Pencegahan bullying di satuan pendidikan

1. P R O G R A M P E R L I N D U N G A N A N A K :
P E N C E G A H A N
P E N A N G A N A N
P E R U N D U N G A N
D A N
K E K E R A S A N S E K S U A L
D I S AT U A N P E N D I D I K A N
Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BB PMP) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023
Agus Ramdani, S.Sos, M.MPd

2. Permendikbudristek
46/2023 tentang
Pencegahan dan
Penanganan
Kekerasan di
Lingkungan Satuan
Pendidikan (PPKSP)

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
#MerdekaBeragamSetara
Mencegah
terjadinya:
Kekerasan Seksual,
Perundungan serta
Diskriminasi dan
Intoleransi
Membantu dan
memperkuat satuan
pendidikan dalam
menangani kasus-
kasus kekerasan
● Mencakup bentuk
& jenis kekerasan
yang baru (daring,
psikis, dll)
● Berperspektif
korban
3
Permendikbudristek 46/2023 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)
*satuan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 4
UU PA (Perlindungan Anak)
PP Perlindungan Khusus bagi Anak
Membantu korban kekerasan di bawah usia 18 tahun di
semua lokasi
Membantu korban anak dalam situasi khusus (mis: anak
korban kekerasan, anak penyandang disabilitas)
Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian yang penting dalam memenuhi
amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk
melindungi anak
Permendikbud 82/2015
Regulasi pertama yang mengatur
pencegahan dan penanggulangan
kekerasan; diganti oleh Permendikbudristek
PPKSP
Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)
Regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan
menangani kasus-kasus kekerasan di satuan
pendidikan. Fokusnya adalah implementasi
yang efektif dengan melibatkan semua pihak
#MerdekaBeragamSetara
Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian yang penting dalam memenuhi
amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk
melindungi anak

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
#MerdekaBeragamSetara 5
Permendikbudristek PPKSP bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan
yang aman & nyaman agar peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan dapat
mengembangkan potensinya
Bentuk-bentuk kekerasan belum
didefinisikan dengan rinci
Tugas dari kelompok kerja tindak
kekerasan di satuan pendidikan dan
pemerintah daerah belum terinci
Mekanisme pencegahan yang belum
terstruktur
Pembagian alur koordinasi
penanganan lebih umum antara
satuan pendidikan, pemerintah
daerah, dan Kemendikbudristek
Pencegahan dan penanganan
kekerasan hanya untuk peserta
didik
Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk detail kekerasan
yang mungkin terjadi
Pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan
dan pemerintah daerah diatur lebih rinci
Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-
masing aktor terdefinisikan dengan jelas
Pembagian alur koordinasi penanganan lebih rinci antara
satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek
Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi
fokus pencegahan dan penanganan kekerasan
Permendikbud 82/2015 Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)
Sasaran
Definisi
Tim dan Satuan
Tugas
Mekanisme
pencegahan
Mekanisme
penanganan
A
B
C
D
E

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
#MerdekaBeragamSetara
Permen PPKSP melindungi peserta didik, pendidik*, dan tenaga kependidikan
dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam, maupun di
luar satuan pendidikan
Satuan pendidikan X
Pelaku/Korban Pelaku/Korban
1. Peserta didik Peserta didik
2. Peserta didik Pendidik
3. Peserta didik
4. Peserta didik
5. Peserta didik
6. Peserta didik
Tenaga kependidikan
Satuan pendidikan Y
Pelaku/Korban Pelaku/Korban
9. Pendidik Pendidik
10. Pendidik Tenaga kependidikan
11. Tenaga
Kependidikan
Peserta didik
Pendidik
Tenaga kependidikan
Tenaga kependidikan
7. Peserta didik/Pendidik/Tenaga
Kependidikan
Pelaku/Korban
8. Peserta didik/Pendidik/Tenaga
Kependidikan
Masyarakat umum
Dewasa
Anak
*pendidik: guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya
Sasaran peraturan ini adalah:
a. Peserta didik
b. Pendidik
c. Tenaga kependidikan dan
d. Warga satuan pendidikan lainnya
(masyarakat yang beraktivitas atau
yang bekerja di satuan pendidikan)
Cakupan penanganan kekerasan:
a. Lokasi kekerasan di dalam
satuan pendidikan
b. Lokasi kekerasan di luar satuan
pendidikan dalam kegiatan
satuan pendidikan
c. Melibatkan lebih dari 1 satuan
pendidikan
Pasal 4 - 5:
6

7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 7
Enam bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam
Permendikbudristek PPKSP
Kekerasan
Kekerasan fisik
Kekerasan psikis
Perundungan
Kekerasan seksual
Diskriminasi dan intoleransi
Kebijakan yang mengandung
kekerasan
Bentuk-bentuk kekerasan
tersebut dapat dilakukan
secara:
a. fisik
b. verbal
c. nonverbal
d. melalui media
teknologi dan
informasi (termasuk
daring/online)
Pasal 6:
#MerdekaBeragamSetara

8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 8
Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area “abu-abu” dengan
memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik,
psikis dan perundungan
Kekerasan fisik
Kekerasan
psikis
Kekerasan fisik dapat berupa:
a. Tawuran atau perkelahian massal;
b. Penganiayaan;
c. Perkelahian;
d. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan
keuntungan ekonomi bagi pelaku;
e. Pembunuhan;
Kekerasan psikis dapat berupa:
a. Pengucilan;
b. Penolakan;
c. Pengabaian;
d. Penghinaan;
e. Penyebaran rumor;
f. Pemerasan;
g. Panggilan yang mengejek;
h. Intimidasi;
i. Perbuatan mempermalukan
di depan umum;
j. Teror;
kekerasan fisik
dan psikis yang
dilakukan
berulang dan
ada relasi
kuasa, maka
termasuk dalam
kategori
perundungan
Bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan Pasal 7 - 9:
#MerdekaBeragamSetara

9. PERUNDUNGAN

10. Pasal 7 - 9:
Kekerasan
fisik
Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat
bantu ataupun tanpa alat bantu
Kekerasan
psikis
Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan,
menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak
nyaman.
kekerasan fisik dan
psikis yang dilakukan
berulang dan ada
relasi kuasa,
maka termasuk dalam
kategori perun-
dungan

11. Faktanya, data menunjukkan
perundungan masih terus terjadi:
36,31% peserta didik (1 dari 3) berpotensi
mengalami perundungan (Asesmen Nasional,
Kemendikburistek, 2022)

12. ● Terdapat 16 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari
hingga Agustus 2023. Adapun kasus perundungan di lingkungan sekolah paling banyak terjadi
di SD dan SMP dengan proporsi 25% dari total kasus. Kemudian perundungan juga terjadi di
lingkungan SMA dan SMK dengan persentase sebesar 18,75%.Sementara di lingkungan
Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren, masing-masing dengan persentase sebesar
6,25%.
● Jumlah korban perundungan di satuan pendidikan selama paruh pertama 2023 adalah
sebanyak 43 orang. Rinciannya, 41 orang korban berasal dari peserta didik dan dua orang
lainnya adalah guru.Sementara pelaku perundungan didominasi oleh peserta didik, yaitu
sejumlah 87 orang pelaku. Diikuti oleh pendidik (5 orang), orang tua (1 orang), dan kepala
madrasah (1 orang).
Sumber: Federasi Serikat Guru Indoensia (FSGI) ,Republika.co.id, 4 Agustus 2023
Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak
Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023

14. 3 Faktor Penyebab Anak Melakukan Perundungan:
A
• Faktor yang berasal dari dalam
diri anak dan lingkungan
sekitarnya. Misalnya karena
anak diasuh dengan kekerasan
oleh orang tuanya, membuat
anak turut menjadi pelaku
kekerasan
Faktor Internal
• Faktor yang berasal dari luar
rumah anak. Misalnya faktor yang
berasal dari lingkungan sekolah,
pergaulan, dan atau lingkungan,
termasuk anak yang kerap
mengakses konten kekerasan,
bisa saja meniru konten tersebut.
Faktor
Eksternal
• Anak bisa terpengaruh
oleh faktor yang tidak
terduga. Seperti anak
menjadi siswa junior dan
dipaksa siswa senior
untuk ikut tawuran
Faktor
Situasional

15. Korban Bullying di Lingkungan Sekolah Indonesia

16. KEKERASAN
SEKSUAL

18. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 18
Kekerasan
seksual
Permendikbud PPKSP mendefinisikan kekerasan seksual
merendahkan,
menghina,
melecehkan,
dan/atau
menyerang
tubuh dan /atau
fungsi
reproduksi
seseorang
Tindakan
objek
Pasal 10 - 11:
#MerdekaBeragamSetara

19. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 19
Permendikbudristek PPKSP memperinci bentuk tindakan
kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lapangan
Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada Pasal 10 ayat (2):
a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau
melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau
identitas gender Korban;
b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan
sengaja;
c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon,
dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada
Korban;
d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual
dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio,
dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban;
f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau
mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau
visual Korban yang bernuansa seksual;
g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau
informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual;
h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi
Korban yang bernuansa seksual;
i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat
Korban yang sedang melakukan kegiatan secara
pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau
menawarkan sesuatu Korban untuk melakukan
transaksi atau kegiatan seksual;
k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa
seksual;
l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba,
memegang, memeluk, mencium, dan/atau
menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
m. perbuatan membuka pakaian Korban;
n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan
transaksi atau kegiatan seksual;
#MerdekaBeragamSetara

20. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 20
Permendikbudristek PPKSP memperinci bentuk tindakan
kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lapangan
o. praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan
Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan
Seksual;
p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak
terjadi;
q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau
bagian tubuh selain alat kelamin;
r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban
untuk melakukan aborsi;
s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban
untuk hamil;
t. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan
sengaja;
u. pemaksaan sterilisasi;
v. penyiksaan seksual;
w. eksploitasi seksual;
x. perbudakan seksual;
y. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan
untuk eksploitasi seksual; dan/atau
z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan
seksual dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada Pasal 10 ayat (2):
#MerdekaBeragamSetara

21. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 21
Persetujuan korban di kekerasan seksual tidak berlaku bagi korban
anak, penyandang disabilitas dan orang dewasa dalam konteks
tertentu
Kekerasan
seksual
1. Dalam hal Korban merupakan Peserta Didik berusia anak atau penyandang disabilitas,
Kekerasan seksual dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan Korban.
2. Dalam hal Korban sebagai pendidik, tenaga pendidikan, atau orang dewasa lainnya, perbuatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m
merupakan Kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Korban.
3. Tanpa persetujuan Korban sebagaimana dimaksud, tidak berlaku bagi Korban sebagai pendidik,
tenaga pendidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi:
a. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan
kedudukannya;
b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (tonic immobility); dan/atau
f. mengalami kondisi terguncang.
#MerdekaBeragamSetara
Pasal 10 ayat (3) - (5):

22. PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN
PERUNDUNGAN DAN
KEKERASAN
SEKSUAL

23. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
#MerdekaBeragamSetara 23
Satuan pendidikan dan pemerintah daerah membentuk kelompok kerja
pencegahan dan penanganan kekerasan dalam waktu 6 - 12 bulan sejak
peraturan ini disahkan
Pembuat
Target
pembentukan
Keanggotaan untuk pendidikan formal termasuk pendidikan
khusus
TPPK di PAUD* Satuan pendidikan
1 tahun (maks.
Agustus 2024)
1. Perwakilan pendidik, selain kepala satuan pendidikan
2. Perwakilan komite sekolah/orang tua/wali
TPPK di SD Satuan pendidikan
6 bulan**
(maks.
Februari 2024)
TPPK di SMP,
SMA, dan SMK
Satuan pendidikan
6 bulan**
(maks.
Februari 2024)
Satuan Tugas
Pemerintah daerah
melalui dinas
pendidikan
6 bulan (maks.
Februari 2024)
1. Dinas bidang pendidikan
2. Dinas bidang perlindungan anak
3. Dinas bidang sosial
4. Organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak
d
a
b
c
Pasal 24 - 35 dan Pasal 76:
*Jika SDM di PAUD tidak mencukupi, TPPK dapat terdiri dari beberapa PAUD dengan ketetapan dinas pendidikan
** Pembentukan TPPK di pendidikan nonformal adalah 1 tahun dengan anggota perwakilan pendidik

24. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
#MerdekaBeragamSetara 24
Situasi yang dilanggar sehingga diberikan sanksi, jika:
a. membiarkan terjadi kekerasan yang mengakibatkan luka fisik berat/kerusakan fisik permanen/kematian dan/atau trauma
psikologis berat;
b. tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya Kekerasan kepada TPPK atau Satuan Tugas;
c. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik;
dan/atau
d. berpihak kepada terlapor/pelaku.
Sanksi kepada TPPK, Satgas dan badan penyelenggara/pemilik sekolah
swasta harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya kepada korban
Pasal 36 - 37:
Jenis sanksi
Pelaku pelanggaran
Kepala satuan
pendidikan atau
penyelenggara satuan
pendidikan yang
diselenggarakan
masyarakat
(1) Teguran tertulis
(2) Pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui
papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa;
dan/atau
(3) Pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan
Satuan Tugas
(4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat
Situasi
a - b di atas
TPPK atau Satuan
Tugas
Situasi
a - d di atas

25. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
#MerdekaBeragamSetara 25
Sanksi penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat, jika pelaku kekerasan bagian dari penyelenggara
Seseorang dari
bagian
penyelenggara
satuan pendidikan
yang
diselenggarakan
masyarakat
Penutupan satuan pendidikan*
Sanksi penutupan satuan pendidikan* dalam hal pelaku kekerasan merupakan bagian dari
penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat**
Tidak diperbolehkan mengelola/menyelenggarakan satuan pendidikan kembali
Jika pelaku kekerasan adalah bagian dari penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh
masyarakat, tidak diperbolehkan menyelenggarakan atau mengelola satuan pendidikan, jika
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
Pelaku kekerasan Sanksi
*proses penutupan satuan pendidikan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
** proses pemindahan peserta didik difasilitasi dinas pendidikan
Pasal 38:

26. Prinsip Pencegahan dan Penanganan
non-diskriminasi
kepentingan terbaik bagi anak
partisipasi anak
keadilan dan kesetaraan gender
kesetaraan hak dan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas
akuntabilitas
kehati-hatian
keberlanjutan pendidikan
a
1
2
3
4
5
6
7
8

27. Pencegahan Kekerasan
Pencegahan melalui penguatan tata kelola
Pencegahan melalui edukasi
Pencegahan melalui penyediaan sarana prasarana
Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses
yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok
orang tidak melakukan Kekerasan di satuan
pendidikan

28. Konsep (1)
Penguatan
tata kelola
Pencegahan
1. Pembuatan tata tertib untuk
pencegahan kekerasan
2. Menjalankan kebijakan
Kementerian
3. Merencanakan dan
menjalankan program
4. Pembelajaran tanpa
kekerasan
5. Membentuk dan memfasilitasi
tugas tim pencegahan &
penanganan kekerasan
(TPPK)
6. Melakukan kerjasama
dengan instansi terkait
7. Pelibatan warga sekolah
(orang tua/wali dll)
8. Menyediakan pendanaan
9. Melakukan evaluasi berkala
Satuan Pendidikan
1. Menetapkan peraturan
kepala daerah yang
mendukung pencegahan &
penanganan kekerasan
2. Mengintegrasikan ke
program prioritas
3. Alokasi anggaran
4. Memfasilitasi dan membina
satuan pendidikan
5. Membentuk Satuan Tugas
6. Melakukan koordinasi lintas
sektor
7. Melakukan dan melaporkan
hasil monitoring dan
evaluasi
Pemerintah Daerah
1. Membuat kebijakan, POS,
pedoman & modul yang
mendukung pencegahan &
penanganan kekerasan
2. Alokasi anggaran
3. Koordinasi lintas sektor
4. Monitoring dan evaluasi
Kemendikbudristek

29. Konsep (2)
Pencegahan
Edukasi
Satuan Pendidikan
1. Sosialisasi di kegiatan
pengenalan lingkungan
sekolah & kampanye;
a.Elektronik
b.Non-elektronik
1. Melaksanakan pendidikan
penguatan karakter
Pemerintah Daerah
1. Sosialisasi kebijakan dan
program PPKSP
2. Menyelenggarakan pelatihan
bagi TPPK dan satuan
tugas
Kemendikbudristek
1. Sosialisasi kebijakan
2. Memberikan pelatihan
pencegahan dan penanganan
kekerasan

31. Konsep (3)
Pencegahan
Penyediaan
sarana dan
prasarana
Satuan Pendidikan
1. Memastikan tersedianya
sarana dan prasarana yang
aman, nyaman dan ramah
disabilitas
2. Menyediakan kanal aduan
3. PELAKSANAAN PROJEK
PENGUATAN PROFIL
PELAJAR PANCASILA
(P5) TEMA STOP
BULLYING!
Pemerintah Daerah
1. Menyediakan sarana dan
prasarana yang aman,
nyaman & ramah disabilitas
2. Menyediakan kanal aduan
Kemendikbudristek
1. Memfasilitasi sistem
informasi atas data
penanganan Kekerasan
2. Menyediakan kanal aduan

33. Penangananadalah
tindakan, cara, atau proses untuk
menyelesaikan Kekerasan di satuan
pendidikan

34. Konsep 1: Bantuan yang Berpusat pada Korban
Menciptakan lingkungan
yang mendukung hak-hak
korban dan korban
diperlakukan dengan penuh
martabat dan rasa hormat
Prinsip bantuan yang berpusat pada korban berkaitan dengan etika dan
kepentingan yang terbaik untuk korban.
Mendukung pemulihan
korban dan membantu
korban dalam
mengidentifikasi
kebutuhannya dan
berkoordinasi dengan
layanan yang dibutuhkan
Meningkatkan serta
memastikan korban,
pelapor, terlapor dan
saksi memiliki kapasitas
korban untuk mampu
membuat menjalani
proses penanganan yang
akan dilakukan

35. Prinsip Dasar Pendampingan
Respon yang kita berikan harus
mementingkan korban, yang mencakup
keselamatan fisik, psikis, dan kesejahteraan
korban.
Hal penting bagi kita adalah memastikan
seluruh korban kekerasan mendapatkan
layanan yang sama.
KESELAMATAN KORBAN
NON DISKRIMINASI
PERSETUJUAN
KERAHASIAAN
Menghargai hak, martabat, dan harapan korban.
Setiap bagian yang dilakukan oleh pendamping
memerlukan persetujuan dari korban, pada korban
usia anak persetujuan dapat diberikan oleh orang
tua, wali dan/atau orang dewasa yang dipercaya.
Menjaga kerahasian laporan yang kita terima dan
memastikan pemberian informasi hanya kepada
pihak yang relevan dan bertanggung jawab.

36. Mekanisme Alur Penanganan
Penerimaan
Laporan
Pemeriksaan
Jika terdapat laporan kekerasan TPPK atau Satuan Tugas melakukan
penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban
melalui alur berikut (Pasal 39):
Penyusunan
Kesimpulan dan
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Laporan dan
Rekomendasi
Pemulihan
Pemulihan berjalan paralel sejak penerimaan laporan hingga akhir proses pendampingan.
30 hari kerja (terhitung sejak permintaan
keterangan dari pelapor/korban)
1 2 3 4 5

37. Dugaan
kekerasan
terjadi
TPPK
menemukan
langsung dugaan
kekerasan
TPPK/Satgas/
Kemendikbud
menerima
laporan TPPK/Satgas/Kemendi
kbud melimpahkan
laporan kepada
TPPK/Satgas sesuai
kewenangan
TPPK/Satgas
menindaklanjuti
laporan
TPPK/Satgas/Kemendik
bud melimpahkan
laporan kepada
TPPK/Satgas sesuai
kewenangan
Pejabat
yang
berwenang
menerbitkan
keputusan
TPPK/Satgas
mengambil tindakan
awal, pendampingan,
dan pemulihan
TPPK/Satgas
melakukan
pemeriksaan kasus
TPPK/Satgas
melakukan:
a.Pemanggilan
b.Mengumpulkan
keterangan & bukti
dari pelapor, terlapor,
saksi dan pihak
terkait lainnya
Awal/akhir dari
proses/tahapan Proses tahapan/utama
Tindakan lanjutan dari
proses/tahapan utama
Penerimaan laporan Pemeriksaan
TPPK/Satgas
menyusun laporan
hasil pemeriksaan
(kesimpulan dan
rekomendasi)
Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Penyusunan kesimpulan &
rekomendasi
1
2
3
4
Pemulihan berjalan
paralel dilakukan
5
1
2 5
4 3

38. 1. Penerimaan Laporan
Pelapor
Langsung*
Tidak Langsung*
a. surat tertulis
b. telepon
c. pesan singkat
elektronik
d. bentuk
pelaporan lain
yang
memudahkan
1. TPPK
2. Satuan Tugas
3. Pemerintah
Daerah
sesuai
Kewenangan
dan/atau
4. Kementerian
*) Laporan tidak perlu disertai dengan bukti awal.
Penerimaan laporan perlu memperhatikan prinsip
perlindungan anak serta memastikan Hak Korban,
Pelapor, Saksi dan Peserta Didik sebagai
Terlapor:
1. Korban, Pelapor, Saksi berhak atas:
a. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan
Terlapor dan/atau pihak lain
b. pelindungan atas kerahasiaan identitas
dan
informasi kasus
1. Peserta Didik sebagai Terlapor berhak atas:
a. pelindungan atas kerahasiaan identitas
dan
informasi kasus;
b. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan
Catatan Penting

39. 2. Pemeriksaan
Telaah Laporan
Dugaan Kekerasan
Pemanggilan Para
Pihak
Pemeriksaan Para
Pihak
Analisis Hasil
Pemeriksaan
Dalam telaah laporan dugaan kekerasan:
a. Menentukan lingkup kekerasan
b. Menentukan pihak yang bertugas melakukan
penanganan kekerasan
c. Menyusun rencana penanganan kekerasan
d. Memberitahukan hasil telaah laporan dugaan
kekerasan kepada pihak terkait
Catatan Penting
Catatan Penting
Dalam pemeriksaan para pihak
TPPK dan/atau Satuan Tugas
perlu memastikan proses
pemeriksaan tercatat dalam Berita
Acara Permintaan Keterangan
(BAPK)

40. 3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan adalah hasil analisis yang ditemukan TPPK atau Satuan Tugas
dari proses pemeriksaan laporan kekerasan. Kesimpulan memuat informasi:
Lanjutkan ke:
a. penyusunan kesimpulan
dan rekomendasi sanksi
administratif
b. pemulihan korban
c. tindak lanjut
keberlanjutan pendidikan
Terbukti
terjadi
Kekerasan
Jika terdapat kasus terlapor usia anak maupun usia dewasa dan tidak terbukti, kerahasiaan kasus tetap harus dijaga.
Catatan Penting
Perlu ada tindak lanjut
keberlanjutan layanan
pendidikan dan pemulihan
nama baik terlapor.
Surat keputusan pemulihan
nama baik terlapor
Tidak
Terbukti
terjadi
Kekerasan

41. 4. Tindak Lanjut Laporan dan Rekomendasi
Keberlanjutan Pendidikan (Pasal 43)
Permendikbudristek PPKSP
Catatan Penting
a. pemberian sanksi administratif;
b. sanksi yang diberikan dari peraturan ini tidak mengesampingkan peraturan lain.

42. P
5. Pemulihan
a. pemulihan dapat dilakukan secara paralel sejak laporan diterima
b. layanan pemulihan difasilitasi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan
lembaga penyedia dukungan yang relevan

43. Pembagian Tugas Penanganan
Pihak
Penanganan
Kekerasan
Cakupan Tugas Cakupan Tugas Sesuai Lingkup
TPPK Kasus kekerasan di
satuan pendidikan
TPPK menangani kasus kekerasan apabila kekerasan yang
dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan,
anggota Komite Sekolah*, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya:
a. di dalam lokasi atau
b. di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan
pendidikan.
Pasal yang relevan:
*Anggota komite sekolah tidak
bisa diberikan sanksi oleh
kepsek jika melakukan
kekerasan.
Namun, anggota komite yang
menjadi anggota TPPK, jika
melakukan kekerasan dapat
diberikan sanksi oleh kepala
sekolah.

44. Pembagian Tugas Penanganan
Pihak
Penanganan
Kekerasan
Karakteristik Kasus Cakupan Tugas Sesuai
Lingkup
Satuan Tugas
Kabupaten /
Kota
Kasus kekerasan memenuhi salah satu kondisi berikut (Pasal 5 dan
Pasal 41)
1. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.
2. Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga
Kependidikan, anggota Komite Sekolah*, dan Warga Satuan
Pendidikan lainnya:
a. di dalam lokasi atau
b. di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan
pendidikan.
3. Terlapor merupakan kepala satuan pendidikan
4. Kekerasan melibatkan anggota TPPK; dan/atau
5. TPPK tidak melaksanakan tugasnya
Satuan Tugas Kabupaten/Kota
menangani kasus kekerasan
apabila terjadi di lingkup:
a. pendidikan usia dini
b. sekolah non-formal,
c. SD
d. SMP
Satuan Tugas
Provinsi
Satuan Tugas Provinsi
menangani kasus kekerasan
apabila terjadi di lingkup:
a. SMA
b. SMK
c. SLB
*Anggota komite sekolah tidak bisa diberikan sanksi oleh kepala sekolah jika melakukan kekerasan. Namun, anggota komite
yang menjadi anggota TPPK, jika melakukan kekerasan dapat diberikan sanksi oleh kepala sekolah.

45. Pembagian Tugas Penanganan
Pihak Penanganan
Kekerasan
Cakupan Tugas Cakupan Tugas Sesuai Lingkup
Kelompok Kerja
Kemendikbudristek
Kasus kekerasan
memenuhi kondisi pada
Pasal 5
Kelompok Kerja yang dibentuk Mendikbudristek untuk melakukan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di bidang pendidikan
menangani kasus kekerasan apabila (Pasal 42):
1) Kasus kekerasan terjadi di semua lingkup satuan pendidikan;
2) Satuan tugas tidak melaksanakan tugasnya menangani kasus
kekerasan.
3) Kementerian melaksanakan Penanganan Kekerasan dengan
mendorong Dinas Pendidikan untuk memastikan Satuan Tugas
agar melakukan penanganan kekerasan.
4) Dalam hal Satuan Tugas tidak melaksanakan Penanganan
Kekerasan sebagaimana dimaksud, Kementerian dapat
merekomendasikan sanksi Dinas Pendidikan atau kepala daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

46. Mediasi dalam penanganan kekerasan
Mediator memerlukan kompetensi khusus untuk dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi pelaku
maupun korban. Mediasi bisa saja tidak berhasil dan merugikan korban.
Permendikbudristek PPKSP tidak mengatur terkait mekanisme mediasi, dengan
pertimbangan sebagai berikut:
Efek jangka panjang (misalnya melakukan kekerasan kembali): mediasi yang dilakukan bukan oleh
ahlinya memberikan peluang bagi pelaku untuk memberikan ancaman dan kekerasan kembali kepada
korban setelah mediasi berlangsung.
Relasi kuasa adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan. Pada kasus kekerasan, relasi
kuasa yang timpang merupakan hal yang paling terlihat antara korban dan pelaku, maka
mempertemukan kedua belah pihak bukan suatu hal yang bijak. Selain, perlu diperhatikan dalam kasus
kekerasan pertemuan korban dan pelaku dapat memicu trauma dan respon psikologis yang beragam
pada diri korban.

47. TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

48. PENGAYAAN
(Jika Waktu Sempat, Bisa Dikupas)

49. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh TPPK
Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi tanpa
pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi,
kemampuan, atau pandangan lain yang mereka miliki.
1. NON DISKRIMINATIF
TPPK dan/atau Satuan Tugas memberikan penanganan kasus kepada seluruh korban tanpa pengecualian
apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, kemampuan, atau
pandangan lain yang mereka miliki. TPPK dan/atau Satuan Tugas memprioritaskan atau pun mengabaikan
kasus tertentu karena pelaku atau korban kekerasan memiliki status sosial tertentu misalnya.
Contoh dalam aspek penanganan
TPPK melibatkan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua dalam proses
merancang hingga melaksanakan aktivitas pencegahan kekerasan di sekolah tanpa pengecualian apapun,
seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, kemampuan, atau pandangan
lain yang mereka miliki. TPPK perlu mengembangkan aktivitas pencegahan yang inklusif.
Contoh dalam aspek pencegahan

50. Dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak, baik di sektor publik maupun di institusi penyelenggara
kesejahteraan sosial swasta, pengadilan hukum, kebijakan administratif maupun legislatif, kepentingan
terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.
2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
TPPK mempertimbangkan dan memastikan bahwa program pencegahan di sekolah tidak akan mengganggu tumbuh
kembang anak dan harus dengan persetujuan orang tua/wali mereka, misal: sekolah tidak mengundang narasumber
yang membuat peserta didik tertekan saat seminar sosialisasi pencegahan kekerasan. Sekolah juga tidak memaksa
peserta didik untuk menjadi mata-mata dalam pengawasan kekerasan di sekolah.
Contoh aplikasi dalam aspek pencegahan
TPPK mempertimbangkan bahwa seluruh tindakan tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak, baik korban,
saksi, maupun pelaku. Tim tidak menyudutkan para pihak usia anak dalam proses penanganan kekerasan (misal saat
penelaahan kasus), dan harus dengan persetujuan orang tua/wali mereka. TPPK harus memastikan bahwa siswa
usia anak tidak terpapar dengan penanganan kasus kekerasan yang akan memberikan mereka trauma sekunder.
Contoh aplikasi dalam aspek penanganan

51. Anak berhak untuk menyatakan pandangannya sendiri secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi
dirinya dan pandangan-pandangan anak diberikan bobot yang sesuai dengan usia/kedewasaan anak.
3. PARTISIPASI ANAK
TPPK melibatkan peserta didik usia anak untuk mengembangkan program pencegahan kekerasan yang tepat
diterapkan di sekolah. Dalam diskusi pengembangan program, peserta didik memiliki kesempatan mengutarakan ide
mereka. Saat diskusi pengembangan, TPPK mempertimbangkan ide yang diutarakan oleh peserta didik.
Contoh aplikasi dalam aspek pencegahan
TPPK melakukan asesmen kepada peserta didik terkait program seperti apa yang dapat memperbaiki karakter siswa
tanpa ada kekerasan, dengan menyadari bahwa apa yang dialami oleh siswa bisa jadi ada pengaruh dari banyak
faktor (misal: media sosial). Perlu diperhatikan bahwa TPPK tidak melibatkan peserta didik usia anak secara langsung
(misal: TPPK meminta peserta didik menginvestigasi kasus) agar terhindar dari trauma sekunder.
Contoh aplikasi dalam aspek penanganan

52. TPPK dan/atau Satuan Tugas menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam memberikan penanganan
kasus kekerasan seksual. Misalnya, TPPK tidak melihat jenis kelamin tertentu lebih lemah dari jenis kelamin
lainnya. TPPK perlu memiliki perspektif bahwa peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki potensi untuk
menjadi pelaku dan korban
Contoh dalam aspek penanganan
TPPK dan/atau Satuan Tugas menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam merencanakan hingga
melaksanakan aktivitas pencegahan di satuan pendidikan. Misalnya dengan memastikan peserta didik laki-
laki dan perempuan mendapatkan informasi yang sama terkait pencegahan kekerasan seksual
Contoh dalam aspek pencegahan
Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tanpa memandang gender memiliki hak dan kewajiban
yang sama untuk mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan.
4. KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

53. TPPK dan/atau Satuan Tugas perlu menyiapkan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan orang
dengan disabilitas agar proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi kepada orang dengan disabilitas
dapat ditangani dengan tepat. Misalnya saat proses investigasi TPPK perlu menyiapkan Juru Bahasa Isyarat
Contoh dalam aspek penanganan
Orang dengan disabilitas mendapatkan hak informasi dan edukasi yang sama terkait dengan pencegahan
kekerasan di satuan pendidikan. Misalnya saat TPPK dan/atau Satuan Tugas melaksanakan edukasi
pencegahan kekerasan seksual, perlu memastikan metode penyampaian sesuai dengan kebutuhan orang
dengan disabilitas.
Contoh dalam aspek pencegahan
Orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan berhak diberikan akses dalam
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk dalam
aspek pencegahan dan penanganan kekerasan.
5. KESETARAAN HAK DAN AKSES BAGI DISABILITAS

54. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan menangani kasus dengan terduga pelaku guru dan kasus
dengan terduga siswa dengan sama-sama serius (tidak lebih mengutamakan satu dari pada yang lain dan
tidak takut karena guru adalah rekan sendiri misalnya)
Contoh dalam aspek penanganan
Kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan di sekolah,
termasuk anggaran dan efektivitas program.
Contoh dalam aspek pencegahan
Setiap pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan dengan tanggung jawab
termasuk dalam penyediaan sumber daya yang memadai.
6. AKUNTABILITAS

55. TPPK perlu memastikan:
1. laporan kekerasan yang masuk ke TPPK tidak tersebar ke publik.
2. keselamatan korban, saksi, dan/atau pelapor dalam penanganan kasus kekerasan, dan/atau
3. pemulihan bagi korban dan pelaku (berusia anak), yang dapat bekerja sama dengan UPTD PPA atau
pihak lainnya yang memiliki keahlian pemulihan.
Contoh dalam aspek penanganan
Kepala sekolah memastikan penyediaan sarana prasarana misalnya toilet sekolah yang mendukung
keselamatan dan keamanan peserta didik; toilet memiliki lampu terang, bersih, berada di lokasi yang mudah
dijangkau, dll.
Contoh dalam aspek pencegahan
Prinsip kehati-hatian memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan secara hati-hati dilakukan untuk
mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
7. KEHATI-HATIAN

56. Setiap anak yang menjadi peserta didik harus dijamin keberlanjutan pendidikannya agar dapat terus
mendapatkan kemudahan akses terhadap pendidikan.
8. KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN
Jika menemukan siswa sebagai pelaku kekerasan, tim juga memastikan siswa pelaku ini dapat melanjutkan
proses belajarnya. Misalnya dengan membuat skenario pendampingan daring jika pelaku harus menjalani
proses peradilan anak.
Dalam membuat pelatihan penanganan kekerasan untuk TPPK, ditekankan prinsip bahwa fokus
penanganan adalah agar siswa dapat belajar kembali, sehingga siswa berusia anak juga harus diperlakukan
sebagai “korban”. Dengan begitu TPPK dalam memberikan sanksi tidak menghilangkan hak pendidikan
pelaku yang masih berusia anak.
Contoh dalam aspek pencegahan
Contoh dalam aspek penanganan