi kepentingan umum • Mengatur hubungan hukum negara – individu • Kedua belah pihak individu • Bersifat perkenan • Melindungi kepentingan individu • Mengatur hubungan hukum individu – individu
  • 29. Hukum Dan Etik • Kaedah hukum = kaedah etis, karena dimungkinkan untuk memisahkan baik dan buruk • Etik adalah filsafat tingkah laku atau filsafat mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak yang baik atau etis • Sasaran etik adalah semata-mata perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja